Penyalahgunaan akun AHU Online milik notaris oleh pihak yang tidak berwenang merupakan masalah krusial yang dapat mempengaruhi hak dan kepentingan notaris dalam melaksanakan jabatan, oleh karena itu, perlindungan hukum bagi notaris yang beritikad baik seharusnya diterapkan. Penelitian ini membahas dua isu utama, yakni pertama, bagaimana penyelesaian cacat prosedur pada SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data yang timbul akibat akses ilegal pada akun AHU online milik Notaris; dan kedua, bagaimana perlindungan hukum notaris yang beritikad baik terhadap kasus penyalahgunaan akun AHU Online oleh pihak tidak berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses ilegal terhadap akun AHU Online menyebabkan SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum menjadi cacat prosedur karena tidak terpenuhinya syarat dan prosedur yang diatur dalam Permenkumham 21/2021, sehingga SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data tersebut menjadi dapat dibatalkan. Pembatalan SK Perubahan AD yang merupakan KTUN, dilakukan oleh Kementerian Hukum melalui mekanisme otokoreksi. Sedangkan, untuk pembatalan SP Perubahan Data, yang bukan KTUN, diperlukan pembatalan terhadap Akta yang mendasarinya di Pengadilan Negeri. Kedua, dalam kasus penyalahgunaan Akun AHU Online, notaris yang beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris yaitu pertama, hak untuk bertindak dalam perlindungan diri dengan membuktikan bahwa akta yang diunggah pada AHU Online bukan dibuat oleh dirinya serta meminta untuk dilakukannya pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Daerah dan kedua perlindungan terhadap kepentingan hak Notaris yang dapat dilakukan melalui upaya pidana, upaya perdata, dan peningkatan sistem keamanan AHU Online oleh penyelenggara agar Notaris dapat menjalankan jabatan dengan rasa aman.

---

The misuse of notary's AHU Online accounts by unauthorized parties is a crucial issue that can affect the rights and interests of notaries in performing their duties. Therefore, legal protection for well-intentioned notaries should be implemented. This research discusses two main issues: first, how to resolve procedural defects in the Decree of Articles of Association (SK Perubahan AD) and the Data Amendment Statement (SP Perubahan Data) arising from illegal access to notary AHU online accounts; and second, how legal protection for well-intentioned notaries should be enforced in cases of AHU Online account misuse by unauthorized parties. The research method used is doctrinal research with a descriptive-analytical approach. The results show that illegal access to AHU Online accounts causes procedural defects in the SK Perubahan AD and SP Perubahan Data issued by the Ministry of Law, as they fail to meet the requirements and procedures stipulated in Permenkumham 21/2021. Consequently, these documents can be annulled. The annulment of the SK Perubahan AD, which is a KTUN, is carried out by the Ministry of Law through a self-correction mechanism. Meanwhile, the annulment of the SP Perubahan Data, which is not a KTUN, requires the annulment of the underlying deed at the District Court. Secondly, in cases of AHU Online account misuse, well-intentioned notaries are entitled to legal protection. The forms of legal protection provided to notaries include, first, the right to self-protection by proving that the deed uploaded to AHU Online was not created by them and requesting an investigation by the Regional Supervisory Council; and second, the protection of the notary's rights through criminal and civil measures, as well as enhancing the security system of AHU Online by the organizers to ensure that notaries can perform their duties safely.