Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam melakukan penegakan hukum, seringkali personil Ditreksrimum PMJ membutuhkan keterangan data kependudukan untuk digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Data kependudukan merupakan data yang diklasifikasikan sebagai data rahasia yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dengan klasifikasi data rahasia tersebut sehingga Ditreskrimum Polda Metro Jaya menemui kendala berupa panjangnya proses birokrasi yang ada antara Polri dan Kemendagri. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan exploratory ideographics, penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dan fakta serta analisis mekanisme penyediaan data kependudukan dalam rangka proses penegakan hukum di Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya serta faktor-faktor baik pendukung dan penghambat dalam penyediaan data kependudukan untuk penegakan hukum. Hasil temuan penelitian ini adalah proses penyediaan data kependudukan dalam penegakan hukum membutuhkan waktu yang lama sampai data kependudukan tersebut diberikan kepada penyelidik atau penyidik di Ditreskrimum PMJ. Oleh karena itu perlu diciptakan sebuah sistem atau SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam konteks penggunaan data kependudukan dengan mengacu teknologi informasi dan komunikasi yang bisa digunakan sebagai wadah komunikasi dan koordinasi efektif antara personil Polri dengan personil Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga terbentuk tata kelola keamanan informasi agar data kependudukan yang ada tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

---

In carrying out law enforcement, the personnel of the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region often requires information on population data to be used in the inquiry and investigation processes. Population data is the data that is classified as confidential and managed by the Directorate General of Population and Civil Registry of Indonesian Ministry of Home Affairs. Due to its classification as confidential data, the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region has several difficulties in the form of lengthy bureaucratic processes between the Police Region and the Ministry of Home Affairs. The author employs the qualitative approach and explaratory ideographic method to find out the truth and facts as well as analyse the mechanism for providing population data in the context of law enforcement processes at the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region as well as both supporting and hindering factors in providing population data for law enforcement. The results of the study show that the processes of providing population data in the law enforcement takes a long time until the population data is given to junior investigators or investigators of the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region. Therefore, the author recommends the Police Region to create a system or SOP (Standard Operating Procedure) in the context of the use of population data with reference to information and communication technology that can be used as a forum for effective communication and coordination between police personnel and the personnel of the Directorate General of Population and Civil Registry of the Ministry of Home Affairs, so that the governance of information security is established and the existing population data is not misused by irresponsible persons."

"Identitas yang mana merupakan pengakuan atas diri seseorang, disahkan dan diakui negara melalui sistem pencatatan sipil dalam administrasi kependudukan, yang diatur dalam UU Adminduk, serta dituangkan dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen kependudukan. Melalui kebijakan pemanfaatan data kependudukan, Ditjen Dukcapil diposisikan sebagai penggerak atau katalisator dalam membentuk jaringan multiorganisasional untuk mendorong digunakannya NIK sebagai single identity number. Melalui konstruksi governance networks dalam pemanfaatan data kependudukan dimana berbagai sektor terhubung dengan Ditjen Dukcapil, pemanfaatan data menjadi pintu masuk bagaimana agar single identity number tersebut dapat terimplementasikan dengan baik. Namun dalam prosesnya, resistensi untuk melepaskan identitas sektoral dari lembaga lain masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga lain belum memiliki urgensi atas perannya dalam governance networks untuk menggunakan NIK sebagai identitas dari instansinya. Sehingga diperlukan penguatan keterlibatan dan peran lembaga tersebut selaku pengguna pemanfaatan data kependudukan dalam konstruksi governance networks untuk dapat memperkuat governance networks antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pengguna pemanfaatan data kependudukan.

---

Identity, which is an acknowledgment of a person's self, is legalized and recognized by the state through the civil registration system in population administration, which is regulated in the Administrative Law, and is set forth in the form of a population identification number that called Nomor Induk Kependudukan (NIK) and population documents. Through population data utilization policy, the Directorate General of Civil Registration and Population is positioned as a catalyst in forming a multi-organizational network to encourage the use of NIK as a single identity number. Through the construction of governance networks where various sectors are connected, population data utilization policy becomes the entry point for how the single identity number can be implemented properly. However, in the process, resistance to releasing sectoral identities from other institutions is still high. This shows that other institutions do not yet have the urgency of their role in governance networks to use the NIK as the identity of their agency. So it is necessary to strengthen the involvement and role of these institutions as users of population data utilization in the construction of governance networks to be able to strengthen governance networks between the Directorate General of Population and Civil Registration with users of population data utilization."

"The UN Volume (Bogue, Arriaga and Anderton, l993)on population methodology has elaborated different methods forinterpolation of population data. There were two methods ininterpolating empirical data frequently discussed, that are mid-point method and cumulation-differencing method In some casesmid-point method was not recommended and cumulation-differencing method was recommended only on the basis of limiteddata. This study tries to explore other methods in manipulatingpopulation data for different nature of data. The paper when atone instance, finds that the method which was not recommended bythe said volume was acceptable using different nature of data. Inother case, the method which was recommended in the volume was_,round more sound in respect of other kind of data In addition,some new types of data have also been tried and appropriateinterpolation formulae were recommended."

"Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi beras menjadi peluang bagi pelaku usaha beras dalam memainkan harga, kualitas dan cara penyediaan beras. Perilaku konsumen yang telah bergeser dari sekadar mengkonsumsi beras berkualitas sedang menjadi beras berkualitas tinggi dimanfaatkan pedagang yang tidak siap dalam mengadopsi tingkatan mutu untuk melakukan kecurangan. Pengoplosan beras di Jakarta marak akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana implementasi penegakan hukum Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terhadap tindak pidana praktik pengoplosan beras di wilayah Polda Metro Jaya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan kajian dokumen. Teknik pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana praktik pengoplosan beras di wilayah Polda Metro Jaya tidak berjalan maksimal sehingga dampaknya belum dirasakan masyarakat. Dalam implementasinya, Subdit Indag menerapkan sanksi pidana bagi pelaku pengoplosan beras yang membahayakan kesehatan konsumen. Sementara, pelaku praktik pengoplosan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya diarahkan pada upaya pembinaan untuk menciptakan kesadaran bagi pelaku usaha. Kendala yang dihadapi Subdit Indag dalam melakukan penegakan hukum antara lain faktor hukum yang ditolak masyarakat, faktor penegak hukum yang kemampuannya rendah dan tidak terpadu, faktor sarana prasarana terbatas, faktor masyarakat yang membenarkan penyimpangan dan faktor budaya masyarakat yang keliru terhadap kualitas beras. Disarankan kepada Polri untuk lebih intensif melakukan penegakan hukum preventif daripada represif untuk meningkatkan kesadaran hukum konsumen dan pelaku usaha, serta mendorong pemerintah menetapkan batasan pengoplosan beras.

---

The high demand of Indonesian people on rice consumption is become an opportunity for rice business in playing the price, quality and way of providing rice blend products. Consumer behavior has changed from low quality rice consumption to high quality rice consumption. The changes in society have been exploited by rice traders who aren rsquo t ready to accommodate public demand to commit a fraud crime. The crime rate of rice fraudulent is on the rise in Jakarta due to weak supervision and law enforcement approaches. The identification of the problem are how the implementation of law enforcement by Jakarta Police Trade and Industry Crime Sub Directorate Against Rice Fraud Crime in Jakarta Region, and what is the factors that affect to police law enforcement activities. The research approach used is qualitative research with phenomenology approach. Data sources include primary and secondary data. The data collection technique uses in depth interview, involved observation and documents review. The technique of data validation uses source triangulation. The result of this research indicates that law enforcement against rice fraudulent related criminality in Jakarta region is ineffective so the impact has not been influenced to the public safety. In its implementation, Jakarta Police Trade and Industry Crime Sub Directorate implements a criminal sentencing and punishment to the organized crime groups whose main activity is in rice fraudulent that harmful to consumer rsquo s health. Meanwhile, police use of non custodial sanction including correctional services to the business groups whose providing rice fraud products without hazardous chemicals to create awareness for businesses. The constraints on police officers to implement their tasks in law enforcement are down regulation factor, police officer lack of technology skill and law knowledge factor, limited budget and facilities factor, rice traders justify their action factor, and wrong community perceptions of rice quality factor. Therefore suggested for police to give greater focus in preventive law enforcement rather than repressive way to increase of consumer protection and encourage the government to regulating the rice mixture."

"Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu bagian dari tugas pokok Polri khususnya Polisi lalu lintas. Namun demikian, perkembangan lingkungan strategis berupa pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan jenis yang beraneka ragam dalam tahun-tahun terakhir diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk, telah mengakibatkan masalah keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya semakin memprihatinkan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dibidang lalu lintas, baik dalam bentuk kemacetan mapun kecelakaan lalulintas. Menyikapi hal tersebut, dalam upaya membangun kedisiplinan dan kepatuhan berlalu lintas dari masyarakat pengguna jalan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya adalah dengan melaksanakan sistem penegakan hukum bagi para pelanggar lalu lintas melalui sistem ETLE. Dari permasalahan pokok tersebut, penulis juga membuat problematika, antara lain: “Bagaimana penerapan sistem E-TLE dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas?; Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sistem E-TLE dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas?; Bagaimana upaya penerapan E-TLE yang optimal dalam memberikan pelayanan keselamatan dan keamanan berkelanjutan berkendara?” Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode Studi kasus. Sumber informasi yang dijadikan informan penelitian adalah para pejabat Ditlantas Polda Metro Jaya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, sistem E-TLE ini telah berhasil menekan tingkat pelanggaran lalu lintas namun belum dapat menekan penurunan kecelakaan lalu lintas

---

Traffic problems are one part of the main tasks of Indonesian Nation Police, also known as Polri, especially the traffic police. Furthermore, the development of the strategic environment—in the form of the rapid growth of the number of motorized vehicles with various types in recent years followed by an increase of population—has resulted in various problems of security, safety, public order and the smoothness on highways. Such problems are increasingly causing various problems in the field of traffic, both in the form of traffic congestion and traffic accidents. In response to these problems as well as to build discipline and traffic compliance from road users, Traffic Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region (Ditlantas Polda Metro Jaya) implements a law enforcement system for traffic violators through ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system. This paper aims to find out the application of E-TLE system in suppressing the number of traffic violations; factors affecting the effectiveness of the application of E-TLE system in reducing the number of traffic violations; and the optimal efforts to implement E-TLE in providing sustainable driving safety and security services, the author employs the qualitative approach using the case study method. The sources of information are traffic officers of Ditlantas Polda Metro Jaya. Data are obtained through interviews. The results of the study reveal that E-TLE system has succeeded in reducing the level of traffic violations but has not been able to reduce traffic accidents."

"Peranan manusia dalam organisasi sangat besar, dan oleh sebab itulah diperlukan adanya koordinasi yang erat dan berkesinambungan antara orang yang terlibat didalamnya. Hal ini dimaksudkan supaya pencapaian tujuannya optimal juga terukur sesuai dengan apa yang direncanakan. Hanya saja ada banyak yang jarus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi ini, apa saja yang harus dimiliki sebagai acuan kemampuan dan keterampilan bekerja. Terkait dengan hal ini, tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisa persepsi yang diberikan responden terhadap etos kerja, kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan kecerdasan emosional, dan 2) menganalisa pengaruh dan hubungan kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan kecerdasan emosional terhadap etos kerja anggota organisasi. Metode penelitian yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap variable kecerdasan emosional, kepemimpinan transformasional, dan budaya organisasi termasuk dalam kategori baik. Kemudian, berdasarkan hasil uji beda yang dilakukan, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan persepsi dari masing-masing variable pada setiap subdit. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji regresi sederhana yang dilakukan untuk menguji pengaruh parsial menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara kecerdasan emosional, kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi terhadap etos kerja anggota polisi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

---

The roles of human in organizations are very crucial, and for that reason, close and continuous coordination is needed between the people involved in it. This means that the optimal achievement of goals can be done and can be measured according to the plan. Regarding this idea, there are many things that must be considered in the management of human resources in the organization and what must be possessed as a reference for the abilities and work skills. The main objectives of the research are (i) to analyse the perceptions given by respondents on work ethic, transformational leadership, organizational culture and emotional intelligence, and (ii) to analyse the influence and relationship of transformational leadership, organizational culture and emotional intelligence on the ethos work of organizational members. The author employs the descriptive quantitative approach using survey methods. The results of the research showed that the respondents' perceptions on each variable are categorized good categories. Then, based on the results of the different tests conducted, it is known that there is no significant difference in the perception of each variable in each subdirectorate. Furthermore, based on the results of a simple regression test conducted to test the partial effect, it shows that there is a positive and significant influence between emotional intelligence, transformational leadership and organizational culture on the work ethic of police officers at General Crimes Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region."

"Kinerja penyidik dan penyidik pembantu dalam melaksanakan pekerjaan investigasi terhadap kejahatan sering menjadi perhatian penting dalam pelayanan publik di bidang keamanan dan ketertiban. Namun demikian, tugas ini sering dianggap sebagai pekerjaan yang potensial terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota polisi. Terkait dengan hal ini, yang menjadi tujuan utama pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh budaya organisasi, servant leadership dan motivasi terhadap kinerja penyidik dan penyidik pembantu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Metode penelitian untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini merupakan Polisi Penyidik dan Penyidik Pembantu di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang berjumlah 793 orang, terdiri dari 198 perwira dan 595 Bintara. Sampel penelitian diambil dengan mengunakan teknik cluster random sampling. Sementara itu, teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, dan analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa servant leadership dan motivasi kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja melalui mediasi budaya organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang mengedepankan kesejahteraan anggota dan berorientasi pada kepentingan bersama akan menciptakan budaya organisasi yang baik, dimana ini kemudian akan berpengaruh terhadap kinerja anggota karena ketika lingkungan kerja nyaman dan menyenangkan bagi anggota serta mempunyai budaya organisasi yang baik, mereka akan bekerja dengan sungguhsungguh sesuai dengan tugasnya

---

The performance of police investigators and assistant investigators in carrying out their tasks on crimes has often become an important concern in the security and public order services. However, the tasks are often seen as things with a great potential for power abuse committed by the police officers. In this regard, the main objective of this research is to examine the influence of organizational culture, servant leadership and motivation on the performance of investigators and assistant investigators at General Crimes Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region. The author employs the quantitative approach. The population of the research is police investigator and assistant investigators of the General Crimes Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region, totaling 793 people that consist of 198 officers and 595 Non-Commissioned Officers. The research sample is taken using cluster random sampling technique. Meanwhile, the data collection technique used is a questionnaire and the data analysis is carried out descriptively and inferentially. The results of the research show that servant leadership and work motivation have an indirect effect on performance through the mediation of organizational culture. This shows that leadership that prioritizes the welfare of members and is oriented towards common interests will create a good organizational culture. Such condition, then, will affect the members’ performance because they will work really hard if the work environment is comfortable and pleasant for them and has a good organizational culture."

"ABSTRAKKeberadaan seorang individu tidak dapat terlepas dari individu yang lainnya. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia saling berusaha dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Interaksi saling memenuhi kebutuhan yang ditandai dengan adanya suatu penukaran barang atau pemberian alat tukar uang, disebut sebagai sebuah interaksi jual beli. Interaksi jual beli kemudian berkembang dengan pesatnya hingga memunculkan bentuk e-commerce perdagangan dengan media elektronik sebagai perpaduan antara bidang teknologi dan bidang ekonomi. Perkembangan tersebut ternyata disertai dengan perkembangan kriminalitas, salah satunya adalah penipuan dalam e-commerce. Pada penerapan hukumnya, sering menjadi perdebatan apakah perbuatan dalam melanggar kontrak kesepakatan dalam e-commerce merupakan suatu tindak pidana atau hanya sebagai sebuah pelanggaran yang bersifat keperdataan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif serta metode Economic Analysis of Law, penelitian ini membahas bagaimana aspek pidana dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan dalam e-commerce bila dikaji dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana yang dimaksud. Ruang lingkup dari penelitian ini penulis batasi pada wilayah Polda Metro Jaya.

---

ABSTRACTAn individual's existence can't be separated from the others. In order to fulfill their lives, people manage and complete each other. This kind of interaction where people engage in exchanging goods or currency for other goods or service is called trading. This conventional method advanced rapidly to a more modern way called e-Commerce a transaction which draws on electronic medium, as an amalgamation between technologies and economics. However, this development is followed by a more sophisticated criminal forms, one of them is e commerce fraud. But in the practice of law, it becomes controversial whether the fraudsters are violating the public law or private law. Using the qualitative approach, descriptive method, and Economic Analysis of the Law EAL theory, this thesis will explain about how Law of Indonesia, especially Public Law, can be applied in combating and solving e-Commerce fraudulence in Indonesia. The author limits this research only in the area of Jakarta Metropolitan District Police."

"Sebagai suatu organisasi pelayanan publik Samsat Polda Metro Jaya (Kepolisian, Pemerintah Daerah, Jasa Raharja) dalam penyelenggaraan pelayanannya masih dijumpai adanya hubungan kerja yang bersifat asimetris antar instansi sebagai salah satu faktor pemicu timbulnya permasalahan dalam kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai upaya peningkatan pelayanan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informative dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi seluruh stakeholder yang terlibat yaitu. Disertasi ini berkontribusi dalam memahami kondisi power resource asymmetries dalam pelayanan Samsat Polda Metro Jaya serta membangun model tata kelola kolaborasi yang tepat agar efektif dalam peningkatan kualitas pelayanan Samsat Samsat Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivism, serta pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model tata kelola kolaborasi pada pelayanan Samsat Polda Metro Jaya adalah menempatkan organisasi Samsat sebagai suatu lembaga yang mandiri dan professional serta sebagai satu kesatuan antar komponen penyusunnya, sehingga diharapkan Samsat bisa menjadi lembaga yang bersifat simetris di masa yang akan datang tidak akan menimbulkan dominansi instansi khususnya dalam kelembagaan Samsat.

---

As a public service institution, Samsat Polda Metro Jaya in implementation of the services still found an asymmetrical work relationship among agencies (Police, Local Government, Jasa Raharja) as one of the trigger problems in the quality of public services In order to improve services that are integrated and coordinated quickly, accurately, transparently, accountably, and informatively, the coordination and collaboration of all related stakeholders.

This dissertation contributes to understanding the condition of power resources asymmetric in Samsat Polda Metro Jaya services, and to design the right collaborative governance model to be effective in improving the service quality of Samsat Samsat Polda Metro Jaya This research use qualitative methods with post positivism approach, and data collection using in-depth interview.

The research results showed that the model of collaboration management on Samsat Polda Metro Jaya services is by placing the Samsat organization as an independent and professional institution and as a unity among components, expected Samsat become a symmetrical institution in the future will not cause the dominance of institutions especially in Samsat institutional. "

"Latar belakang penelitian ini adalah Ditlantas Polda Metro Jaya memberlakukan sistem tilang secara digital dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), menggantikan sistem tilang konvensional. Perubahan sistem tilang itu diasumsikan akan berimplikasi pada konfigurasi, fungsi, perilaku, lingkungan dan sistem kerja sumber daya manusia. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana perubahan manajemen sumber daya manusia di Direktorat Lalu Lintas Polda MetroJaya dalam mendukung penerapan ETLE; serta. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan manajemen sumber daya manusia di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam mendukung ETLE. Penelitian ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk pengembangan dan evaluasi pelayanan ETLE yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi penelitian pada Dilantas Polda Metro Jaya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan kerangka teori perubahan Lewin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan diberlakukannya program penilangan dengan sistem ETLE, maka terjadi perubahan SDM di lingkungan Ditlantas, baik perubahan lingkungan kerja, perilaku SDM, mekanisme tilang, maupun perubahan adanya tuntutan lebih terampil dalam teknologi, informasi, dan komunikasi(TIK). Perubahan tersebut belum menyentuh semua personel dilapangan hanya personel yang mengawaki sistem ETLE yang mengalami perubahan tersebut. Adapun faktor yang mempengaruri perubahan SDM faktor yang memperkuat (driving forces) nilai- nilai baru (ETLE) dan memperlemah faktor-faktor yang menghambat perubahan (restraining forces).

---

Background of this research is that Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police enforces a digital ticket system with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), replacing the conventional ticket system. The change of ticket system is assumed to affect configuration, function, behaviour, environment, and work system of human resource. Starting from the background, this research aims to identify the change management of human resource in Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police in supporting the implementation of ETLE, and factors affecting the change management of human resource in Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police in supporting ETLE. This research will be used as a reference for development and evaluation of ETLE service as organized by Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police. Qualitative approach was used in this research. Location of the research was in Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police. Data collection technique was through in-depth interview. Data analysis technique used framework from the theory of change by Lewin. The research shows the result that implementation of the ticket program with ETLE system leads to a change of human resource in Directorate of Traffic, in work environment, human resource behaviour, ticket mechanism, and demand to be more skillful in mastering Communication and Information Technology. The change did not yet reach whole personnel in the field, but only limited to those who supervise ETLE system undergoing the change. Factors affecting the change of human resource are driving forces for new values (ETLE) and restraining forces for the change."