Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat Indonesia pada umumnya memahami pelekatan meterai pada dokumen adalah sebagai salah satu syarat terbentuknya suatu dokumen yang autentik. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meterai tidak pernah disebutkan sebagai salah satu syarat untuk suatu dokumen daoat dikatakan autentik. Dan juga dengan banyaknya gugatan di pengadilan yang diakibatkan terjadinya degradasi terhadap suatu akta notaris, menjadi permasalahan yang cukup merugikan para pihak sehingga harus dicari bagaimana solusi agar hal tersebut tidak terjadi. Berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan seperti keterkaitan antara pelekatan meterai dengan keautentikan akta notaris, dan juga meterai yang dapat menjadi pendukung keautentikan akta notaris baik dalam bentuk tempel maupun elektronik. Untuk menjawab hal tersebut, pada penelitian ini memakai metode penelitian yuridis-normatif dan bersumber pada data sekunder yang berupa peraturan bahan hukum, literatur kepustakaan, dan wawancara terhadap informan. Berdasarkan hasil penelitan dengan menggunakan bentuk penelitian berupa tipologi evaluatif, keterkaitan meterai dengan akta notaris hanya berfungsi sebagai pajak, bukan sebagai syarat dari autentiknya suatu akta. Tetapi meterai berbentuk tempel maupun elektronik ini juga dapat menjadi pilihan bagi notaris Indonesia untuk menjadi pendukung keautentikan dari akta-akta yang mereka buat, sehingga kasus seperti gugatan di pengadilan yang dikarenakan terdegradasinya suatu akta notaris yang diakibatkan oleh pemalsuan/penggandaan dapat dihindari.

---

In general, Indonesian people understand that the attachment of a seal to a document is one of the conditions for the formation of an authentic document. Meanwhile, according to the Civil Code, the seal is never mentioned as one of the requirements for a document to be said to be authentic. And also with the many lawsuits in court caused by the degradation of a notary deed, it becomes a problem that is quite detrimental to the parties so that a solution must be found so that this does not happen. Based on this, problems arise such as the relationship between the attachment of the seal and the authenticity of the notary deed, and also the seal that can support the authenticity of the notary deed both in sticky and electronic form. To answer this, this research uses a juridical-normative research method and is sourced from secondary data in the form of regulations on legal materials, literature, and interviews with informants. Based on the results of research using a form of research in the form of an evaluative typology, the connection between the seal and the notary deed only functions as a tax, not as a condition for the authenticity of a deed. However, this sticky or electronic seal can also be an option for Indonesian notaries to support the authenticity of the deeds they make, so that cases such as lawsuits in court due to the degradation of a notary deed caused by forgery/copying can be avoided."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistemkonvensional menjadi sistem berbasiskan teknologi. Perkembangan tersebut berimbas kepada banyak profesi, salah satunya adalah Notaris. Kebutuhan masyarakat akan salinan akta dalam bentuk elektronik seperti untuk penggunaannya pada lelang e-tender atau untuk memudahkan pemberian informasi kepada pihak ketiga tidak dapat dihindari. Sampai hari ini belum ada regulasi mengenai salinan akta dalam bentuk elektronik, namun dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan telah diaturpengalihan dokumen ke dalam bentuk mikrofilm atau media lain serta mengenai legalisasi dan autentikasinya. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjadi acuan alih media dan sebuah solusi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan kenotariatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data kepustakaan khususnya pada peraturan-peraturan terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menjawab pokok permasalahan

---

ABSTRACTThe development of information and communication technology has changed the conventional system into a system based on technology. The said development is impacted on many professions, one of which is a Notary. The public need of a copy of deed in electronic form to be used in e-tender auction or to facilitate the provision of information to third parties can not be avoided. There is no regulation regarding copy of deed in electronic form to this day, but in the Law No. 8 of 1997 concerning Company Documents and the Law No. 43 of 2009 concerning Archives have arranged the transfer of documents into the form of microfilm or other media as well as the legalization and its authentication. Those regulations can be a reference for changing the media and a solution to improved efficiency and effectiveness in theactivities of notaries. This research was conducted with normative juridical approach that focuses on literature data, especially on the related regulations. The data obtained then were analyzed and used to answer the main issues"

"Seorang Notaris, dalam menjalankan kewenangannya, sebelum membuat akta otentik harus cermat dan seksama dimana hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Penting adanya dokumen pendukung atau penunjang untuk dibuatnya suatu akta otentik. Tanpa adanya dokumen pendukung sebagai dasar dibuatnya akta otentik, maka bisa saja dikemudian hari Notaris yang membuat akta otentik tersebut dituntut oleh pihak yang haknya hilang akibat akta tersebut. Selain itu, masalah keotentisitas dari akta tersebut sudah pasti akan dipermasalahkan. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis dalam meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian deskriptif analitis.Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa walaupun Notaris hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut, namun dengan adanya dokumen penunjang akan meminimalisir kesalahan Notaris dalam pembuatan akta dan mencegah terjadinya segala macam gugatan, tuntutan, ataupun sengketa yang mungkin akan timbul dikemudian hari terkait dengan akta yang dibuatnya. Akibat dari akta yang dibuat yaitu akta tersebut tetap sah dan mengikat sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta tersebut menjadi batal atau menjadi akta dibawah tangan.

---

A Notary in carrying out its authority, before making authentic act must be careful and thorough where it is in accordance in Article 16 paragraph (1) of Notary Act. Notary has a role to determine a course of action can be manifested in deed or not. Before coming to decision like that, Notary must be consider and take a look at all the documents that were presented to the Notary. Supporting document is important to made an authentic deed. Without supporting document as the basis of authentic deed, the in the future the Notary who makes the authentic deed is prosecuted by the party whose the rights have been lost as the consequence of the deed. The author the examine this problem with normative juridical research method, which the author examine this problem with descriptive analytical research method.

From the result of this study concluded that although the Notary only record/write down anything that desired and stated by the parties who facing the Notary. There is no obligation for the Notary to investigate any material (things) are expressed by the parties in facing the Notary, but with supporting document will minimalize errors in the Notary deed and prevent all lawsuit, claims, disputes that might be happen in the future related with the deed that Notary made. The consequence of the deed without supporting document is the certificate remains valid and binding as long as there is no court verdict which has had permanent legal forced which states that the certificate be cancelled or loss of authenticity."

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan kewenangan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004. Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris berupa Minuta Akta. Dari Minuta Akta tersebut, Notaris salah satunya wajib mengeluarkan Salinan Akta. Salinan Akta adalah Salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah Salinan Akta tercantum frasa 'diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya'. Jika terdapat ketidaksesuian antara isi Salinan Akta dengan Minuta Akta, maka kekuatan hukum ada pada Minuta Akta dan terhadap Notaris yang membuatnya secara nyata melakukan pelanggaran kewajiban terhadap jabatannya yang telah ditentukan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Dengan demikian terhadap perbuatannya, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan berdasarkan UUJN serta Kode Etik Notaris.

---

Notary is a Public Official who has an authority making the Authentic deed and also other authority which is determined by the Notary Act No.30/2004. The Authentic deed whom made by Notary formed as Minute. One of Notary's duty is making Authentic copy based on Minute. Authentic copy means copy word by word from all the deed, and at the bottom of Authentic copy, added a phrase 'given as a copy which has similliar sound'. If there is an incompatibility between Authentic copy with Minute, legally the truth is in Minute and the Notary whom made it, obviously did a violation concerning Notary Act No.30 of 2004 also the Notary Code Of ethics. Thus, The Notary is able asked by civil and criminal responsibility also based on Notary Act No.30 of 2004 and Notary Code Of ethics."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh authentic leadership terhadap turnover intention dengan organizational commitment sebagai variabel mediasi. Variabel authentic leadership diukur dengan menggunakan indikator dari Authentic Leadership Inventory (ALI) oleh Neider dan Schriesheim, untuk variabel turnover intention menggunakan beberapa indikator dari Mobley et al. dan yang terakhir untuk variabel organizational commitment diukur menggunakan beberapa indikator dari Mowday et al. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner online dan offline dengan jumlah responden terkumpul sebanyak 105. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif, analisis regresi, analisis mediasi (causal step) dan analisis sobel test. Hasil penelitian menunjukan bahwa authentic leadership secara signifikan memengaruhi turnover intention. Authentic leadership secara signifikan memengaruhi organizational commitment. Berdasarkan hasil uji mediasi yang telah dilakukan, terdapat pengaruh mediasi signifikan Organizational Commitment pada pengaruh Authentic Leadership terhadap Turnover Intention.

---

This study aims to examine the effect of authentic leadership on turnover intention with organizational commitment as a mediating variable. The authentic leadership variable was measured by several indicators from Authentic Leadership Inventory (ALI) by Neider and Schriesheim, for the variable turnover intention by several indicators from Mobley et al. and the last for organizational commitment variable was measured by several indicators from Mowday et al. This research used a quantitative approach, collecting data by distributing online and offline questionnaires with 105 respondents collected. Data analysis in this study was conducted by descriptive analysis, regression analysis, mediation analysis (causal step) and sobel test analysis. The results show that authentic leadership significantly affected turnover intention. Authentic leadership significantly influences organizational commitment. Based on the results of mediation tests, there is a significant mediation effect of Organizational Commitment on the influence of Authentic Leadership on Turnover Intention."

"Perubahan besar yang dipicu oleh globalisasi dan pandemi COVID-19 telah menuntut adaptasi dan kreativitas dalam dunia kerja, khususnya di era digital. Generasi milenial dan gen Z, yang mendominasi tenaga kerja saat ini memiliki peran penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan menjaga keberlanjutan organisasi khususnya startup. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis seberapa besar pengaruh perceived authentic leadership, organizational identification, dan terhadap employee creativity yang dimediasi oleh work engagement pada pekerja startup di Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan metodologi berbasis survey menggunakan kuesioner online dengan penilaian menggunakan Skala Likert. Data 243 orang responden dianalisis menggunakan teknik partial least squares structural equation modeling (PLSSEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived authentic leadership dan organizational identification berpengaruh positif terhadap employee creativity, baik secara langsung maupun melalui mediasi work engagement.

---

Significant changes triggered by globalization and the COVID-19 pandemic have required adaptation and creativity in the world of work, especially in the digital era. The millennial and Z generation, which dominate the workforce today, have an essential role in creating competitive advantages and maintaining the sustainability of organizations, especially startups. This research aims to measure and analyze the influence of Perceived Authentic Leadership, Organizational Identification, and Employee Creativity mediated by Work Engagement in millennial employees who work in startups (Jabodetabek). This research uses a survey-based methodology using an online questionnaire with assessments using a Likert Scale. Data from 243 respondents was analyzed using the partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) technique. The research results show that perceived authentic leadership and organizational identification positively affect employee creativity, both directly and through the mediation of work engagement."

"Penggunaan merek selain untuk memperdagangkan produk pemilik merek yang berhak juga dapat digunakan sebagai petunjuk deskriptif untuk produk lain di e-commerce. Penggunaan merek sebagai petunjuk deskriptif dibagi menjadi dua yakni dengan itikad baik dan itikad tidak baik. Dalam skripsi ini, dibahas bahwa penggunaan merek sebagai petunjuk deskriptif dapat diduga sebagai pelanggaran jika adanya itikad buruk dalam hal bertujuan meniru, memalsukan, atau membonceng merek dan membingungkan pasar. Merek dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk perdagangan di platform e-commerce dan dapat dilakukan beberapa upaya berupa upaya hukum dan non-hukum berupa kebijakan penghapusan terhadap pihak yang menggunakan merek dengan itikad tidak baik.

---

The usage of a mark besides for selling products of the rightful brand owner can also be used as a descriptive guide for other products in e-commerce. The use of the mark as a descriptive guide is divided into two, namely in good faith and in bad faith. In this thesis, it is discussed that the use of a mark as a descriptive guide can be suspected as a violation if there is bad faith in terms of the aim of imitating, falsifying, or piggybacking on the brand and confusing the market. Marks are protected based on laws and regulations for trading on e-commerce platforms and several efforts can be made in the form of legal and non-legal efforts in the form of policies to remove those who use the mark in bad faith."

"Bea meterai merupakan pajak atas dokumen pada dasarnya adalah pengoptimalan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia. Pembubuhan meterai elektronik dan tanda tangan digital sebetulnya tidak berkaitan karena memiliki fungsi yang berbeda sehingga pembubuhan keduanya dapat dilakukan mana saja yang lebih dulu terlebih sekarang pembubuhan melalui elektronik. Permasalahan dalam tesis ini adalah Urgensi Dari Penggunaan Bea Meterai Elektronik Sebagai Segel Pada Pembuktian Keautentikan Dokumen Elektronik dan peran Pemerintah dalam pengaturan Bea meterai elektronik dan penyelenggaraan penelusuran kembali pembuktian keautentikan dokumen elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian Urgensi dari penggunaan Bea Meterai elektronik pada dokumen elektronik yang autentik adalah di fungsikan sebagai penanda bahwa bea meterai telah terbayar lunas, yang tujuannya untuk mendapatkan tambahan Anggaran pendapatan negara.  Dalam fungsi autentikasi untuk pembuktian yang dimana terjadi autentikasi-ganda yang seharusnya Tanda Tangan Elektronik saja sudah cukup namun dengan adanya e-meterai menjadikan fungsi autentikasi tersebut menjadi ganda selain dari fungsinya sebagai pajak atas dokumen. Pemerintah dalam pengaturan Bea Meterai elektronik berfungsi sebagai pengawas dan pembuat kebijakan terhadap penyebaran dan pendistribusian meterai elektronik yang dilakukan dengan pembangunan sistem meterai elektronik, maintenance terhadap sistem tersebut serta mempersiapkan integrasi ke sistem yang berkaitan dengan sistem ini. kemudian dari sistem penelusuran kembali Proses pendaataan dilakukan di Peruri dengan melakukan rekapitulasi terhadap serial number meterai elektronik. Peruri memiliki central database yang mencatat status-status atas meterai elektronik yang telah dipakai.

---

Stamp duty is a tax on documents, basically optimizing state revenue to finance national development independently towards the Indonesian people. The affixing of electronic stamps and digital signatures is actually not related because they have different functions so that the affixing of the two can be done whichever comes first, especially now that the affixing is through electronics. The problem in this thesis is the Urgency of the Use of Electronic Stamp Duty as a Seal on Proving the Authenticity of Electronic Documents and the role of the Government in regulating electronic stamp duties and organizing tracing back proof of the authenticity of electronic documents. The research method used is normative juridical. The results of the study The urgency of using electronic stamp duty on authentic electronic documents is that it functions as a marker that the stamp duty has been paid in full, the purpose of which is to obtain additional state revenue budget. The government in regulating electronic stamp duties functions as a supervisor and policy maker for the distribution and distribution of electronic stamps carried out by building an electronic stamp system, maintaining the system and preparing integration into systems related to this system. then from the tracing system, the registration process is carried out at Peruri by recapitulating the serial number of electronic stamps. Peruri has a central database that records the status of electronic stamps that have been used."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran psychological capital pada pengaruh gaya kepemimpinan authentic dan dukungan organisasi yang didapatkan oleh karyawan terhadap perilaku organizational citizenship behavior yang dimiliki oleh karyawan. Karyawan yang telah bekerja minimal satu tahun dalam sektor swasta dalam pekerjaan menunjukkan perilaku organizational citizenship behavior dikarenakan memiliki persepsi diperlakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan organisasi. Semakin menonjolnya perubahan sifat pekerjaan yang dilakukan menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin tidak cukup untuk mendeteksi dampak dari hubungan kerja yang dirasakan karyawan terhadap organisasi. Melalui hubungan karyawan dengan atasan dan dukungan organisasi yang dirasakan. Namun saja tidak cukup karena setiap karyawan juga harus memiliki motivasi intrinsik yang kuat, komitmen yang tinggi terhadap organisasi, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di tempat kerja. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut dari peran psychological capital sebagai mediasi pada hubungan antara gaya kepemimpinan dan dukungan organisasi melalui gaya kepemimpinan authentic leadership dan perceived organizational support terhadap perilaku terhadap perilaku organizational citizenship behavior. Penelitian ini menggunakan metode SEM dengan 275 sampel yang merupakan karyawan tetap pada sektor swasta sampel dan data dikumpulkan melalui google form. Penelitian ini diolah menggunakan software smartPLS4. Hasil analisis menunjukkan bahwa psychological memediasi sebagian besar hubungan antara authentic leadership dan perceived organizational support dengan organizational citizenship behavior. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi organizational citizenship behavior serta implikasinya bagi manajemen sumber daya manusia.

---

The purpose of this research is to determine the role of psychological capital on the influence of authentic leadership style and organizational support obtained by employees on organizational citizenship behavior possessed by employees. Employees who have worked for at least one year in the private sector at work show organizational citizenship behavior because they have the perception that they are treated not by the expectations of the organization. The increasing prominence of changes in the nature of work performed suggests that it may not be sufficient to detect the impact of employees' perceived employment relationships on the organization. Through employee relationships with superiors and perceived organizational support. However, this alone is not enough because every employee must also have strong intrinsic motivation, high commitment to the organization, and the ability to overcome the challenges faced in the workplace. Therefore, the aim of this research is to find out more about the role of psychological capital as a mediator in the relationship between leadership style and organizational support through authentic leadership style and perceived organizational support on organizational citizenship behavior. This research used the SEM method with 275 samples who were permanent employees in the private sector and data was collected via Google form. This research was processed using smartPLS4 software. The results of the analysis show that psychology mediates most of the relationship between authentic leadership and perceived organizational support and organizational citizenship behavior. This research provides an important contribution in deepening understanding of the factors that influence organizational citizenship behavior and its implications for human

resource management."

"Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum terikat pada syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang membuat akta wajib mematuhi aturan yang berlaku agar akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik. Selain bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, akta otentik juga harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Apabila otentisitasnya hilang maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan bilamana ditandatangani oleh para pihak. Penulisan ini mengambil kasus mengenai akta notaris yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap cacat hukum. Adapun pokok permasalahan yang dibahas adalah apa yang menyebabkan akta pelepasan hak tanah dalam kasus ini menjadi dibatalkan, dan bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang aktanya dibatalkan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu akta notaris dapat dibatalkan oleh badan peradilan apabila ternyata diketahui cacat hukum. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan akta notaris dalam kasus ini sudah tepat. Penandatanganan akta otentik diluar wilayah jabatan notaris mengakibatkan akta yang dibuatnya kehilangan otentisitasnya, artinya notaris tersebut bukanlah pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Perjanjian yang didasarkan pada penipuan adalah tidak sah. Penipuan melibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk mengelabui pihak lawannya. Penipuan merupakan alasan untuk pembatalan perjanjian yang apabila penipuan tersebut tidak dilakukan maka salah satu pihak tidak akan membuat perjanjian itu. Akibat hukum bagi para pihak adalah status hukumnya kembali seperti keadaan semula sebelum akta dibuat.

---

Document that made by public functionary bound at conditions and legislation rule that effective apply. Notary as one of public functionary that make authentic act is obliged to obeys rule in order to authentic act that have authentic characteristic. Besides its form determined by the regulation, authentic act also made by or in front of charge public functionary for that on site that authentic act are made. If authentification is loses then authentic act are referred as only have strength as the usual document when signed by the parties.

This writing takes case about notarial act that canceled by Supreme Court because assumed lack of procedure. As for problems fundamental studied is what is the cause atc of release of land rights in this case become canceled, and how legal consequences to all party that is authentic act. In this writing, writer uses normative type of judicial formality research. Data that used is secondary data that analysed in qualitative.

From research result can be concluded that a notarial act can be canceled by jurisdiction body if in the reality known lack of procedure. Law consideration that used by Supreme Court to cancel notarial act in this case has been precise. Authentic act that signing of outside the region of notary position result authentic act lose the authentification, that means notary is referred is not official functionary who makes the authentic act. Agreement that relied on deception is illegal. Deception entangles intention elementary body from one of the parties to deceive its adversary. Deception is reason to cancellation of contract that if deception referred not conducted then one of the parties will not make that agreement. Legal consequences to all party is its law status returns like situation initialy before authentic act are made."