Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas eksklusi sosial terhadap akses tanah yang melibatkan mantan GAM sebagai aktor pelaku serta korban. Studi kualitatif ini mengangkat studi kasus di Kota Langsa, Aceh Besar dan Aceh Utara. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan peta kekuatan politik GAM. Hasil observasi, studi ini membagi kelompok GAM berdasarkan tiga golongan yaitu; elit, menengah dan marginal. Argumentasi tesis ini adalah eksklusi terhadap kalangan marginal mendorong terjadinya eksklusi lain. Eksklusi adalah bentuk adaptasi dengan cara mengeksklusi pihak lain. Studi ini menggunakan pendekatan power of exclusion yang melihat diekslusinya seseorang disebabkan oleh empat power yaitu regulasi, legitimasi, market dan force yang terjadi melalui proses licensed exclusion dan intimates exclusion. Hasil penelitian menunjukan penggunaan kekuasaan elit GAM pasca konflik berdampak terhambatnya kalangan marginal GAM dari pada program land settlement sehingga mendorong munculnya ragam ekskusi yang lebih kompleks pada beberapa daerah. Realisasi program land settlement menunjukkan potensi eksklusi terhadap marginal GAM. Relasi legitimasi dan market dalam intimate exclusion di Langsa menunjukkan cara marginal GAM mengakses tanah melaluilegitimasi solidaritas sesama GAM. Kasus Aceh Besar, relasi force dan legitimasi dalam land reform menunjukkan cara marginal GAM mengokupasi tanah korporasi. Praktik inklusi yaitu upaya marginal GAM mengikutsertakan masyarakat dalam land reform adalah manifestasi dari berkerjanya modal social bonding. Kekuatan lingkungan jugaberkontribusi terhadap tereksklusinya kalangan GAM dari akses tanah. Sedangkan licensed exclusion di kasus Aceh Utara menunjukkan cara jaringan patronese GAM yaitu elit GAM lokal dengan relasi elit GAM di tingkat Pusat yang mengakses tanah melalui regulasi dalam bentuk konsesi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses social exclusion of land access involving former GAM as actors and victims. This qualitative study raises case studies in Langsa City, Aceh Besar and North Aceh. The location of the study was determined based on a map of GAM's political power. Based on observations, this study divides GAM groups into three groups namely; elite, middle and marginal. The argument of this thesis is the exclusionof marginal groups encourages other exclusions. Exclusion is a form of adaptation by excluding others. This study uses a power of exclusion approach that sees a person's exclusion caused by four powers, namely regulation, legitimacy, market and force that occur through a process of licensed exclusion and intimates exclusion. The results of the study showed that the use of GAM's elite power after the conflict had hampered the marginalization of GAM rather than the land settlement program, which led to the emergence of more complex types of executions in several regions. The realization of the land settlement program shows the potential for exclusion of marginalized GAM. The relation of legitimacy and market in intimate exclusion in Langsa shows how GAM's marginal access to land through legitimacy of solidarity among fellow GAM. The case of Aceh Besar, force relations and legitimacy in land reform shows the marginal ways GAM has occupied corporate land. The practice of inclusion, namely GAM's marginal effort to involve the community in land reform, is a manifestation of the working of social bonding capital. Environmental forces also contribute to the exclusion of GAM from land access. Whereas licensed exclusion in the North Aceh case shows the way GAM's patronese network is the local GAM elite with GAM elite relations at the central level accessing land through regulations in the form of concessions."

"Kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus telah mengubah tata kelola kawasan hutan di Pulau Jawa. Pemerintah mengambil alih pengelolaan kawasan hutan seluas ± 1,1 juta hektare yang sebelumnya diamanatkan pengelolaan kepada Perum Perhutani. Perubahan leading sector ini berdampak kepada perubahan aliran distribusi manfaat pengelolaan kawasan hutan di Pulau Jawa. Tesis ini mengargumentasikan bahwa kebijakan KHDPK, yang menempatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan, ternyata juga berpotensi mengeksklusi masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini menggunakan metode patchwork etnografi, serta pengumpulan data melalui observasi berpartisipasi, wawancara mendalam, dan analisa data sekunder. Fakta lapangan menunjukkan bahwa respon Perhutani terhadap kebijakan ini beragam. Di tingkat tapak, Perhutani melakukan berbagai cara untuk mempertahankan akses terhadap sumberdaya hutan meskipun secara regulasi tereksklusi. Hambatan dialami oleh masyarakat sekitar hutan pada masa transisi karena ketidakjelasan pendampingan. Cabang Dinas Kehutanan sebagai aktor baru dalam pengelolaan hutan Jawa tidak mampu berbuat banyak pada masa transisi karena masyarakat belum mendapatkan legalitas sesuai kebijakan terbaru. Meskipun tereksklusi, Perhutani tetap mendapatkan distribusi manfaat secara personal karena hubungan sosial yang masih terjalin meskipun secara regulasi sudah tidak ada kepentingan dalam kegiatan pengelolaan hutan. Perhutani sebagai pihak yang tereksklusi bahkan masih mampu mengesklusi masyarakat sekitar hutan dengan kuasa pasar. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat yang terpinggirkan di dalam regulasi, perlu dipastikan implementasinya di tingkat tapak melalui pendampingan yang intensif sehingga kebijakan tidak hanya sekedar retorika.

---

The Special Management Forest Area Policy has changed Java's forest management. The government took over the forest area management of ± 1.1 million hectares which was previously mandated to be managed by Perum Perhutani. The change of leading sector has an impact on changes in the flow of distribution benefits from forest area management in the Java Island. This thesis argues that this policy, which places communities around forests as the main actors in forest management, has the potential to exclude forest people. This research uses an patchwork ethnographic method, as well as data collection through participant observation, in-depth interviews, and secondary data analysis. Field facts show that Perhutani's response to this policy has varied. At the site level, Perhutani takes various measures to maintain access of forest resources even though they are excluded by regulation. Obstacles experienced by communities around the forest during the transition period were due to unclear assistance. The Forestry Service branch as a new actor in Javanese forest management was unable to do much during the transition period because the community had not received legality according to the latest policy. Even though it is excluded, Perhutani still receives personal distribution of benefits because of the social relationships that still exist even though according to regulations there is no longer any interest in forest management activities. Perhutani as an excluded party is still able to exclude communities around the forest with market power. This shows that it is necessary to ensure that regulations take sides towards marginalized communities in regulations at the site level through intensive assistance so that policies are not just rhetoric."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari eksklusi sosial terhadap kecenderungan prososial. Manipulasi terhadap eksklusi sosial dilakukan melalui pemberian umpan balik palsu (Twenge dkk., 2007) dan pengukuran terhadap kecenderungan prososial diukur dengan menggunakan alat ukur Prosocial Tendencies Measurement (Carlo & Randall, 2002) yang terdiri dari 22 item. Partisipan penelitian ini berjumlah 90 orang dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang seimbang. Desain penelitian adalah one-group design, pre-test post-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksklusi sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan prososial partisipan penelitian dan tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kecenderungan prososial. Sebagai saran untuk penelitian lanjutan, perlu dilakukan penelitian untuk melihat korelasi antara kecenderungan prososial dan perilaku prososial.

---

This research was conducted to examine the effect of social exclusion on prosocial tendencies. The manipulation of social exclusion was done by giving bogus feedback (Twenge et al., 2007) and the measurement of prosocial tendencies was done by using Prosocial Tendencies Measurement (Carlo & Randall, 2002) which contains 22 items. This research involved 90 participants with balanced gender proportion. The research design that was used is one-group design, pre-test post-test.

The main results of this research show that social exclusion has no significant effect on prosocial tendencies and there is no difference between men and women in prosocial tendencies. As a recommendation for further research, it is necessary to conduct a correlational research between prosocial tendencies and prosocial behavior."

"Penelitian ini mengeksplorasi fenomena eksklusi berlapis yang dialami oleh perempuan di Kelurahan Dadap dalam konteks akses air bersih dan sanitasi. Untuk menjelaskan permasalahan di atas, penelitian ini mengadopsi metode penelitian dengan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan teori Feminist Political Ecology (FPE) yang dikembangkan oleh Rebecca Elmhirst dan teori interseksionalitas yang diperkenalkan oleh Kimberle Crenshaw sebagai pisau analisis. Hasilnya, melalui analisis kisah hidup lima perempuan, Risda, Dewi, Ratna, Nurhayati, dan Lilis, ditemukan bahwa ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan sosial memperparah kesulitan yang dihadapi oleh mereka. Perempuan di Kelurahan Dadap tidak hanya harus mengatasi beban pekerjaan rumah tangga dan tanggung jawab keluarga, tetapi juga tantangan lingkungan seperti banjir rob dan penyumbatan gorong-gorong yang mengancam kesehatan mereka. Kurangnya respons pemerintah terhadap keluhan warga memperburuk situasi ini, membuat perempuan harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah akses air bersih dan sanitasi bukan hanya isu teknis, tetapi juga terkait dengan ketidaksetaraan gender dan keadilan sosial. Oleh karena itu, intervensi yang lebih adil dan responsif sangat diperlukan untuk mengatasi eksklusi yang dialami oleh perempuan di Kelurahan Dadap.

---

This study explores the phenomenon of layered exclusion experienced by women in Dadap Village in the context of access to clean water and sanitation. To elucidate the aforementioned issue, this study adopts a qualitative research method with a descriptive-analytical approach, employing data collection techniques such as observation and in-depth interviews. The research utilizes the Feminist Political Ecology (FPE) theory developed by Rebecca Elmhirst and the intersectionality theory introduced by Kimberle Crenshaw as analytical frameworks. As a result, through the analysis of the life stories of five women — Risda, Dewi, Ratna, Nurhayati, dan Lilis — reveal that gender inequality and social injustice exacerbate the challenges they face. Women in Dadap Village not only have to overcome the burden of household chores and family responsibilities but also environmental challenges such as tidal floods and clogged sewers that threaten their health. The lack of government response to residents’ complaints worsens this situation, making women struggle harder to obtain access to clean water and adequate sanitation. The findings indicate that the issue of access to clean water and sanitation is not merely a technical issue but also relates to gender inequality and social justice. Therefore, more equitable and responsive interventions are urgently needed to address the exclusion experienced by women in Dadap Village."

"ABSTRAKUntuk mewujudkan pengelolaan hutan herkelanjutan dan transformasi sosial dalam pembangurum perckonmian, diperlukan sistem sosial yang adaptif. Kenyataanyaa, upaya peningkatan kapasitas adaptasi harus berhadapan dengan sejumlah realita sosial yang mempengaruhinya khususnya relasi kekuasaan antar pemangku kepentingan. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini mencoba untuk: (!) Memahami dinamika kekuasaan alas sumberdaya hutan di Aceh Besar, (2) Menemukanali makua di OOlik fenomena illegal dan oksi kuntrn illegal loging yang terjadi di dalam pengelolaan hutan Aceh Besar, (3) memahami implikasi bekerjanya relasi kekuasaan terterhadap kapasitas adaptasi sistem sosial, ? ( 4) Merumuskan alternative langkah peningkatan kepasitas adaptasi Penellitian dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh pada tahun 2010 mengunakan pendekatan kualitatif engan metode studi kasus. Kesimpulan yang didapatkan adalah: (1} Kekuasaan atas sumberdaya hutan berslfat episodik. Konftgm-asi pcmangku kepentingan saat ini terbentuk dari interaksi antar komponen sistcm sosial dan juga interaksi dengan sistem di luar Aceh Besar, (2) Fenomena illegal logging dan gerakan kontra illegal logging menegaskan bahwa relasi kekuasaan bersifat dinamis. Bagi masyarakat kemukiman~ gerakan tersebut juga menjadi ajang perlawanan terselubung alas bentuk relasi kekuasaan se1ama ini. (3) Relasi kekuasaan yang bekelja di Aceh Besar membawa implikasi logis munculnya humbatan utama peningkatan kapasitas adaptasi berupa erosi rasa percaya (trust) nntara pemangku kepentingan hutnn, (4) Langkah peningkatan kapasitas adaptasi perlu diawali pemulihan rasa percaya antara pemangku kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan perubahan pendekatan "satu model yang seragam untuk seluruh Indonesia" di dalam pengelolaan hutan, serta perbaikan aliran informasi, panegakan hukum, dan redefinlsi delegasi kevrenangan dalam pengelolaan hutan sebagai upaya peningkatan rasa percaya.

---

ABSTRACTTo achieve sustainable forest management and social transformation in economic development social system needs to be adaptive. In fact, the adaptive capacity development effort is strongly influenced by the various social reality particularly power relations among stakeholders. Departing from these understanding, the study sought to! (I) Understand the dynamics of power over forest resources in Aceh Besar, (2) Recognize the meaning behind illegal logging and counter illlegal logging phenomenon that occurred in Aceh Besar, (3) Understand the implication of power relations to the adaptive capacity of social system, (3) formulate alternative measures of adaptation capacity. The study was conducted in Aceh Besar district, Aceh province, irr 2010 using e qualitative approach and case study method. Conclusion the study are: (1) Power over forest resources in Aceh Besar seem to be episodic. The current stakeholder configuration formed from integration between component of social systems as well interaction the system outside of Aceh Besar, (2) The illegal logging and counter illegal logging phenomenon asserts that power relations are dynamic. For the Kemuldman community~ the counter illegal logging move also means veiled opposition against current power relations forms. (4) Power relations that work in Aceh Besar have implications to the emergence of the main barriers of adaptive capacity in the form of erosion of trust between forest stakeholders, ( 4) Adaptive capacity development efforts needs to be initiated. by trust building between stakeholders. The study recommends changes in the approach of one uniform model for all of Indonesia" in forest management, as well as improving the flow of information, law enforcement, and the redefinition of the delegation of authority in forest management as an effort to increase the trust among stakeholders. "

"Tesis ini merupakan suatu gambaran terjadinya konflik di Aceh, sebab - sebab terjadinya konflik dan solusi bersama penyelesaian konflik. Konflik yang terjadi di Aceh mempunyai latar belakang perrnasalahan yang unik, dari memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sampai mempertahankannya hingga pembangunan pengisi kemerdekaan sampai sekarang konflik di Aceh masih terjadi.Konflik yang terjadi di Aceh berawal dari tidak ditepatinya janji yang pernah diucapkan oleh Presiden pertama RI Ir.Soekamo yang telah merealisasi bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, Aceh akan dianugerahkan sebagai daerah istimewa dan mempunyai hak-hak yang sesuai dengan daerahnya. Anugerah sebagai daerah istimewa karena daerah Aceh dianggap sebagai modal dan motor dari memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga memperjuangkan kedaulatan kemerdekaan di dunia internasional. Konfrensi memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional setelah kemerdekaan menelan biaya yang cukup besar. Sementara biaya pengembalian pemerintah pusat ke Yogyakarta tahun 1948 juga cukup besar, semua biaya tersebut didapat dari sumbangan masyarakat Aceh sebagai simpatisan dan sekaligus sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.Cikal bakal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perintis dari pembentukan Negara Kesatuan ini bermula dari tokoh pejuang Aceh yang ingin mempersatukan seluruh wilayah RI dalam satu kesatuan yang utuh dan besar. Setelah Indonesia di proklamirkan kemerdekaannya, harapan untuk menjadi negara yang berdaulat adil dan makmur tidak dirasakan oleh masyarakat Aceh. Aceh di jadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) semasa Orba, kekayaan alam di bawa ke pusat semua ini menambah penderitaan masyarkat Aceh, hingga akhirnya mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat.Konflik yang berkepanjangan menjadi sorotan bagi para elit politik dan pemerintah pusat. Solusi - solusi yang pernah di tempuh oleh pemerintah pusat maupun GAM untuk mengatasi dan mengakhiri konflik dilaksanakan. Namun semuanya tidak membuahkan hasil, karena pihak yang berkonflik tidak konsekuen dalam mematuhi semua perjanjian bersama perdamaian. Hingga perjanjian kesepakatan bersama juga di saksikan oleh Henry Dunant Centre (HDC) juga telah dilaksanakan namun belum berhasil. Harapan untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh terus dilaksanakan, dan ini menjadi dambaan dari masyarakat Aceh."

"Kemunculan komunitas atau individu yang beridentitas LGBT di Indonesia masih diperdebatkan oleh beberapa pihak. LGBT di Indonesia masih menjadi bagian dari masyarakat yang mengalami eksklusi sosial dan mengalami pengalaman diskriminasi yang berbeda yang semuanya tergantung pada keadaan sosial dan kultur setempat. Riset ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana keadaan gay dan LBT di Jombang yang didaulat sebagai kota santri mengalami proses eksklusi sosial. Jombang dinilai sebagai kota yang toleran, namun bagaimana respons masyarakat dan pihak terkait terhadap munculnya suatu identitas yang dinilai negative oleh sebagian masyarakat. Ketika masyarakat menolak kehadiran mereka karena identitas maka bagaimanakah cara komunitas LGBT menegosiasikan identitasnya?. Pembahasan ini akan dirangkai dengan menggunakan teori eksklusi sosial Haralambos dan Holborn dan teori tindakan komunikatif Habermas. Dengan menggunakan metode kualitatif interpretatif maka hasil yang didapat adalah analisis data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas LGBT mengalami eksklusi sosial karena identitas yang melekat pada diri mereka dan adanya struktur, sehingga hal ini berpengaruh pada usaha negosiasi dalam perebutan ruang publik di Jombang.

---

The emergence of communities and individuals who carry identity as gay in Indonesia is still be debate. Gay in Indonesia is still be apart of exclude society, that situation is different everywhere and this depends on several things such as social circumstances and local culture. This article will describe about how is the state gay community and exclusion process in a city that has a dominant culture of pesantren, Jombang. Despite getting the image as a ldquo santri rdquo city but there is a gay community exist in it. So, how is the real situation of the gay community in Jombang and hiw they negotiate with their identity as gay in the dominant culture of pesantren. By using the theory of social exclusion Haralambos Holborn, Kiepal, Tukacs,etc and the way negotiations are analyzed with communicative action from Habermas. The results of this research are gay community experiencing a state of social exclusion which relates to their identity. Social exclusion has an impact on the lack of public access. "

"ABSTRAKSkripsi ini meneliti resistensi masyarakat adat terhadap praktik penyingkiran atau eksklusi tanah di Kamboja, yaitu di Provinsi Mondulkiri dan Provinsi Koh Kong, sebagai reaksi terhadap implementasi kebijakan konsesi lahan ekonomi mulai tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititatif dengan melakukan triangulasi terhadap data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan menggunakan teori Power of Exclusion, Public Transcript dan Hidden Transcript, peneliti berusaha mengaitkan bahwa pada dasarnya terdapat kekuatan tertentu yang menjadi faktor pendorong eksklusi tanah yangmemberikan dampak negatif pada kesejahteraan masyarakat adat di kedua provinsi tersebut, sehingga memicu tindakan resistensi untuk menolak kebijakan konsesi lahan. Temuan penelitian menunjukkan masyarakat adat di Provinsi Mondulkiri lebih berhasil menekan Pemerintah Kamboja dan perusahaan konsesi untuk memenuhi sebagian besar tuntutan mereka dipengaruhi oleh penggunaan kombinasi strategi resistensi public transcript dan hidden transcript, sementara masyarakat adat di provinsi Koh Kong cenderung mengutamakan strategi public transcript saja.

---

ABSTRACT<>br>This thesis discusses indigenous people resistance to land exclusion in Mondulkiri and Koh Kong Province, as an implementation of the Economic Land Concession ELC in Cambodia starts from 2005. This research used qualitative research method by doing triangulation to secondary data obtained through literature study. With the Power of Exclusion, Public Transcript and Hidden Transcript theory, researcher explores some powers that are driver of land exclusion and that land exclusion has negative effects on indigenous people in both provinces. It triggers the indigenous people rsquo s resistance towards exclusion, as an implementation of the ELC. As the researcher assumes that there are different strategies of resistance used by both indigenous that affect outcomes. The findings of this study show that the hidden transcript strategy influences the government and company to address the demands of indigenous people in Mondulkiri Province."