Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu terkait misstatement pelaporan keuangan perusahaan saat ini menjadi perbincangan hangat para pemangku kepentingan yang diindikasikan dengan adanya restatement laporan keuangan. Salah satu tujuan dari Good Corporate Governance adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan untuk para pemangku kepentingan bebas dari kesalahan dan sesuai dengan standar. Dewan Komisaris harus memiliki board capital berupa pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang relevan untuk menjalankan tugasnya agar tidak terjadi misstatement dalam laporan keuangan. Penilitian ini dilakukan untuk mengkaji board capital Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. selama periode tahun 2012 hingga 2020. Pemilihan obyek penelitian berdasarkan adanya kasus restatement laporan keuangannya akibat adanya misstatement. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan data Laporan Tahunan perusahaan yang dapat diakses dari website dan sumber data publik lainnya. Penelitian juga melakukan analisis dengan membandingkan dengan board capital yang dimiliki Board of Directors Singapore Airlines dan Dewan Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kompetensi pendidikan akuntansi dan keuangan anggota Dewan Komisaris merupakan faktor yang sangat penting dalam pencegahan misstatement dan restatement laporan keuangan.

---

ssues related to the Company's financial reporting misstatement are currently a hot topic of discussion among stakeholders, which is indicated by the restatement of financial statements. One of the objectives of Good Corporate Governance is to ensure that the financial statements presented to stakeholders are error-free and in accordance with standards. The Board of Commissioners must have board capital in the form of relevant education, experience and training to carry out their duties so that there are no misstatements in the financial statements. This research was conducted to examine the board capital of the Board of Commissioners of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. during the period from 2012 to 2020. The selection of the research object was based on the existence of a financial statement restatement case due to a misstatement. The research method uses qualitative methods in the form of case studies using companies’ Annual Report data that can be accessed from websites and other public data sources. The study also conducted an analysis by comparing the board capital of the Board of Directors of Singapore Airlines and the Board of Commissioners of PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. The results of the study indicated that the educational competence background of accounting and finance members of the Board of Commissioners is a very important factor in preventing misstatement and restatement of financial statements.

"

"Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mempunyai peranan penting dan dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional melalui penyediaan akses sumber dana bagi pihak yang membutuhkan sekaligus memberikan peluang alternatif investasi bagi masyarakat yang memiliki dana. Seiring dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa pinjam peminjam uang berbasis teknologi informasi, hal tersebut telah memberikan peluang meningkatnya risiko terjadinya berbagai kejahatan bidang keuangan, termasuk risiko digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran kejahatan pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah merupakan bagian dari program anti pencucian uang pada sektor jasa keuangan. Sebagai subjek yang dikategorikan sebagai industri keuangan non bank, dasar pengaturan prinsip mengenal nasabah bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Pedoman program anti pencucian uang memuat beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan identifikasi dan verifikasi nasabah termasuk penerapan prinsip customer due diligence CDD yang sejalan dengan rekomendasi FATF melalui pendekatan berbasis risiko. Dari aspek regulasi, prinsip mengenal nasabah telah membawa konsekuensi hukum yang berkaitan dengan lingkup substansi pengaturannya. Dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

Peer to peer lending plays an important role and contribute to the national development and economy through the provision of access to financial resources for the parties in need as well as provide alternative investment opportunities for people who have the funds. Along with the increasing complexity of peer to peer lending products and services, it has provided an increased risk of occurrence of various crimes in the financial sector, including risks of being used as means and or targets of money laundering crime. Know your customer principles is part of anti money laundering program in the financial services sector. As a subject categorized as a non bank financial industry, know your customer principles in peer to peer lending refers to the provisions stipulated by the Financial Services Authority regulated in the POJK No. 12 POJK.01 2017 on Implementation of Anti Money Laundering and Counterterrorism Prevention Program in the Financial Services Sector. The anti money laundering guidelines contain some policies and procedures related to customer identification and verification including the application of customer due diligence CDD principles that are consistent with FATF recommendations through a risk based approach. From the aspect of regulation, know your customer principles have brought legal consequences related to the scope of the substance of the arrangement. In the discussion of this thesis, the author uses the normative research methods."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas manajemen terhadap kebijakan keuangan dan investasi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Kebijakan keuangan diukur dengan nilai leverage ratio dan dividend payout ratio, sedangkan kebijakan investasai diukur dengan tingkat investasi perusahaan. Variabel independent penelitian ini adalah ukuran tim manajemen, gelar MBA pada presiden direktur, jabatan langsung presiden direktur, struktur organisasi perusahaan, dan jumlah direktur yang juga menjabat di perusahaan lain. Sedangkan variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan, usia perusahaan, lembaga penunjang perusahaan, nilai Tobin?s Q, nilai ROA, dan total stock return. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan keuangan dan investasi perusahaan.

---

This reaserch analyze the impact of quality management toward finance and investment policy in Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2010-2014. Financial policy measured by leverage ratio and dividend payout ratio. Investment policy measured by level of investment. Independent variables of this reaserch are the size of the management team, MBA degree at the president director, office of the president director directly, organizational structure, and the number of directors who also served in other companies. Control variables are the size of the company, aged company, corporate support institutions, the value of Tobin's Q, ROA, and the total stock return. The results showed the quality of the management have a positive significant impact with company's financial and investment policies."

"Peningkatan fluktuasi nilai tukar mendorong perusahaan untuk membentuk kebijakan manajemen risiko yang optimal. Hedging merupakan salah satu bentuk kebijakan perusahaan untuk memitigasi risiko nilai tukar. Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh antara keputusan hedging dengan instrumen derivatif terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin’s Q. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 71 perusahaan non-keuangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018 yang melakukan aktivitas hedging dengan instrumen derivatif. Penelitian ini menggunkan teknik penarikan sampel purposive sampling dan pengujian regresi data panel pada model model penelitian mengikuti Afza, T., & Alam, A. (2016). Hasil penelitian ini menemukan bahwa keputusan hedging dengan instrument derivatif tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

---

The increase in exchange rate fluctuations push companies to form the optimal risk management policies. Hedging is a form of company policy to mitigate exchange rate risk. This study aims to determine the effect of hedging decisions with derivative instruments on firm value measured by Tobins’Q variable. The sample used in the study were 71 non-financial firm that listing on Bursa Efek Indonesia in 2014 to 2018 which used hedging with derivative instrument. This study use purposive sampling and regression testing of panel data in the research model following Afza, T., & Alam, A. (2016). Results show that the corporate usage of hedging with derivative instrument does not affect the firm value."

"Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. dari tahun 2012 sampai 2020, dan apakah permasalahan terjadi di disebabkan oleh pengendalian internal. Adanya pelanggaran atas pengakuan pendapatan pada laporan keuangan tahun buku 2018 yang tidak sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan penyajian kembali atas laporan keuangan tahun 2012 dan 2013 karena melakukan transaksi akuisisi atas PT Angkasa Pura I per akhir 2013. Untuk mencegah pelaporan keuangan yang kurang baik, maka motivasi peneliti ingin mengetahui pengendalian internal perusahaan berdasarkan element pada Internal Control over Financial Reporting (ICOFR). Metode mengunakan analisis data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan selama periode 2012 – 2020. Analisis mengunakan metode manual content analysis, dimana memberikan skor atas perngendalian internal yang dimiliki berdasarkan kerangka Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) yang diterbitkan oleh COSO. Dari hasil analisis implementasi Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) di PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Menunjukkan bahwa Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) telah diimplementasikan, namun belum dalam implementasi yang sempurna. Elemen pengendalian risiko dan informasi dan komunikasi memiliki tren meningkat dari tahun 2012-2020 yang artinya PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. secara konsisten mengungkapkan bahwa informasi diproses dan didistribusikan secara tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku, perusahaan konsisten dalam hal memiliki unit kerja yang mengimplementasikan majemen risiko, dan manajemenn sudah mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.

---

This study aims to find out how the implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk from 2012 to 2020, and whether problems occur because of internal control. There is a violation of revenue recognition in the financial statements of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk for the 2018 financial year which is not in accordance with Accounting Standards and restatements of 2012 and 2013 book because PT Garuda Indonesia (Persero) acquired transaction of PT Angkasa Pura I at the end of 2013. To prevent poor financial reporting, the motivation of the researcher is to know the company's internal control based on the elements in the Internal Control over Financial Reporting (ICOFR). The method uses secondary data analysis taken from the company's annual report for the period 2012 – 2020. The analysis uses the manual content analysis method, which provides a score for internal control based on the Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) framework published by COSO. The analysis of implementation Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Indicates that has been implemented but is not yet fully implemented. Elements of risk control and information and communication have an increasing trend from 2012-2020 which means PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. consistently discloses that information is processed and distributed in a timely manner and in accordance with applicable regulations, the company is consistent in terms of having a work unit that implements risk management, and the management has considered effectiveness and efficiency. Cases at PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk can be caused by lack of control environment, activities control, and supervision which causes weak internal controls on these elements."

"Risiko dan ketidakpastian dalam kegiatan pemboran merupakan suatu hal yang lumrah dihadapi di industri hulu migas. Tidak diantisipasinya risiko akan berakibat fatal pada biaya pemboran. Kesiapan aspek material tangible oleh KKKS (Owner Company) adalah suatu keharusan dan menjadi faktor pertimbangan utama jadi atau tidaknya proyek. Pemboran tidak bisa dimulai atau dilanjutkan ke tahap trayek berikutnya, ketika material tidak tersedia dalam kuantitas yang mencukupi. Perusahaan harus menjamin ketersediaan material dengan tetap memperhatikan faktor keekonomian dan finansial dalam sudut pandang proses bisnis SCM (Supply Chain Management): Pengelolaan persediaan. Penelitian dilakukan terhadap 12 jenis material tangible utama, dalam rentang waktu 2 tahun (2018-2019), mencakup 33 sumur bor (7 eksplorasi dan 26 eksploitasi), berdasarkan 4 parameter data primer sebagai informasi historis berupa jumlah: Persediaan, permintaan, pembelian, dan pemakaian. Kerangka berpikir yang digunakan dalam analisis risiko ini mengacu pada ISO 31000 Supply Chain Risk Management (SCRM). Analisis risiko dilakukan secara kuantitif dengan bantuan Crystal Ball^®[1] untuk memperoleh nilai perkiraan risiko serta melakukan analisis sensitivitas untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh, sehingga dapat dilakukan berbagai upaya untuk menurunkan risiko pada tingkatan yang dapat diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan utama adalah Casing 9.5/8 in. Simulasi model optimasi dapat meningkatkan probabilitas tercapainya kondisi persediaan sehat hingga 78,19%. Dengan menerapkan faktor koreksi sebesar 8,33% terhadap keputusan pembelian secara keseluruhan, sehingga kondisi persediaan sehat dengan toleransi risiko sebesar 10% dari nilai persediaan dapat tercapai.

---

The risks and uncertainties in gas well drilling activity are common in upstream oil & gas industry. The non-anticipated risk will be fatal to the drilling costs. Readiness of Tangible material aspect by PSC’s (Owner Company) is a must and becoming major consideration factor to the project do or not. Drilling can’t be started or continue to the next trajectory, when the material is not available on sufficient quantity, without ignoring quality. The company must guarantee the availability of material by taking into economic and financial factors in perspective of SCM (Supply Chain Management) business processes: Inventory management.

The research was carried out on 12 main tangible material items, in a span of 2 years (2018-2019), including 33 wellbores (7 explorations and 26 exploitations), based on 4 primary data parameters as historical information of quantity: Initial, requirement, purchasing, and usage. The thinking framework used in this risk analysis refers to ISO 31000 Supply Chain Risk Management (SCRM). Risk analysis used quantitatively method with Crystal Ball^® to get the risk forecasting and sensitivity analysis indicating risk priority of the most decisive variable, so that various efforts can be implemented to reducing the risk at a tolerable level.

The results show that the most dominant factor is 9.5/8-inch Casing. Optimization model can increase the probability of health stock achieved up to 78.19%. With implementing correction factor by 8.33% towards purchase decision in overall, so that the health stock condition with 10% risk tolerance of inventory value can be achieved."

"Indonesia merupakan negera dengan penerimaan terbesar dari pajak, salah satunya pajak atas orang pribadi maka dari pada itu Compliance Risk Management diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak pada September 2019 dengan tujuan meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis risiko yang merupakan reformasi perpajakan dalam membangun profil kepatuhan yang lebih baik.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Compliance Risk Management di Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Jakarta dengan mengunakan teori Mazmanian dan Sabatier dan menganalisis strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam mensukseskan penerapan Compliance Risk Management di Jakarta. Peneliti mengunakan metode kualitatif serta mengadopsi paradigma pos-positivisme. Berdasarkan hasil analisis melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara mendalam dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Compliance Risk Management. lmplementasi Compliance Risk Management dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani Wajib Pajak dengan lebih adil dan transparan, manajemen sumber daya menjadi lebih efektif dan lebih efisien sehingga pada akhirnya akan mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi Direktorat Jenderal Pajak yaitu kepatuhan yang berkelanjutan bahwa implementasi Compliance Risk Management yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kinerja staf Account Receivable yang ada di Kantor Pelayanan Pajak  dalam menentukan risiko, kekurangan pada implementasi ini adalah kurangnya staf di unit Compliance Risk Management dalam menyusun logaritma sistem yang lebih efektif. Hasil penelitian terkait strategi yang dilakukan dalam mensukseskan penerapan yaitu Direktorat Jenderal Pajak Unit Compliance Risk Management melakukan percepatan persebaran sosialisasi dengan sistem shareknowledge yaitu dengan cara mengambil sampel dari masing – masing Kantor Pelayanan Pajak sebagai responen yang nantinya akan dibagikan ke seluruh staf terkait di unit masing -  masing, selain itu juga dengan menanamkan visi dan misi perubahan paradigma di seluruh Direktorat Jenderal Pajak. Namun kekurangan dari hal ini adalah tidak adanya mandatori sehingga masih ada beberapa staf yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan share knowledge.

---

Indonesia is the country with the largest tax revenues, one of which is tax on individuals, so Compliance Risk Management was implemented at the Directorate General of Taxes in September 2019 with the aim of increasing supervision of risk-based taxpayer compliance, which is tax reform in building a better compliance profile. The purpose of this study is to analyze the implementation of Compliance Risk Management at the Directorate General of Taxes in increasing taxpayer compliance in Jakarta by using Mazmanian and Sabatier theory and analyzing the Directorate General of Tax's strategy in the successful implementation of Compliance Risk Management in Jakarta. Researchers used qualitative methods and adopted the positivism paradigm. Based on the results of the analysis through data collection conducted using literature studies and in-depth interviews with informants, it can be concluded that with the Compliance Risk Management. Implementation of Compliance Risk Management can help the Directorate General of Taxes to handle Taxpayers more equitably and transparently, resource management becomes more effective and more efficient so that in the end it will realize a new compliance paradigm for the Directorate General of Taxes namely sustainable compliance that implements Compliance Risk Management conducted at the Directorate General of Taxes can improve the performance of Account Receivable staff in the Tax Service Office in determining risk, the lack of this implementation is the lack of staff in the Compliance Risk Management unit in developing a more effective system logarithm. The results of the research related to the strategy carried out in the successful implementation of the Directorate General of Tax Compliance Risk Management Unit accelerate the dissemination of information dissemination using the shareknowledge system by taking samples from each Tax Service Office as a response that will later be shared with all relevant staff in each unit - respectively, but also by instilling a vision and mission of paradigm shift in the entire Directorate General of Taxes. But the drawback of this is the absence of a mandatory so there are still some staff who do not carry out their obligations in conducting knowledge sharing."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum di pasar modal Indonesia, penegakan hukum atas laporan keuangan emiten yang berisi informasi yang menyesatkan dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. dan upaya perlindungan hukum terhadap investor dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum di pasar modal Indonesia oleh BAPEPAM, dalam hal ini sebagai otoritas pasar modal yang berperan dalam penegakan hukum di pasar modal, masih rendah serta banyak kelemahan dan kekurangan di berbagai aspek. Penegakan hukum oleh BAPEPAM menunjukkan bahwa pengenaan sanksi administratif lebih dominan daripada pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata. Kemudian, adanya kasus pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan penyajian laporan keuangan di pasar modal. Kasus ini disebabkan adanya kesalahan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Bakrie & Brothers, Tbk.. Oleh sebab itu, perlu adanya penegakan hukum atas laporan keuangan emiten yang berisi informasi yang menyesatkan dan upaya perlindungan hukum terhadap investor dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.

---

This thesis discusses the implementation of law enforcement in Indonesia's capital markets, law enforcement of the issuer's financial statements containing misleading information in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. and legal protection for investor in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.. The research method used is a normative legal research method. Results of this research showed that the implementation of law enforcement in Indonesia's capital markets by the Indonesia?s Securities and Exchange Commission (BAPEPAM), in this case as a capital markets authority role in law enforcement in the capital markets, is still low and many weaknesses and shortcomings in various aspects. Law enforcement by the Indonesia?s Securities and Exchange Commission (BAPEPAM) show that the imposition of administrative sanctions is more dominant than the imposition of criminal sanctions and civil sanctions. Then, the case of violations relating to the misstatement of financial statements in the capital market. This case due to the misstatement of financial statements conducted by PT. Bakrie & Brothers, Tbk.. Therefore, the need for law enforcement of the issuer's financial statements containing misleading information and legal protection for investor in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk."

"Pemberian kredit yang melibatkan lebih dari satu kreditur maupun debitur menjadi hal yang sering dijumpa, hal ini mengakibatkan terdapat lebih dari satu hubungan hukum, untuk menjamin terlunasinya utang debitur, hak atas tanah seringkali dijadikan sebagai agunan bersama terhadap beberapa perjanjian kredit. Dalam kondisi demikian, Bank atau Notaris mencantumkan klausul cross default dan cross collateral, guna menjamin kepentingan bank dalam rangka eksekusi, adanya klausula cross default maka bilamana debitur wanprestasi, mengakibatkan perjanjian kredit terkait perjanjian tersebut juga default. Sedangkan klausul cross collateral dimaksudkan bahwa jaminan yang diserahkan debitur mengikat beberapa perjanjian kredit. Rumusan masalah dalam tesis ini mengenai penerapan cross default dan cross collateral pada perjanjian kredit serta prosedur eksekusi hak atas tanah yang dibebani lebih dari satu hak tanggungan pada BNI. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah yuridis normatif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, alat pengumpul data berupa studi literatur didukung wawancara, dan metode analisis kualitatif, tipologi yang bersifat deskriptif yang menghasilkan penelitian deskriptif analitis. Dalam tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa klausul cross default dan cross collateral belum menjadi klausul yang distandarisasi dalam perjanjian kredit BNI, namun pada praktik, klausul cross default selalu dicantumkan guna menjamin kepentingan bank, sedangkan klausul cross collateral hanya dicantumkan bilamana agunan menjadi agunan bersama. Dalam hal debitur wanprestasi, maka prosedur eksekusi hak tanggungan terhadap hak atas tanah yang menjadi agunan bersama diawali terlebih dahulu dengan pemberitahuan kepada kreditur lain, dan pelunasan utang dari penjualan agunan dilakukan secara berurut sesuai peringkat hak tanggungan.

---

Provision of credit which involves more than two debtors and / or two creditors is very common nowadays, as a result, there are more than two legal relationship between creditor and debtor. To guarantee the repayment of debtors debt, land rights is commonly used as a collateral for several credit agreements. In such conditions, Bank or Notary includes cross default and cross collateral clauses to protect the banks interest, with cross default clause, in the event of default of credit agreement, other credit agreement related to it will be also in default condition. Meanwhile, cross collateral clause is intended that collateral binds several credit agreements.

The problems in this thesis is about the application of cross default and cross collateral clause in credit agreement and the procedure of land rights execution which binds with several credit agreements in BNI. The method that has been used in this thesis is juridical normative.

As a conclusion of thesis, the cross default and cross collateral clauses have not become standardized in BNI credit agreements, but in practice, the cross default clause is always included to guarantee banks interest, in contrast to the cross collateral clause which is only included when collateral objects become collective collateral. In the case of defaults, the procedure for executing the mortgage of land rights that become collective collateral begins with notification to other creditors, and the repayment of debt from the sale of collateral is carried out in sequence according to the rating of the mortgage rights."

"Dalam proyek pembangunan PLTU 10.000 MW, risiko atau ketidakpastian yangm muncul di dalam proyek tersebut terdapat pada setiap tahapan proses EPC mulai dari tahap engineering, procurement, construction sampai dengan tahapan testing/commissioning yang menimbulkan pengaruh signifikan dalam kinerja biaya. Setelah dilakukan kajian dan risiko didapatkan risiko dominan yaitu sering terjadinya re-design engineering, perubahan kondisi cuaca pada fase construction. Pada proses dummy didapatkan faktor dominan risiko kurang pengalaman Partner dalam menangani proyek sejenis dan kurangnya informasi tentang perusahaan vendor. Pemodelan risiko didapatkan mean pada skala interval -2,5% < sd < 0%, artinya kinerja biaya proyek pada kondisi kecenderungan rendah atau dengan realisasi RAP aktual melebihi RAP rencana.

---

In a 10,000 MW power plant construction projects, risks or uncertainties arise in the project are included on each stage of the EPC process starting from the engineering, procurement and construction up to the stage of testing / commissioning are also factors that influence the risk of project performance. After doing the study and of risk that influence the cost performance of the EPC contractor on the construction, the dominant risk are the frequent occurrence of re-engineering design phase and changes in weather conditions at the construction phase. The dummy process on statistical model also found the dominant risk in the factor of partner inexperience in handling similar projects and the lack of information about the company's vendors. From the obtained mean risk modeling scenarios on a scale interval -2.5% "