Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Singapura memiliki sistem perawatan kesehatan “first world”, dan menduduki peringkat 6 di dunia. Singapura mencapai efisiensi perawatan kesehatan dengan hasil perawatan berkualitas tinggi. Sistem perawatan kesehatan yang unik dengan menggunakan sistem pembiayaan campuran yang disebut “3M” yaitu MediSave, MediShield, dan MediFund. Sementara Indonesia yang dalam penerapan JKN masih mengalami beberapa kendala. Sehingga perlu dilakukan studi komparasi. Penelitian ini akan membahas mengenai pembiayaan, pendanaan, dan pembayaran pada pelayanan kesehatan di Singapura dan Indonesia.Metode: Penelitian ini mengunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan data sekunder melalui pencarian literatur pasa search engine.Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skema pembiayaan di Singapura yaitu subsidi dan kerangka kerja 3M, dengan menekankan tanggung jawab pribadi untuk kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan terdiri dari gabungan publik dan swasta dengan sistem pembayaran hybrid, hampir tidak ada perawatan kesehatan yang gratis. Di Indonesia menggunakan sistem single pool dengan metode pembayaran DRG kepada penyedia layanan. BPJS Kesehatan menggunakan prinsip gotong-royong yang penggunaannya menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pembiayaan terbesar di Indonesia masih terkonsentrasi pada segi kuratif dan pengobatan.Kesimpulan: Sistem Pembiayaan di Singapura dirancang dengan prinsip kemandirian dan saldo MediSave tidak berkurang apabila tidak digunakan sehingga meminimalkan perilaku tidak sehat. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif, menguji faktor-faktor pemungkin lain yang berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat dengan terjangkaunya layanan BPJS Kesehatan, dan menguji pengaruh implementasi kebijakan pembiayaan pada sistem JKN terhadap morbiditas dan derajat kesehatan masyarakat.

---

Background: Singapore has a “first world” healthcare system, and is ranked 6th in the world. Singapore achieves healthcare efficiency with high quality care outcomes. A unique healthcare system using a mixed financing system called “3M” namely MediSave, MediShield and MediFund. Meanwhile, Indonesia, which is implementing JKN, is still experiencing several obstacles. So it is necessary to do a comparative study. This study will discuss the financing, funding, and payment of health services in Singapore and Indonesia.

Methods: This study uses a descriptive approach by using secondary data through a search engine literature search.

Results: The results of this study indicate that the financing scheme in Singapore, namely subsidies and the 3M framework, emphasizes personal responsibility for health. Health care delivery consists of a mix of public and private with a hybrid payment system, almost no free health care. In Indonesia, it uses a single pool system with the DRG payment method to service providers. BPJS Kesehatan uses the principle of gotong royong, whose use has shown an increase in the last three years. The largest financing in Indonesia is still concentrated in terms of curative and treatment.

Conclusion: The Financing System in Singapore is designed with the principle of self-reliance and MediSave balances do not decrease when not used so as to minimize unhealthy behavior. Further research can use quantitative methods, examine other enabling factors that influence healthy living behavior with the affordability of BPJS Health services, and examine the effect of implementing financing policies on the JKN system on morbidity and public health status."

"Jaminan sosial kesehatan di Indonesia hadir dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang tersebut mengamanatkan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara sistem jaminan kesehatan nasional. BPJS Kesehatan bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, namun sebagai sistem yang masih berkembang tentu menemukan berbagai permasalahan, seperti kekurangan anggaran dan cakupan yang belum menyeluruh. Dua fokus permasalahan yang diteliti adalah menganalisis pengaturan dan implementasi pengaturan kepesertaan jaminan sosial kesehatan di Indonesia dan perbandingannya dengan sistem jaminan sosial kesehatan di negara lain, yakni Singapura dan Prancis. Bentuk penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis ketiga sistem jaminan sosial kesehatan berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga negara sama-sama menerapkan suatu norma internasional yang disebut Universal Health Coverage, yakni sebuah norma yang mengedepankan akses yang menyeluruh ke pelayanan kesehatan serta perlindungan finansial dalam pemberian layanannya. Di Indonesia, sistem jaminan sosial kesehatan disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Singapura disebut dengan Sistem 3M (MediShield Life, MediSave, and MediFund) dan di Prancis, sistem Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Terdapat persamaan dan perbedaan dari ketiga negara dalam menemukan cara terbaik untuk memperluas atau mempertahankan cakupan dalam tiga dimensi utama UHC, yakni cakupan kepesertaan, fasilitas dan manfaat kesehatan, dan sumber biaya pelayanan kesehatan. Skripsi ini menyarankan beberapa hal kepada program BPJS Kesehatan, seperti mengadopsi pemberlakuan kepesertaan yang otomatis kepada penduduk agar cakupan dapat menyeluruh. Program BPJS Kesehatan juga disarankan untuk memberikan Fasilitas Layanan Perawatan Darurat dengan menyediakan layanan ambulans yang dapat diakses oleh penduduk melalui nomor darurat nasional. Selain itu, pembebanan pada pajak agar meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai sektor kesehatan juga disarankan.

---

The enactment of Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System marked the introduction of social health insurance in Indonesia. This law established BPJS Kesehatan as the organizer of the national health insurance system. BPJS Kesehatan is tasked with providing quality and affordable healthcare services. However, as a developing system, it inevitably encounters various challenges, such as budget constraints and incomplete coverage. This research focuses on two main issues: analyzing the regulations and implementation of social health insurance membership in Indonesia and comparing it with social health insurance systems in other countries, namely Singapore and France. The research employs a descriptive research design. This method is used to analyze the three social health insurance systems based on relevant regulations. The research concludes that all three countries adhere to an international norm called Universal Health Coverage (UHC), which prioritizes comprehensive access to healthcare services and financial protection in service delivery. In Indonesia, the social health insurance system is known as Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), in Singapore it is called the 3M (MediShield Life, MediSave, and MediFund), and in France, it is the Caisse Nationale d'Assurance Maladie system. There are similarities and differences among the three countries in finding the best way to expand or maintain coverage in the three main dimensions of UHC: membership coverage, health facilities and benefits, and healthcare funding sources. This thesis offers several recommendations to the BPJS Kesehatan program, such as adopting automatic enrollment for all residents to achieve universal coverage. The BPJS Kesehatan program is also advised to provide Emergency Care Services by providing ambulance services that can be accessed by residents through a national emergency number. Additionally, imposing taxes to increase state revenue to fund the health sector is also recommended."

"Sistem pembiayaan kesehatan memainkan peran kunci dalam kesuksesan jaminan kesehatan nasional, terutama dalam memastikan akses yang merata ke layanan kesehatan. Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola fungsi pembiayaan kesehatan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC). Penelitian ini membandingkan fungsi pembiayaan kesehatan di keempat negara tersebut melalui metode literature review dengan menggunakan data dari artikel jurnal akademik dan laporan resmi dari kementerian kesehatan masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan dengan dana dari kontribusi peserta dan alokasi pemerintah. Thailand memiliki tiga skema utama: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), dan SSS (Social Security Scheme), yang didanai oleh kombinasi anggaran pemerintah dan kontribusi tripartit. Singapura menggunakan sistem 3M (Medisave, Medishield Life, dan Medifund) yang menggabungkan tabungan wajib dan subsidi pemerintah. Malaysia menerapkan sistem dua pilar, yaitu layanan kesehatan publik yang didanai pajak dan layanan kesehatan swasta yang didanai oleh berbagai sumber termasuk jaminan sosial dan asuransi kesehatan swasta.

---

The health financing system plays a crucial role in the success of national health insurance programs, particularly in ensuring equitable access to healthcare services. Indonesia, Thailand, Singapore, and Malaysia each employ distinct approaches in managing health financing functions to achieve Universal Health Coverage (UHC). This study compares the health financing functions in these four countries through a literature review method, using data from academic journal articles and official reports from the respective ministries of health. The findings reveal that Indonesia manages its National Health Insurance (JKN) through BPJS Kesehatan, funded by participant contributions and government allocations. Thailand operates three main schemes: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), and SSS (Social Security Scheme), funded by a mix of government budgets and tripartite contributions. Singapore employs the 3M system (Medisave, Medishield Life, and Medifund), which combines mandatory savings with government subsidies. Malaysia utilizes a dual-pillar system, comprising publicly funded healthcare services supported by taxes and private healthcare services funded by various sources, including social insurance and private health insurance."

"[Implementasi kebijakan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan merupakan salah satu elemen penting dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara mendalam ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi akses informasi perbankan untuk tujuan perpajakan di Indonesia dan Singapura, serta menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi di dalam implementasinya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkanbahwa implementasi kebijakan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan di Indonesia sebagaimana tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan diterapkannya kedua undang-undang tersebut, namun demikian, hal serupa tidak terjadi di Singapura. Hal ini karena dalam implementasinya di Indonesia masih terdapat hambatan terkait dengan (i) ketidakselarasan dan perbedaan intrepretasi dasar hukum (legal basis) yang mengatur; (ii) belum adanya Standar OperasionalProsedur (SOP) terkait akses informasi perbankan untuk tujuan perpajakan yang dibuat secara detail; (iii) belum adanya jaminan terhadap perlindungan hak-hak Wajib Pajak; dan (iv) tingkat ego-sektoral lembaga yang masih tinggi., Implementation of the policy of bank secrecy for tax purposes is one of the important elements in order to increase tax compliance. The research used a qualitative approach to data collection techniques such as literature and in-depth interviews aimed to explain the implementation of access to bank information for tax purposes in Indonesia and Singapore, as well as outlining the various problems encountered in the implementation in Indonesia. The results of thisresearch shows that the implementation of the policy of bank secrecy for tax purposes in Indonesia as it is not fully in accordance with the purpose of the implementation of the statutes, however, the same thing does not happen in Singapore. This is because there are obstacles associated with (i) inconsistencies and differences in interpretation of the legal basis were set up; (ii) the absence of Standard Operating Procedures (SOPs) regarding access to bank information for tax purposes are made in detail; (iii) the absence of a guarantee of protection of the rights of Taxpayers; and (iv) the high level of ego-sectoral due to the implementation in Indonesia]"

"Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang menjadikan keberlangsungan aktivitas masyarakat berlangsung melalui internet. Kemudahan internet berdampak pada bidang ekonomi melalui transaksi perdagangan elektronik. Perkembangan transaksi perdagangan elektronik yang tinggi sejalan dengan pertumbuhan skema penjualan dropship dimana skema tersebut cocok digunakan bagi masyarakat yang ingin membuka bisnis dengan modal yang tidak begitu besar. Seperti halnya transaksi perdagangan elektronik pada umumnya yang dikenakan pajak, transaksi ini juga dikenakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis administrasi pemungutan PPN yang berlaku atas skema penjualan dropship dan menganalisis perbandingan administrasi pemungutan PPN atas transaksi tersebut di Indonesia, Australia dan Singapura. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam administrasi PPN atas skema dropship terdapat pemenuhan dari karakter legal PPN. Transaksi skema dropship juga memenuhi asas kepastian dalam pemungutan PPN. Adanya pemenuhan tersebut apabila dikaitkan dengan administrasi PPN atas skema dropship di Indonesia, Australia dan Singapura adalah belum terdapatnya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai skema dropship. Indonesia dapat memetik pelajaran dari negara Australia dan Singapura atas administrasi pemungutan PPN yang berlangsung di kedua negara tersebut. Dalam melihat potensi pengenaan PPN yang timbul atas skema tersebut, maka perlu adanya regulasi yang mencakup di dalamnya mengenai transaksi ini dari pihak Direktorat Jenderal Pajak atas pelaku usaha yang melangsungkan bisnisnya dengan skema ini agar dapat diketahui pelaku usaha yang telah atau memiliki kewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di bawah ketentuan UU PPN.

---

The development of information technology has an influence on people's lives which makes the continuity of community activities take place through the internet. The ease of the internet has an impact on the economy through electronic commerce transactions. The high development of electronic commerce transactions is in line with the growth of dropshipping sales schemes where the scheme is suitable for people who want to open a business with a small capital. Just as electronic commerce transactions in general are subject to tax, this transaction is also subject to tax. This study aims to analyze the administration of VAT collection that applies to dropshipping sales schemes and analyze the comparison of VAT collection administration on these transactions in Indonesia, Australia and Singapore. The research was conducted with a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that in the administration of VAT on the dropship scheme there is fulfillment of the legal character of VAT. Dropshipping scheme transactions also fulfill the principle of certainty in collecting VAT. The existence of this fulfillment when it is associated with the administration of VAT on dropship schemes in Indonesia, Australia and Singapore is that there are no provisions that specifically regulate dropship schemes. Indonesia can learn from Australia and Singapore on the administration of VAT collection that takes place in these two countries. In looking at the potential for imposition of VAT arising from the scheme, it is necessary to have regulations that include this transaction from the Directorate General of Taxes on business actors who carry out their business under this scheme so that business actors who have or have the obligation to be confirmed as entrepreneurs can be identified as taxable person under the provisions of the VAT Law."

"Skripsi ini memuat perbandingan hukum mengenai asuransi kesehatan nasional di Indonesia dan di Singapura. Kesehatan tidak hanya merupakan hak warga tetapi juga merupakan barang investasi yang menentukan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Karena itu negara berkepentingan agar seluruh warganya sehat, sehingga ada kebutuhan untuk melembagakan pelayanan kesehatan semesta. Ada dua isu mendasar untuk mewujudkan tujuan pelayanan, yaitu bagaimana cara membiayai pelayanan kesehatan untuk semua warga, dan bagaimana mengalokasikan dana kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dengan efektif, efisien, dan adil.Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Singapore dan Indonesia melakukan kewajibannya sebagai negara untuk melindungi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan, terutama dalam hal asuransi kesehatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hokum positif tertulus maupun tidak tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Singapura memiliki sistem pembiayaan berlapis untuk mencover penduduknya agar semua penduduk tanpa terkecuali memiliki akses ke kesehatan. Di Indonesia, hal tersebut masih belum bisa diterapkan karena sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan sistem pembiayaan Out of Pocket yang sangat bergantung kepada kemampuan ekonomi masing-masing individu. Dengan demikian, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah akan sangat sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan. Untuk itu, Indonesia harus terus berbenah diri di bidang sistem kesehatan nasionalnya agar penduduk Indonesia mampu mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik.

---

This undergraduate thesis discusses about legal comparative study regarding national health insurance between Indonesia and Singapore. Health is not only a citizen right but also an investment that determines productivity and economic growth of a country. Therefore, the state is concerned that all its citizens are healthy thus there is a need to institutionalize universal health services. There are two fundamental issues for realizing service goals, namely how to finance health services for all citizens, and how to allocate health funds to provide health services effectively, efficiently and fairly. The main problem in this thesis is how Singapore and Indonesia do their duty as a country to protect their citizens to obtain prosperity, especially in terms of health insurance. The method used in this undergraduate thesis is normative juridical research, i.e. a research conducted on the positive law that is both not written and written. The research concludes that Singapore has a layered financing system to cover its population so that all residents without exception have access to health. In Indonesia, it is still not applicable because most of the people still use the Out of Pocket financing system which is highly dependent on economic capability of each individual. Thus, people with low economic levels will find it very difficult to access health services. To that end, Indonesia must continue to improve itself in the field of its national health system so that the Indonesian people can achieve a better level of health."

"Sistem pembiayaan kesehatan memainkan peran sentral dalam keberhasilan suatu jaminan kesehatan nasional. Indonesia, Thailand, dan Singapura memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola fungsi pembiayaan kesehatan dalam konteks jaminan kesehatan nasional mereka. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis perbandingan fungsi pembiayaan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional di Indonesia, Thailand, dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang menggunakan data sekunder dari artikel jurnal akademik (PubMed dan ScienceDirect) dan laporan sistem kesehatan negara termasuk website kementerian kesehatan dan website jaminan kesehatan nasional. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terdapat beberapa perbedaan dalam konteks pengumpulan dana, penyatuan dana, dan pembelian pada jaminan kesehatan nasional di ketiga negara tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia mengandalkan skema pembiayaan berbasis iuran sosial, sementara Thailand mengandalkan tiga skema asuransi kesehatannya: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). Di sisi lain, Singapura menggunakan pendekatan 3M (Medisave, Medishield, Medifund) yang melibatkan kontribusi perorangan dan pemerintah.

---

Health financing system plays a central role in the success of national health insurance. Indonesia, Thailand and Singapore have different approaches in managing the health financing function in the context of their national health insurance. The aim of this research is to determine a comparative analysis of the function of health financing in national health insurance in Indonesia, Thailand and Singapore. This research uses a literature review method that uses secondary data from academic journal articles (PubMed and ScienceDirect) and state health system reports including the ministry of health website and the national health insurance website. The research results obtained are that there are several differences in the context of collecting funds, pooling funds, and purchasing national health insurance in the three countries. The Social Security Administering Body (BPJS) for Health in Indonesia relies on a social contribution-based financing scheme, while Thailand relies on three health insurance schemes: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). On the other hand, Singapore uses the 3M approach (Medisave, Medishield, Medifund) which involves individual and government contributions."

"Data pribadi merupakan rangkaian informasi mengenai suatu individu dan akan terus melekat terhadapnya. Pelindungan data pribadi merupakan salah satu instrumen dalam menegakkan hak privasi suatu individu yang telah dijamin oleh Pasal 28G UUD 1945. Meskipun telah terdapat kewajiban hukum untuk melindungi, penggunaan data pribadi tidak lekang dari adanya risiko kegagalan pelindungan atau penyalahgunaan dan mengakibatkan pelanggaran hak privasi. Risiko ini pun tidak berhenti saat subjek data pribadi telah meninggal. Sebab, suatu data pribadi yang telah tersimpan tidak secara otomatis dapat terhapuskan melainkan terdapat syarat dan prosedur yang diberlakukan sebagaimana kebijakan privasi sistem elektronik dan ketentuan hukum yang berlaku. Terlebih, dampak dari pelanggaran atau kegagalan pelindungan data pribadi tersebut dapat membawa pengaruh ke pihak keluarga yang masih hidup. Namun, upaya pelindungan terhadap subjek data pribadi yang telah meninggal tidak merupakan ketentuan pokok dalam hukum pelindungan data pribadi seperti dalam GDPR atau UU PDP. Di sisi lain, PDP Prancis dan PDPA Singapura telah mengakui adanya kedudukan subjek data pribadi yang telah meninggal dan memberlakukan pelindungan terhadap subjek data pribadi yang meninggal dengan tujuan terhadap subjek data pribadi yang telah meninggal atau pihak keluarga. Oleh sebab itu, melalui metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data studi komparatif Penulis melakukan analisis perbandingan negara yang telah memiliki regulasi mengenai pelindungan data pribadi atas subjek data pribadi yang telah meninggal serta terkait konsekuensi hukum yang terjadi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa sejatinya Indonesia telah mengakui adanya ketentuan pelindungan tersebut melalui Pasal 439 KUHP dan Pasal 32 ayat (1) PM Kesehatan 24/2022. Akibatnya, diperlukan pengaturan pemberlakuan pemenuhan hak privasi dan pelindungan data pribadi terhadap subjek data pribadi yang telah meninggal secara komprehensif.

---

Personal data is a series of information about an individual and will remain associated with the individual. Personal data protection is one of the instruments in upholding the right to privacy of an individual that has been guaranteed by Article 28G of the 1945 Constitution. Regardless of the legal obligation to protect, the use of personal data is inevitable from the risk of failure or misuse of personal data and resulting in a violation of privacy rights. This risk does not stop even when the personal data subject is deceased. Since, personal data that has been stored in cyberspace cannot be automatically erased, there are terms and procedures that are applied as the privacy policy of the electronic system and applicable law. Moreover, the impact of a violation or failure to protect personal data can affect the family. However, the protection of deceased personal data subjects is not a fundamental provision in personal data protection, as in the GDPR or the PDP Law. On the other hand, the French PDP and Singapore PDPA have recognized the position of deceased personal data subjects and enacted the protection of deceased personal data subjects for the purpose of deceased personal data subjects or the family. Thus, through normative juridical research method with comparative study data analysis method the author conducts a comparative analysis of countries that have regulated the protection of personal data on deceased personal data subjects and related legal consequences. The outcome shows that Indonesia Regulations has recognized the existence of such protection provisions through Article 439 of the Criminal Code and Article 32 paragraph (1) MOH Regulation 24/2022. Therefore, it is necessary to comprehensively regulate the implementation of the fulfilment of the right to privacy and personal data protection for deceased personal data subjects."

"Skripsi ini menganalisis peraturan komite nominasi dalam kaitannya dengan praktik hak pemegang saham dalam pengangkatan direksi perusahaan terbuka di Indonesia dengan membandingkan peraturan di Singapura dan Jepang. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa peraturan komite nominasi di 3 (tiga) negara menetapkan bahwa komite nominasi berfungsi sebagai badan untuk membantu dewan dalam nominasi dan evaluasi direksi. Namun, pelaksanaan komite nominasi di Indonesia memberikan kewenangan yang terbatas untuk hanya memberikan rekomendasi kepada dewan mengenai pencalonan direksi. Sedangkan di Singapura dan Jepang, komite nominasi berwenang merekomendasikan pemberhentian direksi. Penelitian ini juga menemukan bahwa komite nominasi tidak mengalahkan hak pemegang saham dalam pengangkatan direksi karena 2 (dua) alasan. Pertama, isu yang disinyalir menyangkut kekuasaan komite nominasi yang terlalu kuat itu tidak benar. Hal ini dikarenakan POJK No.34/POJK.04/2014, Singaporean Code, dan Japan Companies Act secara jelas menyatakan ruang lingkup kewenangan komite nominasi pada perusahaan terbuka, dimana yang menjadi sorotan utama adalah kewenangan komite nominasi hanya sebatas “merekomendasikan” kepada dewan. Kedua, dalam pengangkatan direksi, pemegang saham memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat terhadap kewenangan komite nominasi yang meliputi hak untuk memperoleh keterbukaan informasi, hak untuk mencalonkan, dan hak untuk menolak calon yang dinominasikan oleh komite nominasi, dalam rapat umum pemegang saham.

---

This undergraduate thesis analyzes the regulation on nomination committee in regard to the practice of shareholder’s rights in the appointment of directors of listed companies in Indonesia by comparing it to the regulations in Singapore and Japan. Through conducting a juridical normative research with a statutory and comparative approaches, this research found that the regulation on nomination committees in all 3 (three) countries stipulates that the nomination committee functions as a body to assist the board in the nomination and evaluation of directors. However, Indonesia’s implementation of the nomination committee gives a limited authority to only make recommendations to the board regarding the nomination of directors. Whereas in Singapore and Japan, the nomination committee has the authority to recommend the dismissal of directors. This research also found that nomination committee does not defeat shareholder’s rights in the appointment of directors because of 2 (two) reasons. Firstly, the issue that presumably concerns the overpowering authority of the nomination committee is not correct. This is because POJK No.34/POJK.04/2014, Singaporean Code, and Japan Companies Act clearly state the scope of authority of the nomination committee in listed companies where the main highlight is that the authority of nomination committee is limited to only “recommending” the board. Secondly, in the appointment of directors, shareholders have undefeated rights against the authority of nomination committee which includes the right to obtain disclosure of information, right to nominate, and right to refuse candidates nominated by the nomination committee, in the general meeting of shareholders."

"Kegiatan CSR menjadi sebuah tren yang dilakukan perusahaan-perusahaan untuk dapat bersaing dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Konsistensi perusahaan dalam menjalankan aktivitas CSR dapat memberikan pengaruh terhadap laba yang dihasilkan perusahaan yang ditunjukan dengan kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi CSR terhadap kinerja keuangan, salah satunya yaitu kepemilikan manajerial. Besarnya kepemilikan manajerial perusahaan akan berdampak pada seberapa baik keputusan bisnis yang diambil. Identitas kepemilikan yang diterapkan oleh perusahaan akan mendukung pengambilan keputusan manajemen dalam menerapkan upaya pengungkapan CSR dan meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh managerial ownership sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara pengungkapan CSR dengan kinerja keuangan pada perusahaan di Indonesia dan Singapura. Pada penelitian juga dilakukan pengujian dengan membandingkan pengungkapan CSR di kedua negara tersebut dengan berfokus pada perusahaan yang tercatat pada indeks LQ45 dan Straits Times Index. Analisis pengujian menggunakan analisis regresi data panel serta uji beda Mann-Whitney untuk mengetahui tingkat perbedaan pengungkapan CSR di Indonesia dan Singapura. Hasil yang didapatkan yaitu ditemukan adanya perbedaan pengungkapan CSR yang signifikan pada perusahaan Indonesia dan Singapura. Selanjutnya, peranan kepemilikan manajerial dalam memperkuat hubungan CSR dengan kinerja keuangan dapat dibuktikan pada perusahaan Singapura, namun tidak dapat dibuktikan pada perusahaan Indonesia.

---

CSR activities are becoming a trend that companies do to be able to compete in increasingly fierce business competition. The company's consistency in carrying out CSR activities can have an influence on the profits generated by the company, which is shown by the company's financial performance. However, there are factors that can influence CSR on financial performance, one of which is managerial ownership. The company's managerial ownership structure will have an impact on how well business decisions are made. The ownership identity applied by the company will support management decision making in implementing CSR disclosure and improving financial performance. This study was conducted to examine the effect of managerial ownership as a moderating variable on the relationship between corporate social responsibility and financial performance in companies located in Indonesia and Singapore. Furthermore, it was also tested by comparing CSR disclosures in the two countries by focusing on companies listed on the LQ45 index and the Straits Times Index. The test analysis uses panel data regression analysis and Mann-Whitney test to determine the level of difference in CSR in Indonesia and Singapore. The results obtained are that there are significant differences in CSR disclosure in Indonesian and Singaporean companies. Furthermore, the role of managerial ownership in strengthening the relationship between CSR and financial performance can be proven in Singapore companies but cannot be proven in Indonesian companies."