Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingkat keberhasilan implementasi dan pengembangan manajemen proyek infrastruktur TI di area industri farmasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan pengelolaan proyek. Salah satu aspek yang kurang mendapat perhatian dalam pelaksanaan proyek adalah pengendalian keamanan informasi. Aspek ini merupakan poin critical yang harus dikelola organisasi untuk menjaga confidentiality (C), integrity (I), dan availability (A). Dari data tim keamanan TI farmasi pada 2021 juga menunjukkan bahwa ada potensi insiden yang disebabkan oleh ancaman internal dan eksternal sebanyak 2928 setiap bulan serta 35.04% memiliki korelasi erat dengan proyek Infrastruktur TI dalam 3 tahun terakhir. Sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan perencanaan dan tata kelola penerapan kontrol keamanan informasi pada salah satu proyek infrastruktur TI yaitu “Teknologi Agile Networking SD-WAN” dengan pendekatan ITIL V4 dan ISO 27001:2013. Dengan melakukan analisis risiko berbasis ITIL V4 diharapkan dapat menerapkan kontrol keamanan yang tepat dari ISO 27001 : 2013 sehingga dapat mengurangi atau menurunkan potensi insiden dari ancaman yang ada. Dari analisis dan pengujian dengan pendekatan ITIL V4 dan ISO 27001:2013 melalui metode kualitatif didapatkan tingkat kesenjangan dengan gap sebesar 34.2% dan 32.3% terhadap prasyarat yang telah diajukan. Untuk mencapai target yang diinginkan diperlukan pemetaan keterlibatan pelaku proyek dan penambahan kontrol keamanan di fase manajemen proyek SD-WAN. Kerangka kerja yang telah disusun juga dapat menjadi rekomendasi dan referensi organisasi untuk menyusun keamanan informasi dari setiap manajemen proyek khususnya infrastruktur TI sehingga dapat mengatasi kerentanan terhadap ancaman keamanan yang dapat mempengaruhi proses bisnis di masa depan.

---

The success rate of implementation and development of IT infrastructure project management in the pharmaceutical industry area is greatly influenced by project management readiness. One aspect that received little attention in implementing the project was information security control. This aspect is a critical point that the instance must manage to maintain confidentiality (C), integrity (I), and availability (A). From the data of the pharmaceutical IT security team in 2021 it also shows that there are potential incidents caused by internal and external threats of 2928 each month and 35.04% have a close correlation with the IT Infrastructure project in the last 3 years. In this study, planning and managing the implementation of information security controls on one of the IT infrastructure projects “SD-WAN Agile Networking Technology” with the approach of ITIL V4 and ISO 27001:2013. By conducting ITIL V4 based risk analysis it is expected to implement appropriate security controls from ISO 27001: 2013 so that it is predicted to reduce or decrease potential incidents from existing threats. From analysis and testing with the approaches of ITIL V4 and ISO 27001:2013 through qualitative methods, a gap of 34.2% and 32.3% was obtained with respect to the proposed requirements. To achieve the desired target requires mapping the involvement of project participants and additional security controls in the SD-WAN project management phase. A structured framework can also serve as an agency recommendation and reference for compiling the information security of any project management in particular IT infrastructure so that it can address vulnerabilities to security threats that may affect future business processes.

"

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis mengenai klasifikasi yang diterapkan di Kompas Forum. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan skema klasifikasi yang diterapkan di Kompas Forum dan pengembangannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan klasifikasi di Kompas Forum menggunakan skema klasifikasi faceted dengan unsur verbal dan terdapat empat tahap pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembaca, akan tetapi dalam skema klasifikasi Kompas Forum masih terdapat kekurangan dalam temu kembali informasi, karena tidak adanya indeks dan penggunaan istilah yang tidak terkontrol. Penelitian ini menyarankan untuk menggunakan indeks dan melakukan pengawasan kosakata untuk istilah yang digunakan oleh pengguna.

---

ABSTRACTThis research analyzed about content classification in Kompas Forum.. This qualitative research aims to classification scheme in Kompas Forum and the classification development. The results of this research indicate that classification in Kompas Forum used faceted classification scheme with verbal elements and there are four steps of development that adapted with user needs, but classification in Kompas Forum still lack in information retrieval, because there is no index and vocabulary control. This research suggests to use index and do the vocabulary control for term used in Kompas Forum."

"This project management text focuses solely on Information Technology projects. It is both an academic text that treats project management from a research point of view, and a practical text that provides hands-on projects at the end of each chapter using Microsoft Project"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai proses pemeliharaan arsip vital di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor yang bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan pemeliharaan arsip vital dan upaya perlindungan dari faktor penyebab kerusakan dan kemusnahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Analisis terhadap pemeliharaan arsip vital yang mencakup perlindungan, pengamanan, serta pemulihan akibat kerusakan yang terjadi pada arsip vital. Hasil penelitian menunjukan suatu organisasi perlu memiliki perencanaan pemeliharaan pada arsip vital yang dimiliki.

---

ABSTRACTThis research discusses the vital process of maintenance records at the Archives Office and Library Area of Bogor Regency which aims to describe the implementation of the maintenance of vital records and the safeguard of the factors causing damage and obliteration. This research used a qualitative approach with case study method. Analysis on the maintenance of vital records which includes the protection, security, and recovery from the damage caused to vital archives. The results showing an organization needs to have a plan of maintenance on vital records."

"Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Riau merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan dan manajemen Aparatur Sipil Negara ASN di Provinsi Riau, seperti pelayanan administrasi kenaikan pangkat, pindah instansi, cuti dan pensiun. Dari Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2016 diketahui bahwa pencapaian peningkatan pelayanan manajemen ASN pada tahun 2015 realisasi yang tercapai 52.21 dari target 82, sedangkan di tahun 2016 target diturunkan menjadi 60 dari sebelumnya 84 dengan mempertimbangkan rendahnya pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah masih ditemukannya data pegawai yang tidak konsisten, proses layanan yang lambat, dan banyaknya berkas yang menumpuk. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Kepegawaian yang ada saat ini hanya berfungsi menyajikan data kepegawaian secara elektronik, akan tetapi belum menyediakan fitur-fitur untuk mendukung proses pelayanan sehingga layanan kepegawaian masih berjalan secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah solusi berupa perancangan Sistem Informasi Manajemen ASN Provinsi Riau yang menyediakan fitur bagi ASN untuk mengajukan permohonan layanan ke BKD. Perancangan Sistem Informasi pada penelitian ini mengadaptasi metode pengembangan sistem SDLC yang dimodifikasi dan mengambil tahapan analisis dan desain. Pengumpulandata yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen yang menghasilkan system request yaitu kebutuhan untuk membuat data lebih akurat dan konsisten, mempercepat proses layanan, dan dapat diakses secara online. Dari kebutuhan tersebut maka diturunkan menjadi fungsi-fungsi di dalam sistem yangkemudian dimodelkan menggunakan UML sehingga dihasilkan fitur pengajuan layanan secara online, verifikasi melalui sistem, mengelola permohonan, dan pengaduan layanan. Sedangkan tahapan desain dalam penelitian ini menghasilkan human computer intercation design, data management design dan physical architecture layer design yang dirancang sesuai requirement yang didapatkan. Hasil perancangan Sistem Informasi yang dibuat juga memiliki manfaat Business Process Automation BPA seperti form input data yang konsisten, serta penghitungan SKP dan angka kredit fungsional secara otomatis. Sistem juga akan memberikan Business Process Improvement BPI dengan fitur permohonan online sehingga tidak lagi melalui pencatatan di Petugas Administrasi, dan juga adanya notifikasi apabila dokumen persyaratan tidak lengkap diunggah maka tidak bisa melanjutkan permohonan sehingga tidak perlu mengantarkan berkas ulang. Sistem juga akan memberikan Business Process Reengineering BPR dimana ASN dapat mengajukan layanan secara online tanpa harus datang ke kantor BKD dan membawa banyak berkas. Selain itu juga sistem memberikan Business Process Oppurtunity BPO berupa tersedianya layanan pengelolaan permohonan oleh ASN pengguna layanan sehingga bisa memantau perkembangan permohonannya, dan juga fitur helpdesk yang memungkinkan ASN mendapatkan kemudahan pengaduan dan informasi yang lebih baik mengenai layanan kepegawaian.

---

The Regional Civil Service Agency BKD of Riau Province is a Regional Government Organization OPD that has duties and responsibilities in the service and management of Civil Servant ASN in Riau Province, such as administrative services promotion, relocation agency, leave and retirement. From the Riau Civil Service Agency Performance Report of 2016, it is known that the achievement of Civil Servant management service improvement in 2015 reached the percentage 52.21 from the target 82 , while in 2016 the target was reduced to the percentage of 60 from 84 previously, considering the low achievement in the previous year. The problems currently encountered are the inconsistency of employee data discovery, the slow of service process, and the number of files that accumulate in the office space. This is because the existing Human Resources Information System only serves to present employee data electronically, but has not provided features to support the service process so that the personnel service is still running manually. To overcome these problems required a solution in the form of Management Information System Civil Servant of Riau Province that provides features for Civil Servant to apply for service to BKD. Information System that Designed in this research adapted method of development of modified SDLC system and take step analysis and design. Data collection is done through interviews, observations and document studies that result in system requests ie the need to make data more accurate and consistent, speed up the service process, and can be accessed online. From these requirements, it is derived into functions in the system which are then modeled using UML resulting in online service submission features, system verification, application management, and service complaints. While the design stage in this study produces human computer intercation design, data management design and physical architecture layer design designed according to the requirements obtained. The results of the design of Information Systems created also have the benefits of Business Process Automation BPA such as consistent data input form, and calculation of SKP and functional credit numbers automatically. The system will also provide Business Process Improvement BPI with online application feature so that it is no longer through registration in the Administration Officer, and also notification if the incomplete requirements document is uploaded then can not continue the application so there is no need to deliver the file again. The system will also provide Business Process Reengineering BPR where ASN can apply online without having to come to BKD office and carry multiple files. In addition, the system provides Business Process Oppurtunity BPO in the form of availability of application management services by Civil Servant service users so that it can monitor the progress of the request, as well as helpdesk feature that allows ASN to get complaints ease and better information about the service personnel."

"ABSTRAKDalam penanganan isu strategis dan menghadapi tantangan di sektor perdagangan, Kementerian Perdagangan perlu menyusun perencanaan strategis sistem informasi. Hal ini diperkuat dengan hasil evaluasi sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) yang diselenggarakan Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) pada tahun 2017-2019 yang menunjukkan banyaknya permasalahan SI/TI di bidang Perdagangan Dalam Negeri. Permasalahan tersebut antara lain pemanfaatan aplikasi yang belum optimal dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, duplikasi aplikasi, kurangnya sumber daya manusia, pertumbuhan aplikasi yang tidak efektif dan efisien, serta penggunaan domain tidak resmi pada aplikasi. Kondisi tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan SI/TI yang tidak mengacu pada rencana strategis sistem informasi. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rencana strategis sistem informasi Perdagangan Dalam Negeri periode tahun 2020-2024 dengan menggunakan metodologi Ward & Peppard dan beberapa alat analisis seperti Mission Model Canvas, Value Chain, SWOT, Critical Success Factor, PESTEL, dan McFarlans Strategic Grid. Penelitian ini menghasilkan rumusan rencana strategis sistem informasi Perdagangan Dalam Negeri yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI, serta Roadmap SI/TI. Pada strategi SI didapatkan total 47 aplikasi yang terdiri dari 7 aplikasi strategic, 4 aplikasi high potential, 14 aplikasi key operational, dan 22 aplikasi support. Pada strategi manajemen SI/TI terdapat rekomendasi usulan Tata Kelola TI yang mengacu pada SPBE, penetapan CIO dan CISO, pembentukan tim-tim SI/TI, usulan kebijakan SI/TI, implementasi Government Service Bus, pengembangan kompetensi, serta rekomendasi penghapusan aset tak berwujud. Kemudian pada strategi TI terdapat rekomendasi pemindahan server ke pusat data PDSI, pengelolaan pusat data mengacu pada TIA-942, penambahan bandwitdh jaringan, implementasi private cloud computing, konfigurasi web application firewall, dan implementasi keamanannya. Hasil akhir dari ketiga strategi tersebut adalah peta jalan SI/TI periode 2020-2024.

---

In handling strategic issues and facing challenges in the trade sector, the Ministry of Trade needs to prepare an strategic information system planning. This is supported by the results of the evaluation of information systems and information technology (IS/IT) held by the Center for Data and Information Systems (CDIS) in 2017-2019, which shows the many problems of IS/IT in the field of Domestic Trade. These problems include the use of applications that are not yet optimal in policy formulation and decision making, application duplication, lack of human resources, ineffective and inefficient application growth, and the use of unofficial domains in applications. This condition is the impact of the implementation of IS/IT that does not refer to the strategic information system planning. This study aims to formulate a strategic information system planning for Domestic Trade for the 2020-2024 period using the Ward & Peppard methodology and several analytical tools such as Mission Model Canvas, Value Chain, SWOT, Critical Success Factor, PESTEL, and McFarlans Strategic Grid. This research resulted in the formulation of a strategic plan for the Domestic Trade information system consisting of the IS strategy, the IT strategy, and the IS/IT management strategy, as well as the IS/IT Roadmap. In the IS strategy, a total of 47 applications were identified, consisting of 7 strategic applications, 4 high potential applications, 14 key operational applications, and 22 support applications. In the IS/IT management strategy, there are recommendations for IT Governance proposals that refer to SPBE, the establishment of CIOs and CISOs, the formation of IS/IT teams, proposed IS/IT policies, the implementation of the Government Service Bus, competency development, and recommendations for the elimination of intangible assets. Then in the IT strategy, there are recommendations for moving all server to the CDIS data center, managing the data center according to TIA-942, adding network bandwidth, implementing private cloud computing, configuring a web application firewall, and implementing its security. The final outcome of the three strategies is the IS/IT Roadmap for the 2020-2024 period."