ABSTRAKSkripsi ini meneliti resistensi masyarakat adat terhadap praktik penyingkiran atau eksklusi tanah di Kamboja, yaitu di Provinsi Mondulkiri dan Provinsi Koh Kong, sebagai reaksi terhadap implementasi kebijakan konsesi lahan ekonomi mulai tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititatif dengan melakukan triangulasi terhadap data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan menggunakan teori Power of Exclusion, Public Transcript dan Hidden Transcript, peneliti berusaha mengaitkan bahwa pada dasarnya terdapat kekuatan tertentu yang menjadi faktor pendorong eksklusi tanah yangmemberikan dampak negatif pada kesejahteraan masyarakat adat di kedua provinsi tersebut, sehingga memicu tindakan resistensi untuk menolak kebijakan konsesi lahan. Temuan penelitian menunjukkan masyarakat adat di Provinsi Mondulkiri lebih berhasil menekan Pemerintah Kamboja dan perusahaan konsesi untuk memenuhi sebagian besar tuntutan mereka dipengaruhi oleh penggunaan kombinasi strategi resistensi public transcript dan hidden transcript, sementara masyarakat adat di provinsi Koh Kong cenderung mengutamakan strategi public transcript saja.

---

ABSTRACT<>br>This thesis discusses indigenous people resistance to land exclusion in Mondulkiri and Koh Kong Province, as an implementation of the Economic Land Concession ELC in Cambodia starts from 2005. This research used qualitative research method by doing triangulation to secondary data obtained through literature study. With the Power of Exclusion, Public Transcript and Hidden Transcript theory, researcher explores some powers that are driver of land exclusion and that land exclusion has negative effects on indigenous people in both provinces. It triggers the indigenous people rsquo s resistance towards exclusion, as an implementation of the ELC. As the researcher assumes that there are different strategies of resistance used by both indigenous that affect outcomes. The findings of this study show that the hidden transcript strategy influences the government and company to address the demands of indigenous people in Mondulkiri Province.