Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang telah menutup nomor telepon seluler yang terkoneksi dengan layanan mobile banking atas pembobolan rekening bank miliknya dikarenakan tindakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan nasabah pengguna mobile banking memang menjadi suatu hal yang urgensi untuk dibahas mengingat pada era digitalisasi ini hampir setiap orang memiliki telepon seluler yang mana SIM card di dalamnya telah didaftarkan pada layanan perbankan, seperti halnya mobile banking. Tujuan awalnya memang untuk memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai macam transaksi melalui telepon seluler, namun di sisi lain berpotensi timbulnya fraud di kemudian hari apabila ada kelalaian ataupun disalahgunakan pihak tertentu. Adapun ketika terjadi fraud mobile banking, baik bank maupun perusahaan telekomunikasi dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian oleh nasabah. Namun demikian, ganti kerugian dari pihak bank dan perusahaan telekomunikasi tidak serta merta diberikan kepada nasabah apabila tidak terbukti kesalahannya. Dalam hal ini, nasabah juga dituntut untuk selalu menjaga data security rekeningnya (user ID, password, dan m-pin) agar tidak diketahui oleh pihak manapun. Begitu pula, ketika terdapat perubahan data nasabah (nomor telepon, alamat rumah, dan alamat e-mail) di kemudian hari, maka sudah sepatutnya nasabah menyampaikan kepada pihak bank. Sayangnya, hal-hal seperti itu masih kurang mendapat perhatian dari nasabah. Pada skripsi ini, penulis menganalisis sejauh mana penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada sebuah kasus pembobolan rekening mobile banking nasabah dimana nasabah yang bersangkutan merasa telah menutup nomor telepon seluler yang terkoneksi dengan rekening mobile banking miliknya.

---

This thesis discusses legal protection for customers who have terminated their cellular phone numbers linked to mobile banking services for actions to break into their bank accounts by unauthorized other parties. Protection of customers using mobile banking has indeed become an urgent matter to analyze considering that in this digitalization era, almost everyone has a cellular phone which has the SIM card been registered with banking services, such as mobile banking. The initial purpose of it was to make it easier for customers to carry out various kinds of transactions via cellular phones, but on the other hand, there is the potential fraud arising in the future if there is negligence or misuse by unauthorized parties. In the case of a mobile banking fraud occurs, both banks and telecommunications companies are asked to be held accountable in the form of compensation by the customer. However, the compensation from banks and telecommunications companies can only be given to customers if they are legally proven against the law. In this case, customers are also required to always maintain their account data security (user ID, password, and m-pin) so that they are not known and used by any unauthorized parties. Likewise, when there is a change in customer data (phone number, home address, and e-mail address) at a later date, it is an obligation for the customer to notify the bank. Unfortunately, for most customers, such things still went by unnoticed. In this thesis, the author analyzed the extent to which the application of laws and regulations in Indonesia, Bank Indonesia Regulations, and Financial Services Authority Regulations into a case of unauthorized breaking into a customer's mobile banking account where the customer in question felt that he had terminated the cellular phone numbers that connected to his mobile banking account."

"One of business activities bank is fund raising of the community and the distribution of funds (fund lending) to the public. Contractual relationship between banks and depositors based on the principle of trust (fiduciary principle) and the principle of confidentiality (confidential principle). But this time there is misuse of customer data provided to other parties without the consent of customers.

In line with that issue, this research analyses how regulations on confidentiality and security of customer data bank which is bank secrecy. In addition, its explores how the efforts of the financial services authority to protect the customers of the bank customer data abuse. Based on a legal analysis, this research argues that Banks and affiliated party are bound to apply the principle of confidentiality provisions to maintain customer confidence. Furthermore, the research urges that financial services authority providing strict sanctions for those who violate the provisions of confidentiality and security of customer data.

This study concludes that the confidentiality and security of customer data has been established in the banking law that must be obeyed by the Bank and its affiliates, but still pose some different interpretations because not regulate in detail the type of customer data that must be kept secret. Financial Services Authority has made arrangements related to consumer protection, among others regulate the confidentiality of customer data and any data that must be kept confidential.

This research recommended that bank secrecy provisions in banking laws need to be changed by setting clearer and detail associated with any kind of data that must be kept secret and the regulation of financial services authority must contain firm and clear sanctions against those who breach the confidentiality of customer data.

---

Salah satu kegiatan usaha bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Hubungan kontraktual antara bank dan deposan berdasarkan prinsip kepercayaan (fidusia prinsip) dan prinsip kerahasiaan (prinsip rahasia). Namun demikian saat ini terdapat penyalahgunaan data nasabah yang diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari nasabah yang bersangkutan.Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan tentang kerahasiaan dan keamanan data nasabah bank yang merupakan rahasia bank. Selain itu, mengeksplorasi bagaimana upaya Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi nasabah bank dari penyalahgunaan data tersebut. Berdasarkan analisis hukum, penelitian ini berpendapat bahwa Bank dan pihak terafiliasi terikat untuk menerapkan prinsip ketentuan kerahasiaan untuk menjaga kepercayaan nasabah. Selanjutnya, penelitian ini menekankan agar Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar ketentuan kerahasiaan dan keamanan data nasabah.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kerahasiaan dan keamanan data nasabah telah ditetapkan dalam undang-undang perbankan yang harus dipatuhi oleh pihak Bank dan afiliasinya namun masih menimbulkan beberapa interpretasi yang berbeda karena belum mengatur secara rinci jenis data nasabah yang harus dirahasiakan. Otoritas Jasa Keuangan telah membuat pengaturan yang terkait dengan perlindungan konsumen, antara lain mengatur kerahasiaan data nasabah dan jenis data yang harus dirahasiakan.Penelitian ini merekomendasikan bahwa ketentuan kerahasiaan bank dalam undang-undang perbankan perlu diubah dengan menetapkan lebih jelas dan rinci terkait dengan jenis data yang harus dirahasiakan dan peraturan otoritas jasa keuangan harus memuat sanksi yang tegas dan jelas terhadap mereka yang melanggar kerahasiaan data nasabah."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan internet banking sebagai salah satu terobosan bagi dunia perbankan. Di sisi lain, penyelenggaraan layanan internet banking tidak terlepas dari berbagai resiko yang pada akhirnya dapat merugikan nasabah pengguna selaku pihak yang lemah. Perlindungan nasabah menjadi hal yang penting demi terciptanya hubungan antara bank dan nasabah yang sehat. Dalam hal ini, dibutuhkan pengaturan dan pengawasan yang ketat atas penyelenggaraan layanan internet banking, terutama yang terkait dengan perlindungan nasabah penggunanya. Pengaturan tersebut terwujud baik dalam bentuk perjanjian layanan internet banking antara bank dan nasabah maupun dalam bentuk berbagai peraturan yang secara tidak langsung mengatur mengenai internet banking terbitan pemerintah, sedangkan pengawasan dilakukan secara sinergis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Selanjutnya, penulis menganalisis sejauh mana penerapan peraturan-peraturan tersebut pada sebuah kasus pembobolan rekening seorang nasabah pengguna layanan internet banking.Berdasarkan hasil analisis penulis, bank belum menerapkan perlindungan nasabah secara maksimal. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia diharapkan segera mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai internet banking secara spesifik demi semakin terwujudnaya kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek perlindungan nasabah pengguna layanan internet banking berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis penerapannya pada kasus. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis analyzes the legal protection for users of internet banking services as one of the breakthroughts for the banking world. On the other hand, the implementation of internet banking services can not be separated from various risks that ultimately can harm the user rsquo s customers as the weak party. Customer protection is important in order to create a healthy relationship between banks and customers. In this case, strict regulation and supervision of internet banking services, especially those that are related to the protection of it rsquo s customers, are needed. The regulations are realized both in the form of internet banking service agreements between banks and customers as well as in the form regulations that indirectly regulate internet banking publications, while supervision is conducted synergistically by Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia.

Furthermore, the authors analyzed the extent to which the application of these regulations in a case of account breaking of a customer using internet banking services. Based on the analysis, the bank has not implemented the customer protection throughoutly. On the other hand, Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia are expected to immediately issue regulations governing internet banking specifically for the realization of legal certainity. The purpose of this study is to examine the customer protection aspects of the internet banking service users based on applicable laws and regulations and analyze their application to the case. In this thesis, the authors use the normative juridical research method."

"ABSTRAKKepastian hukum dapat diartikan sebagai perlindungan hukum. Artinya, tiap masyarakat yang melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku akan mendapat perlindungan apabila haknya diganggu. Salah satu perbuatan hukum yang amat rawan dengan terjadinya sengketa adalah masalah harta bersama dalam perkawinan, yang biasanya bermasalah saat terjadi perceraian, terutama bila harta bersama berbentuk hak atas tanah dan berhubungan dengan pihak ketiga sebagai pembeli. Karena terkadang pembeli-lah yang akan mengalami kerugian akibat sengketa tersebut, penelitian ini akan berusaha menemukan bentuk perlindungan bagi pembeli harta bersama berupa hak atas tanah yang disengketakan tersebut dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2301 K/Pdt/2007, yang kasusnya sesuai dengan uraian tersebut di atas. Penelitian ini akan berbentuk yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif-preskriptif. Jenis data yang digunakan, terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier, yang akan didapat dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan nara sumber yang berkaitan. Dan dalam menganalisis, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Inti dari objek penelitian ini adalah terjadinya jual beli atas tanah harta bersama milik pasangan suami istri yang telah bercerai, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak istri. Kemudian hak atas tanah tersebut dibebankan Hak Tanggungan oleh pemilik barunya, yang ternyata lalai menjalankan kewajibannya, sehingga Pemegang Hak Tanggungan bermaksud melelang tanah tersebut. Pada saat pengumuman lelang, pihak (mantan) istri mengajukan gugatannya. Majelis Hakim memenangkan gugatan pihak istri dengan mengembalikan status tanah tersebut menjadi harta bersama. Sebagai perlindungan hukum, pemilik baru hak atas tanah tersebut dapat mengajukan gugatan serta merta kepada pihak suami/penjual, yang akan menghasilkan putusan serta merta, sehingga pembeli mendapat ganti rugi berupa pengembalian uang sejumlah yang dibayarnya dulu. Walaupun menurut penulis Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang lebih menguntungkan semua pihak, dengan penggunaan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengharuskan pihak suami membayar ganti rugi kepada pihak mantan istri sebesar setengah dari harga yang diterimanya saat ia menjual hak atas tanah tersebut.

---

ABSTRACTLegal certainty can be interpreted as law protection. This means, each society which does an action in accordance with the prevailing law will be protected when its rights disturbed. One of the legal act that are particularly vulnerable to dispute is a matter of joint matrimonial property, which is usually troubled when there is a divorced, especially when the joint matrimonial property shaped land rights and associated with third parties as a buyer. Because sometimes the buyer who will suffer losses due to the dispute, this research will attempt to find a form of protection for the joint matrimonial property buyers shaped as land rights which be disputed and analyzing The Supreme Court Verdict Number 2301 K/Pdt/2007, which has case appropriate with the description above. This research will be shaped as Juridical Normative, with the Descriptive-Prescriptive research typology. The kind of data used, consisting of a Primary Law, Secondary and Tertiary, that will be obtained by the study of documents and interviews with informants related. And in analyzing, the writer uses the method of qualitative analysis. The core of the object of this research is the purchase of land which are joint matrimonial property belongs to a married couple who have divorced, which carried out without the knowledge and approval of the wife. Then the land rights are charged with Priority Security Rights/Mortgage by its new owner, who apparently negligent to fulfill her obligations, so the Priority Security Rights/Mortgage holder intends to auction off the land. At the time of announcement of the auction the (ex) wife filed the lawsuit. The Panel of Judges won the lawsuit of the wife by restoring the status of the land became the joint matrimonial property. For the legal protection, the new owner of the land could file a necessarily suit to the husband/sellers, which will produce the necessarily verdict, so the buyers receive a compensation a refund as much as she spent before. Altough by the writer, The Panel of Judges can made a decision which more beneficial to all parties, with using the provisions of Article 1365 of Kitab Undang-undang Hukum Perdata (The Code of Civil Law), which requiring the husband to pay a compensation to his ex-wife for half of the price he received when he sold the rights of the land before."

"Pelaku kredit fiktif menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut tentunya merugikan pihak yang digunakan identitasnya karena ia akan tercatat memiliki riwayat kredit yang buruk dan menyebabkan kesulitan untuk mengajukan fasilitas kredit ke depannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perlindungan terhadap nasabah bank yang disalahgunakan identitasnya dalam kredit fiktif serta tanggung jawab bank terhadap perbuatan kredit fiktif yang dilakukan pegawainya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menelusuri pengaturan yang terkait dengan perlindungan terhadap nasabah bank. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan atas penyaluran kredit fiktif telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1365 dan 1367 ayat (2) KUHPerdata, Pasal 2 dan 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Terkait dengan pertanggungjawaban bank terhadap tindakan kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawainya maka bank wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata mengenai tanggung jawab majikan terhadap bawahannya dan Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013. Terhadap hal tersebut, saran yang diberikan kepada bank yaitu untuk memperkuat sistem pengendalian internalnya sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah bank, salah satunya dengan menerapkan three lines of defense.

---

In fictitious credit, the perpetrators intentionally use fake identities or others’ identities unbeknownst to the person concerned. Certainly, this action will disserve the customers whose identities are used in fictitious credit. The customer will be recorded as having bad credit histories and causing difficulties to apply for credit facilities in the future. Therefore, this research aimed to understand the protection regulations against bank customers whose identities are misused in fictitious credit and bank responsibility for fictitious credit conducted by its employees. The research method applied in this graduating paper was juridical-normative by tracing the regulations related to the protection of bank customers. The research results showed that legal protection for bank customers who were disserved by fictitious credits had been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Articles 1365 and 1367 section (2) of the Civil Code, Articles 2 and 29 paragraph (2) of the Banking Law, and POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. Regarding to bank accountability for fictitious credit actions conducted by its employees, the bank was obliged to be responsible in accordance with the provisions of Article 1367 paragraph (2) of the Civil Code regarding the employers’ responsibility to their subordinates and Article 29 of POJK Number 1/POJK.07/2013. In this regard, the advice given to banks was to strengthen their internal control system as a protection for bank customers, one of which was by implementing three lines of defense."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang membeli ponsel Galaxy bekas dengan beritikad baik, serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pembeli yang dirugikan. Disusun dengan metode penelitian doktrinal yang dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber serta informan untuk pendalaman data sekunder. Pada era digital saat ini, ponsel menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat sehingga terjadi peningkatan pada transaksi jual-beli ponsel bekas. Namun, terdapat risiko cacat tersembunyi yang sering tidak diketahui oleh pembeli. Tulisan ini menyoroti kasus pembeli ponsel Galaxy bekas yang dirugikan membeli ponsel Samsung Galaxy bekas yang kemudian terkunci oleh aplikasi Samsung Finance+. Penyebabnya karena ponsel masih dalam status menunggak cicilan oleh pemilik sebelumnya. Pemilik sebelumnya membeli ponsel Galaxy dengan cicilan melalui program Samsung Finance+. Syarat dan ketentuan program ini menyatakan bahwa ponsel Galaxy akan dikunci jika debitur menunggak cicilan kepada kreditur. Selain itu, selama masa cicilan, hak milik ponsel tersebut dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan penelitian ini, debitur selaku penjual ponsel Galaxy memiliki kewajiban untuk menanggung penguasaan ponsel secara aman, tenteram, dan terhadap cacat-cacat tersembunyi. Kewajiban penjual merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual-beli. Adapun pihak ketiga yang membeli dapat mengajukan gugatan untuk pembatalan pembelian atau pembatalan perjanjian.

---

This writing analyzes the legal protection for third parties who purchase used Galaxy phones in good faith and the resolution efforts that can be pursued by disadvantaged buyers. It is composed using doctrinal research methods, complemented by interviews with sources and informants for secondary data deepening. In the current digital era, phones have become a primary need for society, leading to an increase in second-hand phone transactions. However, there is a risk of hidden defects often unknown to the buyer. This paper highlights the case of buyers of used Galaxy phones who were disadvantaged when purchasing a Samsung Galaxy phone that was later locked by the Samsung Finance+ application. This occurred because the phone was still under installment status by the previous owner. The previous owner purchased the Galaxy phone on installment through the Samsung Finance+ program. The terms and conditions of this program state that the Galaxy phone will be locked if the debtor defaults on the installments to the creditor. Additionally, during the installment period, the ownership of the phone is prohibited from being transferred to another party. According to this research, the debtor, as the seller of the Galaxy phone, has the obligation to ensure the secure and peaceful possession of the phone and against hidden defects. The seller's obligation is a form of legal protection for the buyer in the sale and purchase. Third parties who purchase can file a lawsuit for cancellation of the purchase or annulment of the agreement."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi mengenai data pribadi konsumen dalam industri telekomunikasi seluler dan menganalisa perlindungan hukumnya serta memberikan penjelasan mengenai janggung jawab hukum penyelenggara telekomunikasi seluler dalam memberikan perlindungan hukum dimaksud, termasuk juga mengenai upaya penyelesain sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen. Hal ini perlu diuraikan karena penyelenggaraan telekomunikasi seluler sangat berkaitan erat dengan kegiatan penyaluran, pencatatan, perekaman, maupun penyimpanan data pribadi konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dalam tataran dogmatika hukum, dimana hasil yang hendak dicapai adalah memberikan perskripsi mengenai apa yang sehyogyanya. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisa dapat disampaikan bahwa ketentuan perlindungan data pribadi secara umum tidak menetapkan secara definitif data pribadi apa saja yang harus dilindungi, namun khusus untuk sektor telekomunikasi merujuk pada ketentuan internasional khususnya di Eropa dan Amerika diatur jenis data pribadi secara definitif yang mencakup empat klasifikasi yakni content data, traffic data, location data; dan basic subscriber. Adapun di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang ada telah mengakui dan mengatur perlindungan data pribadi, namun masih bersifat umum dan belum spesifik mengatur sektor telekomunikasi. Setidaknya terdapat empat hal masih menjadi kekurangan saat ini, yakni i ketentuan perlindungan data pribadi secara umum tidak diatur dalam undang-undang, namum dalam peraturan menteri sehingga tidak mungkin mengatur sanksi pidana maupun pembentukan lembaga pengawasan; ii belum mengatur pembatasan dalam penyimpanan data pribadi; iii kegiatan unsolicited marketing belum diatur; dan vi belum ada pengaturan mengenai pemanfaatan traffic data, location data, dan basic subscriber. Dalam terjadi pelanggaran, khususnya terhadap data pribadi, konsumen dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa baik secara pidana, perdata, maupun mengajukan laporan kepada Menkominfo. Namun demikian untuk melakukan upaya hukum dimaksud, mengacu pada praktik yang ada, dipersyaratkan adanya hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara telekomunikasi.Berkenaan hal-hal tersebut diatas, maka disarankan kepada pemerintah agar mengatur perlindungan data pribadi khusus untuk sektor telekomunikasi melalui undang-undang, disamping itu Penyelenggara telekomunikasi juga perlu menerapkan sistem perlindungan data pribadi konsumen secara internal guna menghindari potensi pelanggaran perlindungan data pribadi yang dapat merugikan konsumen maupun penyelenggara telekomunikasi.

---

This research aims to identify information regarding consumer 39 s personal data in cellular telecommunication industries and analyze the protection law while giving explanations about the responsibilities of cellular telecommunication provider in giving said protection law, including the effort of dispute resolution that can be done by consumer. This subject must be explained because cellular telecommunication provider is tightly connected with the distribution, recording, and even collection of consumer 39 s personal data.

This research is conducted with the normative law research within the law 39 s dogmatics, where the goal is providing prescription of what is should be. The type of data used is secondary data of primary law subject and secondary law subject which was collected by literature study.

According to the analyze, it can be said that the protection of personal data in general doesn 39 t describe definitively of which personal data that must be protected, but specifically for the sector of telecommunication refers to the international clause especially in Europe and America where the type of personal data is controlled definitively that encompass 4 classification which are content data, traffic data, location data, and basic subscriber.

While in Indonesia, the existing laws acknowledge and regulate the protection of personal data, but still in general and not in specific of regulating the telecommunication sector. Atleast there are 4 things that are still lacking, which are i the protection of personal data in general isn 39 t regulated by the law, but by the ministry thus giving criminal sanction and establishing surveillance institution is not possible ii no control in limiting the record of personal data iii unsolicited marketing activity is not yet regulated vi no regulation of exploiting traffic data, location data, and basic subscriber.

When there is a violation, specifically against personal data, consumer can attempt the settlement of dispute by civil or criminal law, or by filing a report to the ministry of communication and information. But to do those, there has to be a law connection between consumer and telecommunication provider.Regarding those said above, it is advised to the government to regulate the protection of personal data specifically for the telecommunication sector by law, while the telecommunication provider also need to implement consumer personal data protection internally to avoid potential breach of personal data protection which could harm consumer and telecommunication provider."

"Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas pembelian satuan rumah susun (sarusun) oleh Pengadilan seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap calon pembeli yang telah melaksanakan kewajibannya. Hal ini disebabkan, pembatalan PPJB oleh Pengadilan atas wanprestasi yang dilakukan calon pembeli terhadap kelalaian dalam melakukan pembayaran atas iuran pengelolaan sarusun mengakibatkan calon pembeli kehilangan haknya atas pembelian sarusun yang telah dibayarkannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap pembatalan PPJB sarusun; dan, perlindungan hukum terhadap calon pembeli yang sudah melaksanakan kewajibannya atas PPJB sarusun yang dibatalkan oleh Pengadilan yang dikaji berdasarkan Putusan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil analisis adalah pembatalan PPJB tersebut didasarkan pada isi kesepakatan yang tertuang dalam PPJB dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa PPJB tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga PPJB tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan para pihak. Padahal seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mengenai aturan yang berlaku pada saat PPJB tersebut dibuat selain mengacu pada KUHPerdata. Perlindungan Hukum terhadap calon pembeli yang sudah melaksanakan kewajibannya, antara lain; pemberian ganti rugi yang harus dilaksanakan PT AP selaku developer kepada Nyonya H dan PT AP seharusnya sudah tidak berhak lagi atas pengelolaan sarusun tersebut termasuk melakukan penuntutan atas biaya pengelolaan sarusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 PP 4/88. Adapun saran yang dapat diberikan berupa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan PPJB seharusnya lebih memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang telah melaksanakan kewajibannya. Pembeli sebaiknya ketika hendak membeli sarusun yang diikat dengan PPJB harus memahami, bahwa PPJB yang dibuat di hadapan notaris tersebut dapat menjadi dasar peralihan hak yuridis atas sarusun ketika seluruh syarat dalam PPJB terpenuhi.

---

PPJB's cancellation of the purchase of flats by the Court should provide legal protection for prospective buyers who have carried out their obligations. This is due to the cancellation of the PPJB by the Court for the default made by the prospective buyer for negligence in making payments for the management fees for the apartment causing the prospective buyer to lose his rights to purchase the apartment he has paid. The issues raised in this study are regarding the basis for the legal considerations of the Panel of Judges regarding the cancellation of the flat PPJB; and, legal protection for prospective buyers who have carried out their obligations on the PPJB flat which was canceled by the Court which was reviewed based on the Decision. To answer these problems, normative legal research methods are used with the type of prescriptive research. The result of the analysis is that the cancellation of the PPJB is based on the contents of the agreement contained in the PPJB where the legal considerations of the Panel of Judges state that the PPJB has fulfilled the legal requirements of the agreement so that the PPJB must be obeyed and implemented by the parties. Even though the Panel of Judges should have considered the rules that were in effect at the time the PPJB was made besides referring to the Civil Code.Legal protection for prospective buyers who have carried out their obligations, including; compensation that must be carried out by PT AP as the developer to Mrs. H and PT AP should no longer have the right to manage the flat, including prosecuting costs for managing the flat as stipulated in Article 69 PP 4/88. As for the advice that can be given in the form of a panel of judges in deciding the case for the cancellation of the PPJB, it should provide more legal protection to parties who have carried out their obligations. Buyers should when they want to buy a flat that is tied to the PPJB must understand that the PPJB made before the notary can be the basis for the transfer of juridical rights to the flat when all the conditions in the PPJB are met."

"Penyalahgunaan akun AHU Online milik notaris oleh pihak yang tidak berwenang merupakan masalah krusial yang dapat mempengaruhi hak dan kepentingan notaris dalam melaksanakan jabatan, oleh karena itu, perlindungan hukum bagi notaris yang beritikad baik seharusnya diterapkan. Penelitian ini membahas dua isu utama, yakni pertama, bagaimana penyelesaian cacat prosedur pada SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data yang timbul akibat akses ilegal pada akun AHU online milik Notaris; dan kedua, bagaimana perlindungan hukum notaris yang beritikad baik terhadap kasus penyalahgunaan akun AHU Online oleh pihak tidak berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses ilegal terhadap akun AHU Online menyebabkan SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum menjadi cacat prosedur karena tidak terpenuhinya syarat dan prosedur yang diatur dalam Permenkumham 21/2021, sehingga SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data tersebut menjadi dapat dibatalkan. Pembatalan SK Perubahan AD yang merupakan KTUN, dilakukan oleh Kementerian Hukum melalui mekanisme otokoreksi. Sedangkan, untuk pembatalan SP Perubahan Data, yang bukan KTUN, diperlukan pembatalan terhadap Akta yang mendasarinya di Pengadilan Negeri. Kedua, dalam kasus penyalahgunaan Akun AHU Online, notaris yang beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris yaitu pertama, hak untuk bertindak dalam perlindungan diri dengan membuktikan bahwa akta yang diunggah pada AHU Online bukan dibuat oleh dirinya serta meminta untuk dilakukannya pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Daerah dan kedua perlindungan terhadap kepentingan hak Notaris yang dapat dilakukan melalui upaya pidana, upaya perdata, dan peningkatan sistem keamanan AHU Online oleh penyelenggara agar Notaris dapat menjalankan jabatan dengan rasa aman.

---

The misuse of notary's AHU Online accounts by unauthorized parties is a crucial issue that can affect the rights and interests of notaries in performing their duties. Therefore, legal protection for well-intentioned notaries should be implemented. This research discusses two main issues: first, how to resolve procedural defects in the Decree of Articles of Association (SK Perubahan AD) and the Data Amendment Statement (SP Perubahan Data) arising from illegal access to notary AHU online accounts; and second, how legal protection for well-intentioned notaries should be enforced in cases of AHU Online account misuse by unauthorized parties. The research method used is doctrinal research with a descriptive-analytical approach. The results show that illegal access to AHU Online accounts causes procedural defects in the SK Perubahan AD and SP Perubahan Data issued by the Ministry of Law, as they fail to meet the requirements and procedures stipulated in Permenkumham 21/2021. Consequently, these documents can be annulled. The annulment of the SK Perubahan AD, which is a KTUN, is carried out by the Ministry of Law through a self-correction mechanism. Meanwhile, the annulment of the SP Perubahan Data, which is not a KTUN, requires the annulment of the underlying deed at the District Court. Secondly, in cases of AHU Online account misuse, well-intentioned notaries are entitled to legal protection. The forms of legal protection provided to notaries include, first, the right to self-protection by proving that the deed uploaded to AHU Online was not created by them and requesting an investigation by the Regional Supervisory Council; and second, the protection of the notary's rights through criminal and civil measures, as well as enhancing the security system of AHU Online by the organizers to ensure that notaries can perform their duties safely."

"ABSTRACTBank secrecy and customer personal data are the two things that cant be separated and must go hand in hand. The arising relationships that occurred between customers and banks are the contractual relationships that based on trust. The customer entrusts his money to the bank and or utilizes the bank's services if the customer knows that theres a guaranteed that the bank will not abusing the personal data of the customers. As a business actor, the bank should be responsible for maintaining the security of the customers personal data. In Indonesia itself, bank secrecy already had been regulated in Law No. 10 of 1998 concerning Banking. As for the research questions of this thesis are how is the legal protection of the personal data of customers in Indonesia related to the transparency of information on the use of bank products and analysis of the decisions that given by the judges related to the decision No: 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel is already accordance with the Banking Law. The research method used is a normative juridical approach. The research resulted an information about the protection of personal data is that there is no specific law that regulated and related of personal data in Indonesia only about the personal data of the customer is set out in the banking secrecy of the Banking Law and regarding its implementation in the decision No. 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel is already accordance with the Banking Law concerning bank secrecy. The Author suggested that it is recommended that the Indonesian government ratify the laws of personal data and each parties should further increases its awareness to maintain the security of personal data of banking customers.

---

ABSTRACTRahasia bank dan data pribadi nasabah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan harus berjalan beriringan. Hubungan yang terjadi antara nasabah dengan bank adalah hubungan kontraktual yang berdasarkan kepercayaan. Nasabah memercayakan uangnya pada bank dan atau memanfaatkan jasa bank apabila mengetahui adanya jaminan bahwa bank tidak akan menyalahgunakan data pribadi nasabahnya. Sebagai pelaku usaha, pihak bank seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi nasabah. Di Indonesia sendiri mengenai rahasia bank sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun dengan demikian mengenai rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum dari data pribadi nasabah di Indonesia terkait dengan transparansi informasi penggunaan produk bank dan analisis mengenai putusan yang diberikan hakim terkait dengan Putusan No: 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel sudah sesuai dengan UU Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Alat pengumpulan data adalah data primer yaitu studi dokumen dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yang dilakukan adalah mengenai perlindungan data pribadi belum adanya Undang-undang khusus yang mengatur dan berkaitan dengan pemrosesan data pribadi hanya untuk mengenai data pribadi nasabah sudah diatur dalam rahasia bank UU Perbankan dan mengenai penerapannya dalam putusan no 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel sudah sesuai dengan UU Perbankan mengenai rahasia bank. Disarankan agar pemerintah Indonesia mengesahkan mengenai undang-undang data pribadi dan masing-masing pihak lebih meningkatkan kesadarannya. "