Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tugas APIP Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Dalam melaksanakan pengawasan, bukan hanya sampai menemukan temuan dan memberikan rekomendasi sebagai upaya korektif, namun juga sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah guna memahami Kapasitas Organisasi Dalam Sistem Pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam dimensi sumber daya dan manajemen. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan pengembangan kapasitas dan pengawasan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri telah memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas, namun dapat dioptimalkan. Selanjutnya, telah terdapat pengembangan kapasitas kemampuan SDM yang terlihat dari pelaksanaan dan partisipasi APIP melalui pelatihan, pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, proses evaluasi kinerja secara menyeluruh, dukungan dari pimpinan, dan kerja sama secara kelembagaan antar mitra pengawas untuk sharing knowledge sudah baik namun masih dapat dimaksimalkan.

---

This research discusses the apip task of the Ministry of Home Affairs which carries out general and technical supervision over the implementation of provincial regional government. In carrying out supervision, not only to find findings and provide recommendations as a corrective effort, but also up to monitoring follow-up surveillance results. The purpose of this research is to understand the Organizational Capacity in The Supervisory System in the Inspectorate General of the Ministry of Interior in the dimensions of resources and management. Penelitian uses    qualitative methods of post positivist approach with literature studies related to capacity building and supervision. As supporting material, researchers conduct literature reviews. The results of the analysis showed that the Inspectorate General of the Interior Ministry already has the capacity to carry out tasks, but can be optimized. Furthermore, there has been a development of human resource capability capacity   seen from the implementation and participation of APIP through training, utilization of information systems in the implementation of monitoring follow-up supervision results, a thorough performance evaluation process, support from leaders, and institutional cooperation between supervisory partners for knowledge sharing.   It's good but it can still be maximized.

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan metode penelitian kualitatif. Wawancara mendalam serta studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi structure, system, strategy, style, staff, skills dan shared values. Hal ini tentunya sesuai dengan elemen yang terkandung dalam model 7S Mckinsey yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa konsep structure follows function belum terlaksana dengan baik, masih adanya peraturan perundangan-undangan terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disharmoni, prinsip money follows program belum berjalan efektif, proses bisnis telah berjalan dengan baik namun APIP belum memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melaksanakan tugas, gaya kepemimpinan pimpinan tertinggi sangat partisipatif dan demokratis namun di sisi lain APIP belum ideal baik secara kuantitas dan kualitas, masih ada pegawai yang belum mengetahui dan belum menerapkan budaya organisasi Kementerian Dalam Negeri. Hasil penelitian ini menyarankan adanya penguatan struktur kelembagaan melalui penggunaan konsep structure follows function maupun penguatan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, adanya penggunaan konsep money follows program dalam mendesain anggaran serta pemanfaatan kemajuan teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membuat pola penerimaan, pengembangan karier serta pola pendidikan dan pelatihan agar dapat tercipta APIP yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas dan melakukan sosialisasi terkait dengan nilai-nilai yang terdapat dalam budaya organisasi Kementerian Dalam Negeri.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the factors affecting the effectiveness of the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs in the supervision of the administration of local governance. This study uses the post-positivism paradigm with qualitative research methods. In-depth interviews and document studies were conducted to obtain the necessary data and information. This study explains that the factors affecting the effectiveness of the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs in supervision the administration of local governance include structure, systems, strategy, style, staff, skills and shared values. This is certainly in accordance with the elements contained in the 7S Mckinsey model that researchers use as a knife analysis in answering research questions. The results of the study revealed that the concept of structure follows function has not been implemented well, there are still laws and regulations related to the supervision of harmonious regional governance, the principle of money follows program has not been effective, business processes have been running well but APIP has not utilized technological advancements in carrying out its tasks The leadership style of the highest leadership is very participatory and democratic, but on the other hand APIP is not ideal in terms of quantity and quality, there are still employees who do not know and have not applied the the organizational culture of the Ministry of Home Affairs. The results of this study suggest the strengthening of institutional structures through the use of the concept of structure follows function and the strengthening of legislation related to the supervision of regional government administration, the use of the concept of money follows program in designing budgets and the use of technological advancements in supporting the implementation of regional government supervision oversight tasks, creating patterns acceptance, career development and education and training patterns in order to create adequate APIP both in terms of quantity and quality and conduct socialization related to the values ​​contained in the organizational culture of the Ministry of Home Affairs."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, mengidentifikasi kelemahan masing-masing elemen dan key process area dengan menggunakan Internal Audit-Capability Model. Berdasarkan kelemahan key process area diidentifikasikan area of improvement dan dirancang strategi serta rencana tindak untuk meningkatan level kapabilitas APIP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa level kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama berada pada level 1 initial. Kelemahan pada elemen peran dan layanan, manajemen sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja serta struktur tata kelola harus mendapatkan perhatian untuk mempercepat pencapaian target ke level 3 integrated. Strategi peningkatan level kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal adalah melakukan penguatan kapasitas, kewenangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

---

The objective of the research is to asses capability level of Government Internal Auditor APIP at General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs, to identifying weakness of each elements as well as key process area using Internal Audit Capability Model IA CM. By weakness of such key process area had been identified area of improvement, strategy design and its follow up for increasing such capability level of APIP. This research uses qualitative method with case study method.

The study indicated that capability level of General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs is in 1 initial. This study identifies the weakness in the element of role and service, human resources management, professional practice, performance management and accountability and governance structure should be observed in order to accelerate target achievement to level 3 integrated. Strategy to increase capability level of APIP at general inspectorate is by strengthening capacity, authority and increasing of human resource competency."

"Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan baik pada internal Kementerian Dalam Negeri maupun pada Pemerintah Daerah. Selama 5 tahun terakhir, jumlah temuan kerugian negara dari pemeriksa eksternal tidak menurun secara konsisten, indeks reformasi birokrasi tidak tercapai, hasil survey dari lembaga eksternal menunjukkan nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Dalam Negeri rendah, serta masih ditemukan permasalahan hukum atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal maka dibutuhkan strategi yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah: Bagaimana strategi peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui analisis faktor internal dan eksternal organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, dan menggunakan konsep SWOT untuk mendapatkan skor IFAS dan EFAS serta AHP untuk menentukan prioritas strategi yang dihasilkan dari SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa aktor yang paling realistis dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah APIP, dan yang harus diprioritaskan adalah agar APIP yang telah memiliki sertifikasi pengawasan menguasai perkembangan tekhnologi informasi dengan memanfaatkan dukungan dan kerjasama dari lembaga dan sistem dari Kementerian/Lembaga lain.

---

The Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs plays an important role in both internal Ministry of Home Affairs oversight and local government oversight. APIP's role as an assurance and consulting partner is in high demand among stakeholders, as there are no findings of state losses from external examiners, the Bureaucratic Reform index is achieved, the public satisfaction index for the performance of the Ministry of Home Affairs rises, and no legal problems are discovered in the implementation of local government. The high stakeholder demand for improved internal supervisor performance necessitates the implementation of the appropriate strategy. Thus, the research question can be formulated as follows: How is the strategy for improving the performance of the Inspectorate General of the Ministry of Internal Affairs through an analysis of internal and external organizational factors? This study employs a post-positivism approach, utilizing the concept of SWOT to obtain IFAS, EFAS, and AHP scores in order to determine the priorities of strategies resulting from SWOT. The analysis results show that APIP is the most realistic actor in improving the performance of the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs, and what must be prioritized is that APIP that has been certified for supervision masters the development of information technology by leveraging support and cooperation from institutions and systems from other Ministries/Institutions."

"Pengawasan merupakan unsur terpenting dalam suatu sistem manajemen di dalam pemerintahan. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kendala yang dialami oleh APIP dalam menjalankan tugas sebagai pengawas internal pemerintah adalah kekurangannya sarana dan prasarana yang memadai khususnya terkait dibidang Informasi dan Teknologi (IT), yang mengakibatkan pelaksanaan sistem e-audit tidak berjalan dengan optimal. Selain itu, kuantitas dan kualitas auditor dalam melakukan proses audit yang sesuai dengan standar audit dan kode etik Inspektorat Jenderal masih sangat rendah, sehingga kualitas Laporan Hasil Pengawasan menjadi kurang akuntabel. Dalam penelitian ini diajukan dua masalah pokok yaitu bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Faktor-faktor apasaja yang menghambat sulit terwujudnya sistem pengawasan yang dapat mewujudkan Good Governance and Clean Governance. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan. Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) kerangka teori yaitu teori negara hukum, teori pengawasan dan teori pemerintahan yang baik. Adapun kerangka konsep yang digunakan adalah konsep sistem pengawasan dan konsep prinsipprinsip good governance and clean governance. Adapun faktor penghambat dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal antara lain adalah pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi (eaudit) yang belum optimal, serta pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal yang kurang maksimal. Atas dasar uraian tersebut maka perlu dilakukan re-sosialisasi terkait pentingnya penerapan e-audit yang harus dilakukan oleh auditor pada proses pengawasan internal di satuan kerjanya, selain itu perlu adanya koordinasi yang baik mengenai masalah Informasi dan Teknologi (IT) ke Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan permasalahan IT di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

---

Supervision is an important element in a system of management in government. One of the main factors that can support the successful implementation of control is the effectiveness of the role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), it is stipulated in Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number. 60 Year 2008 on Government Internal Control System. The problem faced by the APIP in stints as an internal watchdog of government is a drawback facilities and adequate infrastructure, especially related to the field of Information and Technology (IT), which resulted in the implementation of e-audit system is not running optimally. In addition, the quantity and quality of auditors in performing the audit in accordance with auditing standards and ethical codes of the Inspector General is still very low, so the quality of the Monitoring Reports to be less accountable.

In this study posed two main problems, namely how the system functional supervision performed by the Inspectorate General of the Ministry of Justice and Human Rights and the factors that hinder the difficult realization whatever, surveillance systems that can realize Good Governance and Clean Governance.

This research is a qualitative doctrinal law by using historical and comparative approach. In this study, used 3 (three) theoretical framework, namely the theory of a state of law, supervision theory and the theory of good government. As for the conceptual framework used was the concept of surveillance systems and the concept of the principles of good governance and clean governance. The limiting factor in the internal control performed by the Inspectorate General, among others, is the implementation of technology-based monitoring (e-audit) is not optimal, and the development of the quality and quantity of human resources in the General Inspectorate less than the maximum.

On the basis of the description it is necessary to re-socialization related to the importance of implementing e-audit should be done by the auditors on the internal supervision unit of work, in addition to the need for better coordination on the issue of Information and Technology (IT) to the Secretary General (Secretary General) Ministry of Justice and human rights to resolve IT issues at the Inspectorate General of the Ministry of Justice and human rights."

"Tesis ini membahas evaluasi IACM level 3 pada sistem pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk memastikan kesenjangan (gap) antara kondisi kapabilitas Inspektorat Kementerian Pertanian dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Sekretaris lnspektorat Jenderal, Inspektorat I, Inspektorat III, Inspektorat IV, Inspektorat Investigasi dan lnspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara. Analisis data kualitatif dilakukan dengan melibatkan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI berada di Level 3 atau hanya melakukan aktivitas pengawasan pada audit ketaatan. Secara umum, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sudah mencapai level 3 (terintegrasi). Dalam setiap elemen, seluruh kebijakan, proses, dan prosedur audit internal yang relevan ditetapkan, didokumentasikan, dan diintegrasikan.

---

This thesis discusses the IACM level 3 evaluation of the supervision system of the Inspectorate General of the Ministry of Agriculture to determine the gap between the capability conditions of the Inspectorate of the Ministry of Agriculture and the needs of stakeholders. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The informants in this research consisted of Secretary of the Inspectorate General, Inspectorate I, Inspectorate III, Inspectorate IV, Investigation Inspectorate and Inspector II Inspectorate General of the Ministry of Agriculture. The data used in this research consists of primary data and secondary data. Data collection was carried out through document analysis and interviews. Qualitative data analysis is carried out involving data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that the supervision activities carried out by the Inspectorate General of the Indonesian Ministry of Agriculture are at Level 3 or only carry out supervision activities on compliance audits.In general, Inspectorate General of the Indonesian Ministry of Agriculture has reached level 3 (integrated). Within each element, all relevant internal audit policies, processes and procedures are defined, documented and integrated."

"Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa adalah tuntutan seluruh masyarakat dan merupakan cita-cita bersama. Maka dari itu kinerja inspektorat sebagai lembaga pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya ketahanan pemerintah daerah. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan, sehingga inspektorat juga berfungsi sebagai kontrol terhadap penyalahgunaan, penyimpangan maupun penyelewengan dalam penggunaan anggaran di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.Evaluasi kinerja sangat diperlukan untuk mengukur kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur atau menilai keberhasilan maupun kegagalan kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan. Penelitian ini menggunakan data primer yang di olah dari hasil pengamatan serta wawancara dengan pegawai inspektorat dan yang terkait. Sedangkan data sekunder merupakan dokumen-dokumen pendukung untuk menganalisis persoalan. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah, efektivitas, efesiensi dan kualitas layanan pemeriksaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasinya. Masih rendahnya kualitas kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi pengawasan internal pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain: kepemimpinan dan sumber daya manusia.

---

Authoritative, clean and good governance is the demand of the entire community and common will. Thus the performance of the inspectorate as government oversight agencies is essential to the welfare of society in order to create local government of resilience. Inspectorate of North Sumatra province has the task to assist the governor in governance in supervision, so the inspectorate also serves as a control against misuse, abuse and fraud in the use of funds in the government of North Sumatera Province.Performance evaluation is necessary to measure the performance of the inspectorate of North Sumatera. This research was conducted to measure or assess the success or failure of the performance of the inspectorate of North Sumatera Province in performing their duties in supervision. This study uses primary data from observations in though and interviews with employees and relevant inspectorates. While secondary data are the supporting documents to analyze the issue. The performance indicator in this study is effectiveness ,efficiency and service supervision quality. The method used in this study is a qualitative by using case study approach.The results showed that the performance of the inspectorate of North Sumatera has not been optimal to carry out the principal duties and functions of the organization. Low quality of the performance of North Sumatera province inspectorate in carrying out its duties and functions as an internal control organization in North Sumatera provincial government greatly influenced by several factors such as: leadership and human resources."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis efektivitas Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap tindak lanjut temuan maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.Teori yang digunakan Pengukuran efektivitas pada penelitian ini adalah teori efektivitas organisasi melalui pendekatan sasaran atau output. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan di Inspektorat Jenderal terhadap hasil tindak lanjut penilaian maturitas SPIP di lingkungan kementerian dalam negeri. Metode Penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan post-positivist menggunakan desain deskriptif, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan belum sepenuhnya efektif melaksanakan tindak lanjut rekomendasi temuan penilaian maturitas SPIP, dikarenakan untuk kelengkapan dokumen masih terdapat kekurangan, sehingga perlu diperbaiki. Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan disarankan untuk memperbaiki kelengkapan dokumen melalui rekap dalam bentuk softcopy dan meringkas penilian risiko dari setiap komponen kementerian dalam negeri untuk mempermudah analisis penilaian risiko.

---

This thesis discusses the effectiveness analysis of the Ministry of Home Affairs Inspectorate Generals Analysis and Evaluation Section on the follow-up of SPIP maturity findings within the Ministry of Internal Affairs. The theory used Measurement of effectiveness in this study is the theory of organizational effectiveness through the target or output approach. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the Monitoring Results Evaluation and Analysis Section at the Inspectorate General on the results of follow-up assessments of SPIP maturity within the Ministry of Home Affairs. The research method in this paper uses a post-positivist approach using descriptive design, data collection techniques are interviews and literature.

The results of this study show that the Section of Analysis and Evaluation of Supervision Results has not been fully effective in carrying out the follow-up recommendations on the SPIP maturity assessment findings, because the documents are still lacking, so it needs to be corrected. The Supervision Analysis and Evaluation Section is recommended to improve the completeness of documents through recap in the form of softcopy and summarize risk assessment from each component of the Ministry of Home Affairs to facilitate the risk assessment analysis."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pengawasan e-tendering oleh inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian. Upaya mewujudkan keadilan, transparansi dan pertanggungjawaban dalam rangka penyelenggaran pemerintahan yang baik (good governace), diperlukan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang digunakan saat ini salah satunya adalah e-tendering. Pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa wajib dilakukan instansi pemerintah sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan pengawasan e-tendering oleh Inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan e-tendering oleh inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan e-tendering dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Di Kementerian Pertanian sudah cukup baik dalam mengatasi permasalahan yang timbul sesuai dengan standar pengawasan yang ditentukan. Hanya saja pengawasan baru akan dilakukan jika terdapat laporan masuk dari masyarakat mengenai penyelewangan dan bukan karena temuan dari Inspektorat Jenderal, sehingga peran pengawalan belum optimal. Faktor lain dari kurang optimalnya peran pengawasan Inspektorat Jenderal adalah rentang kendali yang luas; sumber daya manusia yang terbatas; serta biaya yang terbatas. Penanganan pengaduan masyarakat juga telah dilakukan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyempurnaan, diantarannya penertiban pencatatan pengaduan yang masuk dan yang telah ditindaklanjuti, sehingga laporan tidak tercampur aduk dan terpilah mana yang sudah ditindaklanjuti dan mana yang belum.

---

This thesis discusses about the implementation of e-tender supervision by the inspectorate general at the Ministry of Agriculture. Efforts to realize justice, are approved and accounted for in the framework of holding good governance, supervision is needed in the procurement of goods and services. The electronic procurement service (LPSE) used now is e-tendering. Supervision in the procurement of goods and services must be carried out by the government for good government and government assistance. The aim of this research is to describe the implementation of e-tendering supervision by the Inspector General in the Ministry of Agriculture. The method used in this research conduct the in-depth interviews with informants related to the informants relating to the implementation of e-tender supervision by the inspector general at the Ministry of Agriculture. This research uses the qualitative approach with the technical analysis of qualitative data. The result of this research is showing that the implementation. The results of this research indicate that the implementation of e-tendering supervision carried out by the Inspectorate General at the Ministry of Agriculture is quite good in overcoming problems that arise in accordance with the specified supervision standards. But new supervision will be carried out if there are reports from the public regarding fraud and not because of findings from the Inspectorate General, so the supervision role is not optimal. Another factor from the less than optimal role of the Inspectorate General is the wide range of controls; limited human resources; and limited costs. Handling public complaints has also been done well, except that there are a number of things that still need improvement, such as controlling the recording of complaints that have been followed up and followed up, so that reports are not mixed and which ones have been followed up and which have not."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penggunaan Pengawasan Intern Jarak Jauh (PIJJ) serta faktor-faktor yang mendukung penggunaan PIJJ pada Itjen Kemenkeu untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan atas PIJJ pada masa mendatang. Penelitian menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori penggunaan teknologi Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2), dokumen internal organisasi, dan literatur terkait. Wawancara dilakukan kepada beberapa auditor dari berbagai jenjang pada Itjen Kemenkeu. Hasil penelitian menunjukkan secara umum penggunaan PIJJ akan dilanjutkan oleh Itjen Kemenkeu dan didukung faktor-faktor dalam teori UTAUT. Namun terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi penggunaan PIJJ di antaranya: kualitas hasil pengawasan antara metode PIJJ dan konvensional berbeda pada pengawasan dengan tingkat asurans yang lebih tinggi, auditor dengan masa kerja 1-7 tahun lebih menyukai metode konvensional dibandingkan PIJJ, serta terdapat  pertimbangan pribadi auditor dan tim dalam menggunakan PIJJ. Sehingga untuk penggunaan PIJJ direkomendasikan kepada Itjen Kemenkeu dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kompetensi auditor terkait data analytics dengan mempertimbangkan jenjang jabatan, proses bisnis klien pengawasan, dan kemampuan komunikasi tanpa tatap muka; mempromosikan kinerja PIJJ; menentukan metode pengawasan berdasarkan jenis kegiatan; menentukan metode pengawasan berdasarkan masa kerja; memutakhirkan fasilitas PIJJ; mengembangkan sistem aplikasi Kementerian Keuangan; serta menyediakan data pengawasan secara real-time.

---

This study aims to evaluate the use of Remote Internal Monitoring (PIJJ) as well as the factors that support the use of PIJJ at the Inspectorate General of the Ministry of Finance to obtain recommendations for improvements of PIJJ in the future. The research uses qualitative methods based on Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2), internal organizational documents, and related literature. Interviews were conducted with several auditors from various levels at the Inspectorate General of the Ministry of Finance. The results of the study show that in general the use of PIJJ will be continued by the Inspector General of the Ministry of Finance and supported by factors in the UTAUT theory. However, there are several issues that can affect the use of PIJJ, including: the quality of the results of supervision between the PIJJ and conventional methods is different in supervision with a higher level of assurance, auditors with 1-7 years of service prefer conventional over PIJJ methods, and there are auditors' personal and team considerations in using PIJJ. So that it is recommended for the Inspectorate General of the Ministry of Finance and the Ministry of Finance: to improve auditor competence related to data analytics by taking into account the position level, supervisory client business processes, and communication skills without face to face; promoting PIJJ performance; determine the method of supervision based on the type of activity; determine the method of supervision based on years of service; updating PIJJ facilities; developing the application system of the Ministry of Finance; and provide real-time monitoring data."