Tesis ini membahas mengenai program penjaminan polis asuransi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang memberikan mandat baru bagi Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) sebagai Lembaga Penjamin Polis dalam rangka program penjaminan polis. Penelitian ini akan menggali beberapa aspek terkait penjaminan polis sebagai upaya memberikan pelindungan hukum bagi para pemegang polis yang akan efektif pada tahun 2028, dengan membandingkannya dengan penyelenggaraan penjaminan polis di Malaysia dan Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Sumber data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder yang diperoleh melalui hasil penelaahan kepustakaan dan/atau bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah dalam upaya memberikan pelindungan kepada para pemegang polis, skema penjaminan polis oleh LPS menggunakan metode resolusi Refund Premium dan Payment Claims, Run-off, Likuidasi, dan Bridge Institution terhadap perusaahaan asuransi dan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, skema penjaminan polis di Indonesia dapat mengambil inspirasi dari negara tetangga terdekat seperti Malaysia dan Singapura terkait pendanaan lembaga dari iuran awal dan berkala, dasar pengenaan tarif premi berdasarkan risiko, cakupan penjaminan terhadap jenis dan lini usaha perasuransian, nilai maksimal agregat penjaminan, dan lain-lain

---

This thesis discusses the insurance guarantee scheme programs in Indonesia based on Law number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (“P2SK Law”) which provides a new mandate for Indonesia Insurance Deposit Corporation (“LPS”) as a Indonesia Insurance Guarantee Schemes in order to organize a insurance guarantee schemes program. This research will explore several aspects related to the insurance guarantee schemes program as an effort to provide legal protection for the policy holders which will be effective in 2028, by comparing with the implementation of insurance guarantee scheme in Malaysia and Singapore. This thesis uses doctrinal legal research methods. The data sources which used to analyze the problems in this research are secondary data sources obtained through literature reviews and/or other literature materials that necesarry. The results of this research are that in an effort to provide protection to policy holders, the insurance guarantee scheme by LPS uses resolution methods such as: Refund Premium and Payment Claims, Run-off, Liquidation and Bridge Institution for insurers and Sharia insurers that its license have been revoked by the Indonesia Financial Services Authority. The insurance guarantee scheme in Indonesia could take inspiration from any nearby countries such as Malaysia and Singapore regarding institutional funding by annual and periodic levies, the calcuation premium rates based on risk, coverage of insurance guarantee scheme, maximum aggregate value of guarantees, and etc.