Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya jumlah Angkatan kerja merupakan salah satu modal dalam pembangunan sebuah negara. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja harus seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja akan berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang menghadapi masalah terkait penyerapan tenaga kerja adalah Kota Depok. Skripsi ini membahas upaya Kota Depok dalam meningkatkan penyerapan tenaga melalui Bursa kerja yaitu dengan memaksimalkan fungsi Bidang Pelatihan Produktivitas dan Bina Lembaga Pelatihan Kerja, dan Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai konsep ketenagakerjaan konsep pasarkerja dan penyerapan tenaga  kerja, konsep bursa kerja, serta Konsep analisis SWOT. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang mendeskripsikan upaya Dinas Tenaga Kerja Kota Depok dalm meningkatakan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya  Disnaker Kota Depok dalam meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja melaui bursa kerja masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Masalah tersebut dapat dilihat dari tidak adanya BLK sebagai pusat pelatihan tenaga kerja; minimnya partisipasi perusahaan dalam wajib lapor; belum terciptanya integrasi data ketenagakerjaan; serta kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat berjalannya program-program penyerapan tenaga kerja Disnaker Kota Depok.

---

The high number of labor force is one of the assets in the development of a country. The growth in the number of the workforce must be balanced with the growth in employment opportunities. The growth of the workforce that is faster than the growth of job opportunities will have an impact on the low rate of employment which in turn will have an impact on increasing the number of unemployed. One city in West Java Province that faces problems related to employment is Depok City. This thesis discusses the efforts of the City of Depok in increasing the absorption of labor through the job fair, namely by maximizing the functions of the Productivity Training and Work Training Institutions Fields, and the Field of Job Placement and Expansion. The theory used in this research is the theory of the concept of employment, the concept of the labor market and the absorption of labor, the concept of the job market, and the concept of the SWOT analysis. This research is a qualitative research with a descriptive design that describes the efforts of the  Department of Labor in Depok City in increasing employment. The results of this study indicate that the efforts of the  Department of Labor in Depok City in increasing the number of employment through the job market are still faced with many problems. This problem can be seen from the absence of BLK as a workforce training center; the lack of company participation in compulsory reporting; the absence of integration of manpower data; as well as the condition of the Covid-19 pandemic which hindered the running of Depok Citys Manpower employment programs."

"Jaminan sosial tenaga kerja merupakan jaminan sosial yang diperuntukkan bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, baik itu pekerja Penerima Upah ataupun pekerja Bukan Penerima Upah. Skripsi ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk mengupayakan perluasan kepesertaan Program Jamsostek bagi pekerja Bukan Penerima Upah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Disnakertrans DKI Jakarta dalam perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi pekerja BPU serta permasalahan yang dihadapi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori mengenai konsep hubungan industrial, konsep pekerja sektor informal serta konsep jaminan sosial. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui kegiatan diseminasi informasi kepada pekerja Bukan Penerima Upah masih menemui banyak permasalahan. Masalah tersebut dapat dilihat dari ketidaksiapan SDM di Disnakertrans untuk melakukan penyebarluasan informasi serta sistem yang belum mendukung untuk dilakukannya perluasan kepesertaan secara efektif karena belum adanya relasi yang terbangun antara Disnakertrans DKI Jakarta dengan pekerja Bukan Penerima Upah di wilayah DKI Jakarta.

---

Social security for manpower is social security that is aimed to protect the workers rights, either way for wage receiver or non-wage receiver worker. This thesis describes the efforts that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expanding the membership of non-wage receiver worker in social security programme. This thesis is a qualitative research with descriptive design that aimed to describe the effort that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expand the non-wage receiver's membership in social security programme. In this thesis, researcher use some theories such as The Concept of Industrial Relation, The Concept of Informal Sector Worker and The Concept of Social Security.

The result of this research describes that the effort that done by Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta, that is through information dissemination to non-wage receiver worker still facing some problems. The problems can be seen from the unpreparedness of Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta?s Human Resources to do the information dissemination and also the system that has not yet supported for doing the membership expanding effectively because there is not any relation yet between Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta and the non-wage receiver workers in DKI Jakarta."

"ABSTRAKPenduduk merupakan modal dasar pembangunan. Tingginya jumlahpenduduk yang tidak disertai dengan kemampuan penyediaan kesempatan kerjayang memadai menyebabkan munculnya masalah pengangguran. Kota Bandung,sebagai satu-satunya Kota Kreatif di Indonesia, berupaya peningkatan penyerapantenaga kerja tidak hanya pada sektor formal tetapi juga informal guna menekanangka penangguran. Skripsi ini membahas strategi Disnaker Kota Bandung dalammeningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor formal dan informal.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitianini menunjukan bahwa terdapat dua strategi yaituStrategi Penyerapan TenagaKerjadi DalamHubungan Kerja dan Strategi Penyerapan Tenaga Kerja di LuarHubungan Kerja.Tiap-tiap strategi memiliki kekuatan, kelemahan, kesempatan,dan ancaman yang berbeda-beda. Terlepas dari pelaksanaan strategi tersebutyangsudah baik atau tidak, pada akhirnya implementasi dari strategi tersebuttelahmemberikan kontribusi pada pencapaian sasaran strategis.

---

ABSTRACTPopulation is a pivotal element of development. The high number ofpeople in coexistence with the lack of job opportunities has lead to the rise ofunemployment. Bandung, as the only Creative City in Indonesia, is seeking waysto improve employment absorption not only at the formal but also informal sectorin order to reduce the number of unemployment. This study discusses thestrategies used by Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung in increasing employmentabsorption in the formal and informal sectors. This study is a qualitative researchwith descriptive design. The results indicate that there are two strategies, namelythe Employment Absorption in Work Relationgship Strategy and EmploymentAbsorption Outside of Work Relationship. Each strategies have their ownstrengths, weaknesses, opportunities and threats. Regardless of whether theimplementation of the strategies is successful or not, in the end theimplementation of the strategies have contributed in achieving strategicobjectives."

"Hubungan Industrial tidak dapat dipisahkan dari perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Dalam perselisihan tersebut menimbulkan permasalahan mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja. Permasalahan mogok kerja membutuhkan peran pemerintah sebagai mediator dimana salah satu tugasnya adalah menjaga hubungan industrial berjalan dengan harmonis. Penyelesaian mogok kerja di wilayah kota administratif Jakarta Utara dilakukan oleh suku Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara dengan melalui cara mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya mediasi yang dilakukan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara sebagai penyelesaian permasalahan mogok kerja. Mediasi tersebut melalui empat tahapan yaitu pemberitahuan mogok kerja, pemanggilan para pihak, peundingan mogok kerja, pembuatan keputusan. Pada pelaksanaan proses mediasi untuk menyelesaikan mogok kerja tersebut juga menemui hambatan diantaranya dari segi sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan perbedaan pandangan antara pihak dalam permasalahan mogok kerja.

---

Industrial relations can not be separated from disputes between workers and employers. In such disputes a problem arises of a strike by a worker or a union. The problem of strikes requires the role of the government as a mediator in which one of its duties is to keep the industrial relations going harmoniously. The completion of a strike in the administrative municipality of North Jakarta is carried out by the North Jakarta Sub-dept. Of Manpower and Transmigration tribe by means of mediation. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate the existence of mediation conducted by the Sub-Office of Manpower and Transmigration of North Jakarta as a solution to the problem of strike. Mediation is through four stages of notification of strikes, calling parties, negotiating strikes, decision-making. In the implementation of the mediation process to resolve the strike also encountered obstacles such as in terms of human resources, lack of supervision, and differences of views between parties in the problem of strikes."

"Santunan kematian merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial yang diterapkan berdasarkan prespektif jaminan sosial yang sudah dilaksanakan di Kota Depok sejak tahun 2007 hingga sekarang ini. Implementasi merupakan salah satu unsur pokok dalam pencapaian tujuan organisasi Sering kali apa yang sudah ditetapkan akan berbeda pada saat pelaksanaan. Atas dasar hal tersebut, Implementasi merupakan suatu wujud untuk megambarkan kondisi yang ada di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Post positivist dan teori yang digunakan dalam melihat implementasi mengacu pada teori Edward III. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pada pelaksanaan program santunan kematian kerap menghadapi kendala, salah satunya ialah masalah waktu dan belum meratanya sasaran dari program tersebut. Selain itu adanya beberapa oknum yang melakukan penyimpangan dengan memotong uang santunan kematian yang diterima oleh warga, sehingga pelaksanaan Program Santunan Kematian dirasa belum optimal.

---

Compensation for death is a form of social policy that are applied based on the perspective. That social security was implemented in the city of Depok since 2007 until now. Implementation is one of the principal elements in the achievement of the objectives of the Organization are often what has been set will be different at the time of implementation. On the basis of this, Implementation is a form to describe the existing conditions in the field.

The research approach used is Post positivist and theories used in view of implementation refers to the theories of Edward III. Based on the results of the research carried out, note that on implementation of the programme of compensation for death is often face obstacles, one of which is a matter of time and has not been the target of the program. In addition the existence of some persons who commit irregularities by cutting the money compensation for death received by the citizens, so that the implementation of the programme of compensation for Death is felt not."

"Skripsi ini membahas tentang upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam penempatan TKI di luar negeri serta penempatan Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif, data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur penempatan TKI tahap pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan namun ada ketentuan yang belum diatur dalam Undang-Undang ini tetapi diatur pada Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949. Upaya perbaikan pemerintah dalam penempatan TKI yaitu dibentuknya BNP2TKI pada tahun 2006, pembentukan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap, dan Kebijakan Moratorium TKI ke luar negeri.

---

This thesis discusses about the improvement efforts made by the government in the deployment of Indonesian manpower overseas and the deployment of manpower by Act Number 39 year 2004 and the ILO Convention Number 97 year 1949. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This research used data analytical technique with a qualitative approach. The data is required secondary data that consists of primary, secondary, and tertiary sources of law.

This research has found that Act Number 39 year 2004 regulating the placement of migrant workers pre-stage placement, placement and full-time placement, but there are provisions not covered under this Act but set in ILO Convention Number 97 year 1949. Government's Efforts to improve the deployment of Indonesian manpower is establishment BNP2TKI in 2006, establishment One-Stop Integrated Services Organization and Policy Moratorium manpower abroad."

"Penelitian ini berfokus pada efektivitas Pengawasan Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka pelanggaran norma kerja. Jumlah pengawas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta juga sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi, yaitu lebih dari 25.000 perusahaan dengan total 61 pengawas di seluruh ibu kota. Keterbatasan sumber daya untuk pengawas dan tingginya angka pelanggaran norma kerja mendorong pemerintah untuk menggunakan sistem e-government. Penggunaan e-government dalam menjawab tantangan pengawasan norma kerja dilakukan dengan menggunakan sistem pelaporan online melalui perusahaan wajib melaporkan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan pengawasan norma kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta melalui penerapan Sistem Pelaporan Ketenagakerjaan Online. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada salah satu aspek dari Effectiveness Approach, yaitu Gibson, Invancevich dan Donelly's Systems Approach, yang melihat efektivitas berdasarkan input, proses, dan output. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivis dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan norma kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta belum efektif. Pasalnya, situs Wajib Laporan Ketenagakerjaan Online masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau aspek norma kerja yang lebih dalam. Selain itu, jumlah petugas pengawasan ketenagakerjaan masih sangat terbatas untuk mengawasi jumlah perusahaan yang ada di ibu kota. Berdasarkan hasil penelitian di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta disarankan untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk meningkatkan sumber daya pengawasan dan menyempurnakan sistem Wajib Pelaporan Tenaga Kerja Online agar tercipta pengawasan yang efektif. norma kerja. Kemudian disarankan kepada perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk bekerjasama dengan pihak lain seperti BPJS agar hak-hak pekerja terpenuhi dan perusahaan menjalankan kewajibannya.

---

This study focuses on the effectiveness of the Inspection of Work Norms at the Jakarta Manpower and Transmigration Office, which is motivated by the high rate of work norm violations. The number of supervisors at the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office is also very minimal when compared to the number of companies that must be supervised, which is more than 25,000 companies with a total of 61 supervisors throughout the capital city. Limited resources for supervisors and the high number of violations of work norms encourage the government to use an e-government system. The use of e-government in responding to the challenge of monitoring work norms is carried out by using an online reporting system through which companies are required to report employment. This study aims to explain the effectiveness of the implementation of work norms supervision by the Jakarta Manpower and Transmigration Office through the application of the Online Manpower Reporting System. The theory used in this study refers to one aspect of the Effectiveness Approach, namely Gibson, Invancevich and Donelly's Systems Approach, which sees effectiveness based on input, process and output. The approach used in this research is a post-positivist approach and data collection by conducting in-depth interviews and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the supervision of work norms carried out by the Jakarta Manpower and Transmigration Office is not yet effective. The reason is, the Online Employment Report Mandatory website still needs to be improved to reach deeper aspects of work norms. In addition, the number of labor inspection officers is still very limited to supervise the number of companies in the capital city. Based on the results of the above research, the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office is advised to provide recommendations to the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia to increase supervisory resources and improve the Mandatory Online Workforce Reporting system in order to create effective supervision. work norms. Then it is suggested that the company and the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office cooperate with other parties such as the BPJS so that workers' rights are fulfilled and the company carries out its obligations."

"Penelitian ini mengenai kepuasan petugas pemadam kebakaran dalam penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kepuasan petugas atas penerapan K3 di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang diukur melalui Indikator-Indikator Penerapan K3. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 responden, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan total sampling. Hasil dari analisis kepuasan petugas pemadam kebakaran dalam penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Kota Depok adalah petugas masih belum merasa puas atas penerapan K3 yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.

---

This research is about the satisfaction of firefighters in the application program Occupational Health and Safety (OHS) in the Office in Depok. This research uses descriptive quantitative approach which aims to determine the officer's satisfaction over the implementation of OHS in Depok Fire Department as measured by Indicators Application of OHS. The number of samples in this study about 80 respondents, the sampling technique is using total sampling. Result of the analysis of satisfaction firefighters in the application program Occupational Health and Safety (OHS) in the Office of Depok is that officers still do not feel satisfied with the implementation of OHS given by Depok Fire Department."

"Penelitian ini membahas efek program pendampingan dengan fitur pembekalan transformasi digitalisasi usaha terhadap performa ketahanan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja UMKM binaannya, studi kasus Program JakPreneur DKI Jakarta. Tahun observasi yang digunakan adalah tahun 2017 hingga 2021, menguji ketahanan usaha mereka dari segi waktu dan tantangan krisis ekonomi akibat pandemi. Data kelompok treatment menggunakan data primer 31 responden UMKM binaan JakPreneur di bawah Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) yang sudah bergabung dengan program sejak tahun 2017 akhir atau 2018, tanpa batasan aspek demografi. Data kelompok kontrol menggunakan SAKERNAS 2017-2021. Model analisis untuk menguji efek treatment terhadap ketahanan pendapatan adalah Mahalanobis Distance Matching (MDM), sedangkan efek terhadap penyerapan tenaga kerja menggunakan model regresi logistik ordinal. Hasil yang ditemukan adalah kelompok treatment memiliki performa pendapatan yang lebih rendah namun sebaliknya, justru lebih mampu mempertahankan jumlah tenaga kerjanya dibandingkan dengan kelompok kontrol. Rendahnya pendapatan mereka disinyalir sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan dalam menerapkan hasil pendampingan ke dalam konteks usaha mereka, spesifiknya dalam aspek digitalisasi usaha dan pencatatan keuangan. UMKM binaan JakPreneur juga terbukti lebih menyukai pilihan mempertahankan jumlah tenaga kerja walau harus mengorbankan profit dan aset mereka dalam kondisi guncangan ekonomi.

---

This research discusses the effect of the mentoring program with business digitization provisioning features on the performance of income security and employment of the MSME assisted by it, a case study of JakPreneur program. The observation year used is from 2017 to 2021, testing the resilience of their business in terms of time and the challenges of the economic crisis due to the pandemic. The treatment group data uses primary data from 31 respondents of JakPreneur-assisted MSMEs under Suku Dinas PPKUKM who have joined the program since late 2017/2018. Control group data uses SAKERNAS 2017-2021. The effect of treatment on income resilience was tested by Mahalanobis Distance Matching (MDM), while the employment variable was tested by ordinal logistic regression. Results found that the MSMEs assisted by JakPreneur had lower income performance, but on the other hand they were more resilient in maintaining their workers compared to the control group. Their low income is allegedly the result of their ability limitations to apply mentoring results on their business, specifically in the business digitization and financial records aspects. MSMEs assisted by JakPreneur have also proven to prefer maintaining their workers even if they must sacrifice their profits and assets."

"Tesis ini membahas peranan industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini dilakukan pada industri kecil di Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (lime series), tahun 1976-2007. Data diperoleh dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan, serta Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulonprogo. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang ditaksir dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Squares, OLS) dalam bentuk double log. Analisis regresi dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan tenaga keija dan seberapa besar serta arah pengaruhnya pada sektor industri kecil. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai modal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Besarnya pengaruh nilai modal terhadap penyerapan tenaga kerja adalah apabila nilai modal naik sebesar I % (cateris paribus) maka permintaan tenaga kerja akan turun sebesar 0,034 %. Variabel nilai produksi mempunyai pengaruh positif signifikan. Besarnya pengaruh nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja, apabila nilai produksi meningkat sebesar 1 % (cateris paribus) maka jumlah tenaga kerja yang digunakan (terserap) akan naik sebesar 0,035 %. Variabel upah tenaga kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, besarnya pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja apabila upah naik sebesar 1 % (cateris paribus) maka jumlah tenaga kerja yang terserap naik sebesar 0,090 %. Kesimpulan penelitian Peranan Industri Kecil Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kulonprogo, 1976-2007, bahwa sektor industri kecil di kabupaten Kulonprogo mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

---

This Thesis discusses small industry roie i n labour absorbtion and factors that influence small industry in labour absorbtion. This Research is conducted at small industry in Kulonprogo Regency, Province Special region Yogyakarta. The data consist 1976 - 2007 time series secondary. Data is obtained/got from Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi and Pertambangan, and Biro Pusat Statistik (BPS) Kulonprogo Regency. Anaiyzer that used [by] is double reggression analysis that appraised by using smallest square method (Ordinary Least Squares, OLS) in the form of double logarithm. Slated for Reggression analysis knows any factors that influence labour absorbtion and how big and its influence direction at small industrial sector. Reggression analysis Result indicates that Capital value have negative and significant influence to labour absorbtion. Level of influence of Capital value to labour absorbtion is if Capital value go ups as high as 1 % (cateris paribus) then labour request will go down as high as 0,034 %. Production rate Variable have positive influence significant. Level of production rate influence to labour absorbtion, if level production rate as high as 1 % (cateris paribus) then [job/activity] total power that used [by] (terserap) will go up as high as 0,035 %. Variable of labour fee have positive and significant influence to labour absorbtion, level of fee influence to labour absorbtion if fee go ups as high as I % (cateris paribus) then [job/activity] total power that absortion go up as high as 0,090 %. Research Conclusion The contribution of small-scale industry to labor absorption in Kulonprogo Regency, 1976-2007, that small industrial sector in Kulonprogo Regency have significant influence to labour absorbtion."