Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak skema pajak presumptive dan korupsi terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Pemerintah telah memberlakukan peraturan pajak yang bertujuan mendorong usaha kecil untuk membayar pajak penghasilan dan mempromosikan formalisasi. Kemudian, kami juga mempelajari dampak korupsi dibandingkan pengaruh perpajakan terhadap produktivitas perusahaan. Memanfaatkan data panel dari WBES, kami menemukan bahwa skema pajak presumptive tidak secara signifikan berdampak pada produktivitas perusahaan. Kami juga membuktikan bahwa bahwa korupsi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap produktivitas perusahaan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa korupsi memiliki dampak yang lebih besar pada produktivitas perusahaan dibandingkan dengan kebijakan perpajakan.

---

This study aims to assess the impact of presumptive tax and corruption on firm performance in Indonesia. The central government has enacted a new presumptive tax regulation targeting the SMEs. Additionally, we also assess the impact of corruption compared to the effect of taxation, on firm productivity. Taking advantage of the reliable panel data from the WBES Indonesia, we find that the presumptive tax scheme does not significantly affect firm productivity. Moreover, it is confirmed that corruption is negatively and significantly affects firm productivity. This study also affirms that corruption has a greater impact, compared to taxation, on firm productivity."

"Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untukmengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyakpermasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksidengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakahpermasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupuninternal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apasaja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yangdigunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasilpenelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namunmasih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM,Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga dan peranBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidakdapat diselesaikan aparatur desa serta pengawasan dari pemerintah pusat (SatgasDana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harusditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untukmembuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahassebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa

---

In accordance with Law No.6 / 2014 concerning Villages, villages have the

authority to manage their own finances. But in practice there are still many

problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with

parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the

problems in the taxation of village funds, both from external and internal of villages

have been resolved well by the village apparatus and what policies have been

carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative

with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the

practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in

terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial

System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village

Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village

officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task

Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human

resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new

perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the

potential for taxation from the village"

"Penelitian mengenai perlakuan perpajakan atas sumber daya alam bertujuan untuk menggambarkan perlakuan perpajakan atas sumber daya alam yang diterapkan di Australia dan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan fungsi budgetair pajak berkaitan dengan penerimaan Negara dari sektor sumber daya alam serta fungsi regulerend pajak berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa perlakuan perpajakan atas sumber daya alam di Australia mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara Australia.

---

This research’s purpose is to describe tax treatment on natural resources in Australia and Indonesia. The purpose of this research is also to describe the budgetair function of tax associated with Government’s revenues from natural resource sectors also regulerend function of tax associated with availability of natural resources stock for the next generations. With qualitative research approach and qualitative data collection methods, researcher found that tax treatment of natural resources in Australia contributed favorably to the State’s revenue."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara gresivitas pajak dan volatilitas idiosinkratik. Analisis dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode observasi 2016-2019. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan data perusahaan terpilih sebanyak 64 sehingga diperoleh 256 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pajak dan volatilitas idiosinkratik memiliki hubungan positif.

---

This study aims to identify the corellation of tax aggresiveness and idiosyncratic volatility. The sample used in this study were manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) over the 2016-2019 observation period. The study used the method of purposive sampling with 64 selected companies resulting in 244 firm-years. The result indicated that tax aggressiveness has a positive correlation with idiosyncratic volatility."

"Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai subjek dan atas Penghasilan OJK sebagai objek pajak. Analisis dilakukan karena DJP menetapkan OJK sebagai Subjek Pajak Penghasilan dan pungutan yang dilakukan OJK terhadap sektor jasa keuangan adalah objek pajak penghasilan, hal tesebut dapat menimbulkan isu pajak berganda (double tax) dikarenakan atas sisa pungutan tahun berjalan dan anggaran tahun berikutnya harus disetorkan OJK Ke Kas Negara. Penelitian ini menggunakan teori kedaulatan negara untuk mengevaluasi apakah penetapan tersebut telah berjalan sesuai undang-undang. Studi kasus menjadi metode yang dipilih bertujuan agar dapat memperdalam penelitian fenomena penetapan tersebut secara lebih dalam dan dapat memberikan saran bagi Otoritas Jasa keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini mendapatkan temuan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang memiliki fungsi menjalankan salah satu tugas pemerintahan bukanlah subjek pajak murni dan penghasilan pungutan Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari PNBP sehingga tidak tepat jika dijadikan objek pajak.

---

This research was conducted to examine the determination of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as a tax subject and object by the Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP determines levies by the OJK on the financial sector related to tax objects, this can lead to double taxation problems depending on the remaining levies of the current year and the following year's budget must be submitted by the OJK to the Treasury. This study uses the state sovereignty theory to request that this stipulation is under statutory regulations. Case studies are the chosen research strategy to deepen the study of this determination phenomenon more deeply and can provide advice to the OJK and the DJP. Data were collected by interview method and document study. This study found that the OJK as a body that has the function of one of the purely administrative tasks and the translation of the OJK levy is part of PNBP so that it cannot be used using object tax."

"Penelitian ini mengkaji dan menelusuri aturan terkait kepastian hukum pada penggunaan compliment dan pengaruhnya terhadap nilai pajak yang ada di Kota Tangerang. Kota Tangerang yang menjadi tempat dilakukannya penelitian memiliki alasan yang kuat karena memiliki wilayah teritorial yang mencakup wilayah bandara. Tingginya mobilitas wilayah bandara akan berbanding lurus dengan penyewaan kamar hotel baik digunakan untuk menginap ataupun hanya sekedar untuk transit. Namun tingginya mobilitas wilayah bandara belum sebanding lurus dengan penerimaan pajak hotel yang diterima oleh pemerintah Kota Tangerang. Compliment merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pengusaha hotel untuk mendatangkan daya beli konsumen, tetapi dalam prakteknya compliment justru menjadi alat yang digunakan sebagau upaya wajib pajak dalam penghindaran pajak. Celah ini digunakan karena tidak diaturnya penggunaan compliment di Peraturan Daerah. permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berupa analisis terhadap mekanisme penggunaan Compliment pada setiap transaksi di Hotel, selanjutnya pengaruhnya terhadap nilai pajak di Kota Tangerang serta urgensi dari kepastian hukum terhadap penggunaan compliment pada setiap transaksi di Hotel. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan teori-teori yang berkaitan dengan hukum pajak guna meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hierarki perundang-undangan yang ada.

---

This study examines and explores the rules related to legal certainty in the use of compliments and their impact on the tax value in Tangerang City. The city of Tangerang, where the research was conducted, has strong reasons because it has a territorial area that includes an airport area. The high mobility of the airport area is directly proportional to the rental of a hotel room whether it is used for overnight stays or just for transit. However, the high mobility of the airport area is not directly proportional to the hotel tax revenue received by the Tangerang City government. Compliment is one of the methods used by hotel entrepreneurs to generate consumer purchasing power, but in practice, compliment is actually a tool used by taxpayers in tax avoidance. This gap is used because the use of compliment is not regulated in the Regional Regulation. The problems studied in this study are in the form of an analysis of the mechanism for using Compliment in every transaction in hotels, then the effect on the tax value in Tangerang City and the urgency of legal certainty for the use of compliment in every transaction in hotels. This research was compiled using the normative legal writing method with the theoretical approach related to tax law in order to examine legal certainty based on literature studies and existing legal hierarchies."

"Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk menangani dampak ekonomi dan kesehatan akibat menyebarnya kasus Covid-19. Masyarakat luas khususnya dari kelompok penyintas Covid-19 telah mendapatkan perhatian khusus dari langkah fiskal pemerintah. Untuk itu, penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menguji faktor-faktor yang menentukan intensi kepatuhan dalam membayar pajak pada penyintas Covid-19 di Jabodetabek. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan determinan intensi untuk membayar pajak pada kelompok penyintas yang mengidentifikasikan diri mereka menerima fasilitas khusus dari pemerintah ketika pandemi (kelompok 1) dan mereka yang mengidentifikasikan diri tidak memperoleh fasilitas (kelompok 2). Kerangka penelitian ini menggunakan extended theory of planned behavior (ETPB). Regresi logistik ordinal digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari sekitar 411 responden. Hasil penelitian menunjukkan prediktor kepatuhan hanya signifikan pada dimensi Tax Morale dan Tax Complexity. Namun, begitu dilakukan analisis terpisah antara kelompok 1 dan kelompok 2, tampak perbedaan determinan pada keduanya. Pada kelompok 2, prediktor yang signifikan hanya Tax Morale. Sementara itu, dimensi lain yang signifikan pada kelompok 1 mendapat penambahan berupa Tax Fairness, Tax Complexity, dan Tax Information. Penelitian ini berkontribusi memberikan kebaruan dalam literatur kepatuhan pajak dengan mendorong agar pemerintah mengasosiasikan penyediaan barang/layanan publik dengan perpajakan serta penekanan pada upaya meningkatkan Tax Morale.

---

The Indonesian government has allocated a sizable amount of money to address the effects of the spread of Covid-19 cases on the economy and health. The government's fiscal measures have given special attention to the larger community, particularly the Covid-19 survivor group. This study has twofold. First, it examines determinants of taxpaying intentions among the Covid-19 survivors in the Greater Jakarta area. The second objective of this study is to determine whether there are any differences in intention to pay taxes between the survivors who identify as receiving specific facilities from the government during the pandemic (group 1) and those who identify themselves as nonrecipients (group 2). This research framework uses the extended theory of planned behaviour (ETPB). Ordered logistic regression was used to analyze data collected from approximately 411 respondents. The findings demonstrated that only Tax Morale and Tax Complexity were relevant for the predictor of tax-paying intention. However, it became clear that there were disparities in the determinants of the two groups when a separate test was carried out between the respondent group. Tax Morale was the sole significant predictor in the second group. Tax Fairness, Tax Complexity, and Tax Information were additional significant predictors for the first group. This study contributes to the literature by encouraging the government to link the provision of public goods and services with taxation as well as focusing on measures to promote Tax Morale."

"Dengan adanya amandemen Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa atas ekspor jasa dikenakan PPN dengan tarif 0%. Jenis – jenis jasa yang atas ekspornya dikenakan PPN dengan tarif 0% diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 yang merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 70/PMK.03/2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan tentang bagaimana penerapan kebijakan PPN atas ekspor jasa di Indonesia dan beberapa negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatitif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan ekspor jasa tertentu di Indonesia telah mencerminkan prinsip netralitas dan place of taxation rules. Selain itu dalam rangka mempermudah pengawasan, baik di Indonesia maupun di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina sama – sama menerapkan adanya batasan jenis jasa yang atas ekspor jasa dikenakan PPN 0%. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut terdapat beberapa persyaratan di antaranya harus adanya perjanjian/perikatan dan bukti pembayaran yang mampu menunjukan adanya transaksi ekspor jasa. Dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor jasa di Indonesia, peneliti menyarakan perlu adanya perluasan jenis jasa dan peraturan khusus yang mengatur tentang bagaimana pengawasan kebijakan ini sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

---

The impact of amandement Value Added Tax (VAT) Law on 2009 is services exports are subject to VAT at a rate of 0% (zero rate). The types of services which subject to VAT at a rate of 0% are regulated in Regulation of the Minister of Finance Number 32/PMK.010/2019 which is the third change of the Minister of Finance Number PMK 70/PMK.03/2010. The study aims to analyze and compare the implementation of VAT policies on service exports in Indonesia and several countries in ASEAN such as Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam and Philippines. This study used  a qualitative approach with descriptive research type. The study finds that the service export policies in Indonesia has been reflected the neutrality principle and place of taxation rules. The VAT policies on service exports both in Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam and Philippines are implementing restrictions on types of services which service exports are subject to 0% VAT. There are several requirements to implemented the facility, the one is should be have an agreement / engagement and the payment receipt which is able to show the service export transaction. This study shown that to increase the competitiveness of service exports in Indonesia, the researcher suggests to expand the types of services and special regulation which is regulated  how to monitor this policy so it can give an legal certainty."

"Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan perilaku penerimaan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi terhadap aplikasi e-SPT dalam melaporkan SPT di KPP Pratama wilayah Jakarta Pusat, dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan e-SPT dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut. Penelitian ini menggunakan alat analisis SEM berbasis varians yaitu PLS-PM dengan sampel wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi di empat KPP Pratama di wilayah Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi e-SPT oleh Wajib Pajak Badan secara urut adalah keinginan menggunakan aplikasi e-SPT yang dipengaruhi oleh faktor ekspektasi performa, pengaruh sosial, ekspektasi usaha, dan kepekaaan seseorang terhadap teknologi informasi, dan kondisi yang memfasilitasi penggunaan aplikasi e-SPT. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi e-SPT adalah keinginan menggunakan aplikasi e-SPT yang dipengaruhi oleh faktor ekspektasi performa.

---

This study is conducted to describe the corporate taxpayer and individual taxpayer acceptance behavior of tax return by using e-SPT application in Jakarta Pusat Small Taxpayer Office Region. This research determines the factors that affecting the acceptance of e-SPT application and the how influencing they are. This research is examined by using PLS-PM that is SEM variance based. The research sample are the corporate taxpayer and individual taxpayer in four Small Taxpayer Office at Jakarta Pusat region.

The results showed the influencing factors to use behavior of e-SPT application for the coporate taxpayer are behavioral intention that are affected by in order of greatest influence performance expectancy, social influence, effort expectancy, and personal innovativeness in information technology, and also the facilitating conditions of using e-SPT application. For individual taxpayer, the influencing factor to use behavior of e-SPT application is behavioral intention of e-SPT application that is affected by performance expectancy."

"Peningkatan pelaku UMKM yang patuh membayar pajak penghasilan cukup signifikan setiap tahun. Namun level kepatuhan formal pelaku usaha sektor UMKM relatif rendah karena elemen utama biaya kepatuhan relatif tetap sedangkan UMKM dapat dikatakan belum mampu mengeluarkan biaya besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Penerapan sistem layanan perpajakan secara elektronik bertujuan untuk mencapai peningkatan level kepatuhan formal karena sistem elektronik yang online memungkinkan wajib pajak dapat lebih fleksibel dalam menjalankan kewajiban pelaporan SPT. Hasil regresi panel data menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kepatuhan pelaku usaha berskala mikro dan skala kecil dengan tingkat kepatuhan formal pelaku UMKM pada suatu provinsi. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku UMKM di sektor perdagangan yang patuh membayar pajak berdampak negatif pada kepatuhan formal wajib pajak UMKM di suatu provinsi. Ditjen Pajak melalui seluruh KPP Pratama di Indonesia perlu memberikan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan melalui e – filing yang intensif dan persuasif khususnya kepada wajib pajak UMKM di sektor perdagangan untuk memanfaatkan sistem elektronik dalam menjalankan kewajiban pelaporan SPT Tahunan sehingga tingkat kepatuhan formal wajib pajak UMKM di Indonesia meningkat

---

The increase in MSME taxpayers who are compliant with paying income taxes is quite significant every year. However, the level of formal compliance of taxpayers in MSME sector is relatively low because the main element of compliance costs is relatively fixed, while it can be said that MSMEs have not been able to afford large-scale compliance costs. Adopting an electronic tax service system aims to increase formal compliance because an online electronic system allows taxpayers to be more flexible in carrying out their annual tax reporting obligations. The result of panel data regression shows a significant relationship between micro and small scale taxpayers' compliance with the level of formal compliance of MSME taxpayers in a province. Furthermore, the results of panel data regression also show that the increasing number of MSME taxpayers in the trade sector who are obedient to paying taxes have a negative correlation on the formal compliance of MSME taxpayers in a province. The Directorate General of Taxes through all small tax office in Indonesia needs to provide socialization of Annual Tax Reporting through intensive and persuasive e-filing, especially for MSME taxpayers in the trade sector to utilize electronic systems in carrying out Annual Tax Reporting obligations so that the level of formal compliance of MSME taxpayers in Indonesia increases."