Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Donasi online kini semakin marak di Indonesia, terutama pada platform galang dana (crowdfunding). Seiring dengan bertambahnya pengguna pada platform tersebut, banyak pula kasus-kasus yang melibatkan kepercayaan pengguna terhadap platform crowdfunding. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan dan ketidakpercayaan seseorang terhadap platform crowdfunding, dan pengaruhnya terhadap sikap dan intensi perilaku donasi online. Penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai behavioral intention untuk berdonasi dan konsep trust and distrust. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan melibatkan 865 responden Indonesia melalui kuesioner online pada media sosial. Data responden diolah dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kualitas seperti system quality dan information quality dan aspek mekanisme institusi seperti perceived platform rules dan perceived monitoring memengaruhi kepercayaan dan ketidakpercayaan terhadap platform. Kepercayaan dan ketidakpercayaan terhadap platform berpengaruh secara signifikan terhadap sikap dan intensi seseorang dalam melakukan donasi online.

---

---

The amount of online donations has been increasing in Indonesia, especially in the online crowdfunding platform. Along with the increasing number of users, there are also many cases involving user trust in the platform. This study aims to explore factors that influence trust and distrust in the platform and their influence on attitude and online donation intention. This study focuses on behavioral intention in the online donation and the concept of trust and distrust. 865 Indonesian respondent data collected using an online survey through social media and analyzed using Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS). This study indicates that quality aspects such as system quality and information quality and institutional mechanism aspects such as perceived platform rules and perceived monitoring influence trust and distrust in the platform. Trust and distrust in platform influence attitude towards donation and online donation intention significantly.

"

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan donation-based crowdfunding di Indonesia, baik dari segi peraturan maupun dalam penerapannya. Kegiatan donation-based crowdfunding dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya diatur dalam UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang beserta dengan peraturan pelaksana dan peraturan teknis lainnya. Dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa kasus kesalahpahaman dan pelanggaran berupa penyalahgunaan dana donasi dan pelaksanaan kegiatan tanpa izin dari yang berwenang. Peraturan yang ada dirasa sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada sehingga terjadi banyak kerancuan dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian ini adalah mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan donation-based crowdfunding tidak memiliki mekanisme yang mumpuni dalam melindungi hak-hak donatur dan dalam hal apabila donasi oleh donatur disalahgunakan oleh penyelenggara kegiatan donation-based crowdfunding, penulis berpendapat bahwa dalam keadaan seperti demikian hanya dapat bergantung kepada ketentuan dasar hukum perdata untuk melakukan gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum dan hukum pidana, apabila melalui gugatan perdata tidak mendapatkan hasil, dengan dasar penipuan dan/atau penggelapan uang hasil donasi.

---

This thesis analyzes about the problems that occur in the implementation of donation-based crowdfunding activities in Indonesia, both in terms of regulations and application. Donation-based crowdfunding activities in Indonesia are basically regulated in Law no. 9 of 1961 concerning the Collection of Money or Goods along with implementing regulations and other technical regulations. In its implementation, there have been several cases of misunderstanding and violations in the form of misuse of donations and carrying out activities without permission from the authorities. The existing regulations are deemed incompatible with the existing conditions so that there is a lot of confusion in their application. This research is a normative-juridical-shaped research by means of literature study conducted on secondary data. This research is prescriptive using a qualitative approach. The results obtained by the author through the research are to know that the laws and regulations in Indonesia that govern donation-based crowdfunding activities do not have a powerful mechanism in protecting the rights of donors and in the event that donations by donors are misused by donation-based activity organizers. crowdfunding, the author is of the opinion that in such circumstances it can only depend on the basic provisions of civil law to file a lawsuit on the basis of illegal actions and criminal law, if a civil lawsuit does not get results, on the basis of fraud and/or embezzlement of donated money."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan pengumpulan dana proyek crowdfunding berbasis ekuitas di Asia dalam rentang waktu dari Januari 2018 hingga Desember 2019. Penelitian dilakukan dengan berlandaskan pada teori signaling serta menggunakan 201 sampel proyek pada berbagai platformdi 5 negara Asia yaitu Indonesia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Israel, dan Korea Selatan. Penulis menggunakan estimasi regresi Ordinary Least Square(OLS) dengan robust standard error untuk pengujian hipotesis. Adapun penelitian menggunakan berbagai proksi dalam faktor karakteristik kampanye, human capital, dan social capitalyang terbukti memiliki pengaruh signifikan atas keberhasilan pengumpulan dana proyek crowdfundingdi Asia. Faktor karakteristik kampanye dijelaskan oleh tiga variabel yaitu informasi finansial, gambar, dan video. Sedangkan faktor human capitaldijelaskan oleh empat variabel yaitu jumlah anggota, tingkat pendidikan, pengalaman berbisnis, dan experience in field. Terakhir, faktor social capitaldijelaskan oleh dua variabel yaitu social networkdan penasihat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah seluruh variabel kecuali gambar dan video, secara positif dan signifikan memengaruhi keberhasilan pengumpulan dana proyekcrowdfunding berbasis ekuitas di pasar Asia.

---

This study aims to determine success factors on equity-based crowdfunding project fundraising in Asia during the period of January 2018 until December 2019. The study using signaling theory approach with 201 project samples on various platforms from Indonesia, Malaysia, United Arab Emirates, Israel, and South Korea. The researcher uses Ordinary Least Square (OLS) with standard error robust as the method of data analysis and hypothesis testing. The research also uses several proxies for campaign characteristic, human capital, and social capital factors which have significant effects for the success on equity-based crowdfunding project fundraising in Asia. Firstly, campaign characteristics factor is described by three variables, those are provision of financial, pictures, and video. Secondly, human capital factor is described by four variables, namely number of team members, education level, business experience, and experience in field. Lastly, social capital factor is described by two variables, those are social network and advisor. The results obtained from this study are all of the variables, except pictures and videos, have positive and significant effect in the success of crowdfunding project fundraising in Asia."

"

Tesis ini meneliti bagaimana BEKRAF sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian membantu UMKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dalam hal pendanaan modal usaha. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai dua pihak dengan tiga narasumber berbeda yang mana kemudian hasil wawancara tersebut dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku sejak tahun 1961 hingga bulan Oktober 2018. Dewasa ini, crowdfunding sudah dikenal sebagai salah satu metode alternatif untuk mendapatkan dana tambahan untuk membiayai proyek suatu individu atau suatu badan. Hingga bulan Oktober tahun 2018, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai crowdfunding. Namun ternyata penggunaan crowdfunding di Indonesia masih mungkin dilakukan dengan berdasarkan pada beberapa ketentuan dari beberapa peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti apakah instansi publik di Indonesia, khususnya Badan Ekonomi Kreatif, dapat menggunakan crowdfunding untuk mendapatkan dana tambahan guna membantu para pelaku ekonomi kreatif.

 

---

This paper provides insights mechanism on how one of Indonesian public body called Badan Ekonomi Kreatif helps Indonesian SMEs who operate in creative industry by funding their project or business. This research is done by interviewing three persons from two different entitites, then the results will be compared to Indonesian regulation which are still relevant until October 2018. Crowdfunding nowadays is worldly known as an alternative for individuals or firms to gain extra cash to fund their project or to increase SMEs cash inflow. In the past, scholars already figured out that Indonesia didn’t have any specific regulation on crowdfunding, but they figured out that there are hopes in Indonesian regulations that allowed the usage of crowdfunding in Indonesia for individuals and firms. This research has a sole purpose to figure out if one of Indonesia’s state body can utilize crowdfunding to gain extra cash to fund Indonesian SMEs

 

"

"Perkembangan teknologi sangat pesat dan memberikan kemudahan pada berbagai bidang kehidupan, salah satunya kemudahan dalam melakukan donasi secara online. Saat ini terdapat sebuat metode penggalangan dana dari sejumlah orang untuk sebuah proyek tertentu melalui internet yang dikenal dengan istilah crowdfunding. Salah satu situs crowdfunding yang popular di Indonesia yaitu Kitabisa.com. Namun, saat ini penyaluran dana per bulan melalui Kitabisa.com belum sesuai target. Ternyata hanya 37 dari total campaign yang penggalangan dananya terdanai atau dinyatakan sukses, dengan rincian total penggalangan dana yang mencapai target hanya 6 . Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keinginan donasi online.Analisis data pada penelitian ini menggunakan Varian Based SEM VB-SEM yaitu PLS-SEM dengan alat bantu SmartPLS 3.2.6 terhadap 494 responden yang merupakan pengguna internet. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keinginan untuk melakukan donasi online ditentukan oleh keterikatan emosional pada campaign emotional attachment toward campaign , ketergantungan fungsional pada platform functional dependence on platform , dan kepercayaan pada campaigner trust toward campaigner yang dipengaruhi oleh faktor sosial identifikasi dan faktor-faktor teknologi personalisasi, sistem achievement, dan fitur teknologi internet . Faktor kepercayaan pada campaigner memberikan pengaruh paling signifikan terhadap keinginan melakukan donasi online. Semakin tinggi kepercayaan pengguna pada campaigner maka keinginan melakukan donasi semakin meningkat.

---

The development of technology is very rapid and provide convenience to various areas of life, one of which ease to donate online. Currently there is a method of fundraising from a number of people for a particular project over the internet known as crowdfunding. One of the most popular crowdfunding sites in Indonesia is Kitabisa.com. However, the current monthly distribution of funds through Kitabisa.com has not been on target. It turns out that only 37 of the total campaign fund raising is funded or declared successful, with details of total fundraising achieve the target of only 6 . Therefore, this research aims to determine the factors affect the intention to donate online.The data analysis in this research is using Varian Based SEM VB SEM with SmartPLS 3.2.6 toward 494 respondents who are internet users. The results of this research indicate the intention to donate online is determined by emotional attachment toward campaign, functional dependence on platform, and trust toward campaigner, which are influenced by social factors identification and technological factors personalization, achievement system, and internet technology features . Trust to campaigner gives the most significant influence intention to donate online. The higher user 39 s trust to campaigner, then the more intention to donate online."

"Tulisan ini membahas mengenai layanan Equity Crowdfunding yang memberikan pendanaan dengan menawarkan saham berbasis teknologi informasi kepada masyarakat luas (crowd). Kegitan ini telah diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi atau Equity Crowdfunding, walaupun begitu peraturan ini belum dapat mengakomodir kebutuhan lanyanan Equity Crowdfunding dan masih belum diaturnya secara rinci mengakibatkan kekosongan hukum dalam beberapa aspek yang dapat menimbulkan potensi masalah ke depannya. Adapun masalahnya berkaitan pada kedudukan, perlindungan hukum dalam menjalankan prinsip transparansi dan penyelesaian sengketa ditinjau dari perspektif hukum responsif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menemukan pengaturan yang ideal bagi lanyanan Equity Crowdfunding yang menawarkan saham kepada masyarakat. Oleh karenanya penelitian ini akan menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana keseluruhan data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kegiatan Equity Crowdfunding, kedudukan penyelenggara harus diperjelas dalam perjanjian dengan pemodal dan harus memuat syarat minimal perjanjian. Selanjutnya ditinjau dari perspektif kaidah perlindungan hukum demi menjalankan prinsip transparansi dengan pemberian informasi terkini dengan secara lansung atau directly kepada pemodal dan transparansi dalam valuasi saham yang akan diterbitkan, peran pengawasan dan pengaturan dalam penyelesaian sengketa harus telah mengakomodir penggunaan sarana teknologi informasi. Penelitian ini menyarankan perbaikan atas aspek-aspek yang diatur dalam POJK No. 37/POJK.04/2018 yakni: (i) Kedudukan hukum Penyelenggara Equity Crowdfunding dalam POJK No. 37/POJK.04/2018 dapat dipertegas definisi kedudukan dalam perjanjian dengan pemodal dan Pada bentuk perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemodal untuk dapat dimasukan dalam penjelasan syarat minimal dari isi perjanjian, (ii) Pembatasan jumlah pemodal atau pemegang saham tidak lebih dari 300 pihak untuk bisa dikaji ulang atau dapat diperjelas karna bertentangan dengan konsep Crowdfunding, (iii) bentuk transparansi informasi yang harus dijalankan, (iv) bentuk transparansi dalam valuasi saham penerbit, dan (v) bentuk ideal pengaturan dan pengawasan OJK dalam penyelesaian sengeta kegiatan Equity Crowdfunding.

---

This paper discusses Equity Crowdfunding services that provide funding by offering information technology-based shares to the wider community (crowd). This activity has been regulated by the Financial Services Authority Regulation Number 37 / POJK.04 / 2018 regarding Funding Services through Information Technology-Based Stock Offering or Equity Crowdfunding, even though this regulation has not been able to accommodate the needs of Equity Crowdfunding lanyans and still has not been regulated in detail resulting in vacancy law in several aspects that can lead to potential problems going forward. The problem is related to the position, legal protection in carrying out the principle of transparency and dispute resolution in terms of the perspective of responsive law. The purpose of this research is to find an ideal arrangement for the Equity Crowdfunding service that offers shares to the public. Therefore this research will answer this problem by using a normative juridical research method in which all the data obtained is then processed using qualitative methods. This research found that in Equity Crowdfunding activities, the position of the organizer must be clarified in the agreement with the investor and must contain the minimum terms of the agreement. Furthermore, from the perspective of legal protection principles in order to implement the principle of transparency by providing the latest information directly or directly to investors and transparency in the valuation of shares to be issued, the role of supervision and regulation in dispute resolution must have accommodated the use of information technology facilities. This study suggests improvements to the aspects set out in POJK No. 37 / POJK.04 / 2018 namely: (i) Legal position of the Equity Crowdfunding Operator in POJK No. 37 / POJK.04 / 2018 can be affirmed the definition of position in the agreement with the financier and in the form of an agreement between the Provider and the financier to be included in the explanation of the minimum terms of the contents of the agreement, (ii) Limitation on the number of financiers or shareholders of no more than 300 parties to be able to reviewed or can be clarified because it contradicts the Crowdfunding concept, (iii) the form of transparency of information that must be carried out, (iv) the form of transparency in the issuance of share issuers, and (v) the ideal form of OJK regulation and supervision in the settlement of the Equity Crowdfunding activities."