Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pengawasan e-tendering oleh inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian. Upaya mewujudkan keadilan, transparansi dan pertanggungjawaban dalam rangka penyelenggaran pemerintahan yang baik (good governace), diperlukan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang digunakan saat ini salah satunya adalah e-tendering. Pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa wajib dilakukan instansi pemerintah sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan pengawasan e-tendering oleh Inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan e-tendering oleh inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan e-tendering dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Di Kementerian Pertanian sudah cukup baik dalam mengatasi permasalahan yang timbul sesuai dengan standar pengawasan yang ditentukan. Hanya saja pengawasan baru akan dilakukan jika terdapat laporan masuk dari masyarakat mengenai penyelewangan dan bukan karena temuan dari Inspektorat Jenderal, sehingga peran pengawalan belum optimal. Faktor lain dari kurang optimalnya peran pengawasan Inspektorat Jenderal adalah rentang kendali yang luas; sumber daya manusia yang terbatas; serta biaya yang terbatas. Penanganan pengaduan masyarakat juga telah dilakukan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyempurnaan, diantarannya penertiban pencatatan pengaduan yang masuk dan yang telah ditindaklanjuti, sehingga laporan tidak tercampur aduk dan terpilah mana yang sudah ditindaklanjuti dan mana yang belum.

---

This thesis discusses about the implementation of e-tender supervision by the inspectorate general at the Ministry of Agriculture. Efforts to realize justice, are approved and accounted for in the framework of holding good governance, supervision is needed in the procurement of goods and services. The electronic procurement service (LPSE) used now is e-tendering. Supervision in the procurement of goods and services must be carried out by the government for good government and government assistance. The aim of this research is to describe the implementation of e-tendering supervision by the Inspector General in the Ministry of Agriculture. The method used in this research conduct the in-depth interviews with informants related to the informants relating to the implementation of e-tender supervision by the inspector general at the Ministry of Agriculture. This research uses the qualitative approach with the technical analysis of qualitative data. The result of this research is showing that the implementation. The results of this research indicate that the implementation of e-tendering supervision carried out by the Inspectorate General at the Ministry of Agriculture is quite good in overcoming problems that arise in accordance with the specified supervision standards. But new supervision will be carried out if there are reports from the public regarding fraud and not because of findings from the Inspectorate General, so the supervision role is not optimal. Another factor from the less than optimal role of the Inspectorate General is the wide range of controls; limited human resources; and limited costs. Handling public complaints has also been done well, except that there are a number of things that still need improvement, such as controlling the recording of complaints that have been followed up and followed up, so that reports are not mixed and which ones have been followed up and which have not.