Identitas yang mana merupakan pengakuan atas diri seseorang, disahkan dan diakui negara melalui sistem pencatatan sipil dalam administrasi kependudukan, yang diatur dalam UU Adminduk, serta dituangkan dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen kependudukan. Melalui kebijakan pemanfaatan data kependudukan, Ditjen Dukcapil diposisikan sebagai penggerak atau katalisator dalam membentuk jaringan multiorganisasional untuk mendorong digunakannya NIK sebagai single identity number. Melalui konstruksi governance networks dalam pemanfaatan data kependudukan dimana berbagai sektor terhubung dengan Ditjen Dukcapil, pemanfaatan data menjadi pintu masuk bagaimana agar single identity number tersebut dapat terimplementasikan dengan baik. Namun dalam prosesnya, resistensi untuk melepaskan identitas sektoral dari lembaga lain masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga lain belum memiliki urgensi atas perannya dalam governance networks untuk menggunakan NIK sebagai identitas dari instansinya. Sehingga diperlukan penguatan keterlibatan dan peran lembaga tersebut selaku pengguna pemanfaatan data kependudukan dalam konstruksi governance networks untuk dapat memperkuat governance networks antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pengguna pemanfaatan data kependudukan.

---

Identity, which is an acknowledgment of a person's self, is legalized and recognized by the state through the civil registration system in population administration, which is regulated in the Administrative Law, and is set forth in the form of a population identification number that called Nomor Induk Kependudukan (NIK) and population documents. Through population data utilization policy, the Directorate General of Civil Registration and Population is positioned as a catalyst in forming a multi-organizational network to encourage the use of NIK as a single identity number. Through the construction of governance networks where various sectors are connected, population data utilization policy becomes the entry point for how the single identity number can be implemented properly. However, in the process, resistance to releasing sectoral identities from other institutions is still high. This shows that other institutions do not yet have the urgency of their role in governance networks to use the NIK as the identity of their agency. So it is necessary to strengthen the involvement and role of these institutions as users of population data utilization in the construction of governance networks to be able to strengthen governance networks between the Directorate General of Population and Civil Registration with users of population data utilization.