Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan diatur bahwa perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan pekerja/buruh pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya yaitu masih banyak para pekerja/buruh yang tidak terdaftar jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga menimbulkan konflik antara perusahaan dan pekerja/buruh ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi terhadap pekerja/buruh tersebut dan adanya ketidakadilan hukum dalam menerapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya. Oleh sebab itu, penulisan skripsi ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 atas perlindungan bagi pekerja/buruh yang tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan dan akibat hukum bagi perusahaan yang melanggar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah pekerja/buruh tetap mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan meskipun tidak terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dan adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar belum secara efektif diterapkan oleh pemerintah.

---

The thesis discusses legal protection for workers/laborers who experience work accident and are not registered in the labor social security program by the company. Under the legislation of manpower, it is regulated that a company is obliged to register its workers/laborers in the labor social security program. However, in reality, it is actually the opposite as there are many workers/laborers who are not registered in the labor social security program, resulting in conflict between companies and workers/laborers when an unfortunate event happens to the workers/laborers and there is a legal injustice in applying sanctions to the companies violating the provision. Therefore, the writing of thesis is done by analyzing legal considerations from the judges in the decision of the Supreme Court number 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 on protection of workers/laborers who are not registered in the labor social security program and legal consequences for the companies violating the provision. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used in this research is qualitative with case studies. The result of this study is that the workers/laborers still obtain their rights as stipulated in the legislation, even though they are not registered in the labor social security program and the administrative sanctions imposed on the companies violating the provision have not been effectively implemented by the government."

"Dalam hal terjadi putusan pailit terdahap pengusaha berdasarkan putusan Pengadilan Niaga maka implikasinya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja. Konsekuensi dari PHK sangat erat dengan pembayaran kompensasi berupa hak pekerja dan perlindunganya. Pelunasan harta pailit dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan yaitu tidak terbukanya proses dan pelunasanya sehingga pekerja selalu dirugikan. Upah dan pesangon menjadi prioritas dalam masasalah kesejahteraan atas putusan pailit tetapi pekerja kesulitan atas penagihan utang pailit yang mana asset perusahaan tidak lagi mencukupi. Untuk itu penulis akan menganalisa permasalahan kepailit terkait hak pekerja (pesangon dan jaminan sosial), dampak terjadinya pailit terhadap pekerja, dan peran pemerintah dalam perlindungan bagi pekerja akibat pailit. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hak pekerja dan jaminan sosial akibat putusanya hubungan kerja sering terabaikan bahkan tidak terbayarkan. Dengan peraturan yang ada saat ini kinerja kurator dan hakim pengawas belum sepenuhnya menjawab permasalahan hak pesangon yang tidak terbayarkan maka harus ada instrument yang dapat membantu hak pekerja yang terabaikan. Selain itu belum adanya jaminan sosial pekerja akibat kehilangan pekerjaan menjadi kebijakan yang dapat membantu mengurangi permasalahan pekerja. Perlindungan hak pekerja dan jaminan sosial sangat penting, mengingat pesangon dan jaminan sosial merupakan aspek penting bagi pekerja yaitu menjamin kesejahteraan pekerja.

---

In the event of a bankruptcy decision made by an employer based on a Commercial Court decision, the implication is termination of employment (PHK) for workers. The consequences of layoffs are very closely related to payment of compensation in the form of workers' rights and protections. Repayment of bankruptcy assets in practice often results in irregularities, namely not opening up the process and paying it off so workers are always disadvantaged. Wages and severance are a priority in the issue of welfare over bankruptcy decisions, but workers find it difficult to collect bankruptcy debt in which company assets are no longer sufficient. For this reason, the authors will analyze bankruptcy issues related to workers' rights (severance pay and social security), the impact of bankruptcy on workers, and the role of the government in protecting workers due to bankruptcy. To answer the problems that have been formulated in this study, normative legal methods are used that are analytical descriptive. The results of this study are the protection of workers' rights and social security due to termination of employment are often neglected or even unpaid. With current regulations, the performance of curators and supervisory judges has not fully answered the problem of severance pay that is not paid, so there must be an instrument that can help the rights of workers who are neglected. In addition, the absence of workers 'social security due to job loss is a policy that can help reduce workers' problems. Protection of workers' rights and social security is very important, considering severance pay and social security are important aspects for workers, namely ensuring the welfare of workers."

"Dalam suatu negara yang sedang dalam tahap pembangunan serta keberlangsungan perekonomian suatu negara, keberadaan Tenaga Kerja sebagai Sumber Daya Manusia merupakan salah satu factor dari berbagai komponen pembangunan yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan oleh karena itu. Tesis ini mengangkat pokok permasalahan tentang bagaimana praktek pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada beberapa Perusahaan di Provinsi DKI Jakarta dan bagaimana Pengawasan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada beberapa Perusahaan di Provinsi DKI Jakarta oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya melakukan penelitian dengan cara mewawancarai beberapa sumber untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik serta ringkas, dan juga metode penelitian yang digunakan ialah Metode Kualitatif dengan sifat Normatif. Sebagai hasil penelitian ditemukan fakta bahwa setiap perusahaan telah melakukan pelanggaran dan penyelewengan terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak sesuai dan sejalan dengan Peraturan Perundang – undangan yang telah menentukan Jenis Kerja yang diperbolehkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Jangka Waktu yang diperbolehkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, serta Perjanjian Kerja antara kedua belah pihak antara Pihak Perusahaan dengan Pekerja/ Buruh yang dimana Perjanjian telah dibuat dengan format dan blanko yang telah disediakan oleh pihak Perusahaan yang diharuskan untuk ditandatangani oleh calon Pekerja/ Buruh, sedangkan seharusnya Perjanjian Kerja harus dibuat secara bersama antara Pihak Perusahaan dengan calon Pekerja/ Buruh.

---

In a country that is in the stage of development and economic sustainability of a country, the existence of Labor as Human Resources is one of the factors of various components of development that are one with another and cannot be separated therefore. This thesis raises the subject matter of how the practice of implementing Certain Time Work Agreements (PKWT) in several companies in DKI Jakarta Province and how to Supervise the Implementation of Certain Time Work Agreements (PKWT) in several Companies in DKI Jakarta Province by Manpower Supervisory Employees, In completing this final project, I conducted research by interviewing several sources to get good and concise research results, and also the research method used was a Qualitative Method with a Normative nature. As a result of the research, it was found that each company has committed violations and misappropriations of certain time work agreements that are not in accordance with and in line with the laws and regulations that have determined the type of work allowed in a certain time work agreement, The period allowed in the Specified Time Work Agreement, as well as the Employment Agreement between the two parties between the Company Party and the Worker / Labor where the Agreement has been made with the format and blanks that have been provided by the Company party which is required to be signed by the prospective Worker / Laborer, while the Work Agreement should be made jointly between the Company Party and the prospective Worker company."

"PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Depok melakukan kerjasama dengan wadah perkumpulan Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja (TKLHK) dalam penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja di luar hubungan kerja. Kemitraan antara PT Jamsostek (Persero) dan wadah TKLHK bertujuan untuk memudahkan administrasi kepengurusan serta meningkatkan jumlah peserta jaminan sosial TKLHK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola kemitraan yang terbentuk antara wadah TKLHK dengan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terbentuk antara wadah TKLHK dengan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok adalah model service contract. Pengawasan dan pembinaan terhadap kemitraan tersebut dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok beserta Asosiasi Pimpinan Wadah (ASPIWA).

---

PT Jamsostek (Persero) Depok Branch Office collaborated with the Association of Workers out of Employment Relation organizing workers out of employment relation social security. Partnership between PT Jamsostek (Persero) Depok Branch Office and the Association of Workers out of Employment Relation aims to ease the administration and improve the management of the social security number of participant workers out of employment relation. The purpose of this research is to determine how the partnership formed between the Association of Workers out of Employment Relation and PT Jamsostek (Persero) Depok Branch Office. This research uses a qualitative approach and data collection techniques by in-depth interviews with several informants. The results of this research indicate that the pattern partnership that formed between the Association of Workers out of Employment Relation with PT Jamsostek (Persero) Depok Branch Office is a service contract model. Oversight and guidance to the partnership were done by the Department of Labor Depok and Asosiasi Pimpinan Wadah (ASPIWA)."

"Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi saat seseorang sedang menjalankan tugas atau bekerja, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan cedera fisik atau kerugian lainnya bagi pekerja, perusahaan, atau bahkan lingkungan sekitarnya. Salah satu hak bagi pekerja adalah hak untuk kondisi kerja yang aman dan sehat. Pekerja memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat tanpa risiko serius terhadap Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja meliputi kesalahan manusia, kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, atau kegagalan sistem keselamatan kerja. Penting bagi perusahaan untuk memiliki program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang efektif guna mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi para pekerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sangatlah penting dalam lingkungan kerja. K3 yang baik dapat membantu melindungi pekerja dari cedera, penyakit, atau bahaya lainnya yang mungkin terjadi saat bekerja. Kepatuhan terhadap peraturan K3 yang berlaku adalah kewajiban bagi perusahaan, mematuhi aturan tersebut tidak hanya membantu melindungi pekerja, tetapi juga menghindari sanksi hukum dan reputasi yang buruk bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT MMT, dan mengidentifikasi hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT MMT. Dengan melakukan analisis terhadap hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT MMT, dapat diketahui apakah pekerja mendapatkan hak-haknya sebagai seorang pekerja di suatu perusahaan. Dengan memprioritaskan K3, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif bagi semua orang yang terlibat.

---

A work accident is an undesirable event that occurs when someone is carrying out their duties or working, either during working hours or outside working hours. These accidents can result in physical injuries or other losses for workers, companies, or even the surrounding environment. One of the rights for workers is the right to safe and healthy working conditions. Workers have the right to work in a safe and healthy environment without serious risks to occupational health and safety (K3). Factors that can cause work accidents include human error, unsafe work environment conditions, or failure of work safety systems. It is important for companies to have an effective Occupational Health and Safety (K3) program to prevent accidents and protect workers. Occupational Health and Safety (K3) is very important in the work environment. Good K3 can help protect workers from injuries, illnesses or other dangers that may occur while working. Compliance with applicable K3 regulations is an obligation for companies, complying with these regulations not only helps protect workers, but also avoids legal sanctions and a bad reputation for the company. This research aims to analyze provisions regarding Occupational Health and Safety (K3), the implementation of Occupational Health and Safety (K3) at PT MMT, and identify the rights of workers who experience work accidents at PT MMT. By analyzing the rights of workers who experience work accidents at PT MMT, it can be seen whether workers have their rights as workers in a company. By prioritizing K3, companies can create a safer, healthier and more productive work environment for everyone involved."

"Penulisan ini membahas mengenai penilaian risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada proses produksi betaine di PT. Evonik Sumi Asih, Bekasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya tingkat risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang ada pada pekerja di setiap tahapan produksi betaine. Metode identifikasi risiko pada penelitian ini dilakukan berdasarkan Job Safety Analysis (JSA) dan menggunakan metode semi kuantitatif pada analisis risiko.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat bahaya listrik, fisik, kimia, mekanik, ergonomi, perilaku dan biologi yang ada pada proses produksi betaine. Tingkat risiko yang ada setelah dilakukannya upaya pengendalian oleh perusahaan menunjukkan, 7 risiko pada kategori acceptable, 8 risiko pada kategori priority 3, 22 risiko pada kategori substancial, 9 risiko pada kategori priority 1, dan 2 risiko pada yang masih dalam kategori very high. Estimasi tingkat risiko yang ada setelah dilakukan rekomendasi pengendalian menunjukkan, 43 risiko pada kategori acceptable, dan 6 risiko pada kategori priority 3.

---

This study is about assessing occupational health and safety risks in production betaine in PT. Evonik Sumi Asih, Bekasi. This study was conducted to determine the level of health and safety risks that exist at every stage of production workers in betaine. Risk identification method in the study conducted by the Job Safety Analysis (JSA) and using semi-quantitative methods in risk analysis.

The results of research explained that there are electrical hazards, physical, chemical, mechanical, ergonomics, behavior and biology that exist in betaine production process. The level of risk that is subsequent to the control efforts by the company shows, in the category of acceptable risk 7, 8 risk in priority category 3, 22 substancial risk category, 9 of risk in priority categories 1 and 2 in which the risk is still very high in the category. Estimation of the level of risk that exist after control recommendations indicate, 43 in the category of acceptable risk, and 6 risk in priority category 3."

"Adanya permasalahan terkait mutasi pembayaran premi BPJS Kesehatan oleh PT Freeport Indonesia kepada para karyawannya, menyebabkan terjadinya penonaktifan sepihak terhadap polis asuransi BPJS Kesehatan di mana seharusnya karyawan tersebut bisa mendapat manfaat atas polis asuransinya dan karena adanya kasus penonaktifan tersebut para karyawan PT Freeport Indonesia tidak dapat mengklaim polisnya, sehingga tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan bahkan hingga kehilangan nyawa. Skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung BPJS Kesehatan yang polis asuransinya dinonaktifkan secara sepihak oleh pihak BPJS Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang berbentuk yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjabarkan terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis BPJS Kesehatan yang polis asuransinya dinonaktifkan secara sepihak ditinjau dari sudut pandang UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di mana hasil dari tinjauan tersebut BPJS Kesehatan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan mutasi pembayaran premi yang tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, serta penonaktifan polis secara sepihak yang tidak sesuai dengan ketentuan pada UU SJSN, UU BPJS, dan POJK Perlindungan Konsumen. PMH yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dapat dijadikan dasar utama tertanggung/peserta BPJS Kesehatan mencari keadilan atas dasar kerugian yang diterima dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ataupun upaya litigasi di mana pihak BPJS Kesehatan harus bertanggungjawab dengan cara membuat unit pelayanan pengaduan serta ikut melakukan mediasi pada saat dilakukannya non-litigasi, dan/atau harus bertanggungjawab sesuai dengan apa yang diputus oleh pengadilan apabila sengketa diselesaikan melalui upaya litigasi.

---

The existence of problems related to the mutation of BPJS Kesehatan premium payments by PT Freeport Indonesia to its employees, causing unilateral deactivation of the BPJS Kesehatan insurance policy where the employee should be able to benefit from the insurance policy and because of the deactivation case the employees of PT Freeport Indonesia cannot claim the policy, so they cannot get health services and even lose their lives. This thesis discusses the form of legal protection for the insured BPJS Kesehatan whose insurance policy is unilaterally deactivated by the BPJS Kesehatan. The research method used is juridical-normative research by analyzing laws and regulations. The results of this study describe the legal protection of BPJS Kesehatan policyholders whose insurance policies are unilaterally deactivated from the perspective of the Labor Law, the National Social Security System Law, the Social Security Organizing Agency Law, and the Financial Services Authority Regulation where the results of the review are that BPJS Kesehatan is proven to have committed Unlawful Acts due to premium payment mutations that are not in accordance with the Labor Law, as well as unilateral policy deactivation that is not in accordance with the provisions in the Social Security Law, the BPJS Law, and the POJK Consumer Protection. Unlawful Acts committed by BPJS Kesehatan can be used as the main basis for the insured/BPJS Kesehatan participants to seek justice on the basis of the losses received by means of Alternative Dispute Resolution or litigation efforts where BPJS Kesehatan must be responsible by creating a complaint service unit and participating in mediation when non-litigation is carried out, and/or must be responsible in accordance with what is decided by the court if the dispute is resolved through litigation efforts."

"Perjanjian Kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara pemilik modal dengan pekerja. Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Kontrak untuk menekan biaya pekerja/buruh dan meningkatkan keuntungan. Hanya saja dalam prakteknya banyak penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga merugikan dan menghilangkan perlindungan terhadap pekerja/buruh. Salah satu aktivitas di PT. JICT adalah bongkar muat kontainer yang mempunyai resiko tinggi kerugian baik terhadap manusia, property dan proses. Dari hasil penelitian ini disimpukan, pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja/buruh, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) masih terdapat berbagai halangan yang disebabkan ketidakjelasan pembagian kerja yang digunakan, sehingga terjadi penyimpangan terhadap penerapan perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

---

Employment agreement is beginning of the industrial relations between the capital owners and workers. Lately, many companies used the Specific Work Agreement (PKWT) and contract to press the workers/laborers cost in order to increase profit. But in its practice many application of the Specific Work Agreement system was not appropriate with the provisions in Regulation Number 13 Year 2003 about Labor, until makes inflict a financial loss and remove the protection for the labor. Stevedoring container is one of the activities in PT. JICT with the highest risk can losses of people, property, and proses. The concluded is the implementation of the protection for the labor with Specific Work Agreement, are still many impediment caused obscurity division work, than make deviation protection of workers/laborers with Specific Work Agreement.;Employment agreement is beginning of the industrial relations between the capital owners and workers. Lately, many companies used the Specific Work Agreement (PKWT) and contract to press the workers/laborers cost in order to increase profit. But in its practice many application of the Specific Work Agreement system was not appropriate with the provisions in Regulation Number 13 Year 2003 about Labor, until makes inflict a financial loss and remove the protection for the labor. Stevedoring container is one of the activities in PT. JICT with the highest risk can losses of people, property, and proses. The concluded is the implementation of the protection for the labor with Specific Work Agreement, are still many impediment caused obscurity division work, than make deviation protection of workers/laborers with Specific Work Agreement."