Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan peserta Jamsostek yang menunggak iuran banyak dikarenakan kenakalan (delinquency), mismanajemen dan faktor eksternal yang tidak mendukung. Oleh karena itu diperlukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Account Receivable turnover yang optimal dan untuk melihat sejauh mana efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pengelolaan dan penagihan piutang iuran perusahaan pada PT. Jamsostek (Persero) khususnya Kantor Cabang Gatot Subroto.Kerangka implementasi pengelolaan dan penagihan piutang iuran berada dalam lingkup strategi perusahaan. Analisis SWOT yang dimulai dengan menganalisis lingkungan eksternal maupun internal perusahaan dipergunakan untuk mendapatkan strategi yang tepat bagi perusahaan, untuk menentukan strategi apa yang akan digunakan oleh PT. Jamsostek (Persero) khususnya cabang Gatot Subroto dalam penyelesaian piutang iuran perusahaan Program Jamsostek.Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan bantuan data pendukung yang bersifat kuantitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder, selain itu dilakukan pula wawancara dan kuesioner dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan Program Jamsostek, seperti petugas perusahaan yang ikut Program Jamsostek, Kepala Kantor Cabang, Kepala Bidang Pemasaran dan Petugas Lapangan (Account Officer) PT. Jamsostek (Persero) Cabang Gatot Subroto.Hasil analisis SWOT matrix PT. Jamsostek (Persero) khususnya Cabang Gatot Subroto menunjukkan pada posisi kuadran 2 yaitu dalam posisi stabil, strategi korporasi yang sesuai adalah "selective maintenance" artinya aktivitas yang harus dilakukan bersifat preventif secara selektif dan kehati-hatian, disamping itu pencatatan keuangan dan penyajian data keuangan harus tepat waktu dan akurat (real time.) dan untuk memperkecil piutang iuran perusahaan dilakukan dengan usaha administrasi dan usaha manajerial."

"Industri asuransi telah berkembang pesat dan memiliki bentuk perlindungan yang bermacam-macam. Bahkan asuransi telah dikombinasikan dengan investasi artinya selain memberikan manfaat proteksi terhadap tertanggung, asuransi juga memberikan penghasilan atau manfaat tabungan atas nilai polls yang dibayarkan. Hal ini menimbulkan persoalan dari sisi perpajakan karena santunan asuransi tidak dikenakan pajak saat diterima dengan alasan untuk kepantasan kaiena saat santunan diterima adalah saat yang tidak menyenangkan bagi Wajib Pajak.Setiap pajak yang dipungut hendaknya mcmperhatikan beberapa asas perpajakan, misalnya asas keadilan dan asas netralitas. Perkembangan asuransi yang telah mencakup unsur tabungan dan investasi menjadikan asuransi seperti deposito atau tabungan di bank. Saat ini perpajakan membedakan pengenaan pajak atas penghasilan dari deposito dan tabungan dikenakan pajak iinal sebesar 15%, sedangkan santunan asuransi tidak dipungut pajak kecuali kurang dari tiga tahun.Masalah penelitian ini ada empat, yaitu Apa perbedaan asuransi jiwa murni dengan asuransi unit link yang ada saat ini? Apakah ada substansi ekonomi yang berbeda antara asuransi unit link dengan transaksi deposito di bank? Apakah ada potensi pajak penghasilan atas transaksi asuransi unit link? Bagaimana perlakukan pajak penghasilan atas transaksi asuransi yang seharusnya diterapkan? Sedangkan metode penelitian yang di gunakan adalah metode diskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan melode wawancara, observasi dan studi kepustakaan.Hasil analisis menunjukkan bahwa asuransi jiwa murni sangal berbeda dengan asuransi investasi karena selain unsur proteksi, asuransi investasi memiliki unsur tabungan yang memungkinkan tertanggung mendapaikan keunrungan walaupun tidak terjadi resiko yang dipertanggungkan. Sedangkan asuransi investasi dengan deposito tidak memiliki perbedaan secara substansi ekonomis, karena sama-sama memiliki batasan waktu dan memberikan penghasilan financial.Potensi pemungutan pajak penghasilan dari transaksi asuransi juga ada, yaitu dikenakan atas manfaat tabungan yang diterima Wajib Pajak. Hal ini untuk mewujudkan asas keadilan bagi Wajib Pajak karena tidak memandang sumber penghasilannya dari asuransi atau dari deposito sama-sama dipungut pajak penghasilan. Selain itu juga mewujudkan asas netralitas, karena pajak tidak mempengaruhi pilihan orang untuk memilih jenis kegiatan ekonomi yang akan dilakukannya.Saran yang diberikan adalah pengenaan pajak penghasilan atas transaksi asuransi sebaiknya tidak dibatasi hanya jika penerimaan manfaat tabungan kurang dari tiga tahun tetapi dikenakan pajak saja semuannya karena terbukti secara substansi ada tambahan kemampuan ekonomis dari manfaat tabungan yang memcuuhi unsur penghasilan sebagai objek pajak.

---

The insurance industry has been growing fast and offers a variety of insurance. In addition, insurance has been combined into other investments in the sense that in addition to offering protection benefits to the insured, insurance generates savings income or benefits with respect to premium payments. This results in a taxation problems as insurance benefits are exempt from taxation when received for reasonableness in that the time at which benefits are received shall be deemed not a pleasant occasion for the taxpayer

concerned.

Every tax collected should take into account several tax principles such as justice principle, neutrality principle. The growth of the insurance industry such that it covers savings and investment has made insurance have similar characteristics to those of term deposits and savings held with banks. At present tax regulations distinguishes taxes on income from those on term deposits and savings with the latter two being charged with a final withholding tax of 15% and insurance benefits being exempt from taxation unless the benefits are received for a period of less than three years.

The research has four questions: What is the difference between the current pure life insurance and unit~linked insurance? ls there any different economic substance between unit-linked insurance and term deposit transactions at banks? Is there any tax potential in unit-linked insurance transactions? How should insurance transactions be treated by the tax authorities? The research employs descriptive methods and date collection has been conducted through interviews, observations and desk research.

The results of my analysis indicates that pure life insurance differs very much from investment insurance due to the fact that in addition to protection. investment insurance offers savings opportunity which enables an insured to enjoy benefits irrespective ef the occurrence ofthe hazards covered insured against. Investment insurance does not differ in any economic substance from temi deposits as they both are bound by time limits and offer financial income.

There is tax potential in insurance transactions through taxation on any savings benefits received by a taxpayer. This will offer justice to taxpayers as taxes will be collected irrespective of the sources of income, be it on insurance or investment. In addition, this will realize the neutrality principle in that taxation will not affect anyone?s choice of economic activity.

My recommendation is that income taxation on insurance transactions should not be restricted to savings benefits which are received for a period of less than three years but to any and all savings benefits as it proves substantially that there in an additional economic capability arising from savings beneiits which meet the criteria of income as a tax object."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis beban dan variasi penggunaan biaya out-of-pocket pada pasien emergency non persalinan peserta PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cilandak tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian cross sectional dengan desain deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban biaya out-of-pocket adalah sebesar Rp387.329.317 atau sebesar 67,4% dari seluruh total klaim emergency non persalinan yang diajukan. Dari total biaya out-of-pocket tersebut, variasi penggunaan biaya out-of-pocket ini digunakan untuk pelayanan obat sebesar Rp167.495.186 (43,2%), untuk pelayanan perawatan (rawat inap) sebesar Rp133.061.105 (34,4 %), untuk biaya pemeriksaan laboratorium sebesar Rp38.076.906 (9,8%), untuk biaya operasi sebesar Rp20.193.678 (5,2%), untuk biaya di ruang emergency sebesar Rp17.357.884 (4,6%), untuk biaya elektromedik sebesar Rp6.514.400 (1,7%), untuk biaya pemeriksaan radiologi sebesar Rp2.092.825 (0,5%), untuk biaya pemeriksaan patologi anatomi adalah sebesar Rp362.500 (0,1%), untuk biaya lain lain sebesar Rp2.174.833 (0,6%) dari total out-of-pocket. Proporsi biaya rata-rata out-of-pocket per orang dari variasi penggunaan biaya out of pocket adalah 66,4% per orang untuk biaya pelayanan obat; 40,1% per orang untuk perawatan (rawat inap), 44,5% per orang untu pelayanan laboratorium; 2,7% per orang untuk pelayanan operasi; 59,9% per orang untuk pelayanan di ruang emergency; 4,8% per orang untuk pelayanan elektromedik; 7,6% per orang untuk pelayanan radiologi; 1,3% per orang dari pelayanan patologi anatomi; dan 2,0% per orang untuk pelayanan lain-lain dari biaya yang diajukan per orang.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze out-of-pocket spending and variation in out-of-pocket spending in emergency room visit non delivery of PT Jamsostek (Persero) Cilandak Branch Office beneficiaries in 2010. This study is cross sectional study with descriptive design through a quantitive approach. The result showed that the out-of-pocket spending burden amounts Rp387.329.317 or by 67,4% of the total claims. The variation in out-of-pocket spending are for drugs services Rp167.495.186 (43,2%), for inpatient services Rp133.061.105 (34,4 %), for laboratory sevices Rp38.076.906 (9,8%), for operating service Rp20.193.678 (5,2%),for emergency room visit Rp17.357.884 (4,6%), for medical electronic Rp 6.514.400 (1,7%), for radiology services Rp2.092.825 (0,5%), for anatomical pathology services Rp362.500 (0,1%), and for other services Rp2.174.833 (0,6%) of total out-of-pocket spending. Proportion of the average cost of out-of-pocket per member from the variation out-of-pocket spending was 66,4% per member for the cost of drug services; 40,1% per member for inpatient services, 44,5% per member for laboratory services; 2,7% per member for operating service; 59,9% per member for care at the emergency room; 4,8% per member for medical electronic services; 7,6% per member for radiology services; 1,3% per member for anatomical pathology services, and 2.0% per member for other services of total claim per member."

"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi administrasi sewa dan jasa PPh 23 Perusahaan PQRinsurance. Administrasi sewa dan jasa ini seperti langkah-langkah prosedur pembuatan e-Bupot, pembayaran serta pelaporan. Dalam pembuatan e-Bupot PT PQRinsurance hanya memiliki satu NPWP, segala perpajakan pada bagian cabang diurus pada bagian kantor pusat. Pembayaran sewa dan jasa PPh 23 PT PQRinsurance dilakukan secara elektronik yaitu dengan membuat kode billing terlebih dahulu, setelah mendapatkan kode billing dapat dibayarkan melalui internet banking. Pembayaran dilakukan sebelum tanggal 10 pada awal bulan. Setelah pembayaran, akan mendapatkan BPN (Bukti Potong Negara) dan didalam BPN terdapat NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang digunakan PT PQRinsurance untuk melapor pajak. Setelah melakukan pelaporan akan mendapatkan bukti potong, bukti potong tersebut dikirimkan ke perusahaan penyedia sewa dan jasa. Evaluasi dilakukan apakah sudah sesuai dengan mengacu kepada Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak. Berdasarkan evaluasi kegiatan magang, evaluasi administrasi sewa dan jasa PPh 23 PT PQRinsurance telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

This internship report aims to evaluate administration rent and service PPh 23 from PQRinsurance Company. The administration of these rent and services is like the steps for the procedure for making e-Bupot, payments, and reporting. In making e-Bupot PQRinsurance Company only has one NPWP, all taxes on the branch are handled at the head office. Payment for rent and service PPh 23 PQRinsurance Company uses electronic, by creating a billing code first, after getting the billing code, it can be paid via internet banking. Payment is made before the 10th at the beginning of the month. After payment, will get a BPN (Bukti Penerimaan Negara) and in the BPN there is an NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) which is used by PQRinsurance Company to report taxes. After reporting. Will get proof of deduction, the proof of deduction is sent to the rent and service provider company. Evaluation is carried out whether it is in accourdance with the applicable laws and regulations such as the Regulation of the Minister of Finance and the Directorate General of Taxes. Based on the evaluation of intership activities, the evaluation administration rent and service PPh 23 for PQRinsurance Company has complied with applicable standards.

"

"Di Indonesia masyarakat belum banyak mengenal dan mengetahui apa dan bagaimana itu broker asuransi, karena di Indonesia broker asuransi baru dibuka ijin usahanya oleh pemerintah pada permulaan tahun 1970-an. Hal ini disebabkan oleh semakin besar dan semakin banyaknya ragam dan jenis asuransi yang ada, disamping itu volume bisnis asuransi di indonesia yang masih kecil dibandingkanpotensi asuransi yang sebenarnya sehingga membutuhkan perantara yang memiliki kepentingan untuk mencari para nasabah atau pelanggan, oleh karena itu kehadiran brokerasuransi sangat dibutuhkan.Kedudukan broker asuransi adalah diantara tertanggung dan penaggung. Perusahaan broker asuransi beroperasi untuk mencari nasabah-nasabah bagi perusahaan asuransi dengan mendapatkan imbalan berupa komisi.PT XYZ merupakan salah satu perusahaan broker asuransi yang berkedudukan di Jakarta. Sebagai perusahaan jasayang menghubungkan tertanggung dengan penanggung, maka PT XYZ sebagai broker asuransi mempunyai masalah akuntansiyang berbeda dengan perusahaan tertanggung maupun perusahaanasuransi.Penulis melakukan penelitian dengan membaca buku-buku dan artikel-artikel yang menunjang dan berhubungan denganbrokerasuransi. Disamping itu penulis juga melakukan penelitian secara langsung kepada PT XYZ.PT XYZ sebagai perusahaan broker asuransi melakukan cara pencatatan at au met ode akuntansinya secara akkrual basis. Pada saat ini Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu perusahaan broker asuransi adalah Pengusaha Kena Pajak yang atas penyerahannya terhutang Pajak Pertambahan Nilai, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNo SE-06/PJ.53/1993 tanggal 6 Maret 1993. Dengan berlakunya peraturan tersebut maka PT XYZ mengalamipenurunan laba yang sangat drastis pada tahun 1992.Disamping itu PT XYZ melakukan pencatatan dengan mencantumkanperkiraan piutang premi dan hutang premi. Dalam hal ini PT XYZ harus menghilangkan perkiraan piutangpremi dan hutang premi tersebut agar tidak menimbulkan pengertian yang salah bagi para pembaca laporan keuangan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya penerapan klaster perpajakan UU omnibus law bagi tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Beberapa hal yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah kondisi objek penelitian sebelum adanya penerapan klaster perpajakan UU omnibus law, permasalahan yang timbul dari penerapan klaster perpajakan UU omnibus law bagi objek penelitian, dan dampaknya terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi perusahaan melalui dengan menggunakan pendeketan risk-based capital sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dokumen dan informasi serta melakukan wawancara kepada beberapa pihak internal objek penelitian terkait. Hasil penelitian memperlihatkan kondisi kesehatan keuangan objek penelitian diterapkannya omnibus law klaster perpajakan, di mana memperlihatkan kondisi yang baik. Penelitian ini juga menganalisis dampak setelah penerapan omnibus law klaster perpajakan terhadap kesehatan keuangan perusahaan, di mana memperlihatkan bagian-bagian omnibus law yang berdampak pada perusahaan asuransi, yaitu penurunan tarif PPh Badan, peniadaan tarif pajak dividen, serta pengenaan PPh terhadap manfaat yang diterima pemegang polis asuransi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi bagi perusahaan dalam menyikapi dampak penerapan peraturan ini dan merekomendasikan langkah yang efektif untuk memaksimalkan potensi keuntungan dari adanya penerapan omnibus law bagi objek penelitian.

---

This study aims to analyze the impact caused by the implementation of the omnibus law tax cluster law for the financial soundness of insurance companies. Some things that are considered in this research are the research conditions before the implementation of the tax cluster law of the omnibus law, the problems that arise from the application of the tax cluster of the omnibus law law for the object of research, and the level of financial soundness of the insurance company through a capital risk-based approach in accordance with the required provisions. Financial Services Authority. This case study uses an approach approach by analyzing documents and information as well as conducting interviews with several internal parties related to the object of research. The results of the research on the financial health condition of the research object are the implementation of the omnibus law tax cluster, where the conditions are good. This study also analyzes the impact after the application of the omnibus law classification on the company's financial soundness, in which the parts of the omnibus law that have an impact on insurance companies, namely the reduction in the corporate income tax rate, the abolition of the dividend tax rate, and the imposition of income tax on the benefits received by insurance policy holders. This research is expected to provide an evaluation for companies in responding to the impact of implementing this regulation and recommending effective steps to maximize the benefits of implementing the omnibus law for the object of research."

"ABSTRAKKondisi perekonomian saat ini yang kurang menguntungkan, sehingga banyak perusahaan yang menutup usahanya dan melakukan pemutusaii hubungan kerja. Untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya terhadap resiko yang berakibat berkurang atau terputusnya penghasilan, ditempuh melalui penerapan sistem jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Penghasilan yang diperoleh dari Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jamsostek, merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dikenakan pajak. Pemungutan pajak hanis Adil dan bersifat Netral. Sedangkan pemungutan pajak dapat dikatakan Adil kalau ia memenuhi syarat Keadilan Horizontal, bahwa setiap Wajib Pajak diterapkan satu struktur tarif pajak yang sama, dan juga hams memenuhi syarat Keadilan Vertikal, bahwa setiap Wajib Pajak diterapkan satu struktur tarif pajak progresive yang sama. Netralitas mengisytifatkan baiiwa dikenakaii pajak yang saina atas penghasilan taiipa melihal sumbeniya. Adaiiya lani-tanl pajak yang bcrbuda ini iricniinbulkaii pokok permasaiahan, apakali pengenaan pajak atas Tabungan Hari Tua yang dibayaikan sekaUgus oleh Badan Penyelenggaran Jarasostek sudali sesuai dengan azas kcadilan dan azas netralitas. Kalau tidak sesuai apakali pengenaan pajak alas Tabungan I-Iari Tua dapat diupayakan lebih adil dan netral. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode diskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi kcpustakaaii dan studi lapangan meliputi wawancara dengan pihak-piliak yang tcrkait secara sampling insidentil. Tujuan dari penelitian ini adalali untuk mengetahui bagainiana peiierapan pajak atas Tabungan Ilaii Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jamsoslek memenulii prinsip-prinsip keadilaii dan bersifat netral. Dari pembahasan diperoleh kesinipulan bahwa, pengenaan pajak penghasilan atas Tabungiui llari Tua tidak memenulii azas keadilaii dan beluiu bersifat nctral.Agar peiigenaan pajak alas Tabungan Hari Tua dapat memenulii azas keadilaii, maka pengenaan pajakaya, diterapkaii dengan menggunakan struktur taiif uniuiu Pasal 17 Uiidang-Undang Pajak Pengliasilan yang telali diubali terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994. Pemungutan Pajak atas Tabungan Haii Tua dapat bersifat lebili uetral, maka disarankan agar pengenaan pajaknya disamakan dengan pajak atas tabungan deposito atau tabungmi lain."

"PT. Asuransi XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa asuransi kerugian. Sebagaimana perusahaan asuransi dalam industri asuransi nasional pada umumnya, memiliki Captive Market, PT. Asuransi XYZ juga memiliki captive market berupa bisnis asuransi migas yang bersumber dari pemegang saham. Dengan captive market yang dimiliki PT. Asuransi XYZ telah menjadi perusahaan terbesar dalam industri asuransi kerugian nasional. Masalah utama yang dihadapi oleh PT. XYZ adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem perekonomian sebagai dampak globalisasi yang mengharuskan PT. XYZ untuk tidak terlalu mengandalkan captive market untuk itu PT.XYZ perlu mempersiapkan diri menghadapi persaingan yang semakin tajam dengan hadirnya pesaing- pesaing baru baik(dari dalam maupun luar negri. Penelitian ini diawali dengan menganalisis kondisi lingkungan eksternal dan internal perusahaan dengan menggunakan analisis SWOT. Tujuan penggunaan SWOT adalah untuk memperoleh gambaran obyektif tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan serta ancaman dan peluang. Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT. Asuransi XYZ dengan Captive Market asuransi migas memiliki kecenderungan pangsa pasar yang scmakin menurun dibandingkan dengan perkembangan industri asuransi nasional yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Perubahan lingkungan yang terjadi mengharuskan PT. Asuransi XYZ untuk merubah strategi yang selama ini difokuskan pada sektor asuransi migas. Guna meningkatkan pangsa pasar PT. Asuransi XYZ harus memperluas segmen pasar sasaran melalui penerapan strategi diferensiasi dengan menjangkau dan memperluas pangsa pasar di sektor asuransi non migas disamping mempertahankan pangsa pasar asuransi migas."

"Penelitian ini membahas mengenai perhitungan pencadangan imbalan kerja berupa pesangon dan realisasi pembayarannya serta implikasi dari perbedaan perlakuan antara ketentuan akuntansi dan pajak terhadap laporan keuangan perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara secara mendalam.Hasil dari penelitian adalah Aktuaris menggunakan asumsi-asumsi untuk memperhitungkan kewajiban berdasarkan ketentuan PSAK 24 (revisi 2004) sedangkan pada saat realisasi perusahaan membayar kewajiban sesuai peraturan perusahaan. Perusahaan mengganggap perbedaan ketentuan akuntansi dan pajak ke dalam perbedaan waktu yang menyebabkan perusahaan harus membuat perhitungan pajak tangguhan setiap tahunnya. Penulis menyarankan agar perusahaan merubah menjadi perbedaan tetap agar proses perhitungan dalam pembuatan laporan keuangan menjadi lebih sederhana dan mengurangi pengaruh koreksi fiskal terhadap jumlah laba kena pajak (erning after tax) perusahaan.

---

The purpose of this study is to analize the calculating process of both employee benefit obligation especially in retirement plan and realization of retirement payment. It also analize the implication of differentiation between accounting and tax treatment to company financial statement. This Research is qualitative descriptive. The data were collected by deep interview.

Actuarist used many assumption to calculate the obligation according to Accounting Standar Number 24 (2004 revision). In the other hand, the company used their own company rules to calculate the retirement expenses in the time of realization really happened. PT PGN (Persero) Tbk. Treated the differentiation as a temporary different as they have to make a deffered tax calculation. Based on the analizing, the researcher suggest PT PGN (Persero) Tbk. to treated the difference as the permanent different because the process of making financial statement will become more simple and won?t be influenced their earning after tax."

"Salah satu cara yang digunakan oleh manusia dalam mengelola risiko atau keiidakpastian untuk mengalami kerugian yang dihadapi dalam kchidupannya sehari-hari adalah dengan memindahkan risiko tersebut kepada pihak lain misalnya, kepada perusahaan asuransi. Untuk itu perusahaan asuransi perlu menetapkan "harga" atas risiko yang akan ditanggungnya sebagai premi yang dibayarkan oieh pihak yang dihadapkan pada risiko tersebut. Proses ini dalam dunia perasuransian yang disebut dengan pricing atau ruling, Sehingga tujuan pricing dari suatu perusahaan asuransi adalah menentukan tingkat premi sesuai derigan tingkat risiko yang dihadapinya. Dalam mencapai tujuan tersebut ada 3 (tiga) elemen yang perlu diperhitungkan oleh perusahaan asuransi yaitu kecukupan, daya saing dan kcvvajaran dari tingkat prcmi tersebut.Salah satu cara dalam melakukan pricing adalah dengan menggunakan/>rftsp