Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tata kelola informasi (information governance) di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dilakukan oleh lintas fungsional untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab LPP TVRI sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran serta visi LPP TVRI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana lintas fungsional melakukan koordinasi bersama sehingga diketahui model tata kelola informasi di LPP TVRI dalam menciptakan informasi (materi siaran) menggunakan enterprise content management system. Lebih jauh penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat matrik model kematangan tata kelola informasi menggunakan Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) yang sudah diterapkan di LPP TVRI. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus eksploratoris guna melihat lebih jauh bagaimana praktik tata kelola informasi yang sudah dilakukan di LPP TVRI. Menggunakan Information Governance Reference Model (IGRM) diketahui model tata kelola informasi dilakukan oleh lintas fungsional untuk berkoordinasi dalam menciptakan materi siaran dalam tahapan daur hidup informasi. Masing-masing tahapan dianalisis menggunakan elemen bisnis, elemen hukum dan elemen pribadi dan keamanan, elemen teknologi informasi, serta elemen manajemen informasi dan rekod. Elemen-elemen tersebut dilakukan oleh masing-masing fungsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Daur hidup informasi yang dilakukan oleh masing-masing elemen saling terintegrasi dalam Enterprise Content Management System (ECMS) pada aplikasi etere. Model tata kelola informasi yang telah diterapkan di lingkungan LPP TVRI berada pada tingkat 2 matrik model kematangan tata kelola informasi yang berarti model tata kelola informasi telah memberikan dampak di LPP TVRI namun belum memiliki kekuatan hukum atau standar baku dari organisasi.

---

Information governance in the Indonesian Television Public Broadcasting Institute (LPP TVRI) is carried out cross-functional to carry out the duties and responsibilities of LPP TVRI in accordance on Law number 32 of 2002 about broadcasting and LPP TVRI vision. This research was conducted to find out how crossfunctional coordination together so that the information management model in LPP TVRI is known in creating information (broadcast material) using an Enterprise Content Management System (ECMS). Furthermore, this study also aims to determine the matrix level model for information governance maturity using Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) which have been implemented in LPP TVRI. Thisresearch approach is qualitative with an exploratory case study method in order to see further how information governance practices have been carried out at LPP TVRI. Using the Information Governance Reference Model (IGRM), it is known that the information governance model is carried out by cross-functional to coordinate in creating broadcast material in the stages of the information life cycle. Each stage is analyzed using business elements, legal elements and personal and security elements,

information technology elements, records and information management elements. These elements are carried out by each function in accordance with their duties and responsibilities. The information lifecycle carried out by each element is integrated with each other in the Enterprise Content Management System (ECMS) in etere application. The information governance model that has been implemented in the LPP TVRI environment is at level 2 of the information management maturity model matrix, which means that the information governance model has had an impact on LPP TVRI but does not yet have legal force or standard from the organization."

"Dalam pertemuan International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa pada tahun 2006, didapatkan kesepakatan Analog Switch Off (ASO) negara Eropa, Afrika, dan beberapa negara di Asia adalah 17 Juni 2015. Sedangkan negara di Asia Tenggara sepakat untuk melakukan ASO pada akhir 2020. Indonesia sendiri, dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja pada 2 November 2020, Indonesia akan melaksanakan ASO paling lambat 22 November 2022. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia yang sudah melakukan uji coba siaran digital dan salah satu pemegang multipleksing. Walau sebagai Lembaga penyiaran publik, daya saing TVRI dalam bisnis penyiaran relatif rendah. TVRI belum mampu menarik banyak minat masyarakat untuk menonton siaran mereka. Hadirnya televisi digital, LPP TVRI membutuhkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis penyiaran mereka. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bisnis yang sudah dijalankan oleh LPP TVRI dan membangun strategi untuk bersaing di era televisi digital. Penelitian ini akan mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang terdapat pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI, kedua faktor ini akan menjadi landasan analisis SWOT. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, posisi LPP TVRI berada pada kuadran ketiga dengan nilai faktor internal -0,2213 dan nilai faktor eksternal adalah 3,603.

---

At the International Telecommunication Union (ITU) meeting in Geneva in 2016, an agreement was procured for the Analog Switch Off (ASO) of Europe, Africa, and several countries in Asia on 17 June 2015. Meanwhile, countries in Southeast Asia have agreed to carry out ASO by the end of 2020. Indonesia itself, with the ratification of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation on 2 November 2020, Indonesia will implement ASO no later than 22 November 2022. Public Broadcasting Institution Television of the Republic of Indonesia (TVRI) is the first television station in Indonesia that has tested digital broadcasts and multiplexing holders. Even though as a public broadcasting institution, TVRI's competitiveness in the broadcast business is relatively low. TVRI has not been able to attract a lot of public interest to watch their broadcasts. With digital television and as a multiplexing holder, LPP TVRI needs a new strategy to develop its broadcasting business. This study aims to evaluate the company that has been run by LPP TVRI and builds a strategy to compete in the digital television era. From the analysis results, the position of LPP TVRI is in the third quadrant with an internal factor value of -0.2213 and an external factor value of 3.603.

"

"Digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi penyiaran. Implikasinya, seluruh lembaga penyiaran swasta harus mengubah teknologi siarannya dari analog menuju digital. Pada awalnya pemerintah menetapkan analogue switch off pada tahun 2018, namun akibat terganjal oleh regulasi yang belum matang dan penolakan dari beberapa pihak menyebabkan pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi terhambat. Penelitian ini menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia menurut perspektif tata kelola interaktif. Analisis interaksi dilakukan pada aktor negara, pasar dan masyarakat sipil. Dalam menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi, penulis menggunakan teori interactive governance yang dikemukakan oleh Kooiman. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis interaksi antara negara, pasar dan masyarakat sipil dalam digitalisasi penyiaran televisi menurut perspektif tata kelola interaktif (interactive governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis ilustratif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa (1)bentuk interaksi yang disengaja pada level aktor merupakan campuran dari bentuk interaksi partisipatif, kolaboratif serta kebijakan dan manajemen. (2) bentuk interaksi yang dominan pada level struktural adalah interaksi pemerintah hierarki.

---

The digitalization of television broadcasting in Indonesia is a necessity caused by the development of broadcast technology. The implication is that all private broadcasters must change their broadcast technology from analog to digital. Initially the government set the analogue switch off in 2018, but due to being hampered by immature regulations and the refusal of some parties, the implementation of television broadcasting digitalization was impeded. This study analyzes interactions between actors involved in digitizing television broadcasting in Indonesia according to an interactive governance perspective. Interaction analysis is carried out on state, markets and civil society actors. In analyzing the interactions that occur between actors involved in digitizing television broadcasting, the writer uses the theory of interactive governance proposed by Kooiman. The purpose of this study is to analyze the interaction between the state, the market and civil society in digitizing television broadcasting according to an interactive governance perspective. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using illustrative analysis techniques. The results of the study show that (1) the form of intentional interaction at the actor level is a mixture of participatory, collaborative and policy and management interactions. (2) the dominant form of interaction at the structural level is the interaction of the hierarchical government."

"Tesis ini menganalisis peralihan bentuk badan hukum menurut kebijakan negara, sementara status hukum TVRI (Televisi Republik Indonesia) yang pada awalnya yayasan tidak pernah dijadikan pertimbangan di setiap perubahannya. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif. Analisis penelitian secara evaluatif analitis yang mengarah pada pelurusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan pengalihan bentuk TVRI dari dan ke persero menimbulkan problema kekayaan, modal, dan kepegawaian. Juga prosedur dan mekanisme yang mempunyai karakter sendiri, karena bagi persero berlaku prinsip dan ketentuan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

---

This Thesis analyses the conversion form of the legal entity form based on the state policy, and meanwhile the previous legal status of TVRI in the form of foundation never have been considered in each stage of its conversion or amendment. The research methodology used in analyzing issues is legal-normative with prescriptive and evaluative approaches on the existing issues. The research has found that the conversion form of PT TVRI as state owned enterprise into The Public Broadcasting Institution creating problematic issues on the assets, capital and employment. The procedure and mechanism in converting form governed by their own rules and having their own characteristic which is different with the others - which applying the applicable principles, and terms and conditions for the limited liability company based on its prevailing regulation."

"Tesis ini membahas proses strukturasi adaptif yang terjadi ketika suatu organisasi pemerintahan melakukan transformasi pelayanan informasi publik dari cara manual menjadi berbasis teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan teori strukturasi adaptif dari DeSanctis dan Poole 1994 dan dikembangkan Schwieger dkk 2004 sebagai guidance untuk membahas interaksi agen dan struktur dalam mekanisme kerja pelayanan informasi publik yang telah berubah menjadi berbasis teknologi informasi dan struktur sosial baru yang muncul dari hasil interaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif dan strategi penelitian studi kasus. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan yang diwawancarai dipilih berdasarkan strategi purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika agen berinteraksi dengan struktur pelayanan informasi publik yang telah berubah menjadi berbasis teknologi informasi, tindakan agen di organisasi pemerintahan menunjukkan interplay antara struktur pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi, struktur sosial lain tugas, lingkungan internal dan eksternal serta sistem internal organisasi pemerintahan yang berlaku. Dalam interaksinya para agen menggunakan komunikasi formal horizontal, vertikal dan diagonal serta informal. Hasil interaksi tersebut teridentifikasi munculnya struktur sosial baru yang menjadi pemahaman bersama di antara agen, mengatur tindakan agen ketika melakukan pelayanan serta terlegitimasi dalam pemahaman agen, sehingga pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi dapat terus berjalan. Ini menunjukkan bahwa perubahan pelayanan informasi publik changing memang terjadi, tetapi hasil perubahan ternyata belum sesuai prediksi/belum konsisten unpredictable.

---

This research study discuss the adaptive structuration process that occurs when a government agency transforms public information service from the manual into information technology.

This research uses adaptive structuration theory by DeSanctis and Poole 1994 and developed by Schwieger et al 2004 as a guidance theory to discuss interaction between agent and structure in mechanism of public information service that has been changed into information technology and discuss new social structure of those interaction result. This research uses interpretative paradigm, qualitative method and case study as a research strategy. Data collection is conducted through depth interview and document study. Informants is selected based on purposive sampling strategies.

The result of this research shows when agents interact with public information service structures that have been transformed into information technology, actions of agents show interplay between the structure of public information services based on information technology, other social structures tasks, internal and external environments and internal systems of government agency. In their interaction, agents use formal communication horizontal, vertical and diagonal and informal communication.

The result of those interaction show the emergence of a new social structure that became a common understanding among agents, adjust action of agents when doing public information services and legitimated the understanding of agents, so that public information services based on information technology can continue to run. This indicates This shows that changes in public information services occur, but the results of changes that occurred is unpredictable."

"

Kurangnya kesadaran Tata Kelola TI menjadi hambatan untuk mencapai suatu keberhasilan. Oleh sebab itu, organisasi harus dapat melihat masalah ini sebagai sesuatu hal yang sangat signifikan dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Kesadaran Tata Kelola TI menjadi sangat penting untuk dilakukan penelitian, yaitu mengkaji dan menganilisis lebih dalam agar nantinya dapat diketahui secara detail terutama berkaitan dengan area penting apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi Tata Kelola TI. Penelitian ini bertujuan mencari area penting dalam kesadaran Tata Kelola TI yang dikembangkan menjadi sebuah model penilaian yang dapat mengetahui tingkat kesadaran Tata Kelola TI dalam suatu organisasi, dan digunakan sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan implementasi Tata Kelola TI dimasa depan secara berkelanjutan. Metodologi penelitian ini terdiri dari 10 tahapan yang dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang terdiri dari studi literatur, pendapat pakar, diskusi kelompok terarah, integrasi dan sinkronisasi, menentukan area penting, membuat model, uji validasi, merancang sistem penilaian dan pengelompokan, uji coba model serta diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan area paling penting diantara area lainnya dengan memiliki jumlah persentase paling tinggi yaitu 40% serta pada dimensi kesadaran,  perilaku memiliki jumlah persentase paling tinggi sebesar  50%. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan sistem penilaian dan pengelompokan yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu baik (80≤ NK ≤100), sedang (60≤ NK <80) dan kurang (NK<60), dimana NK adalah nilai kesadaran. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara konkrit dalam pengembangan ilmu khususnya di bidang Tata Kelola TI, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan terkait tentang implementasi Tata Kelola TI untuk dijadikan dasar guna perbaikan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja yang lebih baik dimasa depan.

 

---

Lack of awareness of IT Governance is an obstacle to achieving success. Therefore, organizations must be able to see this problem as something that is very significant and should not be underestimated. IT Governance Awareness becomes very important for research, which is to study and analyze more deeply so that later it can be known in detail especially with regard to any important areas that can influence the success in implementing IT Governance. This study aims to find an important area in IT Governance awareness that was developed into an assessment model that can determine the level of IT Governance awareness in an organization and is used as an input that can be used as a reference for improving the implementation of IT Governance in the future on an ongoing basis. This research methodology consists of 10 stages carried out both qualitatively and quantitatively which consist of literature studies, expert opinions, focus group discussions, integration and synchronization, determining important areas, making models, validation tests,  assessment and grouping systems, models testing and ends with conclusions and suggestions. The results obtained from this study stated that risk management is the most important area among other areas by having the highest percentage of 40% and in the dimension of awareness, the behavior has the highest percentage of 50%. In addition, this study also resulted in an assessment and grouping system which was divided into three categories: good (80≤ NK ≤100), moderate (60≤ NK <80) and less (NK<60), where NK is the value of consciousness. Finally, this research is expected to contribute concretely in the development of knowledge, especially in the field of IT Governance, which can later be used as input for relevant stakeholders regarding the implementation of IT Governance which will be used as a basis for efforts to improve the quality of better performance in the future.

 

"

"Di Indonesia implementasi secondary market pada lembaga penyiaran swasta televisi secara tidak langsung telah terjadi dalam bentuk pengalihan saham perusahaan sehingga Ijin Penyelenggaraan Penyiaran IPP yang didalamnya terdapat alokasi spektrum frekuensi radio ikut berpindahtangan. Dampaknya terjadi monopoli dan broker spektrum frekuensi radio, tidak ada manfaat untuk pemerintah dan membatasi pemilik modal yang potensial. Ini terjadi karena belum ada regulasi yang mengatur secondary market pada lembaga penyiaran swasta televisi di Indonesia. Oleh karena itu pada penelitian ini diharapkan menghasilkan usulan model implementasi secondary market pada lembaga penyiaran swasta.Dalam penelitian ini usulan model secondary market diperoleh dengan benchmarking implementasi secondary market di Amerika Serikat, Australia, Guatemala dan Selandia Baru. Untuk menentukan parameter penilaian dilakukan Indepth Interview dengan stakeholder dalam industri penyiaran. Selanjutnya untuk memberikan penilaian yang rinci dan sistematis terhadap potensi dampak dari usulan model dan mencapai tujuan yang diinginkan dari aspek manfaat, biaya dan efeknya maka dianalisa menggunakan metode Regulatory Impact Analysis RIA . Dalam penelitian ini diperoleh 3 usulan model secondary market yaitu model status quo tidak ada secondary market , model secondary market dengan mekanisme langsung dan model secondary market dengan mekanisme melalui badan pengawasan independen. Setelah dinilai dari aspek biaya dan manfaat dengan metode Plus-Minus Implication PMI didapatkan hasil model 1 mendapatkan nilai -10, model 2 mendapatkan nilai -2 dan model 3 mendapatkan nilai = 8, sedangkan dengan metode Multi Criteria Analysis MCA didapatkan hasil model 1 mendapatkan nilai 129, model 2 mendapatkan nilai 239 dan model 3 mendapatkan nilai = 180.Hasil analisis RIA terhadap 3 usulan model secondary market, usulan 3 dipilih sebagai opsi terbaik berdasarkan keunggulan penilaian dari parameter penataan spektrum frekuensi, pengendalian spektrum, kompetisi dan transparansi yang dapat mencegah monopoli spektrum frekuensi radio serta dari sisi konten yang isinya lebih beragam dengan adanya pengawasan dari badan independen dalam proses secondary market.

---

Secondary market has been implemented in Indonesia television private broadcasting institutions indirectly by stock acquisition including Ijin Penyelenggaraan Penyiaran IPP and allocation of radio frequency spectrum. The impacts is spectrum monopoly and no benefit for government. This happens because there are no regulations governing the secondary market in Indonesia television private broadcasting institutions. Therefore, this research is expected to produce proposal of secondary market implementation model at private broadcasting institution .The proposed secondary market model obtained by benchmarking the implementation of secondary markets in the United States, Australia, Guatemala and New Zealand. To determine the assessment parameters conducted Indepth Interview with stakeholders in the broadcasting industry. To provide a detailed and systematic assessment of the potential impact of the proposed model and to achieve the desired objectives from the aspects of benefits, costs and effects it is analyzed using the method of Regulatory Impact Analysis RIA.

This research proposed 3 secondary market model that is status quo model no secondary market , direct secondary market model and secondary market model through independent agency. After assessed from cost and benefit aspect with Plus Minus Implication PMI method, the result of model 1 get value 10, model 2 get value 2 and model 3 get value 8, whereas with Multi Criteria Analysis MCA method model 1 get value 129, model 2 get value 239 and model 3 get value 180.After analyzed by RIA method, the secondary market model through independent agency choosed as the best option based on the superiority of the assessment of frequency spectrum arrangement parameters, spectrum control, competition and transparency that can prevent the radio frequency spectrum monopoly as well as from a more diverse content side with the supervision of independent bodies in the secondary market process"

"Skripsi ini membahas mengenai proses rekrutmen dan seleksi di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) DKI Jakarta pada tahun 2012 dan 2013. Sebagai sebuah lembaga penyiaran, diperlukan tenaga kerja khusus yang bertugas untuk menjalankan fungsi penyiaran yang direkrut melalui proses rekrutmen dan seleksi pegawai non PNS. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa persyaratan rekrutmen pegawai non PNS belum didasarkan pada job description dan seleksi pegawai non PNS yang ada di TVRI DKI Jakarta masih dipengaruhi faktor yang muncul di lapangan. Hasil penelitian menyarankan agar TVRI DKI Jakarta membentuk persyaratan untuk rekrutmen berdasarkan job description dan melaksanakan seleksi pegawai non PNS sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

---

This thesis discusses about the process of recruitment and selection of non civil servant employee in TVRI DKI Jakarta in 2012 and 2013. As a broadcasting station, there are specific employees who in charge of executing broadcasting functions and recruited from non civil servant employees recruitment and selection process. This thesis is a descriptive qualitative research. The result of the research states that the qualification of recruitment is not based on job description and the selection process of non civil servant employees is still influenced by the factors that are found during the process. The result of this research suggests that TVRI DKI Jakarta to make job description as a base for recruitment and doing the selection process of non civil servant employees according to the qualification."

"Tata kelola Teknologi Informasi (TI) telah menjadi topik penting dalam manajemen sistem informasi karena dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan/organisasi maupun instansi pemerintah dalam mencapai tujuan. Penilaian tingkat kematangan di satuan kerja Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) perlu dilakukan guna mengetahui kondisi tata kelola TI saat ini. Pengukuran tingkat kematangan dilakukan menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 yaitu dengan memetakan tujuan organisasi ke dalam COBIT 2019 sehingga didapatkan Domain-domain yang berkaitan. Pengukuran tingkat kematangan pada satker Div TIK menunjukkan terdapat 8 Domain proses. Domain EDM01, APO07, APO08, BAI01, dan MEA04 berada pada level 3 sedangkan domain APO04, BAI11, dan DSS04 berada pada level 4. Pengukuran nilai kesenjangan antara tingkat kematangan saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan juga dilakukan. Nilai kesenjangan terbesar terdapat pada domain APO04 dengan nilai 1,48, dan yang terkecil terdapat pada domain APO07 dengan nilai 0,59. Analisis perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan level kematangan diantaranya adalah dengan menilai secara berkala apakah mekanisme tata kelola TI yang disepakati beroperasi secara efektif; melakukan tinjauan rutin untuk menilai evolusi keterampilan; dan mengontrol layanan, aset, dan sumber daya TI.

---

Information Technology (IT) governance has become an important topic in information system management because it can affect the ability of companies/organizations and government agencies to achieve goals. Maturity level assessment in the Information and Communication Technology Division (Div TIK) work unit needs to be carried out in order to determine the current condition of IT governance. Maturity level measurement is carried out using the COBIT 2019 framework, namely by mapping organizational goals into COBIT 2019 so that related domains are obtained. Measuring the level of maturity in the Div TIK work unit shows that there are 8 process domains. The EDM01, APO07, APO08, BAI01, and MEA04 domains are at level 3 while the APO04, BAI11, and DSS04 domains are at level 4. Measuring the value of the gap between the current maturity level and the expected maturity level is also carried out. The biggest discrepancy value is in the APO04 domain with a value of 1.48, and the smallest is in the APO07 domain with a value of 0.59. Analysis of improvements that can be carried out to increase the maturity level include periodically assessing whether the agreed IT governance mechanisms are operating effectively; conducting regular reviews to assess skills evolution; and controlling IT services, assets and resources."

"Radio Republik Indonesia (RRI) sering diidentikan sebagai "Radio Perjuangan", karena peran sertanya dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan, hingga proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia memang dibacakan lewat corong RRI ke seluruh Indonesia dan dunia pada 17 Agustus 1945. Sejak itu hingga masa pemerintahan Orde Baru, RRI tergolong ke dalam radio pemerintah RI.Gerakan reformasi yang menjatuhkan Rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, berkelanjutan dengan dibubarkannya Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. RRI yang berada di bawah lembaga itu sebagai unit pelaksana teknis, akhirnya pindah ke bawah Departemen Keuangan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 37/2000, dengan status badan hukum Perusahaan Jawatan. PP ini sekaligus mulai menyebut-nyebut RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Disahkannya UU Penyiaran No 32 tahun 2002, menyatakan secara eksplisit bahwa RRI de Jure ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik, kendati secara de facto pelaksanaannya masih tertatih-tatih. Hingga saat ini RRI belum mendapat kepastian tentang badan hukumnya sesuai dengan UU Penyiaran, karena masih harus menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik sebagai turunan Undang-Undang Penyiaran.Penelitian ini ingin mencoba mencoba melihat sisi de facto atau tataran empirik dari RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, dengan secara lebih khusus memilih manajemen berita RRI Jakarta sebagai obyek penelitian. Jurnalisme merupakan suatu bidang yang amat mendapat perhatian dari Lembaga Penyiaran Publik di banyak negara di dunia.Penelitian ini bersifat kualitatif, dan secara parsial mencoba melakukan pendekatan grounded research. Peneliti langsung "terjunn ke lapangan dan melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana praktisi penyiaran di RRI Jakarta mengonstruksi realitasnya tentang wacana Lembaga Penyiaran Publik, dan lebih khusus lagi tentang berita yang berkualitas serta praktek-praktek di RRI Jakarta dengan status resminya sebagai Lembaga Penyiaran Publik.Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa sebagian besar jurnalis, redaktur, dan praktisi media di ruang redaksi RRI Jakarta belum memiliki pemahaman yang memadai tentang wacana Lembaga Penyiaran Publik, apalagi terhadap konsep-konsep key performance indicators-nya. Hal ini mengakibatkan mereka merasa bahwa belum terdapat arah yang jelas soal petunjuk pelaksanaan yang praktis di lapangan mengenai status baru RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Di samping manajemen yang tidak berjalan efisien dan efektif, terutama karena kurangnya pendanaan yang memadai dan tidak dijalankannya dengan baik fungsi perencanaan dan pengawasan, terdapat pula aspek kurangnya kepemimpinan yang membantu mengarahkan mereka pada masa transisi empirik ini."