Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya jumlah Angkatan kerja merupakan salah satu modal dalam pembangunan sebuah negara. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja harus seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja akan berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang menghadapi masalah terkait penyerapan tenaga kerja adalah Kota Depok. Skripsi ini membahas upaya Kota Depok dalam meningkatkan penyerapan tenaga melalui Bursa kerja yaitu dengan memaksimalkan fungsi Bidang Pelatihan Produktivitas dan Bina Lembaga Pelatihan Kerja, dan Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai konsep ketenagakerjaan konsep pasarkerja dan penyerapan tenaga  kerja, konsep bursa kerja, serta Konsep analisis SWOT. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang mendeskripsikan upaya Dinas Tenaga Kerja Kota Depok dalm meningkatakan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya  Disnaker Kota Depok dalam meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja melaui bursa kerja masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Masalah tersebut dapat dilihat dari tidak adanya BLK sebagai pusat pelatihan tenaga kerja; minimnya partisipasi perusahaan dalam wajib lapor; belum terciptanya integrasi data ketenagakerjaan; serta kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat berjalannya program-program penyerapan tenaga kerja Disnaker Kota Depok.

---

The high number of labor force is one of the assets in the development of a country. The growth in the number of the workforce must be balanced with the growth in employment opportunities. The growth of the workforce that is faster than the growth of job opportunities will have an impact on the low rate of employment which in turn will have an impact on increasing the number of unemployed. One city in West Java Province that faces problems related to employment is Depok City. This thesis discusses the efforts of the City of Depok in increasing the absorption of labor through the job fair, namely by maximizing the functions of the Productivity Training and Work Training Institutions Fields, and the Field of Job Placement and Expansion. The theory used in this research is the theory of the concept of employment, the concept of the labor market and the absorption of labor, the concept of the job market, and the concept of the SWOT analysis. This research is a qualitative research with a descriptive design that describes the efforts of the  Department of Labor in Depok City in increasing employment. The results of this study indicate that the efforts of the  Department of Labor in Depok City in increasing the number of employment through the job market are still faced with many problems. This problem can be seen from the absence of BLK as a workforce training center; the lack of company participation in compulsory reporting; the absence of integration of manpower data; as well as the condition of the Covid-19 pandemic which hindered the running of Depok Citys Manpower employment programs."

"ABSTRAKHubungan industrial tidak dapat selalu berjalan harmonis dan dapat timbul konflik antar perusahaan dengan pekerja. Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyeleseaian Perselisihan Hubungan Industrial telah menyantumkan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dinas Tenaga Kerja Kota Depok sebagai lembaga pemerintah di wilayah Depok memiliki peranan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Kota Depok dalam upayanya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam dengan narasumber-narasumber mengetahui permasalahan Hasil penelitian menunjukkan peran Pemerintah Kota Depok dalam upayanya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok. Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Depok memenuhi peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam upayanya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok, masih terdapat kendala dalam penyelesaiannya, baik dari kekurangan pengawasan dan mediatornya.

---

ABSTRACT

Industrial relations cannot always be harmonious and there must always be conflicts between companies and workers. In Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relation Dispute Resolution has stated the procedures for resolving industrial relations disputes. The Depok City Manpower Office as a government agency in the Depok area has the role to resolve industrial relations disputes in the City of Depok. This study aims to analyze the role of the Depok City Government in its efforts to resolve industrial relations disputes in the City of Depok. The method of data retrieval in the thesis was carried out with a qualitative approach, namely by in-depth interviewing related speakers and knowing the problems related to the writers questions for the analysis of this thesis. The results showed the role of the Depok City Government in its efforts to resolve industrial relations disputes in the City of Depok. Mediation from the Depok City Manpower Office is very fulfilling the laws and regulations. However, in its efforts to resolve industrial relations disputes in the city of Depok, there are still obstacles in its resolution, both from lack of supervision and mediators."

"ABSTRAK

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Tingginya jumlah

penduduk yang tidak disertai dengan kemampuan penyediaan kesempatan kerja

yang memadai menyebabkan munculnya masalah pengangguran. Kota Bandung,

sebagai satu-satunya Kota Kreatif di Indonesia, berupaya peningkatan penyerapan

tenaga kerja tidak hanya pada sektor formal tetapi juga informal guna menekan

angka penangguran. Skripsi ini membahas strategi Disnaker Kota Bandung dalam

meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor formal dan informal.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian

ini menunjukan bahwa terdapat dua strategi yaituStrategi Penyerapan Tenaga

Kerjadi DalamHubungan Kerja dan Strategi Penyerapan Tenaga Kerja di Luar

Hubungan Kerja.Tiap-tiap strategi memiliki kekuatan, kelemahan, kesempatan,

dan ancaman yang berbeda-beda. Terlepas dari pelaksanaan strategi tersebutyang

sudah baik atau tidak, pada akhirnya implementasi dari strategi tersebut

telahmemberikan kontribusi pada pencapaian sasaran strategis.

---

ABSTRACT

Population is a pivotal element of development. The high number of

people in coexistence with the lack of job opportunities has lead to the rise of

unemployment. Bandung, as the only Creative City in Indonesia, is seeking ways

to improve employment absorption not only at the formal but also informal sector

in order to reduce the number of unemployment. This study discusses the

strategies used by Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung in increasing employment

absorption in the formal and informal sectors. This study is a qualitative research

with descriptive design. The results indicate that there are two strategies, namely

the Employment Absorption in Work Relationgship Strategy and Employment

Absorption Outside of Work Relationship. Each strategies have their own

strengths, weaknesses, opportunities and threats. Regardless of whether the

implementation of the strategies is successful or not, in the end the

implementation of the strategies have contributed in achieving strategic

objectives."

"Hubungan Industrial tidak dapat dipisahkan dari perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Dalam perselisihan tersebut menimbulkan permasalahan mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja. Permasalahan mogok kerja membutuhkan peran pemerintah sebagai mediator dimana salah satu tugasnya adalah menjaga hubungan industrial berjalan dengan harmonis. Penyelesaian mogok kerja di wilayah kota administratif Jakarta Utara dilakukan oleh suku Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara dengan melalui cara mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya mediasi yang dilakukan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara sebagai penyelesaian permasalahan mogok kerja. Mediasi tersebut melalui empat tahapan yaitu pemberitahuan mogok kerja, pemanggilan para pihak, peundingan mogok kerja, pembuatan keputusan. Pada pelaksanaan proses mediasi untuk menyelesaikan mogok kerja tersebut juga menemui hambatan diantaranya dari segi sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan perbedaan pandangan antara pihak dalam permasalahan mogok kerja.

---

Industrial relations can not be separated from disputes between workers and employers. In such disputes a problem arises of a strike by a worker or a union. The problem of strikes requires the role of the government as a mediator in which one of its duties is to keep the industrial relations going harmoniously. The completion of a strike in the administrative municipality of North Jakarta is carried out by the North Jakarta Sub-dept. Of Manpower and Transmigration tribe by means of mediation. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate the existence of mediation conducted by the Sub-Office of Manpower and Transmigration of North Jakarta as a solution to the problem of strike. Mediation is through four stages of notification of strikes, calling parties, negotiating strikes, decision-making. In the implementation of the mediation process to resolve the strike also encountered obstacles such as in terms of human resources, lack of supervision, and differences of views between parties in the problem of strikes."

"Santunan kematian merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial yang diterapkan berdasarkan prespektif jaminan sosial yang sudah dilaksanakan di Kota Depok sejak tahun 2007 hingga sekarang ini. Implementasi merupakan salah satu unsur pokok dalam pencapaian tujuan organisasi Sering kali apa yang sudah ditetapkan akan berbeda pada saat pelaksanaan. Atas dasar hal tersebut, Implementasi merupakan suatu wujud untuk megambarkan kondisi yang ada di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Post positivist dan teori yang digunakan dalam melihat implementasi mengacu pada teori Edward III. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pada pelaksanaan program santunan kematian kerap menghadapi kendala, salah satunya ialah masalah waktu dan belum meratanya sasaran dari program tersebut. Selain itu adanya beberapa oknum yang melakukan penyimpangan dengan memotong uang santunan kematian yang diterima oleh warga, sehingga pelaksanaan Program Santunan Kematian dirasa belum optimal.

---

Compensation for death is a form of social policy that are applied based on the perspective. That social security was implemented in the city of Depok since 2007 until now. Implementation is one of the principal elements in the achievement of the objectives of the Organization are often what has been set will be different at the time of implementation. On the basis of this, Implementation is a form to describe the existing conditions in the field.

The research approach used is Post positivist and theories used in view of implementation refers to the theories of Edward III. Based on the results of the research carried out, note that on implementation of the programme of compensation for death is often face obstacles, one of which is a matter of time and has not been the target of the program. In addition the existence of some persons who commit irregularities by cutting the money compensation for death received by the citizens, so that the implementation of the programme of compensation for Death is felt not."

"Skripsi ini membahas tentang upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam penempatan TKI di luar negeri serta penempatan Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif, data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur penempatan TKI tahap pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan namun ada ketentuan yang belum diatur dalam Undang-Undang ini tetapi diatur pada Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949. Upaya perbaikan pemerintah dalam penempatan TKI yaitu dibentuknya BNP2TKI pada tahun 2006, pembentukan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap, dan Kebijakan Moratorium TKI ke luar negeri.

---

This thesis discusses about the improvement efforts made by the government in the deployment of Indonesian manpower overseas and the deployment of manpower by Act Number 39 year 2004 and the ILO Convention Number 97 year 1949. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This research used data analytical technique with a qualitative approach. The data is required secondary data that consists of primary, secondary, and tertiary sources of law.

This research has found that Act Number 39 year 2004 regulating the placement of migrant workers pre-stage placement, placement and full-time placement, but there are provisions not covered under this Act but set in ILO Convention Number 97 year 1949. Government's Efforts to improve the deployment of Indonesian manpower is establishment BNP2TKI in 2006, establishment One-Stop Integrated Services Organization and Policy Moratorium manpower abroad."

"Penelitian ini berfokus pada efektivitas Pengawasan Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka pelanggaran norma kerja. Jumlah pengawas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta juga sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi, yaitu lebih dari 25.000 perusahaan dengan total 61 pengawas di seluruh ibu kota. Keterbatasan sumber daya untuk pengawas dan tingginya angka pelanggaran norma kerja mendorong pemerintah untuk menggunakan sistem e-government. Penggunaan e-government dalam menjawab tantangan pengawasan norma kerja dilakukan dengan menggunakan sistem pelaporan online melalui perusahaan wajib melaporkan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan pengawasan norma kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta melalui penerapan Sistem Pelaporan Ketenagakerjaan Online. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada salah satu aspek dari Effectiveness Approach, yaitu Gibson, Invancevich dan Donelly's Systems Approach, yang melihat efektivitas berdasarkan input, proses, dan output. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivis dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan norma kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta belum efektif. Pasalnya, situs Wajib Laporan Ketenagakerjaan Online masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau aspek norma kerja yang lebih dalam. Selain itu, jumlah petugas pengawasan ketenagakerjaan masih sangat terbatas untuk mengawasi jumlah perusahaan yang ada di ibu kota. Berdasarkan hasil penelitian di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta disarankan untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk meningkatkan sumber daya pengawasan dan menyempurnakan sistem Wajib Pelaporan Tenaga Kerja Online agar tercipta pengawasan yang efektif. norma kerja. Kemudian disarankan kepada perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk bekerjasama dengan pihak lain seperti BPJS agar hak-hak pekerja terpenuhi dan perusahaan menjalankan kewajibannya.

---

This study focuses on the effectiveness of the Inspection of Work Norms at the Jakarta Manpower and Transmigration Office, which is motivated by the high rate of work norm violations. The number of supervisors at the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office is also very minimal when compared to the number of companies that must be supervised, which is more than 25,000 companies with a total of 61 supervisors throughout the capital city. Limited resources for supervisors and the high number of violations of work norms encourage the government to use an e-government system. The use of e-government in responding to the challenge of monitoring work norms is carried out by using an online reporting system through which companies are required to report employment. This study aims to explain the effectiveness of the implementation of work norms supervision by the Jakarta Manpower and Transmigration Office through the application of the Online Manpower Reporting System. The theory used in this study refers to one aspect of the Effectiveness Approach, namely Gibson, Invancevich and Donelly's Systems Approach, which sees effectiveness based on input, process and output. The approach used in this research is a post-positivist approach and data collection by conducting in-depth interviews and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the supervision of work norms carried out by the Jakarta Manpower and Transmigration Office is not yet effective. The reason is, the Online Employment Report Mandatory website still needs to be improved to reach deeper aspects of work norms. In addition, the number of labor inspection officers is still very limited to supervise the number of companies in the capital city. Based on the results of the above research, the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office is advised to provide recommendations to the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia to increase supervisory resources and improve the Mandatory Online Workforce Reporting system in order to create effective supervision. work norms. Then it is suggested that the company and the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office cooperate with other parties such as the BPJS so that workers' rights are fulfilled and the company carries out its obligations."

"Aturan penetapan upah minimum yang setiap tahunnya mengalami peningkatan akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dalam seluruh kelompok usia. Formulasi perhitungan upah minimum di Indonesia sendiri sudah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam penelitian ini menggunakan variabel realisasi investasi serta pertumbuhan ekonomi untuk melihat faktor lain selain upah yang akan mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data panel dengan metode fixed effect. Hasilnya ditemukan bahwa variabel upah minimun tidak berpengaruh signifikan dalam penyerapan tenaga kerja usia 15-18 tahun, 19-24 tahun, namun signifikan berdampak pada pekerja nonmuda dimasa pandemi. Nilai investasi dan PDRB berpengaruh signifikan dalam mengurangi pekerja usia 15-18 tahun. Tingkat pendidikan dan sertifikat pelatihan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja usia muda. Pandemi covid-19 berpengaruh negatif dalam penyerapan tenaga kerja muda usia 19-24 tahun.

---

The minimum wage which increases every year will affect the absorption of young workers. The formula for calculating the minimum wage in Indonesia itself has undergone several changes. This study also uses the variables of investment and economic growth to see other factors besides wages that will affect the dependent variable using panel data with the fixed effect method. The results found that the minimum wage variable didn’t have significant effect on the absorption of workers aged 15-18 years, 19-24 years on pandemic but has a significant on non-young workers. Investment value and GRDP have a significant effect on reducing workers aged 15-18 years. The level of education and training certificates have a positive effect on the absorption of young workers. Covid-19 pandemic have had a negative effect on the absorption of young workers ages 19-24 years."

"Penelitian ini mengenai kepuasan petugas pemadam kebakaran dalam penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kepuasan petugas atas penerapan K3 di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang diukur melalui Indikator-Indikator Penerapan K3. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 responden, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan total sampling. Hasil dari analisis kepuasan petugas pemadam kebakaran dalam penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Kota Depok adalah petugas masih belum merasa puas atas penerapan K3 yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.

---

This research is about the satisfaction of firefighters in the application program Occupational Health and Safety (OHS) in the Office in Depok. This research uses descriptive quantitative approach which aims to determine the officer's satisfaction over the implementation of OHS in Depok Fire Department as measured by Indicators Application of OHS. The number of samples in this study about 80 respondents, the sampling technique is using total sampling. Result of the analysis of satisfaction firefighters in the application program Occupational Health and Safety (OHS) in the Office of Depok is that officers still do not feel satisfied with the implementation of OHS given by Depok Fire Department."