Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan kesehatan bertujuan untuk tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Untuk mencapai keadaan tersebut diperlukan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kegiatan tersebut dilakukan di Puskesmas, terselenggaranya kegiatan tersebut memerlukan sumber daya.Di Puskesmas sumber daya yang penting adalah sumber daya manusia terutama tenaga dokter karena dokter di Puskesmas akan berfungsi ganda yaitu sebagai pelayan kesehatan dan pemimpin Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan tersebut seorang dokter harus mempunyai dua kemampuan yaitu managerial skill dan medical skill, dengan demikian diharapkan kinerja Puskesmas di Kabupaten Musi Rawas dapat ditingkatkan.Kenyataannya di kabupaten Musi rawas, manajemen Puskesmas 80 % baik tetapi bila melihat strata Puskesmas maka yang berstrata I hanya 30 %, keadaan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang ada yaitu manajemen yang baik akan diikuti oleh kinerja yang baik, oleh karena itu informasi tentang manajemen Puskesmas di Kabupaten Musi rawas diragukan kebenarannya, sehingga menarik untuk diteliti.Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini mencoba untuk menggali informasi tentang manajemen Puskesmas yaitu perencanaan, penggerakan kegiatan dan Penilaian di Kabupaten Musi rawas yang dipimpin oleh dokter PTT karena sebagian besar Puskesmas dipimpin oleh dokter PTT.Penelitian ini dilakukan di 3 Puskesmas yaitu; Puskesmas Taba, Puskesmas Muara Kelingi dan Puskesmas Muara Kulam serta pendekatan yang digunakan kualitatif, untuk mendapatkan informasi dari responden digunakan wawancara mendalam dan observasi dokumen, sedangkan untuk menganalisa hasil penelitian dengan content analysis (analisa isi). Hasil penelitian tersebut ternyata perencanaan dibuat berdasarkan instruksi dari atasan, beberapa Puskesmas tidak memiliki uraian tugas, penunjukan petugas dilakukan secara lisan, koordinasi dengan lintas sektoral tidak dilaksanakan, lokakarya mini dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, pimpinan Puskesmas tidak memiliki kemampuan dalam memotivasi petugas, pengendalian tidak dilaksanakan dan masih terdapat beberapa petugas yang tidak mengetahui indikator tugasnya.Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Musi rawas tidak menunjuk dokter PTT menjadi pimpinan Puskesmas tetapi sebaiknya Sarjana Kesehatan atau Sarjana Kesehatan Masyarakat, sehingga dokter diharapkan dapat menjalankan tugasnya sebagai pelayan kesehatan dengan baik.

---

Analysis Of Public Health Centers Management Realization Which Lead By Non-Permanent Physicians In Musi Rawas Regency, 2001"Health development aimed to achieve healthy life ability for every citizen, to do this it needs some integrated efforts through promotive, preventive, curative, and rehabilitative action, and these actions need resources.In primary Public health centers, non-permanent physicians beside as the head also as health service officer, which mean they should have managerial skill to improve Puskesmas performance.Data showed that in Musi Rawas regency 80% Puskesmas have good management, but that which in level 1 stratum just 30%, this information seem peculiar and doubted, so this research aimed to reveal and digging more information about Puskesmas management such as, planning, activity movement , and assessment in Puskesmas which headed by non-permanent physicians.This research carried out in 3 Public Health Centers Taba which representing city public healt center, puskesmas Muara Kelingi which representing ADB and sub district puskesmas, and puskesmas Muara Kulam which representing sub-urban or solated puskesmas. Using qualitative approach, collecting information from respondents by detailed interview, and documents observation, the results analysed by content analysing.Results of this research are: the planning was made by superintendent instruction, some puskesmas didn't have job descriptions, officer placed by direct order, there wasn't cross sectoraI coordination, not carrying out mini seminar routinely, the Head of puskesmas did not have ability to motivated officers, no controlling, and some do not know their tasks.It recommends the authority or local government not assigning non-permanent physicians to lead puskesmas, but only do their work in medical services not in managerial, and assign the other health officer which competence in managerial works."

"Rumah sakit sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan mum yang baik dan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Untuk dapat memenuhi usaha di atas rumah sakit harus berkembang dan memenuhi kemajuan teknologi kedokteran yang ada.Mengingat bahwa bidang usaha perumahsakitan yang kompleks, dinamis, padat teknologi, padat modal dan padat karya, multidisiplin serta dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu berubah, maka manajemennya juga sangat kompleks. Salah satu komponen manajemennya adalah manajemen keuangan rumah sakit, yang apabila dikelola dengan baik akan menunjang dalam pengembangan rumah sakit, dimana sasaran pokoknya adalah peningkatan pendapatan fungsional rumah sakit agar biaya operasional dan investasi dapat ditutupi (Cost recovery).Dalam manajemen keuangan rumah sakit yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pengelolaan piutang pasien (Patient account receivable). Dengan pengelolaan piutang yang baik diharapkan terjadi pembayaran yang penuh terhadap semua pelayanan yang diberikan rumah sakit. Pos piutang dalam neraca biasanya merupakan bagian yang terpenting dari aktiva lancar dan oleh karenanya perlu mendapat perhatian yang cukup serius agar perkiraan piutang ini dapat dikelola dengan cara yang seefisien mungkin. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Pasar Rebo dari bulan Mei sampai dengan Juni 2002, bertujuan untuk mendapatkan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas manajemen sistem piutang di RSUD Pasar Rebo. Rancangan penelitian yang digunakan adalah research operasional untuk menganalisis sitem penagihan piutang yang mempengaruhi keberhasilan penagihan piutang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara mendalam.Dari data keuangan RSUD Pasar Rebo didapat bahwa piutang pasien rawat inap terjadi setiap tahunnya sebesat 0,6 % dari total pendapatan. Piutang ini berasal dari pasien yang bayar sendiri. Pasien jaminan perusahaan dan ASKES tidak mempunyai piutang. Tetapi bila dibandingkan dengan pendapatan rawat inap piutang tersebut telah mencapai 2,5 % pada tahun 2001. Dari piutang ini yang dapat ditagih hanya sebesar 5-10 %, sisanya menjadi piutang yang tak tertagih yang secara terus menerus akan membebani keuangan rumah sakit. Dan juga mengingat perkembangan RSUD Pasar Rebo ke depan yang akan menjadi BUMD, maka perlu dilihat kembali bagaimana sistem manajemen piutang yang berlaku di rumah sakit Pasar Rebo.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:1.Piutang yang terjadi dibandingkan dengan biaya operasional rumah sakit sebesar 0,68 % pada tahun 2000 dan 0,64 % pada tahun 2001.2.Sistem deposit hanya untuk pasien jaminan perusahaan3.Sistem pemulangan pasien telah melewati prosedur medis dan administrasi4.Tidak tegasnya petugas dalam menarik uang muka perawatan.5.Tidak adanya bagian pra penerimaan dan penerimaan yang khusus menangani pasien rawat inap. Kegiatan ini dipegang oleh bagian informasi (front office).6.Tidak ditemukannya beberapa standard operating proceduer dari masing-masing tahapan piutang.7.Pemberitahuan jumlah tagihan pasien telah dilakukan secara periodik setiap 3 hari.8.Banyaknya tugas rangkap pada petugas yang bersifat pelayanan maupun penerimaan piutang.9.Kurangnya usaha rumah sakit untuk menagih piutang yang ada pada pasien.10.Penutupan piutang pasien berdasarkan peraturan Pemerintah Provinsi DKI.Saran yang diberikan adalah:1.Perlunya sosialisasi uang muka pada masyarakat2.Perlunya ketegasan petugas dalam menarik uang muka3.Melengkapi/membuat semua SOP pada setiap pelaksanaan tahapan piutang sebagai landasan petugas bekerja.4.Mengoptimalkan fungsi penerimaan pasien5.Pengadaan tim verifikator alamat.6.Memisahkan fungsi pelayanan dan penerimaan keuangan7.Perlunya mekanisme kontrol antara pemberi jasa dan penerima keuangan.8.Pengadaan kasir 24 jam9.Peningkatan keaktifan rumah sakit dalam menagih piutang.10.Membentuk tim khusus untuk menagih piutang dan pemberian reward pada petugas yang berhasil menagih piutang.

---

Analysis of Accounts Payable Management System of Pasar Rebo District Hospital's In-Patient Department in the Year 2001Hospital is one of health services that are required to provide good quality of services within affordable price for the society. A hospital is an enterprise with characteristics of dynamic, technological based, large capital investment and requires a considerable amount of personnel, and multidiscipline. In addition, the enterprise is also highly interactive with its environment, which in result requires a highly complex management. Financial management is an essential component of hospital management and if it is properly managed will significantly contribute to the development of the hospital, with the specific focus on the effort to increase the functional income of the hospital. This increase will in turn recovers the operational and investment cost (cost recovery).

In the hospital financial management, the attention should be given to patient account receivable with specific target to fulfill all charged cost of health care services received by the patient. Account receivable is the most important factor in the balance sheet; therefore it should be granted the most attention of all in terms of the efficiency of projected.

This qualitative study used direct observation and in-depth interview on the success rate of the collection of account-receivable, in Pasar Reba Hospital during May - June 2002, with the design of the study is operational research in account collection's system analysis.

From RSUD Pasar Rebo's financial data, it recorded that account receivable frin in-patient patients is 0.6 % from total income or if calculated from the total in-patient income is 2.5 % in the year 2001. This account receivable are source from out of pocket patient, and then is no problem from in patient from coorporate company and ASKES, because all of the service give by hospital will pay after that. From this percentage, the success ratio of collection is around 5-10%, and the rest would become un-collected account receivable. With the intention on becoming State Enterprise, these issues should get more attention.

From the research's results:

1. Account receivable is compare with operational budget is more than 0,68 % at 2000 and 0,64 % at 2001.

2. Deposit system for corporate company patients

3. Discharge system patients has done medical and administrative procedure

4. Weak firmness of employee to receive down-payment for in-patient services

5. There no standard operating procedure (SOP) in each steps of account collection and no pre admission and admission department

6. Joint appointment in service area and financial area

7. Regularly informs account receivable patient

8. Little effort was conducted by the hospital to collect the account receivable.

As suggestion are:

1. There is a need to socialize down payment to all hospital customers and community.

2. Develop necessary SOP at each step of collection.

3. Optimalization admission department function.

4. Separate service functions and payment receiving to simplify control.

5. Develop a verificator patients address

6. Establish 24 hours cashier

7. Improve the hospital?s effort to collect account receivables.

8. Make a special team for collect account receivable and give reward to the team by hospital if they successfully collate the account receivable."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan lingkungan rumah sakit di Indonesia yaitu globalisasi dan desentralisasi. Kebijakan desentralisai mempengaruhi kebijakan kesehatan termasuk rumah sakit di daerah terutama menyangkut pembiayaan. Selama ini masalah pembiayan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat saat ini beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tergantung kepada sumber dana yang tersedia di daerah padahal dana yang tersedia terbatas. Hal ini menyebabkan rumah sakit dituntut meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan sumber pembiayaan baik dari pemerintah maupun non pemerintah atau masyarakat.Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Ajjappannge Soppeng sebagai rumah sakit daerah pada tahun 2002 telah mencapai cakupan pelayanan cukup tinggi dengan BOR 70%. Namun pendapatan dari retribusi pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan tarif pelayanan masih rendah juga belum dihitung berdasarkan biaya satuan dan analisa biaya. Maka untuk meningkatkan pendapatan unit rawat inap dari retribusi perlu melakukan analisis tarif rawat inap untuk mobilisasi dana dari masyarakat melalui penyesuaian pola tarif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tarif rawat inap yang ditetapkan berdasarkan biaya satuan pada masing-masing kelas perawatan di RSUA Soppeng. Termasuk didalamnya untuk mengetahui total biaya, cost recovery rate (CRR), kebijakan maupun kemampuan membayar dari masyarakat sebagai dasar penetapan tarif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan analisis biaya rawat inap menggunakan metode simple distribution di RSUA Soppeng tahun anggaran 2001.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif yang belaku pada kelas I, II dan III kecuali VIP berdasarkan Perda Kabupaten Soppeng no 4 tahun 1998 masih di bawah. biaya satuan aktual sebesar Rp 51.696,- demikian pula biaya satuan normatif sebesar Rp 34.975,31. Hasil pada simulasi tarif dapat meningkatkan CRR dari 25 % manjadi 44,7 %, terjadi peningkatan mobilisasi dana untuk menutupi sebagian biaya pelayanan unit rawat inap di Rumah Sakit Ajjappannge Soppeng.Peneliti menyarankan untuk dilakukan penyesuaian tarif pelayanan rawat inap yang dibuat berdasarkan biaya satuan, tingkat pemulihan biaya, kebijakan dan kemampuan membayar masyarakat.

---

Analysis of Inpatient Tariff at General Hospital of Ajjappannge Soppeng, South Sulawesi, 2001. This research was initiated due to environmental change in the hospital setting in Indonesia that is globalization and decentralization. Decentralization policy affects health care and hospital policies at district government, especially on the issue of financing.

Under previous mechanism, the central government subsidized directly to the district hospitals. After the implementation of autonomy, financing of district hospitals has shifted to the local government through Dana Alokasi Umum (DAU) whereas that financing source is limited. As a consequence, has to improve their capability to seek for additional of financing both from government and public sector.

Utilization rate of inpatient care units of General Hospital of Ajjappannge Soppeng South Sulawesi was quite high which showed in 2000 where Bed Occupancy Rate (BOR) indicate 70 %, although the revenue from retribution inpatient care units was still low. One potential cause is due to low tariff that is set by the local government; this tariff is not based on the unit cost analysis. Resource mobilization should be explore from both public and government sector. One of the attempts is to adjust tariff that is base on unit cost. The research aim to estimate inpatient tariff that state base on unit cost in each class ward at inpatient care units at General Hospital of Ajjappannge Soppeng. Include the analysis to estimate total cost, cost recovery rate (CRR), tariff policy, and community ability to pay (ATP) as the basis in the deciding the tariff.

This is a case study; using cost analysis of in patient ward with simple distribution method at General Hospital of Ajjappannge Soppeng used the year of budget 2001.

The result of this study showed that the tariff of inpatient care in each class (The 151, 2nd and 3rd class except VIP class) ward by Perda Kabupaten Soppeng No 4 Tahun 1998 is lower than units cost services, Actual Unit Cost is Rp 51.696; and Normative Unit Cost is Rp 34.975,31.

The tariff pattern on simulation of inpatient care, would improvement CRR from 25,5 % to 44,7 %, it means that resource mobilization may increase financing in the inpatient unit.

Finally the researcher suggests the inpatient care tariff which stated base on unit cost, cost recovery, policy and ability to pay."

"Pembangunan kesehatan di negara sedang berkembang pada umumnya menghadapi masalah rendahnya alokasi anggaran untuk sektor kesehatan. Hal ini diperberat dengan tingginya laju inflasi di bidang kesehatan. Faktor lain yang mengakibatkan meningkatnya biaya kesehatan adalah transisi epidemiologi, semakin tingginya proporsi usia lanjut, meningkatnya teknologi kedokteran, serta sistem pembiayaan dan pembayaran yang tidak efisien.Ketika pasien tidak menanggung biaya karena dibayar oleh perusahaan tempat bekerja atau oleh perusahaan asuransi komersial dan pembayaran dilakukan secara fee .for service maka dengan mudah provider menciptakan permintaan baru. Situasi ini mendorong permintaan yang lebih tinggi oleh konsumen dan memberi insentif kepada provider untuk memberikan pelayanan kesehatan secara berlebihan.Untuk memotret perbedaan biaya dari ke tiga jenis pembayar dalam penanganan pasien penyakit demam tifoid yang dirawat inap di kelas satu rumah sakit MMC Jakarta tahun 2001. Dilakukan studi perbandingan penanganan pasien antara ke tiga jenis pembayar tersebut.Desain penelitian ini menggunakan desain non eksperimental dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan terhadap pasien demam tifoid yang dirawat inap di kelas satu rumah sakit MMC Jakarta pada tahun 2001. Jumlah pasien 65 orang karena adanya kriteria inklusi penelitian maka jumlah populasinya tinggal 56 orang. Oleh karena populasinya yang relatif kecil maka dilakukan pengambilan sampel secara total sampling.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Tidak ada perbedaan pemberian pemeriksaan penunjang medis dan biaya pemeriksaan penunjang medis antara ke tiga jenis pembayar, di antara subvariabel pengobatan dan jenis pembayar ditemukan satu perbedaan bermakna dalam pemberiaan obat antitusive dan ekspektoran namun secara keseluruhan tidak ada perbedaan dalam pemberiaan obat dan biaya obat antara ke tiga jenis pembayar tersebut, tidak ada perbedaan rata-rata lama hari rawat dan biaya sewa kamar antara ke tiga jenis pembayar. Tidak ada perbedaan total biaya perawatan pada ketiga jenis pembayar. Saran yang diberikan adalah bagi rumah sakit sebaiknya perlu kehati-hatian dalam menulis resume kelas perawatan dan kode ICD pasien yang di rawat, bagi pihak asuransi perlu melakukan kesepakatan dengan rumah sakit dalam hal penentuan biaya administrasi dan penetapan jenis obat yang diberikan pada pasien, sedangkan bagi rumah sakit perlu mengadakan resume medis bila rata-rata biaya perawatan demam tifoid melebihi rata-rata total biaya perawatan demam tifoid di kelas satu.

---

Treatment Cost Analyses for Typhoid Fever Patient at Inpatient Hospitalized at MMC Jakarta Based on type of Payment Determined for Year 2001Health development in developing country in general is facing the problem of low budget allocation for health sector. It also burdened by the high rate of inflation on the field of health. Which also affect the risk of epidemiological transition, the proportion of elderly, and medical technology, also inefficiency on the fee and payment system.

When the patient is not paying for the fee since it is paid by the company where they work or the health insurance company and the payment is conducted by fee of service, so the provider easily create new request. This situation in encourages to the high of request by consumer and gives the provider incentive in providing unnecessary health services.

To describe the different cost form three kinds of payment in handling the patient of typhoid fever that hospitalized at I-class of MMC Hospital in 2001, it has been conducted comparison study in handling the patient among the three kinds.

The study design used non-experimental with quantitative approach. This study is conducted on the patient of typhoid fever that hospitalized at I-class of MMC Hospital in 2001. The number of patient is 65 people, since there were criteria in inclusion study, so the population is only 56 peoples. Because the sample is relatively small, so the study is conducted on the sample total sampling.

Based on this study, it can be concluded that there is not many different in giving medical support examination and the fee of medical supporting examination among the three kinds of payment system. Between sub-variable of treatment and the kind of payment, it was found one significant different in giving antitusive medicine and expectorant, however in the entire perspective there is no different in giving medicine and medicine fee among the three kinds of payment system. There is no different on the average between the day of hospitalized and fee of room rental among the three payment system. So it can be concluded that there are no significant different in on the total fees of treatment on the three kinds of payment system.

It is recommended to the Hospital that it code ICD patient must be written with care. For insurance party should conduct agreement with the hospital in stating the administration fee and kind of medicine that should be given to the patient. While for hospital, should conduct medical summary if the average cost of treatment of typhoid fever went over the average total cost of treatment of typhoid fever at I-class."

"Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dokter dalam membuat resume medik dari rekam medik pasien rawat nginap merupakan faktor-faktor dalam subsistem layanan administrasi medik pada sistem layanan medik rumah sakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dokter ini merupakan masalah perilaku dan sikap Sumber daya manusia yang menyangkut salah satu masalah ketenagaan di Rumah Sakit dan hal ini merupakan salah satu masalah bagi Administrator rumah sakit.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan sikap dokter pada layanan administrasi medik dalam membuat rekam medik, dan kemudian membuat analisa serta saran pemecahan masalahnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan Cara pengamatan dan wawancara serta diskusi. Pengumpulan data objektif dilakukan melalui pengamatan terhadap dokumen,data statistik dan informasi yang tersedia di rumah sakit (RSIJ).Hasil penelitian nenunjukkan bahwa perlu dilakukan peningkatan tugas dan fungsi UPF (Unit Pelaksana Fungsionil) sebagai pengawasan dan pengendalian layanan medik (Audit medik internal) dalam memonitor kegiatan layanan medik meinbuat rekam medik, serta perlu mendapat dukungan ( political will ) dari Direktur medik dan Majelis Ahli.Disimpulkan bahwa UPF belum mempunyai prosedur kerja dan uraian tugas serta flow chart ( skema arus kerja ) didalam Prosedur Operasional Baku dan Tata tertib (POB&T) layanan medik di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ). Disarankan untuk mengembangkan dan menyempurnakan SK.BPYRSIJ Rio.08 tahun 1987 dan POB&T layanan medik dengan tugas dan fungsi UPF, uraian tugas UPF dan skema arus kerja UPF, sehingga nantinya UPF dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Cara analisa pemecahan tnasalah yang dipilih yaitu dengan menggunakan model rumus KARR, metode Bryant dan S.W.O.T serta Semi-kwantitatif."

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan), diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 116-128 tahun 2000 tentang pendirian 13 rumah sakit menjadi Perusahaan Jawatan. Dasar pertimbangan perubahan status rumah sakit dari unit pelaksana teknis Departemen Kesehatan atau Instansi Pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Perjan adalah dalam upaya meningkatkan daya saing dibidang pelayanan kesehatan pada era globalisasi dan guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengelolaan rumah sakit secara ekonomis serta diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.Perubahan status rumah sakit dan instansi pengguna PNBP menjadi Perjan mengundang perbedaan persepsi bagi seseorang atau sekelompok orang, menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai kalangan baik pejabat Depkes maupun rumah sakit juga kalangan ilmuwan.Dengan alasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perbedaan persepsi/pendapat dengan melakukan penelitian pada kelompok manajemen keuangan di RSUP Fatmawati.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi kelompok manajemen keuangan RSUP Fatmawati terhadap perubahan status dari instansi pengguna PNBP menjadi Perjan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 informan yang terdiri dari manajemen puncak, menengah dan operasional yang bertindak sebagai subjek dan objek dari perubahan status.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya informan setuju terhadap perubahan status, namun diperlukan persiapan dan sosialisasi terhadap karyawan tentang Perjan mengenai kebijakan, struktur organisasi serta perencanaan anggaran dan laporan keuangan.Peneliti berkesimpulan bahwa untuk perubahan status menjadi Perjan rumah sakit harus merubah paradigma, kebijakan dan struktur organisasi, kultur pegawai serta sistem pengelolaan keuangan.Peneliti menyarankan agar dalam perubahan status menjadi Perjan perlu dilakukan perubahan visi dan misi sehingga mampu mamanuhi kepuasan pelanggan dan dapat memenuhi misi pemerintah dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, budaya kerja mencerminkan corporate culture dengan menggabungkan sifat pegawai dengan misi organisasi rumah sakit, perlu perubahan sistim akutansi serta perlu adanya strategi perubahan kearah terbentuknya pengelolaan secara profesional.

---

Perception of Financial Management Group towards Modification of Hospital's Status from a Recipient of Non Tax State Fund Institution into Jawatan Company 2001Referring to Government Regulation no. 6, 2000, about Jawatan Company (Perjan), a Government Regulation no. 116-128, 2000 was issued on the establishment of 13 hospitals to become Perusahaan Jawatan. The rational of modifying the status of hospitals from technical implementation unit or Instansi Pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) into Perjan was in the attempt to improve the services for having better capacity towards globalization era. Furthermore, this is also to ensure an economical hospital management as well as to provide best services to community.The conversion of hospital's status from PNBP into Perjan has triggered different perception either from individuals or group of people, resulted different opinions among Health Ministry officials, hospital personnel as well as scientists.Based on the above situation the researcher was interested to search for the difference among various perception/opinion by conducting research to the division of financial management at Public Hospital Fatmawati.Objective of this research was to gain information on different perception within the group of financial management at Public Hospital Fatmawati with regard to conversion of status from PNBP into Perjan.The research was applying qualitative approach of which the data was collected through in-depth interview from 10 respondents consisting of high and medium level management and operation who are subject and object of the modification of status.The data showed that the respondents were aware and agreed on the modification of status, however they consider the need for preparing the change and dissemination issues regarding Perjan covering the policy, the organization structure as well as budget allocation and financial reportThe researcher concluded that for changing the status into Perjan, the hospital should adapt the paradigm, policy and organization structure, staff culture and system for financial management.The researcher recommended that for changing the status into Perjan requires adaptation of vision and mission who could fulfill clients satisfaction in providing health services, reflect corporate culture by combining character of staffs with hospitals' mission, lead towards professional management through adaptation of accounting system."

"Era globalisasi menuntut pelayanan yang bermutu dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Barat telah dilaksanakan berbagai kegiatan peningkatan mutu pelayanan. Pihak Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat menyadari perlunya suatu perubahan dan perbaikan menyeluruh untuk menanggulangi kelemahan pelayanan yang diberikan oleh jajaran kesehatan, diantaranya adalah peningkatan kemampuan manajerial Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kemampuan organisasi dalam manajemen kesehatan, dilakukan suatu intervensi budaya mutu dengan kalakarya berupa pembimbingan Total Quality Management dengan pendekatan siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act). Tujuan penelitian ini adalah mengkaji perubahan perilaku manajerial pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang setelah dilakukannya intervensi tersebut serta hal-hal yang berperan dalam perubahan perilaku manajerial tersebut.Hasil analisis menunjukkan adanya perubahan perilaku manajerial pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa persepsi seluruh anggota Seksi Pelayanan Kesehatan tentang pentingnya rencana kegiatan (POA) pada umumnya baik. Demikian pula sikap anggota Seksi Pelayanan Kesehatan terhadap pentingnya pembuatan SOP POA. Kerja sama tim pads Seksi Pelayanan Kesehatan tampak mendukung perubahan prilaku manajerial pada seksi tersebut. Anggota Seksi Pelayanan Kesehatan juga memiliki motivasi yang baik untuk memiliki POA.Pola kepemimpinan yang dikembangkan cukup kondusif dalam hal pengembangan hubungan kerja sama dan pengikutsertakan anggota seksi dalam proses pengambilan keputusan. Insentif finansial tidak disediakan oleh organisasi Dinas Kesehatan, tetapi adanya suasana kekeluargaan yang tinggi, perasaan aman dan tentram, dan rasa saling percaya antar anggota seksi telah mendorong terjadinya perubahan prilaku manajerial. Walaupun desain pekerjaan dan penempatan tenaga belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, adanya pendidikan dan pelatihan serta keterlibatan staf sangat membantu pelaksanaan tugas-tugas seksi yang telah ditetapkan.Hasil penelitian ini menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan staf, pendelegasian tugas yang lebih jelas, dan penyusunan rencana kegiatan yang kemudian dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan menilai kinerja staf.Kepustakaan 26 ( 1986 - 2000)

---

Analysis Of Managerial Behavior Change At The Health Service Section, Sintang Health Office In The Year Of 2000The globalization era requires quality services in all sectors, including health. Many activities have been implemented to increase the quality of health sevices in West Kalimantan Province. The Provincial Health Office of West Kalimantan realizes that comprehensive improvement is needed to cope the weakness of health services, includes improvement of managerial ability of the District Health office. Intervention of quality culture by "on the job training" of Total Quality Management Leadership Training with PDCA ( Plan, Do, Check, Act) cycle has been implemened to assist the District Health Service in Sintang District, West Kalimantan. The purpose of this study is to analyze the managerial behavior change at the Health Service Section of Sintang District Health office after the intervention and to analyze factors associated with the managerial behavior change.The results showed that there were positive changes in managerial behavior of the Health Service Section of Sintang District Health office. The results from in iv depth interview revealed that all members of Health Service Section showed good perceptions, attitudes and supports regarding the importance of Plan of Activity (POA), the preparation of SOP POA, and the team work. They had also good motivation to have the POA. Leadership pattern is conducted by paying attention to the team work and involvement of the section is member in the decision making process. There was no financial incentive given by the district Health office but with good, peacefiil, secure and mutual trustful atmosphere the managerial behavior change could be achieved. Although the job design and man power placement were not evenly distributed and often unsuitable with the staffs' educational background, training and education program, as well as the staff involvement supported the staffs in conducting their jobs.It is suggested that the Section Head need to monitor and evaluate the staffs' activities, properly and clearly delegate the jobs among the staffs and to prepare Plan of Action as a base for activity implementation and staffs' performance evaluation. References 26 (1986 - 2000)"

"Dunia usaha perumah sakitan nasional dewasa ini tidak terpisahkan dari situasi pasar global dan kondisi krisis ekonomi dimana tingkat persaingan yang ketat dan tingginya biaya pelayanan kesehatan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kelangsungan operasionalnya rumah sakit.Pengaruh tersebut perlu diantisipasi dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efsien dan efektif. Salah satu sumber pendapatan yang cukup besar berasal dari pelayanan pasien rawat inap. Namun transaksi pelayanan pasien rawat inap ini tidak seluruhnya dibayar tunai/kas, melainkan sebagian pembayarannya ditagih kemudian yang tercermin dalam saldo kumulatif piutang pelayanan.Data keuangan yang diolah dari Neraca dan Rugi Laba Rumah Sakit Haji Jakarta tahun 1999 dan 2000 menunjukkan bahwa pendapatan rumah sakit meningkat secara bermakna sebesar 149,71 % pada tahun 2000. Sekitar 40 % dari pendapatan rumah sakit berasal dari pendapatan rawat inap. Sedang pendapatan rawat inap meningkat sebesar 156,46 % tetapi piutang pelayanan meningkatnya jauh lebih besar mencapai 245,98 %. Proporsi piutang pasien rawat inap terhadap pendapatan rawat inap ternyata meningkat secara drastis dari hanya 9,64 % pada tahun 1999 menjadi 15,16 % pada tahun 2000.Sehubungan dengan meningkatnya saldo piutang pelayanan pasien rawat inap tersebut, maka perlu mendapat perhatian khusus dan ditangani secara profesional. Hal ini mengingat bahwa piutang pelayanan adalah sumber dana likuid untuk mendukung operasional rumah sakit dan apabila tidak dikelola dengan baik, tentu akan mempengaruhi modal kerja yang dibutuhkan.Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran penyebab dari besarnya jumlah piutang pelayanan pasien rawat inap di Rumah Sakit Haji Jakarta dengan pendekatan sistem yaitu input, proses dan output. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara secara mendalam.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab besarnya saldo piutang pelayanan pasien rawat inap karena lamanya waktu dalam proses penyampaian surat tagihan kepada para debitur. Akibatnya tingkat pembayaran yang diterima rendah yaitu rata-rata 23;30% dan masih cukup tingginya jumlah saldo piutang yang tidak terbayar yang terakumulasi pada total piutang pelayanan bulan berikutnya rata-rata sebesar 76,70%. Disamping itu pula terdapat piutang yang berumur lebih dari 90 hari mencapai sebesar 39,75% dan total piutang pelayanan pasien rawat inap per 31 Maret 2000.Saran yang dapat diberikan adalah perlunya diingatkan para dokter dalam melakukan pemeriksaan wajib untuk mengisi hasil pemeriksaannya pada resume medik, dan dilakukannya evaluasi terhadap tingkat kepatuhannya. Dengan demikian penataan rekening harian dan invoice tagihan pasien rawat inap dapat dikerjakan secara cepat dan akurat. Petugas penagihan dapat lebih cepat menyampaikan surat tagihan kepada para debitur yang jumlahnya mencapai 178 perusahaan. Selanjutnya perlu dipertimbangkan adanya batasan waktu dalam penyampaian surat tagihan, penambahan petugas dan kendaraan operasional roda dua agar dapat menjangkau lebih banyak debitur yang lokasinya tersebar di wilayah Jabotabek.

---

Analysis on Management of Collection Account Receivables of Third Party Inpatient Care at RS Haji Jakarta for the Year of 2000Nowadays, the business word of national hospitality can not he separated from global market situation and the economic crisis condition, in the full competition and the high prices of health services. It is fluencies to the sustainability hospital operations.

We need to anticipate the influence in order to process the resources that we have efficiently and effectively. One of the biggest resources of incoming is from in patient services. Unfortunately, not all of the transactions of patient are paid in cash, but a half of the payment is collected latter, which could be shown up in cumulative service debt balance.

The financial data was derived from the balance sheet and income statement of Haji Hospital Jakarta for the period of 1999 and 2000, It showed that hospital revenue has substantially increased for 149,71 % in the year 2000. Approximately 40 % of the revenues generated from inpatient care. Although revenue increased by 156, 46 %, however the balance of account receivable also increase by 245, 98 %. The proportion of account receivable as compared to patient?s revenue.

Because of the increase of the debt balance of the patient services, it is necessary to handle it professionally. It reminds that the debt service is a liquid resource to back the operationally of the hospital up, because if it didn't be proceed well, it would influence the work capital that we need.

This observation aims to get a description of the causal of the high total debt of the patient at Haji Hospital Jakarta with several approach systems are input, process and output. This observation is analytic descriptive which doing direct observation and making several interviews deeply.

From the result of the observation could be concluding that the causal of the high debt balance of patient was because of a very long process time giving the letter for the payment of the debt to the debtor. So, the total received payment from the debtor was still low, and the arrange or it was around 23,30 % and because the unpaid debt balance was still in high number which accumulated in total debt service for the next month would be around 76,70 %. Beside there were debts which had been more than 90 days, about 39,75 % of the total debt service of in patient per march, 31, 2000

The suggestions could be given are the extent necessary to remind the doctors when they do the obligation examine, the have to fill the result of the examination in to a medical status recorded card and to evaluate the level of the obedience. By doing that, the arrangement of daily payment and invoice debt of patient could be done fast and correctly. As well as, the debt collector could send the letter of the debt payment to a debtor faster, which the number of the debtor is 178 companies. For the next step, it is necessary to consider for giving a time limitation in sending the letter of the debt collector and the operational vehicles especially motorcycle, in order to reach more debtors in all of Jabotabek area."

"Dengan makin berkembangnya suatu rumah sakit, maka semakin kompleks pula jenis kegiatannya. Untuk itu diperlukan adanya pengembangan dari manajemen bagian di rumah sakit, salah satu diantaranya adalah bagian penerimaan pasien (Admission), yang dirancang sesuai dengan kebutuhan untuk membantu pengelolaan rumah sakit dalam pencapaian tujuan dari manajemen rumah sakit itu sendiri.Bagian penerimaan pasien (Admission) sebagai salah satu bagian di rumah sakit boleh dikatakan merupakan pintu gerbang rumah sakit dan juga sebagai ujung tombak arus pasien, karena bagian admission (disingkat menjadi admisi) mempunyai tugas antara lain : menerima pasien rawat Inap, menerima pembayaran pasien yang akan pulang rawat,dan juga memberikan informasi yang dubutuhkan oleh pasien.Masalah dalam penelitian ini adalah : Belum berfungsinya sistem admisi sebagai pelayanan administrasi dan informasi rawar inap, dimana dirumuskan masalahnya sebagai berikut : Bagaimana keadaan SDM, sarana dan fasilitas serta prosedur (SOP), dan bagaimana proses pelaksanaan admisi selama ini.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan sistem admisi fungsinya sebagai pelayanan administrasi dan informasi rawat inap.Metodologi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitik dengan pendekatan sistem, melalui pengkajian terhadap sistem yang sedang berjalan serta merujuk ke literatur yang berkaitan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga di bagian admisi tidak tetap dan merangkap (double job). Belum mendapatkan pendidikan/pelatihan yang terencana, pemberian informasi belum optimal, belum diterapkan pengenalan SOP kepada petugas, belum diadakan evaluasi terhadap SOP, belum ada susunan uraian tugas (Job Description), belum ada reward untuk petugas admisi, dan adanya perbedaan honor untuk petugas yang dinas di bagian admisi.Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kekurangan-kekurangan dari setiap permasalahan yang sesuai dengan teori yang ada. Penerapan upaya ini diharapkan dapat meningkatkan proses pelayanan terhadap pasien rawat inap.

---

Analysis Of In-Patients Admission System In RSUD Koja. The growth of a hospital makes the activities of it becomes more complex. Therefore, there is a need to develop department management in hospital, one of them is the admission, which is designed to fill the need for helping the hospital management to achieve the goal of the hospital itself.

The admission department is a hospital gate. It has several functions, such as : patient registration for in patient care : Admission system is still not functioning as an administration services and in patient information, which can be formulate problem as follows : How about Human Resources, Facilities as well as Standard Operational Procedure (SOP), and how the process the management of in patient care admission department.

The research goal is analysis the management of in patient care admission department. Research is analytic descriptive with qualitative approach through study of the system on and refer it to the approach literature.

The result shows that quantity of human resources not constants and double job, the identification and evaluation of the SOP that has never been done, while facilities are still not operated effectively and efficiently because of the lack of human resource and no developing program for the human resource.

All of these problems can be solved by repairing the weaknesses of each problem with the existing theory. Implementation of this will improve the quality of service for the patient in patient care department."

"Masalah yang diteliti dalam penclitian ini adalah biaya pelayanan kcschatan rawat inap di rumah sakit dalam program Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK Gakin), oleh karcna biaya rawat inap di rumah sakit mcncapai 66 % dari seluruh biaya pelayanan kesehatan program JPK Gakin sehingga dalam pelaksanaammya hams ada keseragaman dalam biaya pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah maupun rumah sakit swasta yang melayani peserta JPK Gakin.Untuk ilu melalui Paket Pelayanan Esensial (PPE) dengan tarif kcsepakatan, dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi program JPK Gakin sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih efektif dan efisien. Jenis penelitian ini adalah kuantitatifi Data diambil dari laporan bulanan klaim biaya rawat inap pasien JPK Gakin dari rumah sakit yang telah disetujui pembayarannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang biaya pelayanan kesehatan rawat inap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua kelompok rumah sakit, yang terbanyak memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan rawat inap adalah rumah sakit vertikal terdapat 4 variabel yang mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan rawat inap, variabcl jender perempuan lebih banyak memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan rawat inap meskipun kasusnya lebih sedikit dari pada laki-laki,demikian pula dengan Iama rawat inap dan umur, sementara variabel diagnosis hanya di kelompok rumah sakit umum daemh saja yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan biaya rawat inap Dari 4 variabel yang diperkirakan ada hubungan dengan biaya pelayanan kesehatan rawat inap hanya 3 variabel yang mempunyai hubungan, yaitu variabel umur, jender dan Iama rawat inap, namun variabel yang paling dominan mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan rawat inap adalah variabel umur yang berlaku baik di rumah sakit vertikal maupun rumah sakit umum daerah. Kesimpulan dari penelitian ini : Karakteristik dari pasien JPK Gakin yang mcmbuat biaya pelayanan kesehatan rawat inap menjadi tinggi adalah :Rata-rata biaya rawat inap yang terbanyak dimanfaatkan oleh rumah sakit vertikal, distribusi diagnosis penyakit terlinggi biaya rawat inapnya adalah penyakit TB Paru, rata-rata biaya rawat inap tertinggi untuk 5 diagnosis penyakit terbanyak adalah CHF.Dari 4 variabel yang diuji, yang mcmberikan pcngaruh terhadap tingginya biaya rawat inap di rumah sakit adalah variabei umur, Iama rawat dan jender namun Variabel yang paling dominan mempengaruhi biaya rawat inap di rumah sakit adalah variabel umur. Penulis menyarankan untuk : (1) Penerapan pedoman tarif PPE diberlakukan sama pada semua provider sebagai dasar pembayaran peiayanan kesehatan di rumah sakit, (2) Pcrlu diinjau kembali kesepakatan ikatan keujasama antara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan rumah sakit yang selama ini berjalan. Sudah saatnya provider dibatasi pada rumah sakit yang banyak dimanfaatkan oleh peserta Gakin saja rerutama RSUD diselaraskan dengan tujuan pengembangan sena optimalisasi peningkatan rumah sakit umum daerah, (3) Pelayanan kesehatan sebaiknya diberikan kepada peserta yang telah memiliki kartu .IPK Gakin, hal itu selain dapat mengantisipasi adanya percaloaan dalam pengurusan SKTM dapatjuga mengendalikan biaya pelayanan kesehatan pada program JPK Gakin dan (4) Perlu promosi melalui berbagai mcdia yang Iebih intensif kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur untuk mendapatkan pelayanan keschatan pada program JPK Gakin.

---

The subject of the study is the cost of the in-patient health services payment at the hospital of the program of health service assurance for the poor family (I-ISA-PF). As the cost for in-patient payment at the hospital has reach 66% from all fees on health services of the HSA-PF program, there is a need for govemment and public hospital that work for patient of HSA-PF program, to make an agreement on the cost for in-patient services. Therefore, trough the Essential Service Package (ESP/PPE) with the agreement cost, it can be use for a program monitoring and evaluation the HSA-PF that expected will lead to a more effective and efficient policy for the issue.

The study is a quantitative study which data are collected from a monthly report of the expense claim of the in-patient of HSA-PF program at the hospital and 'thc study found that fiom two groups ot' hospital, the vertical hospital is mostly utilizing the cost of payment of' in-patient health services. There are four variables that influence the cost of payment of in-patient health services, which are: women are mostly utilizing the facility even the cases are lower than those in men, the length of stay in hospital, and age. The diagnosis variable is only found in the group of the district general hospital (RSUD) which has significant relationship with the cost of in-patient services. From those variables above, only three variables are assume to have relationship, i.e. age, gender and length of stay, and the most dominant factor that influence the cost of payment for in-patient services, whether at vertical hospital or RSUD, is age.

To conclude, the characteristic of the I-ISA-PF patient that make up a high Cost of in-patient payment are: the average cost for in-patient payment services is mostly utilized by the vertical hospital, the cost for in-patient payment is mostly used for lung-TB treatments, and the average cost for in-patient payment services for 5 highest diseases is Cl-LF.

Suggestions from the study: l) Implementation for ESP tariff should be applied to all providers as a base for payment of health services at the hospital; 2) The memorandum of agreement between the DHA ot`DKI Jakarta province and hospitals should be reviewed. Providers should be limited to the hospital that mostly chosen and utilized bythe patient of HSA-PF program, particularly the RSUD which should be adjusted with the purpose of the hospital development; 3) The health service suppose to be delivered towards patient who have the HSA~PF card only, this can anticipate the scalper practice on SKTM arrangement, as well as to control the cost of health services on HSA-PF program; and 4) There is a need to promote intensively trough any kind of media towards community for the procedure on how to obtain."