Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Angka Kematian Ibu (AKI) karena kehamilan dan persalinan merupakan salah satu tolok-ukur dari derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, AKI di Indonesia masih yang tergolong tertinggi diantara negara-negara ASEAN.Atas dasar hal tersebut, maka pada tahun 1996 oleh Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dicetuskan suatu program intervensi, Program tersebut dinamakan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI), dimana kabupaten Karawang ditunjuk sebagai salah satu kabupaten di Indonesia untuk melaksanakan uji coba yang berlangsung sampai saat ini. Program tersebut terdiri dari 2 komponen yaitu Program Kecamatan Sayang Ibu (KSI) yang berperan untuk meningkatkan kepedulian aparat pemerintah dan masyarakat terhadap wanita. Sedangkan Program Rumah Sakit Sayang Ibu (RSSI) berperan untuk meningkatkan fungsi Rumah Sakit Kabupaten sebagai Rumah Sakit rujukan untuk menangani kasus-kasus kegawat-daruratan obstetrik.Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran proses penatalaksanaan kasus ibu hamil, bersalin dan nifas risiko tinggi beserta upaya perbaikan dalam rangka Program Rumah Sakit Sayang lbu.Metodologi penelitian dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara observasi dan wawancara mendalam dengan para pelaksana disetiap unit pada instalasi kebidanan Rumah Sakit Umum Karawang untuk menggali permasalahan yang ada beserta pemecahan masalah yang ideal sesuai dengan persepsi dari para pelaksana disamping saran jangka pendek dan jangka panjang.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, ditemukan permasalahan sebagai berikut: masih belum optimalnya Pelayanan Obstetrik Emergensi Komprehensif terutama untuk pelayanan purna waktu, masih adanya hambatan dalam pengadaan darah dan prosedur administratif beserta pengaturan ketenagaan yang belum menunjang upaya perbaikan proses penatalaksaan ibu hamil, bersalin dan nifas risiko tinggi.Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum optimalnya dukungan manajerial dalam proses penatalaksanaan kasus ibu hamil, bersalin dan nifas risiko tinggi di Rumah Sakit Umum Karawang. Untuk itu disarankan agar Rumah Sakit Umum Karawang, khususnya Instalasi kebidanan lebih meningkatkan lagi pemanfaatan sumber daya manusia yang ada baik tenaga medis maupun paramedis beserta perbaikan prosedur administratif dan pengaturan ketenagaan yang lebih efisien, melengkapi prasarana penunjang dan pengadaan Bank darah. Sedangkan terhadap Dinas Kesehatan dan Instansi Lintas Sektoral disarankan untuk meningkatkan peranan koordinasi dalam pembinaan jaringan rujukan.

---

"The Analyze of the Management of Pregnant Women, Parturition and Puerperal with High Risk in Mother-Friendly Hospital Initiative Program at Karawang General Hospital" Maternal Mortality Rate (MMR) because of pregnancy and birth is one of indicators from people health degree and people prosperity level, the MMR in Indonesia is still classified as the highest number among ASEAN countries. From above statement, so in year 1996 The Minister of Women Role Affair declared an intervention program, this program called "Gerakan Sayang Ibu" (GSI}, Karawang regency was pointed as one of regencies in Indonesia to do the trial which continue until this time. This program has 2 program units; they are "Kecamatan Sayang Ibu" (KSI) program which has purposed to improve the government staff and the people awareness to the women. In the other hand Mother-friendly Hospital Initiative Program has purposed to improve the function of Regency Hospital as Referral Hospital to handle obstetric emergency cases. This research is made in order to get the pictures of the management process of pregnant women, parturition and puerperal with high risk and also to improve Mother-friendly Hospital Initiative Program. This research method is done by qualitative method, they are observation and in-depth interview with the entire medical person in every unit in obstetric installation of Karawang General Hospital to find the problem which occurs and the ideal problem solving that appropriate with the perception of the medical person besides short term and long term advice. Based on the research result which has been done, there are some problems namely: The Obstetric Emergency Comprehensive Service is still not optimal especially for full time service, there are still obstruction in blood providing and administrative procedures and also to manage the human resources, which has not support the improvement in the management process of pregnant women, parturition and puerperal with high risk. The conclusions of this research are: the managerial support in the management process of pregnant women, parturition and puerperal with high risk is still not optimal. To handle that, there is an advice to Karawang General Hospital especially Obstetric Installation to improve the human resources and to repair the administrative procedure and the human management in order to make it more efficient, and to make support equipment and Blood Bank complete. Otherwise to the Regency Health Office and Other Institution is suggest to improve the coordination role in referral network establishment."

"Salah satu aspek pelayanan rawat nginap yang diberikan kepada pasien yaitu pelayanan administrasi keuangan yang merupakan mata rantai proses sejak pasien mendaftar sampai pasien membayar. Peneliti melihat adanya pasien yang masih menunggu lama pada saat membayar. Yang paling mengtahui beban biaya pasien yaitu Unit Nurse Station. Kesalahan dan kemacetan informasi biaya dari unit ini, akan mempengaruhi keseluruhan proses administrasi keuangan pasien yang akhirnya merugikan kepentingan pasien dan rumah sakit.Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam proses administrasi keuangan pasien di unit-unit Nurse Station & mendapatkan cara/model pemecahannya. Jenis penelitian adalah diskriptif. Dan hasil observasi, lamanya proses administrasi keuangan pasien rawat nginap sejak data biaya masuk ke Unit Penata Rekening sampai dengan pasien membayar rata-rata 4 jam 42 menit.Hasil pcnelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menycbabk:an keterlambatan pengiriman informasi biaya dari unit Nursing Station yaitu informasi biaya dari unit yang terkait/penunjang, pengetahuan terhadap juklak kerja, kelengkapan dari pengisian form biaya di Unit Nurse Station perhitungan biaya harian pasien, monitoring atasan langsung, dan pelaksanaan evaluasi kerja petugas.Disimpulkan juklak kerja di Unit Nurse Station belum dijalankan se[enuhnya karena kenda1a dari dalam dan luar unit. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi /menghambat proses administrasi keuangan rawat nginap adalah keterlambatan informasi biaya dari berbagai unit kerja yang merupakan mata rantai kegiatan adminitrasi keuangan.Masalah keterlambatan dan ketidaklengkapan data biaya di Unit Nurse Station, terrutama diseebabkan oleh informasi biaya dari unit terkait/ unit penunjang yang tidak 1engkap. Cara pemecahan masalah yang dipilih yaitu dengan melaksanakan model proses administrasi keuangan pasien rawat nginap yang dikembangkan. Dalam pengembangan ini termasuk didalamnya pembentukan Unit Informasi Biaya Rawat Nginap. Sebelum diberlakukan, di sarankan untuk terlebih dahulu melakukan uji coba terhadap usulan model ini."

"Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah NO. 22 Tahun 1999, kesehatan menempati urutan kedua dan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten atau Kotamadya. Beberapa rumah sakit umum daerah saat ini sedang berupaya mempersiapkan diri menjadi unit swadana. Unit swadana adalah satuan kerja tertentu dari instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tahapan perubahan RSUD Karawang menjadi unit swadana dan gambaran tentang perubahan yang dilaksanakan di rumah sakit tersebut sebagai unit swadana.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam belas informan. Informan penelitian ini adalah orang-orang di RSUD Karawang yang berkepentingan dan mengetahui dengan baik perubahan RSUD Karawang menjadi unit swadana dan terlibat dalam proses transformasi rumah sakit tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjadi unit swadana, upaya yang dilakukan oleh RSUD Karawang adalah melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah sebagai stakeholder untuk mendapatkan dukungan, kemudian pengurusan proses administrasi sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1991. Disamping itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menjadi unit swadana, perubahan organisasi yang dilakukan oleh rumah sakit meliputi perubahan struktural yang terdiri dari perubahan visi, misi, dan strategi, perubahan struktur, perubahan sistem termasuk didalamnya adalah perubahan sistem insentif, sistem komunikasi, dan sistem pengambilan keputusan, serta perubahan kultural, berupa perubahan pola pikir atau nilai-nilai.Prinsip dasar yang dipakai dalam melakukan perubahan adalah keterbukaan, empowerment, enrichment, bertanggung jawab, peningkatan kesejahteraan karyawan, serta konsistensi terhadap misi dan visi.Perubahan status rumah sakit menjadi unit swadana merupakan suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

---

Study on Transformational Process of Karawang General Hospital as An Autonomous District Hospital.Based on law No.22/1999, health sector is located at the government's second priority which has to be accomplished at regency or municipality level. At present, several district general hospitals are eager to become an autonomous unit. Autonomous unit is a certain work unit of government institution which is given the authority to use its operational income directly.

The objective of this research was to gain complete description about Karawang District General Hospital's transformation process into an autonomous unit and the process of transformation that was performed by the hospital as an autonomous unit.

This research was a qualitative research, which was conducted by in depth interviewing to the sixteen informants from many levels of management.

All of them were the employees of Karawang General Hospital who were involved and had some information about the process of its transformation.

The result showed that Karawang District General Hospital have had made an approach to the district government as the stakeholder of the hospital and fulfilled the administrative requirements regarding to Presidential Decree No. 38/1991. The research also indicated that after becoming an autonomous unit, Karawang District General Hospital obtained organizational transformation that included structural and cultural transformation.

Structural transformation was the form of strategy, vision and mission transformation, structure and system transformation. System transformation itself consisted of incentive, communication and decision making system transformation. Cultural transformation incorporates the way of thinking and values. The transformation principles were transparency, empowerment, enrichment, responsibility, promotion of employee prosperity, and consistency in attempting the mission and vision.

Hospital transformation into an autonomous unit is an opportunity that should be used in obtaining transformation process so that the hospital can promote better quality of healthcare."

"Masalah pembiayaan kesehatan di Indonesia semakin hari semakin mendapat tantangan yang berat, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif, sementara biaya kesehatannya sendiri relatif kecil. Dengan adanya krisis ekonomi memberi dampak juga dalam pembiayaan sektor kesehatan termasuk Rumah Sakit. Dilema yang dihadapi Rumah Sakit disatu pihak dengan segala keterbatasan dana, Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dengan biaya yang terjangkau. Untuk meningkatkan upaya pelayanan kesehatan tersebut maka Rumah Sakit harus dikelola dengan baik terutama manajemen keuangannya. Masalah manajemen keuangan khususnya piutang pasien merupakan salah satu masalah yang sering dijumpai di Rumah Sakit. Dari data laporan keuangan yang diperoleh dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 menunjukkan bahwa ada kecenderungan piutang pasien meningkat dalam nilai nominal dimana terlihat jumlahnya 4 kali Iebih besar dari tahun-tahun sebelumnya dan secara persentase telah mencapai 28 % dari total pendapatan Rumah Sakit di tahun 1999. Bila persentase terus meningkat, Rumah Sakit akan kekurangan modal kerja yang menyebabkan terhambatnya operasional Rumah Sakit Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran penyebab besarnya saldo piutang pasien rawat inap dengan jaminan pribadi di Rumah Sakit Tebet dengan pendekatan pada sistem yaitu : Input, Proses dan Output. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara secara mendalam. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab besarnya saldo piutang jaminan pribadi yang berhubungan dengan penatalaksanaan manejemen piutang yaitu manajemen piutang khususnya piutang bayar sendiri belum merupakan prioritas untuk mendapat perhatian dari pihak manajemen, sistem komputerisasi yang belum terpadu, lemahnya sistem penagihan, serta informasi kharakteristik pasien yang belum digali secara mendalam. Saran-saran yang dapat diberikan adalah penetapan prosedur/kebijakan secara tertulis untuk meningkatkan penagihan dan pengawasan, sistem komputerisasi secara terpadu dengan unit-unit yang terkait serta bagi pihak manajemen untuk memprioritaskan juga manajemen piutang khusus piutang bayar sendiri.

---

Analysis of account receivable management administration of hospitalize patient with the private guarantee, at the Tebet Hospital by the year of 2000.The medical expense problem of health in Indonesia has been faced the challenges today. The problems increased from the quantity or quality sides, while the health expences itself so little. The economic crisis which happened in Indonesia has been given the big effect on health expences including the hospital services. The dilema between hospital and the fund put them into a problem on how to give a better services with a low cost. To overcome hat target, the hospital must be work out in a better ways, especially in its financial management.

The financial management problem, especially the patient's account receivable is one of the all problems which could found in Hospital everyday. The financial report which been taken from the 1996 to 1999 data, shows that there is an inclination of the patient's claims which become increased in a nominal value, where the total ammount are 4 times bigger than the years before and in a percentace value it became 28 % of the total income of hospital in 1999. If the percentace become more and more bigger , the hospital will losing its investment and would have an effect on a hospital operation.

This analysis purporting to have a picture of the source problem which have been increased the patient account receivable balance of the hospitalize patient with the private guarantee at Tebet Hospital through the approaching system, which are : Input, process and output. This thesis has analitic description way through the observation and an interview source on the spot.

From the analyses of the all documents and files , we can say that the source problem of the wide ballances of private guarantee account receivable which deal with account receivable management administration is that account receivable management, especially self-payable account receivable , never be a priority focused of management unit, and disholistic computerised system,weakly creditor system, and undeeper analyze system of patient's caracteristic.

The sugestions could be given here are, Human Resource build up, the resulation of the procedure writtenly to increase the creditor system and control, also the holistic computerised system through all units in charge and the management unit itself to put in a priority that account receivable management."

"Rumah sakit sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan mum yang baik dan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Untuk dapat memenuhi usaha di atas rumah sakit harus berkembang dan memenuhi kemajuan teknologi kedokteran yang ada.Mengingat bahwa bidang usaha perumahsakitan yang kompleks, dinamis, padat teknologi, padat modal dan padat karya, multidisiplin serta dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu berubah, maka manajemennya juga sangat kompleks. Salah satu komponen manajemennya adalah manajemen keuangan rumah sakit, yang apabila dikelola dengan baik akan menunjang dalam pengembangan rumah sakit, dimana sasaran pokoknya adalah peningkatan pendapatan fungsional rumah sakit agar biaya operasional dan investasi dapat ditutupi (Cost recovery).Dalam manajemen keuangan rumah sakit yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pengelolaan piutang pasien (Patient account receivable). Dengan pengelolaan piutang yang baik diharapkan terjadi pembayaran yang penuh terhadap semua pelayanan yang diberikan rumah sakit. Pos piutang dalam neraca biasanya merupakan bagian yang terpenting dari aktiva lancar dan oleh karenanya perlu mendapat perhatian yang cukup serius agar perkiraan piutang ini dapat dikelola dengan cara yang seefisien mungkin. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Pasar Rebo dari bulan Mei sampai dengan Juni 2002, bertujuan untuk mendapatkan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas manajemen sistem piutang di RSUD Pasar Rebo. Rancangan penelitian yang digunakan adalah research operasional untuk menganalisis sitem penagihan piutang yang mempengaruhi keberhasilan penagihan piutang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara mendalam.Dari data keuangan RSUD Pasar Rebo didapat bahwa piutang pasien rawat inap terjadi setiap tahunnya sebesat 0,6 % dari total pendapatan. Piutang ini berasal dari pasien yang bayar sendiri. Pasien jaminan perusahaan dan ASKES tidak mempunyai piutang. Tetapi bila dibandingkan dengan pendapatan rawat inap piutang tersebut telah mencapai 2,5 % pada tahun 2001. Dari piutang ini yang dapat ditagih hanya sebesar 5-10 %, sisanya menjadi piutang yang tak tertagih yang secara terus menerus akan membebani keuangan rumah sakit. Dan juga mengingat perkembangan RSUD Pasar Rebo ke depan yang akan menjadi BUMD, maka perlu dilihat kembali bagaimana sistem manajemen piutang yang berlaku di rumah sakit Pasar Rebo.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:1.Piutang yang terjadi dibandingkan dengan biaya operasional rumah sakit sebesar 0,68 % pada tahun 2000 dan 0,64 % pada tahun 2001.2.Sistem deposit hanya untuk pasien jaminan perusahaan3.Sistem pemulangan pasien telah melewati prosedur medis dan administrasi4.Tidak tegasnya petugas dalam menarik uang muka perawatan.5.Tidak adanya bagian pra penerimaan dan penerimaan yang khusus menangani pasien rawat inap. Kegiatan ini dipegang oleh bagian informasi (front office).6.Tidak ditemukannya beberapa standard operating proceduer dari masing-masing tahapan piutang.7.Pemberitahuan jumlah tagihan pasien telah dilakukan secara periodik setiap 3 hari.8.Banyaknya tugas rangkap pada petugas yang bersifat pelayanan maupun penerimaan piutang.9.Kurangnya usaha rumah sakit untuk menagih piutang yang ada pada pasien.10.Penutupan piutang pasien berdasarkan peraturan Pemerintah Provinsi DKI.Saran yang diberikan adalah:1.Perlunya sosialisasi uang muka pada masyarakat2.Perlunya ketegasan petugas dalam menarik uang muka3.Melengkapi/membuat semua SOP pada setiap pelaksanaan tahapan piutang sebagai landasan petugas bekerja.4.Mengoptimalkan fungsi penerimaan pasien5.Pengadaan tim verifikator alamat.6.Memisahkan fungsi pelayanan dan penerimaan keuangan7.Perlunya mekanisme kontrol antara pemberi jasa dan penerima keuangan.8.Pengadaan kasir 24 jam9.Peningkatan keaktifan rumah sakit dalam menagih piutang.10.Membentuk tim khusus untuk menagih piutang dan pemberian reward pada petugas yang berhasil menagih piutang.

---

Analysis of Accounts Payable Management System of Pasar Rebo District Hospital's In-Patient Department in the Year 2001Hospital is one of health services that are required to provide good quality of services within affordable price for the society. A hospital is an enterprise with characteristics of dynamic, technological based, large capital investment and requires a considerable amount of personnel, and multidiscipline. In addition, the enterprise is also highly interactive with its environment, which in result requires a highly complex management. Financial management is an essential component of hospital management and if it is properly managed will significantly contribute to the development of the hospital, with the specific focus on the effort to increase the functional income of the hospital. This increase will in turn recovers the operational and investment cost (cost recovery).

In the hospital financial management, the attention should be given to patient account receivable with specific target to fulfill all charged cost of health care services received by the patient. Account receivable is the most important factor in the balance sheet; therefore it should be granted the most attention of all in terms of the efficiency of projected.

This qualitative study used direct observation and in-depth interview on the success rate of the collection of account-receivable, in Pasar Reba Hospital during May - June 2002, with the design of the study is operational research in account collection's system analysis.

From RSUD Pasar Rebo's financial data, it recorded that account receivable frin in-patient patients is 0.6 % from total income or if calculated from the total in-patient income is 2.5 % in the year 2001. This account receivable are source from out of pocket patient, and then is no problem from in patient from coorporate company and ASKES, because all of the service give by hospital will pay after that. From this percentage, the success ratio of collection is around 5-10%, and the rest would become un-collected account receivable. With the intention on becoming State Enterprise, these issues should get more attention.

From the research's results:

1. Account receivable is compare with operational budget is more than 0,68 % at 2000 and 0,64 % at 2001.

2. Deposit system for corporate company patients

3. Discharge system patients has done medical and administrative procedure

4. Weak firmness of employee to receive down-payment for in-patient services

5. There no standard operating procedure (SOP) in each steps of account collection and no pre admission and admission department

6. Joint appointment in service area and financial area

7. Regularly informs account receivable patient

8. Little effort was conducted by the hospital to collect the account receivable.

As suggestion are:

1. There is a need to socialize down payment to all hospital customers and community.

2. Develop necessary SOP at each step of collection.

3. Optimalization admission department function.

4. Separate service functions and payment receiving to simplify control.

5. Develop a verificator patients address

6. Establish 24 hours cashier

7. Improve the hospital?s effort to collect account receivables.

8. Make a special team for collect account receivable and give reward to the team by hospital if they successfully collate the account receivable."

"Rumah Sakit sebagai sebuah institusi perlu menerapkan good corporate governance dan good clinical governance dalam meningkatkan mutu pelayanannya secara berkesinambungan. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pemerintah menyadari perlunya keleluasaan praktik berbisnis yang sehat di berbagai instansinya, sehingga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 (PP 23/2005) mengenai Pengelolaan Keuangan BLU dan mengijinkan penerapannya dapat dilaksanakan di berbagai instansi pemerintah termasuk Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola pada 4 (empat) Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali.Terdapat perbedaan implementasi pada ke 4 (empat) RS Vertikal tipe A di Jawa dan Bali yang diteliti. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pencapaian kelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 (empat) unsur tata kelola BLU sesuai PP 23/2005 yang meliputi 12 (dua belas) faktor terkait peningkatan mutu pelayanan menurut skema Donabedian dan Glickman, yaitu budaya korporat, penetapan BLU, hospital by laws, Renstra & RBA, pengembangan layanan, pengadaan barang & jasa, standar pelayanan, penetapan tarif, pejabat pengelola, penetapan remunerasi, kepegawaian, pembinaan & pengawasan.Perlunya peningkatan pemahaman pejabat pengelola satuan kerja, peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan, pembentukan pengelola khusus BLU di Kementerian Kesehatan, pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan juga perubahan budaya organisasi, seleksi & evaluasi RS BLU, pemenuhan syarat kelembagaan BLU, reward & punishment, peraturan yang jelas, rencana strategis & rencana bisnis anggaran yang sesuai. Kebijakan publik yang tepat sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuannya.

---

A hospital as an institution needs to implement good corporate governance and good clinical governance to improve service quality continuously. Public Service Agency (BLU) is a government agency established in order to provide services to the community in the form of supply of goods and/or services being sold without profit and doing activities based on the principles of efficiency and productivity. The government realized the needs for flexibility in healthy business practices of various institution, so it has issued Government Regulation No. 23, 2005 (PP 23/2005) of the Financial Management BLU and allow its application to be implemented in a variety of government agencies including the hospitals. The purpose of this research is to evaluate governance at four (4) type A vertical hospitals in Java and Bali.

The result of this study in four (4) type A vertical hospitals in Java and Bali showed that there are differences in the implementation. These include differences in achievement of the completeness document on good corporate governance as well as governance requirements documents as well as differences in the 4 (four) elements of governance from PP 23/2005 that includes 12 (twelve) related factors of Donabedian and Glickman’s scheme which are corporate culture, BLU establishment, hospital by laws, strategic planning & business plan budget, service development, procurement of goods and services, service standards, tariffs, management officer, remuneration, staffing, training and supervision.

This research suggested the need for improved understanding of work force management officer, the quality of guidance and supervision, the establishment of specialized managers in BLU in Ministry of Health, the establishment of an integrated team involving all stakeholders. Improvements needed in change organizational culture, BLU’s hospital selection & evaluation, BLU's institutional requirements, reward & punishment system, clear rules and strategic plan & business plan budget. Appropriate public policy to determine the success of a country in achieving its objectives is needed."

"Penetapan tarif ruang rawat inap kelas III RSUD Palembang Bari selama ini belum memiliki keseragaman metode, sehingga dalam kebijakan penetapan tarif ruang rawat inap (ranap) kelas III untuk gakin memakai PPE sedangkan untuk pasien umum memakai Perda kota Palembang tanpa memperhitungkan dan menganalisa biaya satuan layanan. Bagaimana metode penetapan tarif ranap kls III di RSUD Palembang Bari bila dilihat dengan analisa biaya yang berbasis aktifitas, maka dilakukan suatu penelitian/studi tentang hal ini.Penelitian ini adalah penelitian non eksperimental (survey) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari bagian keuangan dan catatan medis RSUD Palembang Bari dan data primer didapat dengan wawancara mendalam. Perhitungan dan analisis biaya satuan layanan dilakukan dengan metode pengalokasian biaya berdasarkan aktivitas (activity based costing) sedangkan kebijakan tarif ruang rawat inap kls III ditetapkan sesuai dengan biaya satuan layanan.Hasil penelitian menunjukkan penetapan tarif ruang rawat inap kls III di RSUD Palembang Bari (BOR 32.83 % tahun 2002) dengan menggunakan biaya satuan layanan yang berbasiskan aktifitas adalah tarif ranap kls III rata-rata sebesar Rp 77.938 dengan rincian tarif ranap kls III Anak sebesar Rp 62.540. tarif ranap kls III Kebidanan sebesar Rp 165.742 dan tarif ranap kls III Perawatan Umum sebesar Rp 61.000, hal ini lebih besar dari tarif yang ditetapkan pada ranap kls III sebesar Rp 10.000.Sehingga untuk tahun 2002, Pemda Kota Palembang telah mensubsidi pasien yang menggunakan ranap kls III sebesar Rp 260.545.964, dimana sebesar Rp 107.981.610 diberikan pada pasien umum yang bukan gakin. Kesalahan pemberian subsidi ini akan meningkat bila disimulasikan dengan BOR 80 % (normatif, di isi semua oleh pasien umum) sebesar Rp 205.454.996.Hasil penelitian ini diharapkan merupakan informasi awal dan dapat ditindaklanjuti oleh RSUD Palembang Bari, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Walikota Palembang serta DPRD Kota Palembang.

---

Tariff Analysis for Poverty in In-Patient Unit at RSUD Palembang Bari, in 2002RSUD Palembang Bari has been applied various methods for coming to a decision for the in-patient tariff in class III. The hospital has been exercised Essential Service Package (PPE) for poverty group as well as for regular patient using local government policy without analyzing its unit cost. Due to the situation, this study is conducted in order to evaluate how tariff for the inpatient unit in RSUD Palembang Bari may be analyzed using unit cost analysis.

This non experimental (survey) research is descriptive using qualitative approach. Data provided is divided into two types: secondary and primary data. Secondary data is presented from hospital's financial department and medical record. Primary data is provided using in-depth interview. Unit Cost analysis employs activity based costing method, while tariff for class III will be analyzed based on unit cost per services.

Research has indicated that the inpatient unit should consider the average tariff for class III is Rp. 77.938,- including Rp. 62.540 for pediatric and Rp. 165.742,- for the obsgyn and Rp. 61.000,- . This number is more than the existing tariff which is Rp. 10.000,-.

This eventually causes high number of cost subsidizing the non poverty patient which is Rp. 107.981.610 out of Rp. 260.545.964 cost of services. Assuming 80% of BOR, government may subsidize the non poverty group of Rp. 205.454.969,-.

Hopefully, this research may become the initial information as well as following up decision by RSUD Palembang Bari, Dinas Kesehatan Kota Palmbang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Walikota Kota Palembang and DPRD Kota Palembang."

"ABSTRAKAnalisis jabatan merupakan suatu proses dalam penelitian pekerjaan yang mendorong terbentuknya uraian jabatan. Di mana uraian jabatan diperoleh dan suatu penelitian pekerjaan secara analitis, yang disebut analisis fungsi.Pada saat ini di rumah sakit Fatmawati yang menjalankan pengelolaan informasi dan laporan (ekstern) adalah sub bagian Rekam Medik (RM) dan sub bagian Penyusunan Program dan Laporan (PPL). Permasalahannya adalah posisi sub bagian RM dan PPL di dalam struktur organisasi rumah sakit kurang tepat sehingga kurang terlihat perannya di dalam manajemen rumah sakit.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh pengelompokan fungsi-fungsi dalam perbaikan struktur organisasi untuk subbagian RM dan PPL.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan sistem yaitu pada, struktur organisasinya dengan menggunakan metode analisis fungsi. Kegiatannya terdiri dari 4 tahap yaitu observasi, konsultasi, koordinasi dan analisa fungsi. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa masalah, yang diprioritaskan adalah fungsi Subbagian RM dan PPL yang tidak homogen dengan bagian Sekretariat.Alternatif pemecahan yang dipilih adalah penataan fungsi pada Subbagian RM dan PPL, kemudian penataan struktur organisasi untuk RM dan PPL. Sehingga data dan informasi yang dihasilkan lebih cepat dan akurat dalam menunjang proses perencanaan dan laporan."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan lingkungan rumah sakit di Indonesia yaitu globalisasi dan desentralisasi. Kebijakan desentralisai mempengaruhi kebijakan kesehatan termasuk rumah sakit di daerah terutama menyangkut pembiayaan. Selama ini masalah pembiayan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat saat ini beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tergantung kepada sumber dana yang tersedia di daerah padahal dana yang tersedia terbatas. Hal ini menyebabkan rumah sakit dituntut meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan sumber pembiayaan baik dari pemerintah maupun non pemerintah atau masyarakat.Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Ajjappannge Soppeng sebagai rumah sakit daerah pada tahun 2002 telah mencapai cakupan pelayanan cukup tinggi dengan BOR 70%. Namun pendapatan dari retribusi pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan tarif pelayanan masih rendah juga belum dihitung berdasarkan biaya satuan dan analisa biaya. Maka untuk meningkatkan pendapatan unit rawat inap dari retribusi perlu melakukan analisis tarif rawat inap untuk mobilisasi dana dari masyarakat melalui penyesuaian pola tarif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tarif rawat inap yang ditetapkan berdasarkan biaya satuan pada masing-masing kelas perawatan di RSUA Soppeng. Termasuk didalamnya untuk mengetahui total biaya, cost recovery rate (CRR), kebijakan maupun kemampuan membayar dari masyarakat sebagai dasar penetapan tarif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan analisis biaya rawat inap menggunakan metode simple distribution di RSUA Soppeng tahun anggaran 2001.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif yang belaku pada kelas I, II dan III kecuali VIP berdasarkan Perda Kabupaten Soppeng no 4 tahun 1998 masih di bawah. biaya satuan aktual sebesar Rp 51.696,- demikian pula biaya satuan normatif sebesar Rp 34.975,31. Hasil pada simulasi tarif dapat meningkatkan CRR dari 25 % manjadi 44,7 %, terjadi peningkatan mobilisasi dana untuk menutupi sebagian biaya pelayanan unit rawat inap di Rumah Sakit Ajjappannge Soppeng.Peneliti menyarankan untuk dilakukan penyesuaian tarif pelayanan rawat inap yang dibuat berdasarkan biaya satuan, tingkat pemulihan biaya, kebijakan dan kemampuan membayar masyarakat.

---

Analysis of Inpatient Tariff at General Hospital of Ajjappannge Soppeng, South Sulawesi, 2001. This research was initiated due to environmental change in the hospital setting in Indonesia that is globalization and decentralization. Decentralization policy affects health care and hospital policies at district government, especially on the issue of financing.

Under previous mechanism, the central government subsidized directly to the district hospitals. After the implementation of autonomy, financing of district hospitals has shifted to the local government through Dana Alokasi Umum (DAU) whereas that financing source is limited. As a consequence, has to improve their capability to seek for additional of financing both from government and public sector.

Utilization rate of inpatient care units of General Hospital of Ajjappannge Soppeng South Sulawesi was quite high which showed in 2000 where Bed Occupancy Rate (BOR) indicate 70 %, although the revenue from retribution inpatient care units was still low. One potential cause is due to low tariff that is set by the local government; this tariff is not based on the unit cost analysis. Resource mobilization should be explore from both public and government sector. One of the attempts is to adjust tariff that is base on unit cost. The research aim to estimate inpatient tariff that state base on unit cost in each class ward at inpatient care units at General Hospital of Ajjappannge Soppeng. Include the analysis to estimate total cost, cost recovery rate (CRR), tariff policy, and community ability to pay (ATP) as the basis in the deciding the tariff.

This is a case study; using cost analysis of in patient ward with simple distribution method at General Hospital of Ajjappannge Soppeng used the year of budget 2001.

The result of this study showed that the tariff of inpatient care in each class (The 151, 2nd and 3rd class except VIP class) ward by Perda Kabupaten Soppeng No 4 Tahun 1998 is lower than units cost services, Actual Unit Cost is Rp 51.696; and Normative Unit Cost is Rp 34.975,31.

The tariff pattern on simulation of inpatient care, would improvement CRR from 25,5 % to 44,7 %, it means that resource mobilization may increase financing in the inpatient unit.

Finally the researcher suggests the inpatient care tariff which stated base on unit cost, cost recovery, policy and ability to pay."

"Masalah yang diteliti dalam penclitian ini adalah biaya pelayanan kcschatan rawat inap di rumah sakit dalam program Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK Gakin), oleh karcna biaya rawat inap di rumah sakit mcncapai 66 % dari seluruh biaya pelayanan kesehatan program JPK Gakin sehingga dalam pelaksanaammya hams ada keseragaman dalam biaya pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah maupun rumah sakit swasta yang melayani peserta JPK Gakin.Untuk ilu melalui Paket Pelayanan Esensial (PPE) dengan tarif kcsepakatan, dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi program JPK Gakin sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih efektif dan efisien. Jenis penelitian ini adalah kuantitatifi Data diambil dari laporan bulanan klaim biaya rawat inap pasien JPK Gakin dari rumah sakit yang telah disetujui pembayarannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang biaya pelayanan kesehatan rawat inap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua kelompok rumah sakit, yang terbanyak memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan rawat inap adalah rumah sakit vertikal terdapat 4 variabel yang mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan rawat inap, variabcl jender perempuan lebih banyak memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan rawat inap meskipun kasusnya lebih sedikit dari pada laki-laki,demikian pula dengan Iama rawat inap dan umur, sementara variabel diagnosis hanya di kelompok rumah sakit umum daemh saja yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan biaya rawat inap Dari 4 variabel yang diperkirakan ada hubungan dengan biaya pelayanan kesehatan rawat inap hanya 3 variabel yang mempunyai hubungan, yaitu variabel umur, jender dan Iama rawat inap, namun variabel yang paling dominan mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan rawat inap adalah variabel umur yang berlaku baik di rumah sakit vertikal maupun rumah sakit umum daerah. Kesimpulan dari penelitian ini : Karakteristik dari pasien JPK Gakin yang mcmbuat biaya pelayanan kesehatan rawat inap menjadi tinggi adalah :Rata-rata biaya rawat inap yang terbanyak dimanfaatkan oleh rumah sakit vertikal, distribusi diagnosis penyakit terlinggi biaya rawat inapnya adalah penyakit TB Paru, rata-rata biaya rawat inap tertinggi untuk 5 diagnosis penyakit terbanyak adalah CHF.Dari 4 variabel yang diuji, yang mcmberikan pcngaruh terhadap tingginya biaya rawat inap di rumah sakit adalah variabei umur, Iama rawat dan jender namun Variabel yang paling dominan mempengaruhi biaya rawat inap di rumah sakit adalah variabel umur. Penulis menyarankan untuk : (1) Penerapan pedoman tarif PPE diberlakukan sama pada semua provider sebagai dasar pembayaran peiayanan kesehatan di rumah sakit, (2) Pcrlu diinjau kembali kesepakatan ikatan keujasama antara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan rumah sakit yang selama ini berjalan. Sudah saatnya provider dibatasi pada rumah sakit yang banyak dimanfaatkan oleh peserta Gakin saja rerutama RSUD diselaraskan dengan tujuan pengembangan sena optimalisasi peningkatan rumah sakit umum daerah, (3) Pelayanan kesehatan sebaiknya diberikan kepada peserta yang telah memiliki kartu .IPK Gakin, hal itu selain dapat mengantisipasi adanya percaloaan dalam pengurusan SKTM dapatjuga mengendalikan biaya pelayanan kesehatan pada program JPK Gakin dan (4) Perlu promosi melalui berbagai mcdia yang Iebih intensif kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur untuk mendapatkan pelayanan keschatan pada program JPK Gakin.

---

The subject of the study is the cost of the in-patient health services payment at the hospital of the program of health service assurance for the poor family (I-ISA-PF). As the cost for in-patient payment at the hospital has reach 66% from all fees on health services of the HSA-PF program, there is a need for govemment and public hospital that work for patient of HSA-PF program, to make an agreement on the cost for in-patient services. Therefore, trough the Essential Service Package (ESP/PPE) with the agreement cost, it can be use for a program monitoring and evaluation the HSA-PF that expected will lead to a more effective and efficient policy for the issue.

The study is a quantitative study which data are collected from a monthly report of the expense claim of the in-patient of HSA-PF program at the hospital and 'thc study found that fiom two groups ot' hospital, the vertical hospital is mostly utilizing the cost of payment of' in-patient health services. There are four variables that influence the cost of payment of in-patient health services, which are: women are mostly utilizing the facility even the cases are lower than those in men, the length of stay in hospital, and age. The diagnosis variable is only found in the group of the district general hospital (RSUD) which has significant relationship with the cost of in-patient services. From those variables above, only three variables are assume to have relationship, i.e. age, gender and length of stay, and the most dominant factor that influence the cost of payment for in-patient services, whether at vertical hospital or RSUD, is age.

To conclude, the characteristic of the I-ISA-PF patient that make up a high Cost of in-patient payment are: the average cost for in-patient payment services is mostly utilized by the vertical hospital, the cost for in-patient payment is mostly used for lung-TB treatments, and the average cost for in-patient payment services for 5 highest diseases is Cl-LF.

Suggestions from the study: l) Implementation for ESP tariff should be applied to all providers as a base for payment of health services at the hospital; 2) The memorandum of agreement between the DHA ot`DKI Jakarta province and hospitals should be reviewed. Providers should be limited to the hospital that mostly chosen and utilized bythe patient of HSA-PF program, particularly the RSUD which should be adjusted with the purpose of the hospital development; 3) The health service suppose to be delivered towards patient who have the HSA~PF card only, this can anticipate the scalper practice on SKTM arrangement, as well as to control the cost of health services on HSA-PF program; and 4) There is a need to promote intensively trough any kind of media towards community for the procedure on how to obtain."