Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam hal terjadi putusan pailit terdahap pengusaha berdasarkan putusan Pengadilan Niaga maka implikasinya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja. Konsekuensi dari PHK sangat erat dengan pembayaran kompensasi berupa hak pekerja dan perlindunganya. Pelunasan harta pailit dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan yaitu tidak terbukanya proses dan pelunasanya sehingga pekerja selalu dirugikan. Upah dan pesangon menjadi prioritas dalam masasalah kesejahteraan atas putusan pailit tetapi pekerja kesulitan atas penagihan utang pailit yang mana asset perusahaan tidak lagi mencukupi. Untuk itu penulis akan menganalisa permasalahan kepailit terkait hak pekerja (pesangon dan jaminan sosial), dampak terjadinya pailit terhadap pekerja, dan peran pemerintah dalam perlindungan bagi pekerja akibat pailit. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hak pekerja dan jaminan sosial akibat putusanya hubungan kerja sering terabaikan bahkan tidak terbayarkan. Dengan peraturan yang ada saat ini kinerja kurator dan hakim pengawas belum sepenuhnya menjawab permasalahan hak pesangon yang tidak terbayarkan maka harus ada instrument yang dapat membantu hak pekerja yang terabaikan. Selain itu belum adanya jaminan sosial pekerja akibat kehilangan pekerjaan menjadi kebijakan yang dapat membantu mengurangi permasalahan pekerja. Perlindungan hak pekerja dan jaminan sosial sangat penting, mengingat pesangon dan jaminan sosial merupakan aspek penting bagi pekerja yaitu menjamin kesejahteraan pekerja.

---

In the event of a bankruptcy decision made by an employer based on a Commercial Court decision, the implication is termination of employment (PHK) for workers. The consequences of layoffs are very closely related to payment of compensation in the form of workers' rights and protections. Repayment of bankruptcy assets in practice often results in irregularities, namely not opening up the process and paying it off so workers are always disadvantaged. Wages and severance are a priority in the issue of welfare over bankruptcy decisions, but workers find it difficult to collect bankruptcy debt in which company assets are no longer sufficient. For this reason, the authors will analyze bankruptcy issues related to workers' rights (severance pay and social security), the impact of bankruptcy on workers, and the role of the government in protecting workers due to bankruptcy. To answer the problems that have been formulated in this study, normative legal methods are used that are analytical descriptive. The results of this study are the protection of workers' rights and social security due to termination of employment are often neglected or even unpaid. With current regulations, the performance of curators and supervisory judges has not fully answered the problem of severance pay that is not paid, so there must be an instrument that can help the rights of workers who are neglected. In addition, the absence of workers 'social security due to job loss is a policy that can help reduce workers' problems. Protection of workers' rights and social security is very important, considering severance pay and social security are important aspects for workers, namely ensuring the welfare of workers."

"Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemutusan hubungan kerja terkait dengan ada atau tidak adanya kesalahan dan mengenai implementasi dari pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja di PT. Merck Tbk. Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Di samping meneliti bahan pustaka, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini. Hasil penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh kesalahan dan tidak dengan kesalahan akan mengakibatkan perbedaan konsekuensi dalam hal pemberian pesangon. Selain itu juga diketahui bahwa terdapat perbedaan penafsiran dalam melakukan penafsiran kesalahan terkait pemutusan hubungan kerja. Pada implementasi pengaturan pemutusan hubungan kerja masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satu contohnya adalah pada PT. Merck Tbk. Indonesia.

---

This research aims to determine the termination arrangements associated with the presence or absence of errors and on the implementation of the regulation on termination of employment in PT. Merck Tbk. Indonesia This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms.

The results of this study concluded that there is a termination of employment caused by faults and not the faults will result in differences in the consequences in terms of provision of severance. It is also known that there is an ambiguity in the interpretation of the error in the termination of employment. On the implementation arrangements of termination was not in accordance with the legislation in force one example is the PT. Merck Tbk. Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai kajian perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan serta menganalisis implementasi perlindungan hukum hak-hak Pekerja dalam kepailitan (studi kasus: PT Omega Primawood (Dalam Pailit). Pokok permasalahan tesis ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak?hak Pekerja dalam kepailitan ditinjau dari UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan dan implementasi perlindungan hukum terhadap hak?hak Pekerja dalam kepailitan (studi kasus: PT Omega Primawood (Dalam Pailit). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Pekerja merupakan bagian dari suatu perusahaan dan juga merupakan salah satu stakeholder/pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, dalam hal terjadi kepailitan atas perusahaan tempat mereka bekerja, nasib Pekerja sering kali terabaikan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja dalam kepailitan perseroan adalah melindungi hak-hak dan kepentingan dari para Pekerja selaku stakeholder perseroan, harus memenuhi berbagai ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan Pekerja dalam hal kepailitan adalah sebagai Kreditur Preferen, dimana hak-haknya didahulukan. Perlindungan hak Pekerja dalam kepailitan terdapat dalam Pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan. Namun demikian, kedudukan Pekerja sebagai Kreditur Preferen dalam hal kepailitan tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak Kreditor Separatis. Sebab, pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata juga telah secara tegas juga mengatur sebagai berikut; Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam halhal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya. Artinya bahwa hak istimewa dari Pekerja adalah untuk mendapatkan pembayaran dari harta-harta Debitor Pailit yang belum dijaminkan. Diharapkan di masa yang akan datang, para pembuat undang-undang menerapkan kewajiban agar pemberi kerja (dalam hal ini adalah Perusahaan) untuk menyediakan suatu asuransi yang dapat melindungi hak-hak Pekerja dalam hal terjadinya kepailitan Perusahaan. Hal ini diperlukan mengingat adanya kemungkinan seluruh aset Perusahaan dijaminkan kepada Kreditur Separatis, dimana dalam hal demikian maka tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembayaran hak-hak Pekerja.

---

This thesis describes the study of legal protection of employee's rights in bankruptcy as stipulated under the Labor Law and Bankruptcy Law as well as to analyze the implementation of the legal protection of employee's rights in bankruptcy (case study: PT Omega Primawood (In Bankruptcy)). Main issues of this thesis are the legal protection of employee's rights in bankruptcy based on Labor Law and Bankruptcy Law and the implementation of the legal protection of employee's rights in bankruptcy (case study: PT Omega Primawood (in Bankruptcy)). The thesis used juridical norms approach as research method and also qualitative data analysis as the analysis method. Employees are part of a company as well as also one of the stakeholders in a company. However, in the event of bankruptcy of its company, the status of employees is often overlooked. Legal protection employees? rights in the company's bankruptcy is to protect the rights and interests of the employees as stakeholders of the company, which shall meet various provisions under the prevailing regulations. The position of workers in the event of bankruptcy is a Preferred Creditor, who has the right to receive preferential treatment among other creditors. Protection of employees? rights in bankruptcy are regulated under Article 95 paragraph (4) Labor Law jo. Article 39 paragraph (2) Bankruptcy Law. However, the position of employees as Preferred Creditor in the event of bankruptcy cannot be interpreted as a higher rank than the right of Secured Creditor. Since Article 1134 paragraph (2) of the Indonesian Civil Code has strongly stated as follows; lien and mortgages are higher than the privilege, with the exception of the circumstances in which the law expressly stipulates otherwise. This means that the privileges of the employees is to obtain payment from the assets of Bankrupt Debtor which have not been secured. It is expected that in the future, the legislators to implement the obligations of the employer (in this case is the Company) to provide an insurance to protect the rights of employees in the event of bankruptcy of the Company. It is necessary since there will always a possibility that the entire assets of the Company were pledged to Secured Creditor, in such case there will be no asset which can be used to carry out the payment of employees? rights."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan diatur bahwa perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan pekerja/buruh pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya yaitu masih banyak para pekerja/buruh yang tidak terdaftar jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga menimbulkan konflik antara perusahaan dan pekerja/buruh ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi terhadap pekerja/buruh tersebut dan adanya ketidakadilan hukum dalam menerapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya. Oleh sebab itu, penulisan skripsi ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 atas perlindungan bagi pekerja/buruh yang tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan dan akibat hukum bagi perusahaan yang melanggar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah pekerja/buruh tetap mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan meskipun tidak terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dan adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar belum secara efektif diterapkan oleh pemerintah.

---

The thesis discusses legal protection for workers/laborers who experience work accident and are not registered in the labor social security program by the company. Under the legislation of manpower, it is regulated that a company is obliged to register its workers/laborers in the labor social security program. However, in reality, it is actually the opposite as there are many workers/laborers who are not registered in the labor social security program, resulting in conflict between companies and workers/laborers when an unfortunate event happens to the workers/laborers and there is a legal injustice in applying sanctions to the companies violating the provision. Therefore, the writing of thesis is done by analyzing legal considerations from the judges in the decision of the Supreme Court number 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 on protection of workers/laborers who are not registered in the labor social security program and legal consequences for the companies violating the provision. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used in this research is qualitative with case studies. The result of this study is that the workers/laborers still obtain their rights as stipulated in the legislation, even though they are not registered in the labor social security program and the administrative sanctions imposed on the companies violating the provision have not been effectively implemented by the government."

"Migrasi tenaga kerja ke luar negeri, merupakan program pemerintah Indonesia untuk mengatasi kesenjangan dalam memperoleh pekerjaan di dalam negeri, masalah pengangguran dan juga keadaan ekonomi yang diperburuk dengan krisis global yang terjadi pada tahun 1997 lalu. Peran pemerintah Indonesia sebagai pembentuk kebijakan memberikan tiga perlindungan pada TKW. Mekanisme penanganan kasus dengan pemberlakuan moratorium yang belum efektif dalam menangani kasus. Cara pemerintah dalam memberikan edukasi pada calon TKW, keluarga dan agen yang dilakukan secara gradasi.

---

Labor migration abroad, a government program for Indonesia to address the gap in gaining employment in the country, the problem of unemployment and the economic situation aggravated by the global crisis which occurred in 1997. The role of Government Indonesia as a shaper of policy provides three protection on TKW. The mechanism of handling cases with the enactment of the moratorium that has not been effective in dealing with the case. How Governments in providing education to the aspiring agent, family and TKW was done in gradations."

"UU SJSN memberikan kewenangan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja kepada BPJS yang secara khusus diatur dalam UU BPJS. Namun dalam praktiknya, hingga saat ini perseroan yang telah ada lebih dahulu dibandingkan BPJS masih menyelenggarakan program jamsostek. Hal ini tentunya berdampak kepada kepastian penyelenggaraan jamsostek. Permasalahan yang dikaji adalah: 1. Bagaimana penyelenggaraan jamsostek di Indonesia berdasarkan SJSN? 2. Bagaimana kewenangan penyelenggaraan jamsostek setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005? 3. Bagaimana kepastian perolehan manfaat jamsostek bila penyelenggaraanya tidak berdasarkan SJSN? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran literatur hukum dan kepustakaan. Adapun hasil penelitian yakni: 1. Jamsostek berdasarkan SJSN dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU SJSN dan UU BPJS yang kewenangan penyelenggaraannya oleh BPJS dengan berlandaskan 3 asas dan 9 prinsip. 2. Kewenangan penyelenggaraan jamsostek setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, penyelenggaraan jaminan sosial yang sebelumnya dilaksanakan oleh perseroan BUMN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kewenangan penyelenggaraan jamsostek dilaksanakan berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS yakni oleh BPJS Ketenagakerjaan. 3. Penyelenggaraan jamsostek yang oleh Perseroan mengakibatkan ketidakpastian perolehan hak jamsostek, khususnya program jamsostek yang baru yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang penyelenggaraannya diamanatkan kepada BPJS Ketenagakerjaan

---

The SJSN Law gives the authority to administer social security for workers to BPJS which is specifically regulated in the BPJS Law. However, in practice, up to now, companies that already existed before BPJS still held the Jamsostek program. This of course has an impact on the certainty of the implementation of Jamsostek. The problems studied are: 1. How is the implementation of Jamsostek in Indonesia based on the SJSN? 2. What is the authority for administering Jamsostek after the Constitutional Court's decision Number 007/PUU-III/2005? 3. How is the certainty of obtaining Jamsostek benefits if the implementation is not based on the SJSN? This research uses a descriptive-normative approach. The type of data used is secondary data through legal literature and literature searches. The results of the research are: 1. Social Security based on SJSN is implemented based on the provisions of the SJSN Law and the BPJS Law whose administration is authorized by BPJS based on 3 principles and 9 principles. 2. The authority to administer Jamsostek after the decision of the Constitutional Court Number 007/PUU-III/2005, the implementation of social security previously implemented by BUMN companies was contrary to the 1945 Constitution and did not have binding legal force so that the authority to administer Jamsostek was implemented based on the SJSN Law and the BPJS Law, namely by BPJS Employment. 3. The implementation of Jamsostek which by the Company causes uncertainty in obtaining Jamsostek rights, in particular the new Jamsostek program, namely the Job Loss Guarantee program whose implementation is mandated by BPJS Ketenagakerjaan."

"Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LN No. 150 Tahun 2004, TLN No. 4456), akan berdampak pada perusahaan swasta menengah dan besar, yang telah mengikutsertakan pekerjanya pada program dana pensiun, bahkan terhadap kelangsungan perusahaan dana pensiun yang menyelenggarakan program dana pensiun yang selama ini telah berjalan. Penyelenggaraan program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mewajibkan perusahaan swasta menengah dan besar untuk menjadi peserta padahal perusahaan tersebut telah menjadi peserta dana pensiun. Perusahaan swasta menengah dan besar seharusnya diberi ruang untuk memilih program pensiun mana yang layak dan sesuai dengan kemampuan perusahaan, karena masih terdapat beban biaya pesangon terhadap pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertemuan-pertemuan pembahasan rancangan peraturan pemerintah penyelenggaraan program jaminan pensiun yang merupakan pelaksanaan dari UU tersebut serta pengalaman empiris penulis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk analisis yuridis digunakan metode penelitian normatif terhadap upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan perusahaan swasta menengah dan besar terhadap pelaksanaan program Jaminan Pensiun SJSN. Oleh karena itu disarankan agar dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah penyelenggaraan program jaminan pensiun hendaknya tidak mewajibkan perusahaan swasta menengah dan besar yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program dana pensiun terhadap pelaksanaan program Jaminan Pensiun SJSN, karena pekerja pada perusahaan swasta menengah dan besar telah akan mendapat manfaat hampir sama.Reform of National Social Security System as stipulated in Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System (SJSN) LN No. 150 of 2004, TLN No. 4456, would have an impact on the medium and large private companies, which have workers participate in the pension funding program, even the survival of the company that organizes the pension fund pension plans that had been running. Implementation of security retirement program organized by the National Social Security Agency (BPJS), requires medium and large private companies to become participants when the company has become a pension fund participants. Medium and large private companies should be given space to choose the pension plan where appropriate and in accordance with the ability of the company, as there are costs of severance to workers terminated by the company. This study was conducted based on the meetings discussion of the draft regulations the administration of pension which is the implementation of the Act as well as the empirical experience of the authors in the execution of daily tasks. For juridical analysis method is used to study normative legal safeguards do medium and large private companies on the implementation of the Pension Security Program SJSN. It is therefore recommended that the process of drafting regulations organizing the pension security program should not require medium and large private companies that have workers participate in pension plans on the implementation of the Pension Security Program SJSN, because workers in medium and large private companies would have benefited almost same."

"Pandemi covid-19 saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga menimbulakn berbagai dampak termasuk sektor ekonomi sehingga para pengusaha dan juga tenaga kerja secara tidak langsung terkena efek domino tersebut, sehingga banyak perusahaan mengambil kebijakan PHK, kebijakan merumahkan, dan pengurangan upah. Pekerja menjadi pihak yang rentan, karena kurangnya jaminan. Karenanya, tulisan ini hendak menganalisa bagaimana peraturan hukum dan juga peran serta pemerintah dalam situasi pandemi covid-19 dengan membahas masalah pada tesis ini tentang perlindungan pemerintah kepada pekerja dan pengusaha di pandemi Covid-19 lalu peran BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan bagi pekerja dan pengusaha dalam membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan seharusnya program relaksasi iuran BPJamsostek berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis -normatif bersifat deskrptif. Hasil pembahasan sederhana yakni sebagai bentuk perlindungan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu dengan terbitnya PP No 49 Tahun 2020 yang diharapkan dapat memberi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja dan pengusaha sekaligus mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah pandemi covid-19. Sebagai simpulan akhir, Indonesia harus kembali pada kultur kekeluargaan dan kebhinekaan sesuai falsafah Pancasila dalam menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, telah menegaskan bila perekonomian Indonesia berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi Pancasila. Karena itu, negara dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat hadir untuk menyatukan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dengan mengakomodir ketentuan-ketentuan terkait hak dan kewajiban jaminan pekerja dan pengusaha.

---

The Covid-19 pandemic is currently spreading around the world, including Indonesia, resulting in various impacts including the economic sector so that employers and also workers are indirectly affected by the domino effect, so many companies take layoff policies, layoff policies, and wage reductions. Workers become vulnerable parties, due to lack of guarantees. Therefore, this paper wants to analyze how the law regulations and also the government's participation in the covid-19 pandemic situation with the formulation of the problems in this thesis How is the government's protection for workers and employers in the Covid-19 pandemic; .What is the role of BP Social Security in providing protection for workers and employers in paying employment social security contributions; How should the BPJamsostek contribution relaxation program take place. This research uses a descriptive juridical-normative approach. The result of a simple discussion is as a form of protection for the payment of employment social security contributions, namely with the issuance of PP No. 49 of 2020 which is expected to provide employment social security protection to workers and employers while maintaining business continuity in the midst of the Covid-19 pandemic. As a final conclusion, Indonesia must return to a culture of family and diversity according to the philosophy of Pancasila in balancing the interests of workers and entrepreneurs. Article 33 paragraphs (1) and (4) of the 1945 Constitution, has emphasized that the Indonesian economy is family-based and based on Pancasila democracy. Therefore, the state and BPJS Ketenagakerjaan are expected to be present to unite and balance various interests by accommodating provisions related to the rights and obligations of guarantees for workers and employers."

"Satu dari tiga siswa dengan usia 11 hingga 15 tahun di dunia telah mengalami perundungan. Kekerasan perundungan ini juga ditemukan di Indonesia dengan angka yang besar. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2022 terdapat 226 kasus perundungan yang dilaporkan. Sebagai korban perundungan, ia merasakan berbagai dampak pada dirinya, seperti meningkatnya kecemasan, depresi, PTSD, isolasi sosial, dan kesulitan dalam fungsi interpersona. Korban perundungan juga merasakan dampak di masa depan akibat kekerasan yang dirasakannya, seperti kesulitan dalam stabilitas pekerjaan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius dalam menangani kasus ini. Pihak-pihak yang menangani perundungan adalah guru, orang tua, pekerja sosial, dan pemerintah. Dalam menangani perundungan, pekerja sosial dapat menggunakan teknik manajemen kasus agar layanan yang didapatkan oleh korban perundungan sesuai dengan kebutuhan korban. Di PPPA DKI Jakarta, terdapat manajer kasus yang bertugas untuk mengelola kasus perundungan yang masuk agar korban perundungan mendapatkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian ini memberikan gambaran terkait peran pekerja sosial sebagai manajer kasus dalam memberikan pelayanan kepada korban perundungan di PPPA DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran pekerja sosial sebagai manajer kasus dalam memberikan layanan kepada klien perundungan dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret hingga Juni 2024 dengan pengambilan data mulai bulan Mei hingga Juni 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, sedangkan pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian, informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak tujuh orang dengan rincian, empat manajer kasus, satu koordinator manajer kasus, satu Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban, dan satu psikolog di PPPA DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer kasus berperan sebagai enabler di tahap asesmen, sebagai communicator di tahap rencana intervensi, sebagai collaborator dan coordinator di tahap intervensi, sebagai social advocator di tahap monitoring, sebagai quality manager di tahap evaluasi, dan sebagai transition planner di tahap terminasi. Manajer kasus menemui hambatan internal dan eksternal ketika menangani perundungan.

---

One in three students aged 11 to 15 years in the world has experienced bullying. Bullying violence is also found in Indonesia in large numbers. In Indonesia alone, in 2022, there were 226 cases of bullying reported. As a victim of bullying, he felt various impacts on himself, such as increased anxiety, depression, PTSD, social isolation, and difficulties in interpersonal functioning. Victims of bullying also feel the impact in the future due to the violence they experience, such as difficulties in job stability. Therefore, serious attention is needed in handling this case. The parties who deal with bullying are teachers, parents, social workers, and the government. In dealing with bullying, social workers can use case management techniques so that the services received by victims of bullying are in accordance with the victim's needs. At PPPA DKI Jakarta, there is a case manager whose job is to manage incoming bullying cases so that victims of bullying receive intervention that suits their needs. This research provides an overview of the role of social workers as case managers in providing services to victims of bullying at PPPA DKI Jakarta. The aim of this research is to describe the role of social workers as case managers in providing services to bullying clients and the obstacles they face. This research was conducted from March to June 2024 with data collection from May to June 2024. This research used a qualitative approach with a descriptive type. The data collection technique in this research was carried out by conducting interviews and document studies, while the selection of informants was carried out using purposive sampling techniques. Then, the informants used in this research were seven people with details, four case managers, one case manager coordinator, one Expert in Fulfilling Victims' Rights, and one psychologist at PPPA DKI Jakarta. The research results show that case managers act as enablers at the assessment stage, as communicators at the intervention planning stage, as collaborators and coordinators at the intervention stage, as social advocates at the monitoring stage, as quality managers at the evaluation stage, and as transition planners at the termination stage. While handling bullying cases, case managers encounter internal and external obstacles."

"Tesis ini membahas perlindungan jaminan sosial bagi TKI yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam UU PPMI. Sebelum diundangkan peraturan pelaksana dari UU PPMI, pelaksanaan jaminan sosial bagi TKI masih mengacu pada Permenaker No. 7 Tahun 2017, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU PPTKILN. Permasalahan dalam tesis ini ialah bentuk perlindungan jaminan sosial bagi TKI dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaannya sehingga memberikan ketenangan bagi TKI. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, dengan mengolah data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber utama, dan hasil wawancara sebagai sumber penunjang. Hasil analisis dalam tesis ini menunjukkan bahwa dari sudut bentuk perlindungan, beberapa hal yang harus dikritisi ialah konsepsi jaminan sosial TKI berbeda dengan asuransi TKI, jenis peraturan perundang-udangan yang mengatur jaminan sosial TKI, dan beberapa jenis risiko yang tidak tercakup dalam program jaminan sosial TKI. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial yang memberikan ketenangan bagi TKI di bidang kepesertaan ialah menjalin kerjasama dengan perwakilan Indonesia di luar negeri dan membuka channel pendaftaran dan pembayaran di luar negeri. Kendala dalam hal klaim ialah masih banyak Calon TKI/ TKI yang belum terdaftar dalam program JKN, sehingga BPJS Ketenagakerjaan perlu berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan perlindungan bagi TKI. Terkait pembiayaan, KUR Penempatan TKI merupakan opsi yang menguntungkan bagi TKI, namun tidak banyak yang tahu tentang program ini.

---

This thesis discusses social security protection rsquo s forms for migrant workers that organized by BPJS Ketanagakerjaan and regulated by PPMI Law. Before the implementing regulation of PPMI Law was enacted, the enforcement of social security had been reffered to Permenaker No. 7 Tahun 2017, which is the implementing regulation of PPTKILN Law. The problems in this thesis are the forms of social security protection for migrant workers and the settlement efforts to overcome some obstacles in enforcement that provide peace of migrant workers rsquo mind. This research uses normative juridical approach method with analytical descriptive research spesification. This legal research uses qualitative juridical data analysis method, by processing secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials as primary source, and interview result as supporting source. As the results of this thesis, there are some points in protection rsquo s form should be criticized, such as the differences between the concept of social security and insurance for Migrant Workers, the type of Migrant Workers rsquo social security regulation, and some risks excluded from Migrant Workers rsquo social security program. To overcome the obstacle in membership of the Migrant Workers rsquo social security program, BPJS Ketenagakerjaan should establish cooperation with Indonesia rsquo s representatives abroad and open channels of registration and payment abroad. The obstacle in social security claim is there are a lot of Migrant Workers Candidate Migrant Workers that have not been registered in JKN program. Therfore BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan should be coordinated to provide the protection for Migrant Workers. KUR Pembiayaan TKI is one of the profitable but not well known options to overcome the financial obstacle."