Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mutasi dan promosi pegawai merupakan hal yang biasa terjadi dalam pengelolaan sumber daya manusia, untuk melakukan pengisian jabatan sehingga organisasi dapat berjalan dengan efektif. Saat ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki kesulitan dalam penyusunan draft keputusan mutasi dan promosi jabatan pengawas. Penyusunan draft keputusan mutasi dan promosi jabatan pengawas baru dapat dilakukan pada tahun berjalan setelah selesainya seleksi manajemen talenta untuk mencari pelaksana yang akan dipromosikan sehingga waktu yang tersedia pada tahun berjalan menjadi kurang memadai dalam penyusunan draft keputusan mutasi dan promosi serta sering terjadinya kekurangan jumlah pelaksana yang dapat dipromosikan menjadi pejabat pengawas. DJPb perlu untuk memprediksi pelaksana yang dapat promosi jabatan pada periode berikutnya sehingga dapat merencanakan penyusunan draft keputusan mutasi lebih awal dan mengantisipasi kurangnya pelaksana yang direkomendasikan untuk promosi.Salah satu teknik untuk memprediksi promosi jabatan adalah menggunakan data mining berdasarkan data historis promosi jabatan pegawai. Data mining dapat menemukan pola yang terjadi dalam data dengan membangun sebuah model prediktif berdasarkan data. Namun, seluruh data yang tersedia belum tentu efektif digunakan untuk memprediksi promosi jabatan menggunakan teknik data mining. Pada penelitian digunakan beberapa teknik feature selection serta analisis multivariat menggunakan logistic regression untuk menentukan kombinasi data dari 22 atribut berdasarkan correlation coefficient, information gain, dan gain ratio, sebagai masukan terhadap klasifikasi dalam data mining, yaitu decision tree, logistic regression, support vector machine, naïve bayes, random forest, dan neural networks untuk mengetahui kinerjanya. Kombinasi data berdasarkan correlation coefficient dengan classifier random forest yang memiliki evaluasi yang terbaik sehingga diusulkan sebagai data yang paling efektif digunakan untuk memprediksi promosi jabatan, yaitu usia, masa kerja, jenis kelamin, mode pendidikan, unit kerja, golongan awal, tipe unit kerja, tingkat pendidikan, kesamaan provinsi lahir dan unit, status ibukota unit, jumlah pengalaman kota, jumlah pengalaman jabatan, golongan provinsi unit kerja, jumlah anggota keluarga, bidang pendidikan, nilai kinerja pegawai, nilai perilaku, jumlah diklat, provinsi lahir, status perkawinan, dan status kepegawaian.

---

Employee mutations and promotions are common in human resource management, to fill positions so that the organization can run effectively. Currently, the Directorate General of Treasury (DJPb) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has difficulties in drafting a decision on mutations and promotions to supervisory positions. The preparation of the draft decision on mutation and promotion of new supervisory positions can be carried out in the current year after the completion of the talent management selection to find implementers to be promoted so that the time available in the current year becomes insufficient in preparing the draft mutation and promotion decisions and there is often a shortage of staffs who can be promoted to supervisory officer. DJPb needs to predict the staffs who can be promoted in the next period so that they can plan the preparation of a draft transfer decision earlier and anticipate the lack of staffs recommended for promotion.

One technique to predict promotions is to use data mining based on historical data on employee promotions. Data mining can find patterns that occur in the data by building a predictive model based on the data. However, all available data is not necessarily effective in predicting promotions using data mining techniques. In this study, several feature selection techniques and multivariate analysis using logistic regression were used to determine the combination of data from 22 attributes based on the correlation coefficient, information gain, and gain ratio, as input to the classification in data mining, namely decision tree, logistic regression, support vector machine, naive Bayes, random forest, and neural networks to determine their performance. The combination of data based on the correlation coefficient with the random forest classifier that has the best evaluation is proposed as the most effective data used to predict promotions, namely age, years of service, gender, mode of education, work unit, entry-level, type of work unit, education, similarity in the province of birth and unit, the status of unit capital, number of city experience, number of position experience, provincial group of work units, number of family members, education field, employee performance value, behavior value, number of education and training, province of birth, marital status, and employee status

"

"ABSTRAKPenelitian ini ingin melihat seberapa besar kontribusi transaksi lelang tanah dan/atau bangunan terhadap penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir, bagaimana tren penerimaan pajak dari transaksi lelang tanah dan/atau bangunan selama lima tahun terakhir dan apa yang menyebabkan terjadinya tren tersebut, serta upaya yang dilakukan DJKN untuk meningkatkan transaksi lelang agar dapat meningkatkan penerimaan perpajakan. Hasil dari penelitian ini adalah, ternyata selama lima tahun terakhir ini lelang tanah dan/atau bangunan hanya memberikan kontribusi yang kecil terhadap penerimaan pajak. Kemudian selama lima tahun terakhir penerimaan pajak dari lelang tanah dan/atau bangunan mengalami tiga kali tren turun dan mengalami satu kali tren naik.

---

ABSTRACTThis research wants to see how much the contribution of land and or building auction to Indonesia rsquo s tax revenue for the last five years, how rsquo s the trend of tax revenue from land and or building auction for the last five years and what are the causes of that trend, also the efforts that DJKN does to increase the auction transactions so it could increase the tax revenue. The results of this research are, it turns out that for the last five years land and or building auction only gives small contribution to tax revenue. And then for the last five years, the tax revenue from land and or building auction have downtrend three times and rising trend one time. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah terkait dengan good governance yang berfokus pada akuntabilitas dan partisipasi, serta konsep whistleblowing system. Penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi whistleblowing system di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui Sistem Pengaduan Masyarakat. Akuntabilitas dan partisipasi mempengaruhi penerapan whistleblowing system. Whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih mengalami beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan. Hambatan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya panduan yang jelas dalam menindaklanjuti pengaduan, kurangnya sosialisasi, serta belum adanya evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

This qualitative study describes the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise. Concepts used in the study is related to concept of good governance that focuses on accountability and participation, as well as the concept of whistleblowing system. Data have been collected from in-depth interviews and studying related published document. This research finds that the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise is conducted by Society Complain System. Accountability and participation affect the application of the whistleblowing system. Whistleblowing system at the Directorate General of Customs and Excise are still experiencing some barrier encountered in the implementation. Although the implementation of whistleblowing system is considered to have been effective when viewed from the achievement of the goal, but there are still some barriers faced. The barriers caused by the absence of clear guidance to follow up complaints, lack of socialization, as well as the lack of a thorough evaluation conducted by the Directorate General of Customs and Excise."

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bisang pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan transformasi digital dalam menjalankan pelayanan pemasyarakatan. Transformasi digital sejalan dengan tata kelola data dan informasi yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan peraturan satu data Indonesia dan sistem pemerintah berbasis elektronik menjadi pedoman instansi pemerintah dalam pertukaran data dan penggunaan sistem informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menurut dokumen cetak biru TI Ditjenpas belum memiliki tata kelola data yang mengakibatkan beberapa data tidak valid dan tidak sesuai yang membuat kurangnya kualitas data. Dengan adanya tata kelola data memudahkan organisasi dalam mengelola data agar mendapatkan data yang terstandar dan berkualitas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam perancangan data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pada penelitian ini melakukan pengukuran tingkat kematangan data governance untuk mengetahui peta kemampuan organisasi dalam menerapkan data governance, selanjutnya melakukan pemetaan peran, aktivitas, dan tanggungjawab, serta melakukan perancangan struktur organisasi data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perancangan data governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan manajemen data governance dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi.

---

The Directorate General of Corrections is the technical implementing element of the Ministry of Law and Human Rights, which has the task of formulating and implementing policies and technical standardization in the correctional sector. The Directorate General of Corrections carries out digital transformation in correctional services. Digital transformation aligns with good data and information governance in achieving organizational goals. Based on the Indonesian one data regulation and an electronic-based government system, it becomes a guideline for government agencies in exchanging data and using information systems in carrying out their primary duties and functions. According to the IT blueprint document, Ditjenpas does not yet have data governance, resulting in invalid and inappropriate data and a lack of data quality. With data governance, it is easier for organizations to manage data in order to obtain standardized and quality data to solve existing problems. The method used in designing data governance at the Directorate General of Corrections refers to as the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). In this study, to measure the maturity level of data governance to determine the map of the organization's ability to implement data governance, then to map roles, activities, and responsibilities, and to design the organizational structure of data governance at the Directorate General of Corrections. Data governance design can be a solution to prepare data governance management to support regulatory compliance."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi online engagement pada komunikasi publik yang dilakukan oleh organisasi melalui media sosial Instagramnya, serta mendeskripsikan pesan organisasi publik dan keterlibatan publik dalam bentuk online engagement, yang dilihat dari sisi komunikasi dialogis, kekayaan media dan karakteristik pesan, dalam rangka melihat hubungan antara organisasi dengan publik. Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik dengan pendekatan kuantitatif melalui metode analisis isi ekplanatif. Analisis isi dilakukan pada postingan Instagram Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan @ditjenperbendaharaan dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebanyak 327 postingan. Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi dialogis adalah dimensi yang memiliki variabel paling banyak dan paling besar dalam mempengaruhi online engagement, jumlah like maupun jumlah comment. Faktor atau variabel yang paling berpengaruh secara signifikan pada online engagement adalah variabel tanggapan atau komentar atau jawaban atau like organisasi atas komentar atau pertanyaan publik dan variabel gambaran mengenai acara atau kegiatan organisasi. Sedangkan faktor atau variabel yang paling berpengaruh secara signifikan pada jumlah comment adalah variabel pesan ajakan untuk bertindak, variabel tanggapan atau komentar atau jawaban atau like organisasi atas komentar atau pertanyaan publik, variabel informasi mengenai produk atau layanan organisasi, variabel gambaran mengenai acara atau kegiatan organisasi dimasa kini dan gambaran mengenai rencana agenda acara atau kegiatan organisasi dimasa yang akan datang, serta variabel yang mengandung educational content.

---

This study aims to explain the factors that influence online engagement in public communication carried out by organizations through their Instagram social media and to describe the public organizations messages and public involvement in the form of online engagement. Both objectives are viewed from the side of dialogic communication, media richness, and characteristics of the messages, in order to see the relationship between the organization and the public. This study uses a positivistic paradigm with a quantitative approach through explanative content analysis method. Content analysis was carried out on 327 Instagram posts of the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance @ditjenperbendaharaan from January 1, 2020 to December 31, 2020. This study found that dialogic communication is the dimension that has largest variables and the most influencing on online engagement, the number of likes and the number of comments. The factors or variables that most significantly influence online engagement are the response variables or comments or answers or organizational likes on comments or public questions and description variables regarding organizational events or activities. In addition, the factors or variables that have the most significant influence on the number of comments are variable of call-to-action message, variable of response or comments or answers or organizational likes on comments or public questions, variable of information about organizational products or services, variable of description about the overview of recent and future organizational events or activities, and last but not least is variable that contain educational content."

"Dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan keuangan daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kompetensi terbaik. Hal ini disebabkan oleh peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sangat krusial karena perannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pembangunan yang melekat pada tugas dan tanggung jawabnya. Penerapan teori Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada  ASN bisa memberikan kontribusi positif baik terhadap kinerja ASN maupun instansi. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis sejauh mana implementasi OCB pada ASN Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik stratified random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN, terutama dari generasi Z, menunjukkan tingkat penerapan OCB yang tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Penerapan OCB menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, sebagaimana dibuktikan melalui laporan kinerja.

---

In carrying out its duties in managing local finances, the Directorate General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia requires Human Resources (HR) with the highest quality and competence. This is attributed to the crucial role of Civil Servants (ASN) due to their responsibilities as administrators of governance and implementers of development inherent in their duties and responsibilities. The application of the Organizational Citizenship Behavior (OCB) theory to ASN can contribute positively to both the performance of ASN and the institution. Therefore, this research aims to analyze the extent to which the implementation of OCB in ASN at the Directorate General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. This study uses a quantitative approach with stratified random sampling technique. The results of this research indicate that the majority of Civil Servants (ASN), especially from the Z generation, demonstrate a high level of implementation of Organizational Citizenship Behavior (OCB) in the Directorate General of Regional Financial Management. The implementation of OCB becomes one of the factors influencing the achievement of performance targets for the Directorate General of Regional Financial Management, as evidenced by the Performance Report."

"[Tesis ini mengambil topik penelitian mengenai audit kinerja sektor publik yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak selaku auditan dan Inspektorat Jenderal selaku auditor dipilih sebagai instansi yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian antara praktik penerapan dan teori universal terkait audit kinerja, serta perbandingannya dengan beberapa negara lain. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari tahu kendala yang dihadapi oleh auditor internal pemerintah dalam menerapkan audit kinerja beserta solusi pemecahannya. Metode penelitian menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Kuesioner bersifat anonim dan berisi pertanyaan tertutup menggunakan skala Likert untuk memudahkan responden dalam menjawab. Selanjutnya, proses wawancara dilaksanakan untuk melakukan validasi atas hasil jawaban kuesioner. Setelah melakukan analisis data, didapatkan kesimpulan bahwa penerapan praktik audit kinerja internal oleh Inspektorat Jenderal pada Direktorat Jenderal Pajak telah sesuai dengan teori-teori universal dan praktik-paktik penerapan di beberapa negara lain seperti Australia dan Selandia Baru. Namun demikian, Inspektorat Jenderal masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam lagi sebelum menetapkan suatu tema audit pada Direktorat Jenderal Pajak dan membuat peraturan internal terkait pedoman audit kinerja. Selain itu, kuantitas dan kualitas auditor juga masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan kecermatan pelaksanaan dan kualitas pelaporan audit kinerja internal.

---

This thesis takes public sector performance audit performed by government internal auditor as the research topic where Directorate General of Tax as auditee and Inspectorate General as auditor chosen as the observed agencies. The research objective is to srutinize the conformity between the implementation practice and the theories of performance audit, and its comparison with several other countries. Moreover, this research objective is also to find constraints faced by government internal auditor in implementing performance audit and the solutions to solve them. The research methodology uses questionnaire and interview as data collection techniques. The questionnaires are anonymous and consist of close-ended questions using Likert scale to ease the respondents to answer. Furthermore, the interview process is performed in order to validate the questionnaires’ results. After doing data analysis, it is concluded that the implementation practice of internal performance audit held by Inspectorate General for Directorate General of Tax is conformed with the theories and implementation practices in several other countries, such as Australia and New Zealand. However, Inspectorate General still has to make a deeper research before determining an audit theme for Directorate General of Tax and issue internal regulation related to performance audit guidance. Moreover, the quantity and quality of the auditors should be improved to enhance execution thoroughness and reporting quality of internal performance audit., This thesis takes public sector performance audit performed by government

internal auditor as the research topic where Directorate General of Tax as auditee

and Inspectorate General as auditor chosen as the observed agencies. The research

objective is to srutinize the conformity between the implementation practice and

the theories of performance audit, and its comparison with several other countries.

Moreover, this research objective is also to find constraints faced by government

internal auditor in implementing performance audit and the solutions to solve

them. The research methodology uses questionnaire and interview as data

collection techniques. The questionnaires are anonymous and consist of closeended

questions using Likert scale to ease the respondents to answer.

Furthermore, the interview process is performed in order to validate the

questionnaires’ results. After doing data analysis, it is concluded that the

implementation practice of internal performance audit held by Inspectorate

General for Directorate General of Tax is conformed with the theories and

implementation practices in several other countries, such as Australia and New

Zealand. However, Inspectorate General still has to make a deeper research before

determining an audit theme for Directorate General of Tax and issue internal

regulation related to performance audit guidance. Moreover, the quantity and

quality of the auditors should be improved to enhance execution thoroughness and

reporting quality of internal performance audit]"

"Kementerian keuangan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pilot project reformasi birokrasi. Pada tahun 2010 penerapan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan salah satunya diwujudkan dengan menerapkan Balanced Scorecard sebagai sistem manajemen kinerja instansi. Sistem ini pertama kali diterapkan pada level Depkeu-Wide pada tahun 2008. Namun penerapan secara menyeluruh hingga level pelaksana yaitu Depkeu-Five baru dimulai pada tahun 2011. Skripsi ini mencoba untuk membahas tentang operasionalisasi Balanced Scorecard pada level pelaksana atau Depkeu-Five di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Penelitian ini menggunakan tiga dimensi dalam melihat operasionalisasi Balanced Scorecard yaitu dimensi communication & education program, linking the Balanced Scorecard into team & personal goals, dan reward system linkage. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian kepada 74 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa operasionalisasi yang dilakukan tidak optimal terutama dilihat dari analisis masing-masing dimensi.

---

The ministry of finance is a government institution designated as a pilot project of bureaucratic reform. In 2010 implementation bureaucratic reform in the Ministry of Finance, one of which is manifested by implementing the Balanced Scorecard as an agencies performance management systemm. This system was first implemented at the executive level MOF-Wide in 2008. But the overall implementation to the MOF-Five has just started in 2011.

This thesis tries to discuss about the operationalization Balanced Scorecard at the executive level or MOF-Five in the Ministry of Finance, Republic of Indonesia (Case Studies Directorate General of Fiscal Balance). This study uses a three-dimensional to analyze the operationalization of the Balanced Scorecard which are dimensions of communication and education programs, linking the Balanced Scorecard into a team and personal goals, and reward system linkage.

The research approach used is quantitative and questionnaire as a research instrument of the 74 respondents. The results of this study indicate that the operationalization is not optimal, especially from the analysis of each dimension."

"Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah membuat aplikasi DashboardDitjen Yankes yang dapat diunduh secara gratis pada play store aplikasi android dengan mengintegrasikan sistem informasi rumah sakit di seluruh rumah sakitvertikal dibawah Kementerian Kesehatan RI. Aplikasi Dashboard Ditjen Yankesmerupakan salah satu inovasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yangbertujuan memberikan kemudahan akses informasi pelayanan di Rumah sakit bagipasien serta merupakan salah satu tools dalam menilai kinerja pelayanan rumahsakit bagi Kementerian Kesehatan RI dan Rumah sakit itu sendiri. Berdasarkanhal tersebut, maka evaluasi sistem menurut persepsi pengguna sangat penting,karena merekalah yang seharusnya merasakan kebutuhan dan manfaat dari sistem.Untuk mengetahui keinginan dari pengguna mengenai sistem informasi makadiperlukan suatu alat evaluasi yang akan ditanyakan kepada pengguna. Hal-halyang akan ditanyakan kepada pengguna meliputi performa, informasi, aspekefisiensi dan aspek pelayanan. Acuan yang akan digunakan utuk evaluasi sisteminformasi adalah menggunakan metode PIECES yang terdiri dari Performance,Information/Data, Economic, Control/Security, Efficiency, and Service. Hasilpenelitian Informasi yang dihasilkan dalam aplikasi dashboard ditjen yankesmasih belum dapat memenuhi kebutuhan informasi. Usulan perbaikanPengembangan aplikasi tidak hanya pada content dan fitur-fitur yang ada didalamaplikasi tetapi juga dari segi infrastruktur dan sarana serta prasarana yang dapatmenunjang aplikasi dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini yang harus menjadifokus juga yaitu kapasitas server, jaringan internet yang memadai serta sarana danprasarana lainnya.The Directorate General of Health Services has made an Application DashboardDitjenYankes which can be downloaded for free in the play store androidapplication by integrating hospital information systems in all hospitals under theMinistry of Health Vertical. Application Dashboard Ditjen Yankes is one of theinnovations from the Directorate General of Health Services which aims toprovide easy access to information services in hospitals for patients and is one ofthe tools in assessing the performance of hospital services for the Ministry ofHealth and the Hospital itself. Based on this, then the evaluation of the systemaccording to user perception is very important, because they are the ones whoshould feel the needs and benefits of the system. To know the desire of the userregarding the information system then required an evaluation tool that will beasked to the user. Things to ask users include performance, information,efficiency aspects and service aspects. References to be used for evaluation ofinformation systems is using PIECES method consisting of Performance,Information Data, Economic, Control Security, Efficiency, and Service. Theresults of the information generated in the application dashboard Ditjen Yankesstill can not meet the information needs. Proposed improvements Applicationdevelopment not only on the content and features that exist in the application butalso in terms of infrastructure and facilities and infrastructure that can support theapplication can run well. In this case that should be the focus also of servercapacity, adequate internet network and other facilities and infrastructure."

"Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai perpanjangan fungsi dari Menteri Keuangan dalam bidang pelaksanaan anggaran, saat ini sedang melakukan proses piloting aplikasi SAKTI. Aplikasi SAKTI merupakan sebuah sistem aplikasi berbasis ERP yang merangkum proses perencanaan anggaran sampai dengan proses pelaporannya. Sebagai aplikasi yang digunakan oleh mitra kerja, SAKTI memiliki data secara mendetail atas kinerja pelaksanaan dan pelaporan anggaran pada tingkat satuan kerja. Dikarenakan data yang tersimpan cukup besar, diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk melakukan analisis serta menampilkan data historis yang terdapat pada aplikasi SAKTI. Penggunaan data warehouse dapat menjadi alat untuk melakukan analisis atas data yang tersimpan. Selain itu dengan penggunaan teknologi business intelligence seperti Dashboard dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kebijakan baik dari sisi DJPb sebagai pemangku kebijakan maupun dari sisi satuan kerja sebagai pengguna SAKTI. Metodologi yang digunakan dalam proses pengembangan data warehouse adalah metodologi Kimball. Proses analisis kebutuhan dilaksanakan dengan pendekatan campuran dimana kebutuhan organisasi yang tercantum pada rencana strategis disandingkan dengan kebutuhan pengguna. Alat bantu pada penelitian ini adalah Talend Open Studio untuk melakukan integrasi data dan Metabase sebagai alat presentation view. Proses integrasi atas data SAKTI maupun dari data pendukung seperti data RKAKL menghasilkan sebuah prototype DW yang dapat digunakan untuk menampilkan data maupun melakukan analisis atas data pelaksanaan anggaran. Presentation view yang dibuat dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan anggaran pada data sistem SAKTI.

---

Directorate General of Treasury is an extension of the function of the Minister of Finance in the budget execution process, currently conducting a pilot process of SAKTI. SAKTI is an ERP based system that will summarize the budget management from planning process up to the reporting process. The application will be used by partners, SAKTI will have detailed data on the performance of implementation and budget reporting at the unit level.With considerable data stored, we need a system that can be used to perform analysis and display existing historical data in SAKTI. Data warehouse can be used as a tool to perform analysis of stored data. In addition, the use of business intelligence technology such as dashboard can be an input for policy makers both from the side of DJPb as a decision maker as well as from the work unit as a user of SAKTI.The methodology used in the data warehouse development process is the Kimball methodology. The needs analysis process is carried out with a mixed approach whereby the organizational needs listed on the strategic plan are juxtaposed with the needs of the users. The tool in this research is Talend Open Studio to perform data integration and Metabase as presentation view tool. The integration process of SAKTI data as well as from supporting data such as RKAKL data resulted in a DW prototype that can be used to display data as well as to analyze data on budget execution. The presentation view created can be used to provide an overview of budget execution on the SAKTI system data."