Pemadaman listrik sering kali merugikan konsumen, terutama jika kebijakan kompensasi tidak mencerminkan tingkat kerugian yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan pelindungan konsumen terkait kompensasi pemadaman listrik di Indonesia dan Inggris, dengan fokus pada regulasi dan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, dengan data sekunder berupa studi kepustakaan hukum positif Indonesia dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inggris memiliki sistem regulasi yang lebih matang dengan keberadaan regulator independen seperti Ofgem, yang menjamin transparansi dan kepatuhan penyedia energi terhadap standar kelistrikan. Di sisi lain, di Indonesia, regulasi kompensasi ditetapkan oleh Kementerian ESDM, namun pelaksanaannya sepenuhnya di bawah tanggung jawab PLN, dengan pengawasan yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian ESDM menyusun kebijakan kompensasi yang lebih spesifik dan transparan, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan oleh PLN, serta mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan transparansi dalam penyediaan layanan kelistrikan.

---

Power outages are often detrimental to consumers, especially if compensation policies do not reflect the level of loss experienced. This research aims to compare consumer protection policies related to blackout compensation in Indonesia and the UK, with a focus on regulation and implementation. The research method used is doctrinal, with secondary data in the form of literature study of Indonesian and UK positive law. The results show that the UK has a more mature regulatory system with the existence of independent regulators such as Ofgem, which ensures transparency and compliance of energy providers with electricity standards. On the other hand, in Indonesia, compensation regulations are set by the Ministry of Energy and Mineral Resources, but implementation is entirely under the responsibility of PLN, with supervision that needs to be improved. This study recommends that the Ministry of Energy and Mineral Resources develop a more specific and transparent compensation policy, strengthen supervision of policy implementation by PLN, and encourage businesses to increase transparency in the provision of electricity services.