Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu tujuan utama dari hukum asuransi adalah untuk melindungi pemegang polis dari kegagalan bisnis asuransi. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah prosedur legislatif dan pengawasan sering diterapkan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak pemegang polis jika terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Skripsi ini membahas tentang lembaga perlindungan pemegang polis asuransi sebagai perlindungan bagi nasabah perusahaan asuransi. Lembaga perlindungan pemegang polis berfungsi untuk melindungi kepentingan pemegang polis jika perusahaan asuransi gagal membayar, namun di Indonesia hingga saat ini lembaga tersebut belum terbentuk meskipun telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, pertama-tama penulis akan mengkaji tentang perlindungan pemegang polis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di Indonesia, diikuti dengan peraturan perundang-undangan di Republik Korea. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dimana sepanjang penelitian ini, penulis telah melihat hasil bahwa Korea telah memberlakukan Depositor Protection Act dan membentuk Korea Deposit Insurance Corporation. Sebaliknya, program penjaminan penjaminan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perasuransian Indonesia seharusnya sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan, artinya harus sudah dibentuk paling lambat tanggal 17 Oktober 2017, meskipun demikian, belum terbentuk lembaga tersebut.

---

One of the primary aims of insurance regulation is to protect policyholders from the failure of insurance businesses. To achieve this purpose, a number of legislative and supervisory procedures are frequently implemented in order to secure and protect policyholder rights in the event of an insurance company's failure. This thesis discusses the insurance policyholder protection institution as protection for insurance company policyholders. In the context of protection of policyholders, the policyholder protection institution functions to protect the interests of policyholders if the insurance company fails to pay, however, in Indonesia until now this institution has not been established even though it has been mandated by the Insurance Law. Based on this, first of all the writer will examine the provisions of protection for the insured and the policy holder as regulated in Law No. 40 of 2014 concerning insurance in Indonesia, followed by the legal and regulations in the Republic of Korea. This thesis research uses a juridical-normative research method with a statutory and analytical approach. Throughout this research, the author has reached a result that Korea has enacted the Depositor Protection Act and established a depositor protection scheme, the Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) that can raise additional funds by issuing bonds and borrowing from a variety of sources. On the other hand, the insurance guarantee program specified by the Indonesian Insurance Law should have been formed no later than 3 (three) years after its adoption, meaning it should have been formed no later than October 17, 2017. If the Indonesia Deposit Insurance Corporation intends to increase its role as a policy guarantor, there is currently no legal framework in place."

"Tesis ini membahas mengenai program penjaminan polis asuransi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang memberikan mandat baru bagi Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) sebagai Lembaga Penjamin Polis dalam rangka program penjaminan polis. Penelitian ini akan menggali beberapa aspek terkait penjaminan polis sebagai upaya memberikan pelindungan hukum bagi para pemegang polis yang akan efektif pada tahun 2028, dengan membandingkannya dengan penyelenggaraan penjaminan polis di Malaysia dan Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Sumber data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder yang diperoleh melalui hasil penelaahan kepustakaan dan/atau bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah dalam upaya memberikan pelindungan kepada para pemegang polis, skema penjaminan polis oleh LPS menggunakan metode resolusi Refund Premium dan Payment Claims, Run-off, Likuidasi, dan Bridge Institution terhadap perusaahaan asuransi dan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, skema penjaminan polis di Indonesia dapat mengambil inspirasi dari negara tetangga terdekat seperti Malaysia dan Singapura terkait pendanaan lembaga dari iuran awal dan berkala, dasar pengenaan tarif premi berdasarkan risiko, cakupan penjaminan terhadap jenis dan lini usaha perasuransian, nilai maksimal agregat penjaminan, dan lain-lain

---

This thesis discusses the insurance guarantee scheme programs in Indonesia based on Law number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (“P2SK Law”) which provides a new mandate for Indonesia Insurance Deposit Corporation (“LPS”) as a Indonesia Insurance Guarantee Schemes in order to organize a insurance guarantee schemes program. This research will explore several aspects related to the insurance guarantee schemes program as an effort to provide legal protection for the policy holders which will be effective in 2028, by comparing with the implementation of insurance guarantee scheme in Malaysia and Singapore. This thesis uses doctrinal legal research methods. The data sources which used to analyze the problems in this research are secondary data sources obtained through literature reviews and/or other literature materials that necesarry. The results of this research are that in an effort to provide protection to policy holders, the insurance guarantee scheme by LPS uses resolution methods such as: Refund Premium and Payment Claims, Run-off, Liquidation and Bridge Institution for insurers and Sharia insurers that its license have been revoked by the Indonesia Financial Services Authority. The insurance guarantee scheme in Indonesia could take inspiration from any nearby countries such as Malaysia and Singapore regarding institutional funding by annual and periodic levies, the calcuation premium rates based on risk, coverage of insurance guarantee scheme, maximum aggregate value of guarantees, and etc."

"Skripsi ini membahas perhitungan nilai nilai tunai yang dikembalikan kepada pemegang polls, jika terjadi pembatalan atau ketidakmampuan pemegang polls dalam pembayaran premi dan alternatip lain yang ditawarkan perusahaan asuransi yaitu Reduced Paid up insurance dimana pemegang polis melanjutkan kontrak tetapi uang pertanggungan berkurang dan Extended insurance yaitu mendapat program asuransi berjangka dengan uang pertanggungan sama dengan kontrak aslinya tetapi masa pertanggungan yang lebih singkat."

"Skripsi ini membahas mengenai tata kelola dana jaminan perusahaan asuransi milik PT. Asuransi Jiwa Namura Tata Life sebagai jaminan terakhir untuk perlindungan kepentingan pemegang polis dimana dalam hal ini PT. Asuransi Jiwa Namura Tata Life telah mencairkan dana jaminan perusahaannya bahkan sebelum diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini berbentuk yuridisnormatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kemudian berdasarkan hasil analisis, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dana jaminan tidak serta merta menjadi jaminan pasti dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dalam suatu perusahaan asuransi jika suatu perusahaan asuransi tersebut dipailitkan/dilikuidasi.

---

This thesis mainly focused on the governance of the guarantee fund owned by the insurance company PT. Namura Tata Life Indoensia as last guarantee for the protection of interests of policyholders which in this case PT. Namura Tata Life Insurance has withdraw its guarantee fund even before it was decided bankrupt by the Commercial Court. This research form is juridical-normative research with descriptive analytical typology form. Then based on the analysis, the authors came to the conclusion that the guarantee fund does not necessarily become a firm guarantee in order to protect the interests of policyholders in an insurance company if an insurance company bankrupt/liquidated."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan asuransi atas risiko gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan sesuai dengan ketentuan hukum asuransi yang berlaku di Indonesia dan di Korea Selatan. Pertanyaan mendasar dari skripsi ini adalah bagaimana perbandingan pengaturan asuransi gangguan jiwa dalam hukum asuransi dan polis asuransi jiwa di kedua negara tersebut. Penulisan skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan asuransi atas risiko gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan melakukan perbandingan pengaturan hukum asuransi di Indonesia dan di Korea Selatan. Dari perbandingan tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan pengaturan hukum asuransi gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan, dimana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Sementara di Korea Selatan terkait dengan pengaturan perlindungan asuransi kesehatan jiwa diatur dalam Undang-Undang nasional yang dinamakan dengan Mental Health Act yang secara khusus memberikan perlindungan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa. Tetapi meskipun di Indonesia sudah terdapat Undang-Undang kesehatan jiwa, Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengaturan asuransi bagi penderita gangguan jiwa. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk menambahkan ketentuan dalam Undang-Undang kesehatan jiwa terkait dengan program jaminan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa secara spesifik.

---

ABSTRACTThis study explains about the regulation of the comparison of mental health insurance in Indonesia and in South Korea accordance with the provisios of applicable insurance laws in Indonesia and in South Korea. The basic question of this thesis is how the mental health regulation and policy in both countries. This study is made with the aim to know the comparison insurance coverage for the risk of mental disorders in Indonesia and in South Korea. The research method used in this study is juridicial normative with the descriptive tpe. The result of this researcg is by comparing the regulation of mental health insurance in Indonesia and in South Korea. From these comparisons, there are similiarities and differences in the regulation of mental helath law in Indonesia and South Korea. Indonesia enacted Mental Health Law No. 18 of 2014, while in South Korea, the policy of mental health insurance reglated by te national law named Mental Health Act which spesificaly gives protection for the the mental health disorders. Eventhough Indonesia has regulation to protect for mental ill person, the regulation did not provide the protection for the person with mental disorders. Thus, Government of Indonesia deem necessary to add provisions in the mental health law related to health insurance program for the mental disorders. "

"Perkembangan teknologi perangkat mobile dan perdagangan elektronik telah memungkinkan perangkat mobile digunakan untuk tujuan transaksi keuangan. Selanjutnya, tingkat langganan seluler yang terus meningkat di seluruh dunia telah membuat perangkat seluler menjadi alat yang efisien untuk menawarkan layanan keuangan yang aman dan nyaman kepada pelanggan. Terutama karena solusi mobile finance memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan sambil terus bergerak, mobile finance dalam transaksi mikro dapat sepenuhnya menggantikan transaksi keuangan berbasis komputer dalam waktu dekat dengan menawarkan aplikasi yang mengintegrasikan mobile banking. Mobile finance telah menciptakan peluang bisnis yang sangat besar bagi para pedagang, operator jaringan seluler, produsen perangkat mobile, lembaga keuangan dan penyedia perangkat lunak. Mobile banking telah cukup sukses di Korea Selatan dan Indonesia. Untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai mobile banking dan peraturan yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar-dasar mobile banking termasuk risiko, dan ketentuan peraturan mana yang diadopsi di Korea Selatan dan Indonesia untuk memungkinkan pengguna menggunakan mobile banking, bagaimana cara mencegah risiko yang timbul dari penggunaan mobile banking dan bagaimana bank memberikan perlindungan bagi nasabah mobile banking melalui ketentuan peraturan. Untuk mencapai tujuan penelitian secara efektif, tesis ini mengeksplorasi peraturan dan materi terkait mobile banking di Korea Selatan dan Indonesia. Analisis komparatif di antara masing-masing sistem mobile banking di Korea dan Indonesia menunjukkan bahwa bank-bank di negara-negara terutama fokus pada pengelolaan risiko, perlindungan pelanggan, perizinan dan pencabutan lisensi, dan pengawasan dengan peraturan mereka sendiri.

---

Technological development of mobile devices and electronic commerce has enabled mobile devices to be used for financial transaction purposes. Furthermore, constantly increasing rate of mobile subscription worldwide has made mobile devices an efficient tool to offer safe and convenient financial services to subscribers. Especially as mobile finance solutions allow customers to perform various financial transactions while on the move, mobile finance in micro transactions may fully replace computer based financial transactions in the near future by offering application integrating mobile banking. Mobile finance has created huge business opportunities for merchants, mobile network operators, mobile device manufacturers, financial institutions and software providers. Mobile banking has been fairly successful in South Korea and Indonesia. In order to provide more information regarding mobile banking and its relevant regulation, this study aims to elucidate the basics of mobile banking including the risks, and which regulatory provisions are adopted in South Korea and Indonesia to enable the users to use mobile banking, how to prevent the risks arisen from using mobile banking and how the banks provide protection for the mobile banking customers through the regulatory provisions. In order to achieve the purpose of the study effectively, the thesis explores the regulations and the relevant materials regarding mobile banking in South Korea and Indonesia. The comparative analysis among each mobile banking system in Korea and Indonesia indicate that banks in the countries particularly focus on managing risk, customer protection, permission and revocation of license, and supervision by their own regulatory measures."

"Permasalahan aduan terkait asuransi unit link berakar dari kurangnya edukasi terkait produk yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Aduan tersebut secara umum membahas perihal kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi produk, kegiatan komunikasi dan konfirmasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada calon pemegang polis tidak efektif, kompetensi dan perilaku agen asuransi yang masih kurang baik dalam memasarkan produk asuransi unit link, dan ilustrasi yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam menggambarkan asumsi perkembangan hasil investasi masih belum tepat. Penelitian dengan metode doktrinal-normatif ini membahas mengenai perkembangan ketentuan pemasaran asuransi unit link dan solusi yang diberikan oleh OJK terhadap permasalahan aduan terkait asuransi unit link dengan menerbitkan SEOJK No.5/SEOJK.05/2022. OJK melalui surat edaran tersebut menerbitkan ketentuan untuk memperbaiki praktik pemasaran dan transparansi informasi dalam pemasaran produk asuransi unit link. Surat edaran ini mengatur secara rinci mengenai kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan penjelasan yang jelas dan akurat terkait produk asuransi unit link, melakukan penilaian kepahaman calon pemegang polis asuransi unit link, dan kewajiban melakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan/atau audio pada saat proses pemasaran produk asuransi unit link. Hal ini penting dilakukan mengingat indeks literasi yang masih rendah, sementara produk asuransi unit link merupakan produk yang kompleks karena menggabungkan unsur asuransi dan investasi. Hasil penelitian menemukan bahwa ketentuan SEOJK 5/2022 dapat mengurangi angka aduan terkait asuransi unit link yang mungkin muncul di kemudian hari apabila perusahaan asuransi mengikuti ketentuan pemasaran produk dengan baik dan OJK sebagai secara ketat mengawasi praktik pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

---

The problem of complaints related to unit-linked insurance products stems from the lack of education provided by insurance companies to policyholders. The complaints generally revolves around the lack of transparency in the delivery of product information, the ineffectiveness of communication and confirmation activities carried out by the company to prospective policyholders, the incompentence of insurance agents, and the illustrations used by insurance companies in describing assumptions of the investment return perfomance are still inappropiate. This research, which uses doctrinal-normative method, discusess the development of unit-linked insurance marketing regulations and solutions provided by OJK to the problem of complaints related to unit-linked insurance by issuing SEOJK Number 5/SEOJK.05/2022. OJK through the circular letter issued regulations to improve marketing practices and information transparency in the marketing of unit-linked insurance products. This circular letter regulates in detail the obligation of insurance companies to provide clear and accurate explanations related to unit-linked insurance products to prospective policy holders, to assess the understanding of policyholders regarding unit-linked insurance products, and the obligation to conduct documentation in the form of video and/or audio recordings during the marketing process of unit-linked insurance products. This is important to do considering the low financial literacy index, while unit-linked insurance is complex product because it combines insurance and investment elements in one product. The research found that the regulations of SEOJK 5/2022 can reduce the number of complaints related to unit-linked insurance that may arise in the future if insurance companies follow the product marketing regulation properly and OJK strictly supervises the marketing practices carried out by insurance companies."

"ABSTRAKTwisting merupakan tindakan terlarang yang di lakukan oleh agen asuransi jiwa dalam hal membujuk pemegang polis untuk memindahkan suatu polis dari satu perusahaan asuransi ke suatu perusahaan asuransi lainnya. Yang mana tindakan Twisting yang di lakukan agen asuransi tersebut merugikan bagi perusahaan asuransi dan juga pemegang polis asuransi. Dalam hal ini perlindungan yang ada yang di tujukan untuk melindungi pemegang polis dari praktek twisting yang di lakukan oleh agen asuransi bertumpu pada pengawasan yang ada di internal perusahaan asuransi dan juga pengawasan eksternal dari organisasi profesi dan pemerintah.

---

ABSTRACTTwisting the prohibited acts done by life insurance agents in terms of persuading policyholders to move a policy from one insurance company to an insurance company to another. Which acts of Twisting undertaken is detrimental to the insurance companies and policy holders . In this case the existing protection that aimed to protecting policyholders from twisting practices undertaken by insurance agents is rely on internal oversight in the insurance company and also external supervision from professional organizations and governments ."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi atau perdagangan elektronik yang belum komprehensif diatur di Indonesia serta pengaturan mengenai polis asuransi digital bila dikaji dari perspektif Good Corporate Governance. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Pembahasan di dalam skripsi ini mencakup regulasi mengenai penjualan asuransi yang dilakukan secara digital, baik itu peraturan secara umum atau secara khusus. Dibahas juga mengenai permasalahan yang timbul dalam pengaturan polis asuransi digital yang masih mewajibkan perusahaan asuransi dan reasuransi untuk mengirimkan ikhtisar dari polis digital tersebut secara hardcopy. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu adanya peraturan mengenai penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi dan pengkajian lebih lanjut terhadap polis digital sebagai dokumen elektronik.This thesis discusses the regulations for insurance sales conducted through digitalization or electronic commerce that has not been comprehensively regulated in Indonesia and the regulations regarding digital insurance policies assessed from the perspective of Good Corporate Governance.  The research method used in this thesis is normative juridical.  This legal research uses secondary data types obtained from library materials.  The discussion in this thesis covers regulations regarding insurance sales which are conducted digitally, be it regulations in general or specifically.  Also discussed about the problems that arise in the regulation of digital insurance policies that still require insurance and reinsurance companies to send an overview of the digital policy in hardcopy.  The results showed that the need for regulations regarding insurance sales conducted through digitization and further assessment of digital policies as electronic documents."