Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemajuan teknologi dalam era globalisasi memicu perkembangan di sektor perdagangan. Salah satu perkembangan yang signifikan adalah transaksi elektronik sebagai salah satu transaksi jual beli di era globalisasi. Dalam melakukan transaksi elektronik, penjual dan pembeli menggunakan marketplace sebagai platform transaksi jual beli. Selain transaksi elektronik, muncul juga metode pembayaran yang beragam. Salah satu metode pembayaran yang sering digunakan oleh masyarakat dalam transaksi jual beli adalah metode pembayaran split payment. Hal ini berpengaruh dalam pemberian ganti rugi dalam transaksi jual beli dengan metode pembayaran split payment. Tidak adanya pengaturan yang jelas membuat susah menentukan pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Perusahaan jasa ekspedisi juga menentukan batasan nominal ganti rugi yang diberikan. Pemberian batasan nominal ganti rugi memungkinkan konsumen tidak bisa mendapatkan penggantian penuh atas kerugian yang dideritanya dan melanggar peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perusahan jasa ekspedisi harus mengganti penuh atas kerugian yang diderita konsumen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam menganalisa berbagai peraturan terkait permasalahan pemberian ganti rugi untuk transaksi jual beli di marketplace dengan metode pembayaran split payment. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengaturan mengenai metode pembayaran split payment. Selain itu, perlu juga adanya pengaturan lebih mendalam mengenai ganti rugi oleh pelaku usaha serta kedudukan pelaku usaha dan konsumen serta ganti rugi oleh perusahaan jasa ekspedisi. Pihak marketplace juga harus lebih berperan dalam menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh konsumen untuk mengajukan komplain atas kendala yang dideritanya.

---

Technological advances in globalization era trigger developments, one of them is electronic transactions. In conducting electronic transactions, sellers and buyers use the marketplace as a platform for buying and selling transactions. In addition to electronic transactions, there are also various payment methods like the split payment method. This affects the provision of compensation in buying and selling transactions with the split payment method. The absence of clear regulations makes it difficult to determine who is responsible for providing compensation. The shipping company also determines the nominal limit for the compensation given. The provision of a nominal limit for compensation allows consumers not to get full compensation for the losses they suffer and violates the laws and regulations which state that the shipping service company must fully compensate for the losses suffered by the consumers. In this study, the author uses a normative juridical research method in analyzing various regulations related to the issue of providing compensation for transactions in the marketplace with the split payment method. The results of this study indicate that there is a need for arrangements regarding the split payment method. In addition, there is also a need for more in-depth arrangements regarding compensation by business actors as well as the position of business actors and consumers as well as compensation by shipping service companies. The marketplace party must also play a greater role in providing services that can be used by consumers to file complaints for the problems they suffer."

"Dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mandala Airlines membawa konsekuensi bagi konsumen, dimana ganti rugi yang diberikan kepada konsumen pemegang tiket yang belum sempat menggunakan tiketnya adalah berupa saham kepemilikan dalam Mandala Airlines. Dari penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa Mandala Airlines belum memberikan perlindungan yang semestinya bagi konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari uraian ditas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsekuensi yuridis bagi kepentingan konsumen dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mandala Airlines. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis. Untuk menjembatani kondisi konsumen dengan posisi tawar yang lemah, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sangat diperlukan, sedangkan terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hukum yang tersedia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

Suspension of Payment of Mandala Airlines brings consequences for consumers, where the compensation provided to the consumer ticket holders who have not had to use the ticket is in the form of stock ownership in Mandala Airlines. From this case study obtained results that Mandala Airlines has not given proper protection for consumers in accordance with that stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. From the description, this research aims to ascertain legal consequences for the interests of consumers in decision Suspension of Payment Mandala Airlines. This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms. To connect the consumer condition with a weak bargaining position, the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection is necessary, while the Suspension of Payment, available law is Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment."

"Pengiriman paket melalui marketplace dengan metode Cash On Delivery COD tanpa persetujuan konsumen sering terjadi dalam transaksi marketplace di Indonesia. Konsumen menerima paket barang yang tidak pernah dipesan melalui marketplace, yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka. Praktik ini merugikan konsumen secara finansial dan mengancam privasi data mereka. Penjual melakukan praktik ini untuk meningkatkan penjualan atau menawarkan barang menarik. Pelindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi marketplace di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah, termasuk Undang- Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Meskipun demikian, masih terjadi banyak pelanggaran yang merugikan konsumen di marketplace. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 secara khusus mengatur masalah pengiriman barang tanpa persetujuan konsumen, yang melarang pelaku usaha membebankan kewajiban pembayaran atas barang yang dikirim tanpa dasar kontrak. Namun, walaupun sudah ada regulasi-regulasi yang mengatur masih banyak terjadi kasus pelanggaran dalam marketplace mengenai pengiriman barang melalui marketplace dengan metode Cash On Delivery (COD) tanpa persetujuan konsumen yang dapat merugikan konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, metode pembayaran Cash On Delivery (COD) , dan perjanjian jual beli secara umum serta bagaimana tanggung jawab para pelaku usaha terkait kerugian yang ditimbulkan pada konsumen.

---

The delivery of packages through marketplaces using the Cash On Delivery (COD) method without consumer consent is common in e-commerce transactions in Indonesia. Consumers receive unsolicited packages that often do not meet their preferences or needs. This practice financially harms consumers and threatens their data privacy. Sellers engage in such practices to boost sales or offer attractive products. Legal protection for consumers in marketplace transactions in Indonesia is regulated by various laws and government regulations, including the Consumer Protection Act, the Information and Electronic Transactions Act, Government Regulation No. 71/2019 on the Organization of Electronic Systems and Transactions, and Government Regulation No. 80/2019 on Trade through Electronic Systems. However, despite these regulations, many violations that harm consumers still occur in marketplaces. Specifically, Government Regulation No. 80/2019 addresses the issue of unsolicited package delivery, prohibiting businesses from imposing payment obligations for goods sent without a contractual basis. Nevertheless, numerous cases of violations regarding the delivery of goods through marketplaces with the Cash On Delivery (COD) method without consumer consent continue to harm consumers. Using a normative juridical research method, this paper will analyze the legal protection for consumers, the Cash On Delivery (COD) payment method, general sales and purchase agreements, as well as the responsibility of business entities regarding the losses incurred by consumers."

"The existence of the National Payment Gateway (NPG) program in Indonesia is a major effort for the development and progress of the payment system in Indonesia. Unfortunately, there are many obstacles and weaknesses in their implementation that have caused difficulties and losses for consumers, both based on direct and / or indirect impacts. This undergraduate thesis aims to analyze how the National Payment Gateway is implemented, executed, and refers to aspects of consumer protection in Indonesia. This document discusses the different conditions of payment systems in Indonesia before and after the National Payment Gateway was established, and links it to the provisions in the Consumer Protection Act No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and with Bank Indonesia Regulation No. 16/1 / PBI / 2014 concerning Consumer Protection in the Payment System. This is a normative juridical research approach, using secondary sources including interviews with 3 (three) informants who received a direct impact from the National Payment Gateway. Research shows that compatibility between the National Payment Gateway and the Consumer Protection Act and Consumer Protection Regulations in the Payment System needs to be adjusted and reviewed in its implementation. In conclusion, after identifying the implementation of the National Payment Gateway that affects customers, traders and banks, it was found that in implementing the National Payment Gateway, Bank Indonesia needs to pay attention to these consumer protection principles: (i) benefits; (ii) fairness; (iii) balance; (iv) security; (v) legal certainty, (vi) fairness and reliability; (vii) transparency; (viii) data protection and / or consumer information; and (ix) effective handling and resolution of complaints.

---

Keberadaan program National Payment Gateway (NPG) di Indonesia merupakan upaya utama untuk pengembangan dan kemajuan sistem pembayaran di Indonesia. Sayangnya, ada banyak kendala dan kelemahan dalam implementasinya yang telah menyebabkan kesulitan dan kerugian bagi konsumen, baik berdasarkan dampak langsung dan / atau tidak langsung. Tesis sarjana ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana National Payment Gateway diimplementasikan, dieksekusi, dan mengacu pada aspek perlindungan konsumen di Indonesia. Dokumen ini membahas berbagai kondisi sistem pembayaran di Indonesia sebelum dan setelah National Payment Gateway didirikan, dan menghubungkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1 / PBI / 2014 tentang Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran. Ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, menggunakan sumber sekunder termasuk wawancara dengan 3 (tiga) informan yang menerima dampak langsung dari National Payment Gateway. Penelitian menunjukkan bahwa kompatibilitas antara Gateway Pembayaran Nasional dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran perlu disesuaikan dan ditinjau dalam implementasinya. Kesimpulannya, setelah mengidentifikasi implementasi Gateway Pembayaran Nasional yang mempengaruhi pelanggan, pedagang dan bank, ditemukan bahwa dalam mengimplementasikan Gateway Pembayaran Nasional, Bank Indonesia perlu memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen ini: (i) manfaat; (ii) keadilan; (iii) keseimbangan; (iv) keamanan; (v) kepastian hukum, (vi) keadilan dan keandalan; (vii) transparansi; (viii) perlindungan data dan / atau informasi konsumen; dan (ix) penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi nasabah pada kasus card skimming Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Perkembangan jumlah pemakaian kartu kredit, kartu debet, dan/atau kartu ATM yang pesat di Indonesia dijadikan peluang oleh para oknum tidak bertanggungjawab untuk mengeruk dana dari rekening nasabah dengan berbagai modus kejahatan yang salah satunya adalah card skimming. Keamanan teknologi yang rentan ditambah sistem pengawasan penyelenggaraan yang lemah merupakan dua faktor utama penyebab maraknya kejahatan pencurian dana dengan cara card skimming. Belum adanya aturan komprehensif tentang perlindungan data pribadi membuat proses pertanggungjawaban kerugian nasabah menjadi memiliki berbagai ketersinggungan. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, privasi, penjelasan APMK, upaya hukum nasabah, serta tanggung jawab para penyelenggara terhadap card skimming fraud di Indonesia.

---

Over a decade, credit card fraud has been a major problem in the Indonesian payment system. Those attackers have used the increasing number of card-based payment instrument usage to be a chance for unlawfully making money. On this thesis will be discussed the highlighting of personal data protection against skimming fraud on card-based payment instrument in Indonesia. As a payment instrument that evolves fraud cases rapidly over time, personal data protection is sure to be a serious concern. The vulnerable technology security and weak implementation of surveillance systems are the two main factors causing the rampant fraud perpetration of stealing funds by way of card skimming. The absence of comprehensive rules on the protection of personal data losses make the accountability process customer becomes have a variety of offenses. Therefore, in this study will be discussed on the concept of consumer protection, personal data protection, privacy, as well as the responsibility of the card-base payment organizers against card skimming fraud in Indonesia."

"Perkembangan teknologi informasi yang terjadi di dalam era globalisasi ini membawa pengaruh yang besar di dalam sektor perdagangan sehingga mengakibatkan terjadinya peralihan pola perilaku transaksi masyarakat ke sistem transaksi elektronik. Dalam melakukan transaksi elektronik ini, online marketplace merupakan salah satu jenis platform yang paling sering digunakan oleh pihak penjual dan pembeli. Di sisi lain, dengan bertambahnya jumlah transaksi yang dilakukan melalui online marketplace, bertambah pula jumlah pelaku usaha yang menjual produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu jenis produk terlarang yang akhir-akhir ini banyak beredar melalui online marketplace adalah suplemen kesehatan palsu yang tentunya membahayakan keselamatan dan juga mengakibatkan kerugian materiil secara langsung bagi pihak konsumen. Pengaturan mengenai permasalahan ini sebenarnya sudah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, kedudukan konsumen di dalam transaksi elektronik ini masih sangatlah lemah apabila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha. Selain itu, peran pemerintah khususnya BPOM dan pihak online marketplace juga masih belum maksimal dalam menangani permasalahan ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam menganalisa berbagai peraturan terkait permasalahan peredaran suplemen kesehatan palsu melalui online marketplace. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengaturan yang jelas dan adil mengenai kedudukan pelaku usaha dan konsumen di dalam sebuah transaksi elektronik melalui online marketplace. Selain itu, dibutuhkan juga peran lebih dan juga kerjasama dari pihak pemerintah khususnya BPOM dan juga pihak online marketplace dalam menanggulangi permasalahan peredaran suplemen kesehatan palsu di online marketplace ini. 

---

The advancement of information technology in this era of globalization has had a significant impact on the trade sector, resulting in a shift in the pattern of people's transaction behavior toward an electronic transaction system. The online marketplace is one of the most common types of platforms used by sellers and buyers in conducting these electronic transactions. On the other hand, as the number of transactions conducted through the online marketplace grows, so does the number of business actors selling products that do not comply with the provisions of the applicable laws. Counterfeit health supplements are one type of prohibited product that has recently circulated through online marketplaces, endangering consumers' safety and resulting in direct financial losses. Regulations on this subject have been incorporated into several laws and regulations in Indonesia. However, when compared to the position of business actors, consumers' position in this electronic transaction remains very weak. Furthermore, the government's role in dealing with this problem, particularly BPOM and the online marketplace, is still suboptimal. In this study, the author employs a normative juridical research method to examine various regulations related to the problem of counterfeit health supplements being circulated through the online marketplace. According to the findings of this study, there is a need for clear and equitable arrangements regarding the position of business actors and consumers in an electronic transaction via an online marketplace. Furthermore, more roles and cooperation from the government, particularly the BPOM, and online marketplace parties are required in addressing the problem of counterfeit health supplements circulating in this online marketplace."

"Perkembangan media sosial saat ini memberikan pengaruh terhadap kegiatan mempromosikan suatu produk yang dilakukan oleh pelaku usaha, ditambah dengan maraknya penggunaan internet yang dengan sangat mudah diakses oleh masyarakat. Munculnya media sosial, dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen dan praktik pemasaran, sebagian besar didorong oleh platform itu sendiri. Influencer merupakan saah satu karakter terkenal di media sosial yang digunakan untuk mempromosikan produk mereka di media sosial jika mereka memiliki akses ke influencer. Gagasan dalam memilih influencer memberi pengaruh konsumen dalam membeli suatu barang. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus dimana influencer hanya dijadikan saksi dalam sebuah persidangan apabila terdapat iklan yang merugikan konsumen. Oleh karena itu untuk menjawab adanya kekosongan hukum tersebut, penulis mencoba mengkaji pengaturan yang ada di India The Consumer Protection Act. 2019 , India dan The Consumer Protectiona Act, B.e. 2522, di Thailand. Pengaturan ini telah mengatur kewajiban sebagai influencer dalam hal pengiklanan suatu produk. hasil penelitian ini memberikan kesimpulan yakni : (1) perlindungan bagi konsumen yang dirugikan akibat jasa endorsement yang dilakukan oleh influencer di Indonesia belum memiliki pedoman yang tetap atau belum di atur didalam Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (2) perjanjian yang dibuat antara influencer dengan pelaku usaha di India dan Thailand telah menetapkan pedoman yang jelas untuk akuntabilitas influencer, salah satunya tanggung jawab influencer sama dengan tanggung jawab produk.

---

The development of social media has an influence on the activities of promoting a product carried out by business actors, coupled with the widespread use of the internet which is very easily accessed by the public. The rise of social media, and its influence on consumer behavior and marketing practices, is largely driven by the platforms themselves. Influencers are well-known characters on social media who are used to promote their products on social media if they have access to influencers. The idea of choosing influencers influences consumers in buying an item. This can be seen from the many cases where influencers were only used as witnesses in a trial when there were advertisements that harmed consumers. Therefore, to answer this legal vacuum, the author tries to examine the existing regulations in India, The Consumer Protection Act. 2019 , India and The Consumer Protectiona Act, B.e. 2522, in Thailand. This arrangement has regulated obligations as an influencer in terms of advertising a product. The results of this study provide the following conclusions: (1) protection for consumers who are harmed by endorsement services performed by influencers in Indonesia does not yet have fixed guidelines or has not been regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. (2) agreements made between influencers and business actors in India and Thailand have established clear guidelines for influencer accountability, one of which is that influencer responsibility is the same as product responsibility."

"Pengangkutan udara adalah salah satu faktor penting dari kekuatan negara di ruang udara yang tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga untuk mempersatukan bangsa dalam pengertian politis, sebagai sarana untuk membantu efektifitas pemerintahan serta pendorong lajunya pembangunan.Transportasi udara semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia yang selalu berkembang. Hal ini tentu saja membawa konsekwensi dibutuhkannya peraturan tentang pengangkutan udara yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.Hukum pengangkutan udara merupakan lapangan hukum Baru yang perkembangnnya dimulai sekitar tahun sebelum dan sesudah perang dunia II. Khusus di Indonesia lapangan hukum ini kurang mendapat perhatian dibandingkan lapangan hukum lainnya. Hal ini dapat dilihat dari langkanya bahan bacaan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penerbangan atau pengangkutan udara yang dihasilkan ahli hukum Indonesia.Bertitik tolak pada kenyataan tersebut, maka hukum pengangkutan udara merupakan suatu obyek yang menarik untuk diteliti. Selain itu karena sifat-sifatnya yang khusus sehubungan dengan adanya perkembangan yang pesat di bidang penerbangan dan kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan udara semakin meningkat.Atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut, maka penulis terdorong untuk mempelajari serta mengadakan penelitian dalam bidang hukum pengangkutan udara, dengan mengambil salah satu aspek panting yakni ganti kerugian. Dengan demikian kiranya cukup beralasan kalau penulis memilih judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Udara di Indonesia (Khususnya Masalah Ganti Rugi)".Dalam pelaksanaan pengangkutan udara, masalah ganti kerugian merupakan salah satu aspek penting bagi pihak yang mengalami kerugian akibat dari kegiatan pengangkut. Ganti kerugian tersebut diberikan kepada pengguna jasa angkutan udara atau ahli warisnya dan pihak ketiga yang menderita kerugian sebagai akibat dan pengoperasian pesawat udara. Dari uraian sebelumnya penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :Bagaimana proses penyelesaian ganti kerugian dalam pengangkutan udara di Indonesia ?.Pelaksanaan ganti kerugian dalam pengangkutan udara di Indonesia, prosesnya diawali dengan adanya tuntutan dari penumpang dan pengirim barang yang mengalami kerugian terhadap pengangkut. Kemudian pengangkut mempelajari dan mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian tersebut untuk selanjutnya menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian."

"Pengaturan mengenai perlindungan terhadap konsumen sebelum disahkannya UU Perlindungan Konsumen, belumlah secara optimal dapat melindungi konsumen, sehingga konsumen tidak dapat melindungi dirinya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Setelah adanya UU Perlindungan Konsumen yang antara lain mengatur mengenai perlindungan konsumen yang lebih integratif dan komprehensif, juga membawa dampak bagi tumbuhnya kesadaran konsumen akan hak-hak yang dimilikinya dan menghilangkan keengganan dari konsumen untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha atau produsen melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum sesuai yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen memberikan beban pembuktian, terhadap ada atau tidaknya kesalahan pelaku usaha pada pelaku usaha sendiri, sehingga beban pembuktian yang diatur dan dianut UU Perlindungan Konsumen adalah sistem pembuktian terbalik. Namun sistem pembuktian terbalik ini temyata belum sepenuhnya diterapkan pada pemeriksaan terhadap sengketa konsumen yang diajukan ke Pengadilan. Dalam tesis ini, akan membahas mengenai 'penerapan sistem beban pembuktian terbalik dalam pemeriksaan sengketa konsumen yang diajukan oleh konsumen melalui gugatan ke pengadilan. Sekaligus apakah sistem pembuktian terbalik tersebut sulit untuk diterapkan dan digunakan oleh Hakim pada Pengadilan yang memeriksa sengketa konsumen karena UU Perlindungan Konsumen masih menentukan penggunaan ketentuan Hukum Acara Umum (HIRIRBG)."

"Online marketplace menerapkan berbagai bentuk promosi penjualan untuk menarik pembeli di mana salah satunya adalah flash sale. Flash sale merupakan penjualan produk dengan harga lebih murah dalam jumlah dan waktu terbatas. Pembelian impulsif merupakan perilaku pembelian online yang dapat terjadi di mana pembelian dilakukan secara tiba-tiba serta tanpa perencanaan sebelumnya. Flash sale dapat menjadi peluang bagi online marketplace untuk merangsang dilakukannya pembelian impulsif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pembelian impulsif pada flash sale. Teori Stimulus-Organism-Response (SOR), Competitive Arousal Model, Pleasure-Arousal-Dominance (PAD) serta konsep scarcity digunakan untuk merepresentasikan hubungan faktor-faktor pada flash sale terhadap pembelian impulsif. Penelitian dilakukan dengan 1.093 responden dan analisis menggunakan metode PLS-SEM. Wawancara juga dilakukan untuk mendukung hasil penelitian. Hasil menunjukkan bahwa pembelian impulsif dipengaruhi rangsangan untuk membeli dan perasaan senang. Waktu dan jumlah terbatas memengaruhi rangsangan untuk membeli. Informasi, perasaan terhibur, dan keuntungan ekonomis memengaruhi rangsangan untuk membeli dan perasaan senang. Rangsangan untuk membeli berpengaruh terhadap perasaan senang. Sikap terhadap flash sale dipengaruhi oleh informasi, ketertarikan pada tampilan visual, perasaan terhibur, dan keuntungan ekonomis. Pihak online marketplace dapat memerhatikan keuntungan ekonomis dan pengalaman berbelanja yang menghibur untuk meningkatkan peluang pembelian impulsif pada flash sale.

---

Online marketplaces use various sales promotions to attract buyers, one of the promotions is flash sale. Flash sale offers products at lower prices in limited quantity and limited time. Impulse buying is an online buying behavior that can occur which purchases are made suddenly and without prior planning. Flash sale can be an opportunity for online marketplaces to stimulate impulse buying. This study aims to examine factors that influence impulse buying on flash sale. Stimulus-Organism-Response (SOR) theory, Competitive Arousal Model theory, Pleasure-Arousal-Model (PAD) theory and scarcity concept are used to represent the relationship of flash sale factors toward impulse buying. This study was conducted with 1.093 respondents and PLS-SEM is used for analysis. Interviews were also conducted to support the result. Results show impulse buying is influenced by arousal and pleasure. Limited quantity scarcity and limited time scarcity affect arousal. Information, entertainment, and economic benefits affect arousal and pleasure. Arousal affects pleasure and attitude towards flash sale influenced by information, visuality, entertainment, and economic benefits. Online marketplace can give more attention to economic benefits and entertaining shopping experience to increase the chance of impulse buying occurs."