Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 118020 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jimly Asshiddiqie, 1956-
Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005
342 JIM l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Mohamad Endhy Aziz
"ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perluasan ruang lingkup dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik (Certification Authority) oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dari yang sebelumnya hanya dalam cakupan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menjadi diperluas untuk memenuhi kebutuhan instansi-instansi pemerintah secara umum. Dengan adanya perluasan ruang lingkup tersebut, maka Kebijakan Sertifikat Elektronik yang telah ditetapkan sebelumnya harus dievaluasi kembali, selanjutnya dirumuskan kebijakan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkup layanan yang baru. Pada penelitian ini digunakan pendekatan Soft System Methodology (SSM) dalam menganalisis dan merumuskan Kebijakan Sertifikat Elektronik yang baru.
Hasil penelitian ini berupa konsep dan rancangan Kebijakan Sertifikat Elektronik yang mengadopsi Levels of Assurance, atau dalam penelitian ini diistilahkan dengan Kategori Tingkatan Jaminan. Tujuannya untuk memberikan alternatif pilihan kepada instansi-instansi pemerintah yang akan menerapkan sertifikat elektronik sesuai dengan karakteristik sistem elektronik dan nilai informasi yang diamankan, serta kemampuan instansi tersebut dalam menerapkan praktek-praktek keamanan informasi yang ditetapkan. Pemetaan untuk menentukan kegunaan dan profil sertifikat elektronik dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan pemanfaatan sertifikat elektronik di beberapa instansi pemerintah. Selanjutnya, konsep Kategori Tingkatan Jaminan dan hasil analisis profil sertifikat elektronik dipetakan ke dalam kerangka kerja Kebijakan Sertifikat Elektronik RFC 3647 dan NIST 7924. NIST 7924 dipilih sebagai pijakan atau dasar (baseline) untuk penyusunan isi/konten dokumen Kebijakan Sertifikat Elektronik dikarenakan lebih sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan sertifikasi elektronik di Lemsaneg dan merupakan best practices yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan sistem informasi

ABSTRACT
Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) is expanding the scope of its Certification Authority (CA) implementation, which was previously within the scope of the Government Electronic Procurement Service (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) be expanded to meet the needs of government agencies in general. With the expanding scope of the CA, the Certificate Policy which was previously set must be reevaluated, then formulate a new policy which is more in line with the needs and scope of the new services. In this study, we use Soft Systems Methodology (SSM) in analyzing and formulating a new Certificate Policy.
The result of this study is the design of Certificate Policy that adopts the concept of Levels of Assurance. The goal is to provide an alternative to government agencies that will implement the digital certificate in accordance with the characteristics of the information system or the value of the information that will be secured. The ability of the agencies to implement good security practices also take into consideration. Certificate usage and certificate profile determination is based on the need analysis of digital certificates implementation in government agencies. Furthermore, the Levels of Assurance concept and the certificate profile analysis are mapped into the Certificate Policy Framework defined in RFC 7924. NIST Internal Report 7924 has been selected as the foundation (baseline) for the Certificate Policy content document due to better suit of CA implementation requirements in Lemsaneg. The final result is a new Certificate Policy document which is more inline with the needs of CA implementation in Lemsaneg which is intended for government agencies."
2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Kamaruddin
"Dampak dari kebijakan reformasi administrasi bergantung pada efektifitas pengembangan atau transformasi yang dilakukan pada masing masing kementerian/lembaga negara sebagai satuan organisasi publik. Sementara itu, melakukan pengembangan atau transformasi organisasi pada sektor publik merupakan suatu proses yang lebih menantang dan beresiko, sehingga belum banyak kementerian/lembaga negara yang mampu melakukannya. Konsewensinya, untuk mampu mewujudkan pengembangan atau transformasi, organisasi publik membutuhkan proses reformasi yang dipimpin oleh kepemimpin yang transformational stewardship serta mengikuti delapan faktor determinan keberhasilan imlementasi perubahan organisasi publik dari Rainey. Kedua syarat ini, mengantar minat untuk mengetahui lebih mendalam fenomena proses reformasi yang menghasilkan perubahan-perubahan mendasar dengan studi kasus pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia LAN RI periode 2012-2014. Penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan proses reformasi pada suatu organisasi publik, dengan menemukan faktor determinan dalam implementasi pengembangan atau transformasi organisasi. Penelitian menggunakan paradigma post-positivist dengan mengkombinasikan structured interview dan in-dept investigation sebagai teknik pengumpulan data. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat delapan faktor determinan implementasi reformasi, yaitu: kebutuhan perubahan dan mandat kebijakan pemerintah, menyediakan rencana, memanfaatkan komunikasi non-formal, mendapatkan dukungan kuat dari aktor eksternal yang terkait, memperlakukan perubahan sebagai proses yang dinamis dan terbuka, membangun koalisi lintas fungsi, memanfaatkan momentum, memulai perubahan pada sub sistem yang berdampak luas Kata Kunci: Reformasi Administrasi Organisasi Publik, Proses Reformasi, Kepemimpinan, Resistensi, Perubahan.

The impact of administrative reform depends on the effectiveness of the organization development or transformation in every ministry or national department. That is a risky business and inherently unsettling. To meet the challenge of reform, public leaders must be transformational stewardship and make use of Rainey rsquo s proposition determinants successful implementation of organizational change in public sector. This is has delivered deeper interesting to find out phenomenon the process of reform that produces basic changing in case study at National Institute of Public Administration of Indonesia NIPA in period 2012 2014. This research was post positivist paradigm by combining structured interview and in dept investigation as data collection techniques. The result shows that there are eight determinants of successful the need for change and the Government 39 s mandate through some policies, namely by providing plans, utilizing non formal communication lines, gaining strong support from related external actors, treating changes as a dynamic and open process, building cross function coalition, utilizing momentum, and starting the change in the sub systems having broader impact."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
D2291
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R.M. A.B Kusuma
"According to jimly asshidiqie, chef justice of constitutional court, 2003 - 2008, there are no provision in the 1945 constitution of Republic Indonesia how to settle dispute over the power of state institutions whose authorities are mandated by 1945 constitution of Republic Indonesia."
Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011
342 JK 2:1 (2011)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Najamuddin
"Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai pusat pemelintahan NIT dengan
Ibukotanya Makassar antara tahun 1946 hingga tahun I949 temyata sangat
mengecewakan pihak Belanda Rencana Pemerintah Belanda menjadikan NIT sebagai
?Pilar Projek ? bagi negara-negara bentukan federal sesudahnya tidak beljalan lancar.
Secara tak terduga, di selumh kawasan Sulawesi Selatan merupakan daerah basis
Republiken penentang utama kchadiran negara federal NIT. Walaupun demikian,
perpecahan diantara nasionalis dan kaum bangsawan mcnjadi senjata ampuh bagi Belanda
untuk melanjutkan politik federalnya di daefah ini.
Kehadiran lembaga NIT yang ?dipaksakan? oleh Belanda semakin memperjelas
keberadaan dua kelompok dalam masyarakat Sulawesi Selatan, antara yang menerima dan
menolalc sistem federal. Kondisi ini lebih disebabkan oleh dua garis perjuangan yang
berbeda, tetapi pada dasamya mereka sepakat untuk satu kata ?Merdelm dari Be!anda".
Mengapa Nl'I` menjadi bagian daxi sistem yang pemah diterima oleh masyarakat
Sulawesi Selatan, setidaknya dua faktor yang menjadi penyebab;
Perrama, sistem politik pada tingkat nasional dengan pcnandatanganan
Perselujucm Linggarjali, yang oleh sebagian masyarakat Sulawesi Selatan menganggap
mereka telah diringgalkan oleh Republik, karena Indonesia Timur tidak menjadi bagian
dari RI dalarn perjanjian itu.. Bagi orang Sulawesi Selatan yang setia terhadap Republik
tidak ada jalan lain imtuk rnelanjutkan sikap Republikennya hanya dengan memasuki
stniktur yang dibangim dalam lembaga NIT. Diantara kelompok ini tidak sedikit yang
menempuh jalur militer melalui peijuangan kclasykaran
Kedua, Kererpaksaan, Belanda seoara militer dan ekonomi tclah sangat jauh
menguasai wilayah Indonesia Timur di banding wilayah Indonesia lainnya., termasuk
Sulawesi Selatan sebagai pusat pemerintahan. Bagi nasionalis yang menganut gatis
/cooperati kerjasama dengan Belanda merupakan satu keharusan Lmbuk mcmulai
perjuangan bam menuju cita-cita ?kemandirian berpemerintahan".
Dua kekuatan yang berbeda ini pada akhimya menunjukkan bahwa federal NIT
hanyalah alat dan bukan tujuan, karcna begitu kelcuatan Belanda mulai merosot maka
keduanya berbalik mcnjadi penentang utama sistcm federal dan menyatakan diri berdiri di
bawah negara kesatuan Rl pada tahun 1950.

Abstract
South Sulawesi which ww made ofthe center of the govemment ofNIT which is
capital Makassar between year 1946 till year 1949 appeared to be vary dissatisfaction the
Dutch side. The intention of the Dutch Govemment to make NIT as ?Pilot Project? for the
states formed by the Federal Government thereafter did not nm smooth Contrary to
expectation, the whole area of South Sulawesi region became a bases area for
Republicans, thc main opposing to the existence of a Federal State NIT. Nevertheless,
non unity between the national group and the nobility became very a effective weapon for
the Dutch to continue its Federal Policy in this area.
The presence of ?imposed? NIT institution by the Dutch made more clear the
existence of two groups in South Sulawesi, between those who accept and those who
reject the Federal system. These conditions were more caused by two lines of different
tights, what in essence they agree for one word ?Independent from the Dutch?_ Why NIT
became part of a system which has once been accepted by the South Sulawesi community
at least two factors were the cause:
Firstly, The political System at the National level with the signing of the
Linggarjati accord which by part of the South Sulawesi community was considered as
being lelt by the Republic, since Fast Indonesia was not part of the Republic Indonesia in
that agreement. For people of South Sulawesi were loyal to the Republic there is no other
way to' continue their Republican attitude Only by entering a structure developed by the
NIT institution. Among this group there were not a few who took the military road
through military fight."
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2000
T5295
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tim Pengajar
2001
320.1 Ilm T
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Wahyudi Kumorotomo
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994
350 WAH e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Purnoto
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan pengguna Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) terhadap dampak individu dan dampak organisasi menggunakan Model DeLone and McLean (1992). Dalam penelitian, untuk pengukuran kepuasan menggunakan gap antara persepsi dan ekspektasi pengguna SPAN (Ives dan Olson, 1982). Penelitian dilakukan dengan survei yang dilakukan terhadap pengguna SPAN Kementerian Keuangan di Wilayah DKI Jakarta. Data yang diperoleh berjumlah 123 responden.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kepuasan pengguna mempunyai pengaruh terhadap dampak individu, dan selanjutnya dampak individu mempunyai pengaruh terhadap dampak organisasi. Penelitian ini tidak menemukan dampak langsung kepuasan pengguna terhadap dampak organisasi, akan tetapi melalui dampak individu terlebih dahulu.

This study aimed to analyze effect of user satisfaction of SPAN Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara on Individual Impact and Organizational Impact using DeLone and McLean 1992 model. In the study satisfaction is measured using the gap between perceptions and expectations of SPAN users. The study was conducted through survey in the Ministry of Finance in Jakarta involving 123 respondents.
The results showed that user satisfaction have influence to the individual impact and individual impact influence to the organizational impact While user satisfaction is not directly correlated to the organizational impact.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45487
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>