Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan kartu kredit telah berkembang pesat dalam sepuluh tahun terakhir karena fleksibilitas dan kepraktisannya. Menggunakan kartu kredit memiliki resiko penipuan kartu kredit. Oleh karena itu, penerapan Personal Identification Number (PIN) sebagai metode verifikasi dikatakan dapat memberikan keamanan tambahan bagi kartu kredit. Penerapan PIN di Indonesia dimulai sebagai realisasi Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP tentang Pelaksanaan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Bank Indonesia mengamanatkan kepada seluruh penerbit kartu kredit untuk menerapkan PIN online 6 digit untuk melindungi pemegang kartu dari risiko penipuan kartu kredit. Untuk itu, penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian: 1) bagaimana regulasi dalam melindungi kepentingan pemegang kartu dari penipuan kartu kredit dan 2) bagaimana implementasi verifikasi PIN dalam rangka perlindungan pemegang kartu terhadap penipuan. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif untuk metode penelitiannya. Penulisan ini menemukan bahwa penerapan PIN berhasil secara khusus meminimalkan risiko metode penipuan yang hilang atau dicuri. Namun, penerapan PIN tidak dapat mengatasi penipuan kartu kredit secara keseluruhan, dikarenakan kurangnya kebijaksanaan dan kewaspadaan pemegang kartu. Oleh karena itu, penulis menganjurkan untuk mengeluarkan peraturan yang secara tegas memerintahkan pemegang kartu untuk waspada dan bijaksana dalam menggunakan kartu kredit. Selain itu, penulis juga merekomendasikan untuk menerapkan praktek self-service terminal yang memungkinkan nasabah untuk memasukkan kartunya sendiri ke dalam terminal tanpa harus menyerahkan kartu secara fisik kepada orang lain.

---

Credit card usage has grown immensely in the past ten years due to its flexibility and practicality. Using credit card has the risk of credit card fraud. For that reason, the implementation of Personal Identification Number (PIN) as a means of verification is said to provide additional security for credit cards. The implementation of PIN in Indonesia was commenced as a realization of Bank Indonesia Circular Letter No. 16/25/DKSP on the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities. Bank Indonesia mandated all credit card issuers to implement 6 digit online PIN to protect cardholders from the risk of credit card fraud. To that end, the author has formulated two research questions: 1) how is the regulation in protecting cardholders' interests from credit card frauds and 2) how is the implementation of PIN verification in regards to cardholder's protection against fraud. This thesis uses normative juridical method for its research method. This writing found that the implementation of PIN managed to specifically minimize the risk of lost or stolen fraud method. However, the implementation of PIN does not tackle credit card fraud as a whole due to cardholder's lack of discretion and vigilance. Hence, the author recommends to issue a regulation which strictly order cardholders to be vigilance and discreet in using credit cards. In addition to that, the author also recommends to implement the practice of self-service terminal which allows cardholders to insert their own card into the terminal without having to handover the card physically to another person."

"ABSTRAKSkripsi ini memuat mengenai perlindungan konsumer pemegang kartu debet yang merupakan salah satu alat pembayaran utama dalam melakukan sebuah transaksi. Bersamaan dengan perkembangan teknologi yang sejalan dengan perkembangan di dalam dunia perbankan, terlebih dalam hal kegiatan alat pembayaran, penggunaan kartu debet juga mempunyai sisi negatifnya.Salah satu sisi negatif yang terdapat dalam penggunaan kartu debet adalah minimumnya proteksi yang diberikan oleh bank yang menerbitkan kartu debet berupa verifikasi tanda tangan, dimana hal tersebut merupakan suatu celah yang membuka peluang terhadap penyalahgunaan kartu debet dengan memalsukan tanda tangan yang terdapat di belakang kartu debet tersebut.Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas dalam skripsi ini, dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam menggunakan kartu debet, yang salah satunya adalah verifikasi tanda tangan sebagai proteksi yang diberikan oleh bank penerbit kartu debet. Skripsi ini menkonklusikan bahwa perlu adanya regulasi dan teknologi lebih yang mengatur mengenai proteksi konsumer dalam melakukan transaksi menggunakan kartu debet.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses about the customer protection over the use of debit card that has become one of the main payment instruments in having transactions. As technology improves, which gives improvements to the banking world, moreover in regards to payment instrument activities, it also gives negative sides of the existence of debit cards.One of the downsides of debit cards is in regards to its minimum protection provided, to which it gives loopholes to frauds and abuse of debit cards, knowing that the protection provided by the issuer of the debit card is as minimum as signature verification, which can always be forged by a third party.The research method that is conducted in order to finish this undergraduate thesis is juridical normative literature study, which reflects the law as the guidance and direction in the implementation of every sector of social and public life to set order and justice, especially in terms of law that is pertaining to economic law, which one of them is banking law.Based on the whole discussion within the chapters, it can be concluded that there are several weaknesses of the use of ATM debit cards, which one of them is signature verification, that is most of the time used as a method of authorization. This undergraduate thesis concludes that there should be several added provisions and technologies to give security to the customers in regards to their protection."

"Kartu kredit adalah salah satu bagian dari alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK). Penggunaan kartu kredit dalam transaksi pembelanjaan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Namun dalam penggunaannya, seringkali pemegang kartu masih dikenakan biaya tambahan oleh merchant. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif yang membahas pengaturan tentang pengenaan biaya tambahan oleh merchant dalam penggunaan kartu kredit di Indonesia. Selain itu dibahas pula tentang bagaimana pengawasan terhadap pengenaan biaya tambahan tersebut dan perlindungan yang diberikan kepada nasabah pemegang kartu kredit yang terkena biaya tambahan dalam menggunakan kartu kredit.

---

Credit card is one part of the card-based instrument payment activities (APMK). Credit card transactions are increasing time by time. But in its use, cardholders are often still subject surcharge fee by merchant. This mini-thesis is juridical normative research with descriptive approach that discusses the regulation about surcharge fee by merchant on credit card transactions. And also discussed about how supervision on this imposition of surcharge fee and the protection afforded to credit card holders regarding the surcharge fee of using a credit card."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum salah satu APMK yaitu kartu kredit nasabah bank terhadap kejahatan kartu kredit. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai kartu kredit di Indonesia dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kejahatan kartu kredit nasabah bank di Indonesia. Dengan tingginya peredaran kartu kredit di Indonesia berpotensi terjadinya permasalahan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian bertujuan untuk melakukan analisis terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap kejahatan kartu kredit di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu legal/yuridis approach dimana akan diteliti terhadap penerapan azas-azas hukum, sistematika hukum yang telah ada, sinkronisasi hukum yang ada di Indonesia terkait kartu kredit dan perlindungan hukum. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh hasil bentuk perlindungan hukum bagi kartu kredit nasabah bank antara lain: perlindungan secara tidak langsung langsung dan perlindungan secara langsung. Perlindungan hukum secara tidak langsung meliputi UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum secara langsung antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

---

This research was conducted to analysis the form legal protection either APMK, namely credit cards of bank customers against credit card crimes. Now problems in this research: How are the legal provisions regarding credit cards in Indonesia and How are legal protections against credit card crimes bank customers in Indonesia. With the high circulation of credit cards in Indonesia, there is the potential for legal problems. Based on this, the research aims to conduct an analysis related to the form of legal protection against credit card crimes in Indonesia. Type of research used in this study is the legal/juridical approach, which will examine the application of legal principles, existing legal systems, synchronization of existing laws in Indonesia regarding credit cards and legal protection. Based on the analysis conducted in this research, the results obtained from the form of legal protection for bank customer credit cards include: indirect protection and direct protection. Legal protection indirectly includes Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 concerning Banking, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Criminal Code, Law no. 11 of 2008 as amended by Law No. 19 of 2016 concerning Information & Electronic Transactions. Direct legal protection includes Bank Indonesia Regulation Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection, Bank Indonesia Regulation Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment Systems, Regulation of the Minister of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems, Circular Letter of Bank Indonesia Number 16/16/DKSP/2014 concerning Procedures for Implementation of Consumer Protection for Payment System Services."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi nasabah pada kasus card skimming Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Perkembangan jumlah pemakaian kartu kredit, kartu debet, dan/atau kartu ATM yang pesat di Indonesia dijadikan peluang oleh para oknum tidak bertanggungjawab untuk mengeruk dana dari rekening nasabah dengan berbagai modus kejahatan yang salah satunya adalah card skimming. Keamanan teknologi yang rentan ditambah sistem pengawasan penyelenggaraan yang lemah merupakan dua faktor utama penyebab maraknya kejahatan pencurian dana dengan cara card skimming. Belum adanya aturan komprehensif tentang perlindungan data pribadi membuat proses pertanggungjawaban kerugian nasabah menjadi memiliki berbagai ketersinggungan. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, privasi, penjelasan APMK, upaya hukum nasabah, serta tanggung jawab para penyelenggara terhadap card skimming fraud di Indonesia.

---

Over a decade, credit card fraud has been a major problem in the Indonesian payment system. Those attackers have used the increasing number of card-based payment instrument usage to be a chance for unlawfully making money. On this thesis will be discussed the highlighting of personal data protection against skimming fraud on card-based payment instrument in Indonesia. As a payment instrument that evolves fraud cases rapidly over time, personal data protection is sure to be a serious concern. The vulnerable technology security and weak implementation of surveillance systems are the two main factors causing the rampant fraud perpetration of stealing funds by way of card skimming. The absence of comprehensive rules on the protection of personal data losses make the accountability process customer becomes have a variety of offenses. Therefore, in this study will be discussed on the concept of consumer protection, personal data protection, privacy, as well as the responsibility of the card-base payment organizers against card skimming fraud in Indonesia."

"[ABSTRAKPT Bank ABC Tbk sebagai salah satu bank yang bergerak di industri keuangan dituntut untuk menyesuaikan kebutuhan industri mengenai pengamanan transaksi kartu kredit. Bank Indonesia sebagai regulator mewajibkan setiap bank untuk mengimplementasikan PIN pada transaksi kartu kredit di Mesin EDC. Proses implementasi PIN memerlukan penyesuaian yang meliputi perubahan pada kartu, EDC dan back end system. Penyesuaian yang dilakukan berdampak pada proses bisnis kartu kredit hingga arsitektur teknologi yang digunakan. Pada penelitian ini digunakan framework TOGAF sebagai langkah kerja dalam memadukan proses bisnis organisasi, data dan arsitektur teknologi agar sesuai dengan standar dari EMVCo, PCI-DSS, Visa dan Mastercard. Hasil penelitian ini berupa solusi penyesuaian data, fitur serta alur pengembangan aplikasi yang dapat dijadukan acuan untuk perancangan standar arsitektur untuk implementasi PIN pada Transaksi Kartu Kredit.

---

ABSTRACTPT Bank ABC Tbk as one of the banks in the financial industry is required to match industry needs regarding security of the credit card transactions. Bank Indonesia as the regulator requires each bank to implement PIN on credit card transactions at EDC machine. PIN implementation process requires adjustments include changes to the card, the EDC and the back end system. Adjustments made an impact on the credit card business processes to architecture technology used. In this study used TOGAF framework as a step in the work to integrate the organization's business processes, data and technology architecture to match the standard of EMVCo, PCI-DSS, Visa and Mastercard. The results of this study is in the form of data matching solutions, application development features and workflow which can be used as standard reference for designing the architecture for the implementation of the PIN on Credit Card Transactions.;PT Bank ABC Tbk as one of the banks in the financial industry is required to match industry needs regarding security of the credit card transactions. Bank Indonesia as the regulator requires each bank to implement PIN on credit card transactions at EDC machine. PIN implementation process requires adjustments include changes to the card, the EDC and the back end system. Adjustments made an impact on the credit card business processes to architecture technology used. In this study used TOGAF framework as a step in the work to integrate the organization's business processes, data and technology architecture to match the standard of EMVCo, PCI-DSS, Visa and Mastercard. The results of this study is in the form of data matching solutions, application development features and workflow which can be used as standard reference for designing the architecture for the implementation of the PIN on Credit Card Transactions.;PT Bank ABC Tbk as one of the banks in the financial industry is required to match industry needs regarding security of the credit card transactions. Bank Indonesia as the regulator requires each bank to implement PIN on credit card transactions at EDC machine. PIN implementation process requires adjustments include changes to the card, the EDC and the back end system. Adjustments made an impact on the credit card business processes to architecture technology used. In this study used TOGAF framework as a step in the work to integrate the organization's business processes, data and technology architecture to match the standard of EMVCo, PCI-DSS, Visa and Mastercard. The results of this study is in the form of data matching solutions, application development features and workflow which can be used as standard reference for designing the architecture for the implementation of the PIN on Credit Card Transactions.;PT Bank ABC Tbk as one of the banks in the financial industry is required to match industry needs regarding security of the credit card transactions. Bank Indonesia as the regulator requires each bank to implement PIN on credit card transactions at EDC machine. PIN implementation process requires adjustments include changes to the card, the EDC and the back end system. Adjustments made an impact on the credit card business processes to architecture technology used. In this study used TOGAF framework as a step in the work to integrate the organization's business processes, data and technology architecture to match the standard of EMVCo, PCI-DSS, Visa and Mastercard. The results of this study is in the form of data matching solutions, application development features and workflow which can be used as standard reference for designing the architecture for the implementation of the PIN on Credit Card Transactions., PT Bank ABC Tbk as one of the banks in the financial industry is required to match industry needs regarding security of the credit card transactions. Bank Indonesia as the regulator requires each bank to implement PIN on credit card transactions at EDC machine. PIN implementation process requires adjustments include changes to the card, the EDC and the back end system. Adjustments made an impact on the credit card business processes to architecture technology used. In this study used TOGAF framework as a step in the work to integrate the organization's business processes, data and technology architecture to match the standard of EMVCo, PCI-DSS, Visa and Mastercard. The results of this study is in the form of data matching solutions, application development features and workflow which can be used as standard reference for designing the architecture for the implementation of the PIN on Credit Card Transactions.]"

"Tesis ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan perlindungan konsumen kartu kredit di Indonesia? Kedua, bagaimana perjanjian kartu kredit antara bank dan nasabah kartu kredit serta perjanjian kerjasama antara bank dan merchant? Dan ketiga, bagaimana akibat hukum atas pembebanan biaya tambahan di dalam transaksi dengan menggunakan kartu kredit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Bearnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normative, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai peraturan perlindungan konsumen kartu kredit di Indonesia, menganalisis secara hukum mengenai perjanjian kartu kredit antara bank dan nasabah, serta perjanjian kerjasama antara bank dan merchant, dan menganalisis akibat hukum atas pengenaan Merchant Discount Rate (MDR) oleh merchant kepada konsumen dan bea materai di dalam laporan tagihan kartu kredit. Peraturan mengenai kartu kredit di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2002 dan Surat Edara Bank Indonesia No. 14/17/DASP. Pejanjian kartu kredit antara bank dengan nasabah adalah dengan penandatanganan formulir permohonan penerbitan kartu kredit yang berlaku sebagai perjanjian, sama halnya dalam perjanjian kerjasama antara bank dengan merchant. Kedua perjanjian tersebut menetapkan kausula baku dalam is masingmasing perjanjian tersebut. Di dalam transaksi yang menggunakan kartu kredit, terdapat pembebanan biaya tambahan yang terdiri atas MDR dan Biaya Materai. Pembebanan MDR sebenarnya dilarang oleh Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 PAsal 8 ayat (2), yang menyatakan bahwa pembebanan MDR merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh merchant dan termasuk ke dalam tindakan yang merugikan untuk konsumen. Sedangkan pembebanan bea materai, memang menjadi tanggung jawab konsumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 PAsal 1 huruf a, yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Materai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya.

---

The content of thesis discusses three main issues. First, how is the regulation of credit card consumer protection in Indonesia? Second, how is the credit card agreement between bank and customers as well as the agreement between bank and merchant? And third, how does the legal effect of the imposition of additional costs on the transaction by using credit card based on Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2012, 1985 Act Enactment No. 13 on Stamp Duty, and Government Regulation No. 24 year 2000 regarding changes of Stamp Duty Tariff and the limit price of Nominal subjected Stamp Duty? The study was conducted with normative juridical method, the purpose of this research is to provide knowledge about the credit card consumer protection laws in Indonesia, and analyze the credit card agreement between bank and customer from legal perspective, as well as the agreement between bank and merchant, and analyze the legal consequences of the imposition of Merchant Discount Rate (MDR) by merchant to consumer and the cost of stamp duty on the credit card billing statement. The credit card regulations in Indonesia are regulated by Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2002 and Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP. The credit card agreement between bank and its customers is done by signing the application form of the issuance of credit card, which serves as an agreement, as well as the agreement between bank and merchant. Both of agreements establish standard clause in the content of each of these agreements. In exchange for the use of credit cards, there are two additional charges, which consist of MDR and Stamp costs. The Imposition of MDR is prohibited by Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2012 Article 8 Paragraph (2), which states that the imposition of MDR is a prohibited act to be done by merchant and inflict a financial loss for the consumer. While the imposition of stamp duty is the responsibility of the consumer based on the Indonesian Government Regulation No. 24 year 2000 Article 1 Letter A, which states that the parties who hold a letter of agreement or such other, burdened with the obligation to pay Stamp Duty of each letter of agreement."

"Pelaku kredit fiktif menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut tentunya merugikan pihak yang digunakan identitasnya karena ia akan tercatat memiliki riwayat kredit yang buruk dan menyebabkan kesulitan untuk mengajukan fasilitas kredit ke depannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perlindungan terhadap nasabah bank yang disalahgunakan identitasnya dalam kredit fiktif serta tanggung jawab bank terhadap perbuatan kredit fiktif yang dilakukan pegawainya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menelusuri pengaturan yang terkait dengan perlindungan terhadap nasabah bank. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan atas penyaluran kredit fiktif telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1365 dan 1367 ayat (2) KUHPerdata, Pasal 2 dan 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Terkait dengan pertanggungjawaban bank terhadap tindakan kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawainya maka bank wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata mengenai tanggung jawab majikan terhadap bawahannya dan Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013. Terhadap hal tersebut, saran yang diberikan kepada bank yaitu untuk memperkuat sistem pengendalian internalnya sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah bank, salah satunya dengan menerapkan three lines of defense.

---

In fictitious credit, the perpetrators intentionally use fake identities or others’ identities unbeknownst to the person concerned. Certainly, this action will disserve the customers whose identities are used in fictitious credit. The customer will be recorded as having bad credit histories and causing difficulties to apply for credit facilities in the future. Therefore, this research aimed to understand the protection regulations against bank customers whose identities are misused in fictitious credit and bank responsibility for fictitious credit conducted by its employees. The research method applied in this graduating paper was juridical-normative by tracing the regulations related to the protection of bank customers. The research results showed that legal protection for bank customers who were disserved by fictitious credits had been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Articles 1365 and 1367 section (2) of the Civil Code, Articles 2 and 29 paragraph (2) of the Banking Law, and POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. Regarding to bank accountability for fictitious credit actions conducted by its employees, the bank was obliged to be responsible in accordance with the provisions of Article 1367 paragraph (2) of the Civil Code regarding the employers’ responsibility to their subordinates and Article 29 of POJK Number 1/POJK.07/2013. In this regard, the advice given to banks was to strengthen their internal control system as a protection for bank customers, one of which was by implementing three lines of defense."

"Perkembangan penggunaan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit telah maju dengan pesat sejalan dengan perkembangan ekonomi. Begitu maraknya bisnis kartu kredit membuat hampir semua bw bahkan perusahaan nonbank tergiur untuk berlomba menerbitkan kartu kredit. Seringkali kita membaca dirubrik pembaca dimedia cetak yang memaparkan keluhan mereka terhadap pelayanan kartu kredit ini, apalagi melesatnya jumlah penerbitan kartu edit ternyata belum diimbangi oleh adanya peraturan perundangan-undangan yang melindungi konsumen kartu kredit. Bahkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tidak ada pasal yang jelas yang mengatur tentang Kartu Kredit. Dasar hukum yang dipegang oleh para pihak yang terlibat dalam bisnis kartu kredit ini hanyalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Penerbit Kartu Kredit (Issuer) biasanya telah membuat dan menyiapkan. Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit dalam bentuk standarbaku. Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit isinya berat sebelah karena di satu sisi kewajiban Pemegang Kartu Kredit (CardHolder) diatur secara detail, namun di sisi lain, hak konsumen atau kewajiban Issuer sangat minim diatur. Bahkan tampak adanya klausula eksemsi/eksonerasi. Secara terang terangan penerbit kartu kredit membatasi tanggung jawabnya kepada konsumen. Posisi konsumen juga lemah ketika ada masalah antara konsumen dengan penerbit kartu kredit. Konsumen sering dihadapkan pada posisi sulit ketika dipaksa menerima bukti-bukti dari penerbit kartu kredit dan konsumen tidak dapat mengcounter dengan bukti lain karena konsumen tidak mempunyai akses terhadap teknologi yang dipakai dalam bisnis kartu kredit. Penerbit Kartu Kredit dalam menyelesaikan kredit macet seringkali juga menggunakan debt collector dengan cara mengintimidasi, teror dan lain-lain sehingga mengakibatkan pemegang kartu kredit terancam keselamatannya. Selama ini juga Pedagang (Merchant) membedakan antara pembeli dengan menggunakan kartu kredit dengan pembeli secara tunai misalnya dengan mengenakan biaya tambahan. Padahal dalam perjanjian Merchant diatur ketentuan bahwa merchant tidak boleh membeda-bedakan antara pembeli dengan kartu kredit dan pembeli secara tunai. Selain itu dibalik kecanggihannya, ternyata kartu kredit juga merupakan lahan kejahatan yang tidak kalah canggihnya. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan terhadap kartu kredit ini belum diatur. Oleh karena itu harus segera dibuat peraturan perundang-undangan tentang kartu kredit dan perlindungan terhadap konsumen."

"Skripsi ini membahas mengenai pelindungan hukum terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha atas penipuan dalam kegiatan di Indonesia. Pada bab terakhir, skripsi ini akan menganalisis kasus penipuan yang dilakukan Yudha Manggala lewat Grab Toko pada Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen dengan didukung oleh peraturan-perundang-undangan lainnya seperti UU ITE dan PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Terkait tanggung jawab pelaku usaha atas penipuan yang dilakukan dalam kegiatan maka pelaku usaha dapat bertanggung jawab secara pidana, secara perdata, maupun secara administratif. Lalu, mengenai analisis Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, hakim telah tepat dalam memutus bahwa Yudha Manggala bersalah atas penipuan yang ia lakukan lewat Grab Toko. Hakim telah tepat menggunakan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dalam putusan ini. Sayangnya, hakim tidak menguraikan pasal tersebut dengan baik dalam putusannya. Tidak digunakannya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya juga menjadi hal yang disayangkan, sebab perbuatan Yudha Manggala lewat Grab Toko melanggar banyak ketentuan UU Perlindungan Konsumen.

---

This thesis discusses the legal protection of the consumer rights and the responsibility of business actors for fraud committed in e-commerce activities in Indonesia. In the last chapter, this thesis will analyze the fraud case committed by Yudha Manggala through Grab Toko in Decision Number 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. The research in this thesis was carried out using a normative juridical research method and descriptive research types. Based on the research, it is known that the rights and obligations of consumers and business actors are protected by the Consumer Protection Act supported by other laws and regulations such as the Electronic Information and Transaction Law and Government Regulations on Trading Through Electronic Systems. Regarding the responsibility of business actors for fraud committed in e-commerce activities, business actors can be held criminally, civilly or administratively responsible. Regarding the analysis of Decision Number 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, the judge was right in deciding that Yudha Manggala was guilty of the fraud he committed through the Grab Toko. The judge has correctly used Article 28 paragraph (1) Jo. Article 45A paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law in this decision. Unfortunately, the judge did not elaborate on the article properly in his decision. The public prosecutor's failure to use the provisions of the Consumer Protection Act in his indictment is also unfortunate, because Yudha Manggala's actions through Grab Toko violated many provisions of the Consumer Protection Act."