Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kehidupan seluruh masyarkat di seluruh dunia juga mempengaruhi Ibukota Indonesia, DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa mengatur seluruh masyarakatnya agar bisa hidup sesuai dengan protokol kesehatan dan mengurangi penyebaran infeksi Covid-19 yang sangat cepat. Dalam hal ini, informasi protokol kesehatan menjadi sangat penting agar bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh media sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa dilakukan dengan baik agar masyarakat dapat paham dan menjalankan peraturan atau kebijakan yang dibuat. Penelitian ini mengambil kasus Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan Covid-19 dengan menganalisa 3 variabel, Kepuasan, Transparansi dan Interaktivitas. Metode kualitatif dilakukan dengan penyebaran kuesioner untuk menjawab pertanyaan penelitian. Temuan penting dalam penelitian ini adalah interaktivitas merupakan variabel dominan yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

The Covid-19 pandemic which has affected the lives of all people around the world has also affected Indonesia's capital city, DKI Jakarta. The DKI Jakarta Provincial Government must be able to regulate all of its people so that they can live according to health protocols and reduce the very fast spread of Covid-19 infections. In this case, information concerning health protocol becomes very important so that it can be applied by all communities. The spread of information carried out in social media belonging to the DKI Jakarta Provincial Government must be done well so that the public can understand and implement the regulations or policies that has been made. This research takes the case of public trust in the Provincial Government of DKI Jakarta in tackling Covid-19 by analyzing 3 variables, Satisfaction, Transparency and Interactivity. Qualitative methods are carried out by distributing questionnaires to answer research questions. An important finding in this study is that interactivity is the dominant variable affecting public trust in the Provincial Government of DKI Jakarta."

"Anak berisiko mengalami Covid-19 karena daya tahan tubuh dan imun yang lemah serta kurangnya menerapkan protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan tingkat pengetahuan dan penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada siswa sekolah dasar negeri di Depok. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Pengumpulan data menggunakan teknik cluster sampling terhadap 388 siswa kelas IV, V dan VI. Data dianalisis menggunakan uji Chi-quare. Hasil penelitian ini menunjukan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan penerapan protokol kesehatan Covid-19 (p value = 0.292). Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa 99,5% responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang Covid-19. Akan tetapi penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang baik sebesar 64,6%. Upaya edukasi untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19

---

Children are at risk of being infected by Covid-19 because of their immunity status and lack of attitude toward the Covid-19 health protocol. This study aimed to identify the relationship between the level of knowledge and Covid-19 Health Protocol Attitudes in Elementary Public Schools in Depok. The research design used a quantitative descriptive with a cross-sectional approach by employing a cluster sampling technique and involved a sample of 388 students in classes IV, V, and VI. The data were analyzed with the Chi-square test. The results showed that there was no significant relationship between knowledge and Covid-19 Health Protocol attitude (p-value = 0.292). As many as 99,5% of respondents have a good knowledge level about Covid-19, whereas only 64,6% of the respondents implemented good covid-19 health protocol. This research recommends covid-19 health protocol in order to decrease the level of covid-19 prevalence."

"Penyebaran COVID-19 dapat terjadi di berbagai tempat, khususnya tempat yang menjadi tempat berkumpul. Untuk menghindari penyebaran COVID-19, dibuat protokol kesehatan. Dalam penerapannya, perilaku protokol kesehatan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan sikap yang dimiliki seseorang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku santri dengan kejadian COVID-19 pada santri di Boarding School X, Serang, Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner secara online, data yang dikumpulkan merupakan data terkait usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, sikap, perilaku, dan kejadian COVID-19 yang dialami responden. Hasil dari penelitian ini adalah mayoritas santri yang menjadi responden memiliki tingkat pengetahuan rendah (71,9%), sikap negatif (51,3%), dan perilaku buruk (53,2%) terhadap COVID-19, serta sebagian besar santri pernah terkonfirmasi COVID-19 (88%). Secara statistik, tidak terdapat hubungan bermakna antara tingkat pengetahuan (p value 1,000), sikap (p value 0,855), dan perilaku (p value 1,000) dengan kejadian COVID-19 karena p value > 0,05. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku tidak berhubungan dengan kejadian COVID-19.

---

The spread of COVID-19 can occur in various places, especially places that are gathering places. To avoid the spread of COVID-19, health protocols are made. In its application, the behavior of health protocols is influenced by the level of knowledge and attitudes that a person has. This study was conducted to determine the relationship between the level of knowledge, attitudes, and behavior of students with the incidence of COVID-19 in students at Boarding School X, Serang, Banten. This study uses a quantitative approach with a cross-sectional study design. Data collection was carried out using an online questionnaire, the data collected was data related to age, gender, education level, level of knowledge, attitudes, behavior, and the incidence of COVID-19 experienced by respondents. The results of this study are that the majority of students who are respondents have a low level of knowledge (71.9%), negative attitudes (51.3%), and bad behavior (53.2%) towards COVID-19, and most of the students have been confirmed COVID-19 (88%). Statistically, there is no significant relationship between the level of knowledge (p value 1,000), attitude (p value 0.855), and behavior (p value 1,000) with the incidence of COVID-19 because p value > 0.05. The conclusion in this study is that the level of knowledge, attitudes, and behavior are not related to the incidence of COVID-19.

"

"Kota Bogor mencatatkan kenaikan kasus positif Covid-19 cukup tinggi pada pekan terakhir Januari 2021. Pada Januari – Maret 2021, Pengawasan protokol kesehatan telah dilakukan oleh Satgas kepada lebih dari 2,5 juta jiwa masyarakat di Kota Bogor di 179.438 titik lokasi pemantauan. Tujuan penelitian untuk mengetahui fenomena geografi terkait kepatuhan dan pelanggaran masyarakat terhadap protokol kesehatan secara spasial serta menganalisa hubungan antara kepatuhan protokol kesehatan terhadap kasus Covid-19 yang terjadi di Kota Bogor. Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif spasial dengan overlay hasil titik sebaran kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap toponimi POI, kernel density dan korelasi spearman. Hasil analisis menemukan bahwa kepatuhan protokol kesehatan di Kota Bogor sudah sangat baik dengan rata-rata persentase kepatuhan di angka 91,5% dan perkantoran menjadi lokasi tertinggi kepatuhan. Secara spasial pelanggaran dan kepatuhan membentuk pola penyebaran acak. Tempat olahraga/ RPTRA dan jalan umum menjadi pusat lokasi tertingi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Kecamatan Tanah Sereal dan Bogor Barat berada pada rentang kelas tinggi terjadinya kasus positif di Kota Bogor. Hubungan jumlah kepatuhan protokol kesehatan dan kasus positif Covid-19 di Kota Bogor mempunyai korelasi kuat dengan nilai (r) = -0,568 dan mempunyai hubungan yang negatif.

---

Bogor city recorded a significant increase in Covid-19 cases in the last week of January 2021. In January-March 2021, more than 2.5 million people were monitored in 179,438 locations in Bogor City by Covid-19 task force. This study aims to describe the geographical phenomenon with spatial pattern analysis related community compliance with the health protocols and to analyse the relationship between health protocol compliance with Covid-19 cases in Bogor City. Author used descriptive spatial analysis with overlay the result of distribution point of compliance and non-compliance with toponym, kernel density and spearman correlation to describe the phenomenon. The results of the analysis found that compliance with health protocols in Bogor City was very good with an average compliance percentage of 91.5% and offices being the highest location for compliance. Sport venues / RPTRA and public roads are the highest locations for non-compliance of health protocols. Tanah Sereal and West Bogor Subdistricts are in the high-class range of Covid-19 cases in Bogor City. The relationship between the number of health protocols compliance and positive cases in Bogor City has a strong correlation with a value (r) = -0,568 and has a negative relationship."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi masyarakat terkait dengan kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Penanganan COVID-19 saat ini berfokus pada penerapan kebijakan non-pharmaceutical intervention (NPI) yang bertujuan untuk menekan angka transmisi di Provinsi DKI Jakarta yang hingga saat ini menjadi episentrum penyebaran wilayah tertinggi di Indonesia. Masih rendahnya persepsi risiko dan pengetahuan masyarakat, tingginya ketidakpatuhan sosial, dan banyaknya masyarakat yang memercayai hoaks masih menjadi tantangan dan sekaligus menunjukan kemampuan literasi yang rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui mixed method yaitu antara metode kuantatif dengan survei dan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 500 responden yang berasal dari seluruh Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat literasi kebijakan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta pada tingkatan yang tinggi mencapai 98,2% (491 responden) dan yang dalam tingkatan rendah mencapai 1,8% (9 responden). Responden dengan karakteristik tingkat pendidikan tinggi dan mayoritas sudah menguasai teknologi yang lebih baik cenderung memiliki tingkat literasi kebijakan yang tinggi. Untuk itu optimalisasi peran dari pemerintah dan masyarakat terkait dengan upaya dalam meningkatkan literasi kebijakan yang memengaruhi implementasi kebijakan NPI yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta sangat diperlukan.

---

This research aims to determine community literacy skills related to COVID-19 handling policy in DKI Jakarta Province. COVID-19 handling policy focuses on implementing a non-pharmaceutical intervention (NPI) policy expected to reducing transmission rate in the DKI Jakarta Province, which is the epicenter of the COVID-19 cases in Indonesia. Low public risk perception and public knowledge, high social non-compliance, and many people who believe in hoaxes are still challenges and it also show low public literacy skills. This study uses a quantitative approach. This research uses mixed method technique. Quantitative method with survey and qualitative method through interviews and literature study. Respondents in this study were 500 respondents from all administration cities / regency in DKI Jakarta Province. The results showed that the level of public literacy in DKI Jakarta Province at a high level reached 98.2% (491 respondents) and in the low level reached 1.8% (9 respondents). Respondents with higher education level characteristics and high technology mastery tended to high levels of policy literacy. Based on the findings, it needs optimizing the role of the government and society in relation to efforts to increase policy literacy that affects the implementation of the NPI policy in DKI Jakarta is needed."

"Penerapan perilaku kepatuhan pada protokol kesehatan COVID-19 seyogyanya dapat menurunkan penyebaran COVID-19, namun saat ini masih terjadi kasus di PT X. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis berbagai faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 pada Pekerja Perkantoran di PT X tahun 2022. Desain penelitian adalah cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah responden sebanyak 76 orang diambil secara acak sederhana. Data primer didapat dari kuesioner yang disebarkan dengan aplikasi googleform, dilengkapi dengan data observasi dan telaah dokumen. Hasil telitian menunjukkan tingkat kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 sebesar 82,9%. Hasil analisis menunjukkan pada pria 5 kali lebih beresiko tidak patuh di banding Perempuan (OR 5,677), pada pekerja yang merasakan manfaat rendah 4 kali lebih beresiko tidak patuh (OR 4,329) dibanding yang merasakan manfaat tinggi, pada pekerja yang efikasi diri rendah 4 kali lebih beresiko tidak patuh (OR 4,329) dibandingkan yang efikasinya tinggi. Di samping itu, pada pekerja yang tidak mendapat dukungan lingkungan kerjanya 5 kali lebih berisiko tidak patuh (OR 5, 417) dibanding dengan pekerja yang mendapat dukungan lingkungan kerjanya, pekerja yang tidak mendapat dukungan keluarga 9 kali lebih beresiko tidak patuh (OR 9,02) dibanding dengan pekerja yang mendapat dukungan keluarga, begitu pula bagi pekerja yang merasakan tidak memadainya penghargaan dan sanksi 5 kali lebih beresiko tidak patuh (OR 5,211) dibanding pekerja yang merasakan penghargaan dan sanksi memadai. Penelitian ini mendapatkan tidak ada hubungan antara umur, status pernikahan, pengalaman, pengetahuan, ketersediaan instruksi, kerentanan yang dirasakan, keparahan yang dirasakan, hambatan yang dirasakan, isyarat untuk bertindak (faktor predisposisi), ketersediaan fasilitas dan sarana serta pelatihan dan promosi kesehatan (faktor pemungkin), dan tim inspektur (faktor penguat) dan perilaku kepatuhan prototol kesehatan COVID-19. Pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini, maka Perusahaan masih perlu melakukan upaya pencegahan terhadap COVID-19 yaitu dengan meningkatkan program promosi kesehatan serta implementasi penghargaan dan sanksi. Promosi kesehatan disusun dengan melibatkan seluruh pekerja secara bottom up. Selain itu, mengikutsertakan keluarga pada program promosi kesehatan metode lebih interaktif dan dapat menjangkau seluruh usia. Penyusunan kriteria penghargaan dan sanksi dengan melibatkan pekerja dan diimplementasikans secara konsisten. Pekerja juga perlu untuk berkontribusi dengan saling mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan dukungan dari manajemen dan berperan aktif dalam penyusunan program promosi kesehatan dan kriteria penghargaan dan sanksi. Dan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menambah variabel, memperluas sasaran penelitian dan melanjutkan analisis multivariate

---

Implementation of compliance behavior with the COVID-19 health protocol should reduce the spread of COVID-19, but currently there are still cases at PT X. The purpose of this study was to analyze various factors related to establishing COVID-19 health protocol compliance behavior in office workers at PT. X year 2022. The research design was cross sectional with a quantitative approach. The number of respondents as many as 76 people were taken at simple random. Primary data were obtained from questionnaires distributed using the googleform application, completed with observation data and document review. The results showed that the level of compliance with the COVID-19 health protocol was 82.9%. The results of the analysis show that men are 5 times more at risk of non-compliance than women (OR 5,677), workers who feel low benefits are 4 times more at risk of non-compliance (OR 4,329) than those who feel high benefits, workers with low self-efficacy are 4 times were more at risk of non-compliance (OR 4,329) than those with high efficacy. In addition, workers who do not receive support from their work environment are 5 times more to be non-compliance (OR 5,417) compared to workers who do not receive support from their work environment, workers who do not receive family support are 9 times more likely to be non-compliance ( OR 9.02) compared to workers who received family support, as well as workers who felt inadequate rewards and sanctions were 5 times more likely to be non-compliance (OR 5,211) than workers who felt adequate rewards and sanctions. This study found that there was no relationship between age, marital status, experience, knowledge, availability of instructions, perceived susceptibility, perceived severity, perceived barriers, cues to action (predisposing factors), availability of facilities and facilities as well as training and health promotion (enabling factors), and a team of inspectors (reinforcing factors) and COVID-19 health protocol compliance behavior. The COVID-19 pandemic is still ongoing, so the Company still needs to take preventive measures against COVID-19, namely by increasing health promotion programs and implementing awards and sanctions. Health promotion is developed by involving all employees on a bottom-up basis. In addition, involving families in health promotion programs is more interactive and can reach all ages. Compilation of reward and sanction criteria by involving workers and implemented consistently. Workers also need to contribute by reminding each other to comply with the COVID-19 health protocol with support from management and take on the active role in the development of health promotion programs and award and sanction criteria. And for further researchers, they can develop research by adding variables, expanding research targets and continuing into multivariate analysis."

"Provinsi DKI Jakarta menempati jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia bulan Juni 2021. Upaya pencegahan dilakukan melalui kebijakan nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan. Pasar merupakan tempat berkerumun orang sehingga sangat berpotensi dalam penularan COVID-19. Penelitian bertujuan untuk mengetahui determinan perilaku pedagang menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di pasar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif desain cross sectional pada 165 pedagang pasar yang diambil secara acak. Data dikumpulkan dengan pengisian kuesioner mandiri secara online, dianalisis menggunakan uji chi square dan regresi logistik ganda. Sebesar 74 (44,8%) pedagang dengan skor perilaku 56,79 (skala 100) dalam mencegah COVID-19, perilaku tertinggi yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki area pasar (71,31%), terendah pada upaya untuk meminimalkan kontak di area pasar dengan pelanggan (42,83%). Jenis kelamin, pengetahuan, sikap, ketersediaan sarana merupakan variabel yang berhubungan dengan perilaku pedagang. Sikap merupakan variabel yang paling dominan terkait dengan perilaku pedagang di Pasar Induk Kramat Jati 2021, pedagang yang bersikap positif akan 4,2 kali berperilaku baik dibanding yang bersikap negatif setelah dikontrol oleh pengetahuan, ketersediaan sarana, persepsi kerentanan, keseriusan dan hambatan serta dukungan teman dan kebijakan. Sikap pedagang perlu ditingkatkan dengan peningkatan pengetahuan, pemenuhan sarana protokol kesehatan, kolaborasi antara PD Pasar Jaya, Puskesmas dan Tokoh Masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan Pasar

---

DKI Jakarta Province occupies the highest number of positive COVID-19 cases in Indonesia, June 2021. Prevention efforts are carried out through policy number HK.01.07/Menkes/413/2020 requiring the implementation of health protocols. The market is a place where people congregate, so it has the potential to spread COVID-19. This study aims to determine the behavioral determinants of traders implementing health protocols to prevent the spread of COVID-19 in the market. The study used a quantitative approach with cross sectional design on 165 market traders who were taken at random. Data were collected by filling out an online self-administered questionnaire, analyzed using the chi square test and multiple logistic regression. As many as 74 (44.8%) traders have good behavior, skor 56.79 (a scale of 100) in preventing COVID-19. The highest behavior is washing hands before and after entering the market area (71.31%), the lowest is in efforts to minimize contact in the market area with customers using a barrier/plastic/faceshield (42.83%). Attitude is the most dominant variable related to the behavior of traders in the Kramat Jati Main Market 2021, traders who have a positive attitude will be 4.2 times better behaved than those who behave negatively after being controlled by knowledge, availability of facilities, perceptions of vulnerability, seriousness and obstacles as well as support from friends and family. policy. The attitude of traders needs to be improved by increasing knowledge, supported by the fulfillment of health protocol facilities, collaboration between PD Pasar Jaya, Puskesmas and Community Leaders in implementing health protocols in the Market environment"

"Tesis ini membahas mengenai implementasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dilihat dari tuntutan operasional, tuntutan sumber daya, dan dukungan aktor publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivist. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi.Berdasarkan hasil analisis kerangka kerja dari Gordon Chase diperoleh kesimpulan bahwa terdapat permasalahan yang mengakibatkan program tersebut berlum berjalan dengan efektif. Permasalahan yang paling mendasar yang menyebabkan tidak efektifnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pada aspek tuntutan operasional yaitu proses kepesertaan, sehingga berimbas kepada aspek yang lainnya.

---

This thesis focuses about the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program seen from the operational demands, resource demands, and the support of public actors. This study is a qualitative research with post-positivist approach. The validity of data is done by triangulation method.Based on the framework analysis of Gordon Chase, it is concluded that there are problems that caused the program has not been operated effectively. The most fundamental problems that led to the ineffectiveness of the Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government is the aspect of operational demands, membership process, that gives impact on the other aspects."

"Perkembangan Covid-19 dari awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2021 mendorong pemerintah Indonesia untuk bekerja dengan cara dan konteks yang baru, yaitu dengan mengimplementasikan e-Government menggunakan teknologi dan berbagai alat yang dapat dibilang agile dan adaptif, terutama dalam bidang kesehatan yang secara langsung terdampak. Oleh karena itu, pemerintah mencoba untuk mengembangkan pelayanan kesehatan dalam bentuk baru yaitu e-Health dengan mengembangkan aplikasi Mobile JKN. Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini mencoba untuk menilai kualitas e- Government pada aplikasi Mobile JKN selama masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Setelah melakukan penelitian dengan jumlah 100 orang repsonden yang diambil secara daring. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kualitas dari aplikasi Mobile JKN selama masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta sudah baik. Kualitas tersebut dapat disimpulkan menggunakan empat dimensi e-Government Quality yang dirumuskna oleh Papadomichelaki & Metnzas (2012), di mana keempat dimensi tersebut adalah dimensi efficiency, trust, reliability dan citizen support.

---

The development of Covid-19 from the beginning of 2020 to the end of 2021 has encouraged the Indonesian government to work in new ways and contexts, namely by implementing e-Government using technology and various tools that can be considered agile and adaptive, especially in the health sector which is directly affected. Therefore, the government is trying to develop health services in a new form, namely e-Health by developing the Mobile JKN application. Based on the above context, this study tries to assess the quality of e-Government on the Mobile JKN application during the Covid-19 pandemic in DKI Jakarta. After conducting research with a total of 100 respondents who were taken online. The results of this study indicate that the quality of the Mobile JKN application during the Covid-19 pandemic in DKI Jakarta is good. This quality can be concluded using the four dimensions of e-Government Quality formulated by Papadomichelaki & Metnzas (2012), where the four dimensions are the dimensions of efficiency, trust, reliability, and citizen support."

"Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease) yang keberadaannya pertama kali teridentifikasi pada akhir tahun 2019, telah menjadi masalah kemanusiaan secara global. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus ini dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan status sosial, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data secara global pada tahun 2019, diperkirakan 15% dari populasi dunia memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas lebih cenderung memiliki kesehatan yang buruk. Situasi pandemi COVID-19 menjadi kekhawatiran khususnya pada disabilitas yang tinggal dalam ruangan terbatas, padat penghuni, tempat tertutup dan keterbatasan lain dalam panti. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menganalisis proses implementasi kebijakan menggunakan model Edward III, dari aspek: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Temuan penelitian ini adalah bahwa Kebijakan pencegahan COVID19 yang tertuang pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial telah dapat disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan baik di setiap panti. Aturan dalam bentuk perundang-undangan tidak ditemukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Provinsi DKI Jakarta sudah baik. Namun dalam penanganannya memiliki tantangan tersendiri karena kondisi disabilitas WBS yang memiliki tingkat keparahan disabilitas berbeda-beda sehingga sulit untuk disiplin karena keterbatasan yang mereka miliki. WBS Penyandang Disabilitas mental dan intelektual sulit untuk disiplin dalam menggunakan masker, komunikasi secara personal dan peringatan yang dilakukan secara berulang menjadi solusi penerapan kepatuhan protokol Kesehatan. Rekomendasi lain adalah bahwa Penanganan COVID-19 harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor.

---

The Pandemic COVID-19 (Coronavirus Disease) which was firstly identified in the late 2019, has become humans’ problem globally. The rapid increase in the number of COVID-19 cases occurred requires immediate treatment. This virus easily spreads and infects anyone regardless of age, gender, and social status, including people with disabilities. Based on global data of 2019, it is estimated that 15% of the world's population has a disability. People with disabilities are more likely to have poor health. The situation of the COVID-19 pandemic is a concern, especially for people with disabilities who live in densely populated areas, in limited living space, closed places, and other residential limitations. The study was conducted to analyze the implementation of COVID-19 prevention policies at Social Institutions for People with Disabilities in the area of DKI Jakarta Province. The researchers analyzed the policy implementation process using the Edward III model, from 4 aspects namely communication; resources; disposition; and organizational structure. The COVID-19 prevention policy contained in the Circular issued by the Head of the Social Service can be properly socialized and coordinated in each nursing home. Rules in the form of legislation were not found. The results showed that the overall implementation of the COVID-19 prevention policy at the Social Institutions for Disabilities in DKI Jakarta Province was good. However, in handling it, it has its own challenges because residents of those institutions who have disabilities (WBS) have different levels of disability, making it difficult to discipline them because of their limitations. It is difficult to discipline WBS with mental and intellectual disabilities to use masks. It was found that personal communication and repeated warnings are solutions for implementing Health protocol. The handling of COVID-19 is carried out with cross-sectoral cooperation."