Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa gudang yang dilaksanakan secara lisan yang terjadi di Kota Mempawah. Melakukan perjanjian secara lisan merupakan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut dikarenakan mereka mengutamakan kepercayaan terhadap sesamanya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah legalitas dan pembuktian dari perjanjian sewa menyewa gudang yang dilakukan secara lisan, implikasi hukum terhadap status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di gudang meskipun telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang sewa, dan perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada para pihak. Dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding perjanjian lisan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dibuktikan. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019, barulah perjanjiian lisan tersebut dinyatakan sah dan tergugat dinyatakan wanprestasi. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif serta bersifat eksplanatoris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian secara lisan berdasarkan konsep hukum perjanjian yang dianut oleh Indonesia memang sah dan mengikat begitu ada kata sepakat sehingga perjanjian lisan dalam kasus tersebut dapat dikatakan sah. Sedangkan mengenai status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di dalam gudang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk meminimalisir kasus seperti ini terulang, seharusnya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis agar dapat lebih mudah dibuktikan.

---

This Thesis discusses a verbal warehouse lease agreement that took place in the City of  Mempawah. Business practice by using verbal agreement is a customary to the people of Mempawah because they prioritize trust within each other. The issues discussed in this thesis are the legality and proof of the verbal agreement, the legal implication of the defendant's property state which are still in the warehouse even though they are not paying rent, and lastly, what legal protection can be given to the parties. The party who got sued on the basis of default denied the agreement ever took place. District and High Court Verdict also did not acknowledge the existence of the verbal agreement because lack of evidence. But The Supreme Court Verdict Number 2368/K/Pdt/2019 decided the verbal agreement is valid and proves the defendant's default. This Thesis uses juridical normative research with qualitative method and explanatory research. This Thesis also concludes that verbal agreement based on the contract law concept adopted by Indonesia are indeed valid and binding once there is consent between parties, therefore the verbal agreement in this case is valid. The state of defendant's property can be ruled as tort (trespass). To minimize case like this happens in the future, agreement should be made in written form so that it can be easily proven."

"Perkembangan kebutuhan bisnis mendorong kemunculan antropologi desain. Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan antropologi desain sebagai hasil konvergensi antara ilmu antropologi dan desain dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yang menggabungkan antara studi pustaka dan refleksi pengalaman penulis sebagai antropolog yang terlibat dengan bidang desain. Terdapat tiga tahapan dalam perkembangan antropologi desain, yaitu ethnomethodologically informed design, participatory design, dan antropologi desain. Perkembangan ini mendorong antropolog untuk mempraktikkan etnografi desain dengan pendekatan partisipatoris yang menempatkannya sebagai peneliti sekaligus “desainer”. Dalam prosesnya, antropologi desain dilakukan dengan menerapkan prinsip transformatif, holistik, kolaboratif, transformatif, performatif, transdisipliner, terbuka terhadap kemunculan, iteratif dan kritis. Berdasarkan pengalaman penulis dalam proses desain, prinsip dan metode tersebut dioperasikan melalui langkah-langkah: (1) brainstorming dengan tim, (2) penyusunan pertanyaan dan instrumen penelitian (prototype), (3) usability testing dan observasi perilaku pengguna, (4) in-depth interview, (5) analisis data, (6) redesign. Pengalaman penulis dan beberapa studi kasus terdahulu menunjukkan bahwa antropologi desain yang dioperasikan dalam kerangka human-centered design dapat membantu proses desain produk dengan lebih holistik. Praktik antropologi desain ini menunjukkan bahwa antropologi mampu secara adaptif diterapkan dalam bidang bisnis.

---

The growth of business encourages the emergence of design anthropology. This paper aims to illustrate the development of design anthropology as a convergence of anthropology and design to solve practical business problems. The methods used for this research are literature review and reflection of writer’s personal experience as an anthropologist who is involved in the design field. There are three stages of design anthropology development: ethnomethodologically informed design, participatory design, and design anthropology. This development encourages anthropologists to practice design ethnography with a participatory approach that put them as a researcher and “designer” at once. In the process, design anthropology practices some principles: transformative, holistic, collaborative, transformative, performative, transdisciplinary, emergent potentiality, iterative and critical. Based on writer’s experience in the design process, those principles and methods are operated in: (1) brainstorming with the teams, (2) setting-up research instruments and questions, (3) usability testing and observing user’s behavior, (4) in-depth interview, (5) data analysis, (6) redesign. This writer’s experience and recent studies show that design anthropology operated within human-centered design could help the design process to be more holistic. Design anthropology practices give us a hint that anthropology can be adaptively practiced in the business world."

"Dalam pembangunan nasional di Indonesia, negara membutuhkan partisipasi modal asing dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, namun di lain pihak Pemerintah perlu melindungi kepentingan nasional dari dominasi perusahaanperusahaan asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, karena mereka lebih maju dari segi teknologi dan pengetahuan dan juga lebih kuat dari segi permodalan. Oleh karena itu dalam penanaman modal asing di Indonesia terdapat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Penanaman Modal atas kepemilikan saham oleh pihak asing dalam bidang-bidang usaha tertentu dengan maksud untuk melindungi kepentingan nasional. Namun dalam prakteknya pembatasan ini sering diterobos atau dilanggar dengan cara memakai nama warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagai pemegang saham (nominee) untuk mewakili kepentingan pihak asing tersebut. Keadaan ini tentunya merugikan kepentingan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisa data kualitatif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab pemegang saham pura-pura dan melihat bagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan praktek pemegang saham pura-pura di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa terdapat pembatasan dan/atau larangan bagi penanam modal asing untuk memasuki bidang-bidang usaha tertentu (negative list). Padahal di lain pihak bidang-bidang yang tertutup dan/atau dibatasi bagi penanaman modal asing ini sering menjanjikan keuntungan secara komersial. Inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pemegang saham pura-pura dalam praktek sebelum adanya larangan tegas mengenai pemegang saham pura-pura tersebut. Larangan mengenai pemegang saham pura-pura baru ada pada tahun 2007 yang dimuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan kendatipun larangan ini tidak diatur dalam undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang yang mengatur bidang usaha lainnya, namun ketentuan mengenai larangan pemegang saham pura-pura ini dapat dianggap/ditafsirkan berlaku untuk setiap Perseroan Terbatas apapun bidang usahanya. Setiap dokumen yang dibuat dalam rangka pemegang saham pura-pura sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah dinyatakan batal demi hukum, dengan segala akibat-akibatnya.

---

In the national development of Indonesia, the country is in need of foreign capital participaton in improving Indonesia economy while on the other hand the goverment is required to protect national interest from a domination of foreign corporations investing their capital in Indonesia. This protection is necessary for they are more developed in technology and knowledge and also stronger in capital. Accordingly, there are some restrictions imposed on foreign parties in Indonesia.provided by the Capital Investment Law to invest in certain fields of business for the purpose of protecting national interest. Nevertheless, in practice these restrictions are frequently being breached or violated by way of using the name of Indonesian citizen or Indonesian entity as sham share holder to represent interest of the said foreign party. This, of course, is detrimental to the national interest. The research contained in this paper is a normative law research having a descriptive type of research using analytical method based on qualitative data.

The objective of this research is to find out what is the cause(s) of the sham share holder and how the relevant laws and regulations deal with the practice of sham share holder in Indonesia. Based on the result of this research there are restrictions and/or prohibitions for foreign capital to invest in certain fields of business in spite of the fact that these fields are comercially promising of gaining profits. These restrictions and prohibitons are proven to be the main cause for the sham share holder in practice before there is an express prohibiton on the sham share holder. The prohibition on the sham share holder was just only stipulated in 2007 as provided in the Article 33 of Law No. 25 of 2007 regarding the Capital Investment and also in the Article 48 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company. Although this prohibiton is not provided in other laws such as in the Banking Law, and Capital Market Law and others, this prohibiton is deemed to be also aplicable to any Limited Liability Company regardless of its field of business. Any document made for the purpose of sham share holder after the existence of the Indonesia Law No. 25 of 2007 regarding Capital Investment is and shall be declared void with all of its consequences."

"Tesis ini membahas tentang Praktek Monopoli di bidang Industri Air Bersih di Pulau Batam di lihat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu : Pertama, Pengaturan Monopoli di bidang industri yang menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan hukum Persaingan Usaha. Kedua Apakah Monopoli PT ATB merupakan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketiga, Pertimbangan dan Putusan di tingkat keberatan Pengadilan Negeri Batam dan di tingkat kasasi Mahkamah Agung atas Praktek Monopoli oleh PT Adhya Tirta Batam. Pengaturan mengenai Monopoli yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam hukum persaingan usaha diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Salah satu tujuan utama pemberlakuan Undang-undang Persaingan Usaha adalah perlindungan kepada kegiatan usaha agar selalu dalam kondisi persaingan usaha yang sehat dan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33, UUD 1945.

---

This thesis discusses about the monopoly in the field of Water Industry in Batam Island of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition: First, setting monopoly in the industry that dominate the life of the people under the law competition. Second is Monopoly PT Adhya Tirta Batam is a violation of Article 17 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Third, consideration and decision on the objection and the Batam District Court at the Supreme Court of Monopoly by PT Adhya Tirta Batam. Regulation of monopoly which dominate the life of the people in the business competition law under Article 51 of Law Number 5 of 1999. One major goal the implementation of the Business Competition Act is the protection of the business activities that are always in a state of healthy competition and to the welfare and prosperity of the people in accordance with Article 33, of Law UUD of 1945 Constitution."

"Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan studi kasus Monopoli Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam (Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008). Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis yang menyatakan hak monopoli yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam bukan merupakan pengecualian sebagaimana yang diatur pada Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, terdapat bukti dampak kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akibat Kebijakan Penghentian Sambungan Air yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam, tetapi kerugian tersebut tidak terjadi karena adanya perilaku monopoli. Penghentian sambungan air dilakukan karena adanya keterbatasan kapasitas produksi dan distribusi air bersih, bukan karena untuk pembatasan output yang bertujuan untuk menaikkan harga.This study examine implementation of article 50 (a) Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition toward monopolistic practices which is done by a company appointed by state. This study use descriptive method by using case study of Monopoly of Water Treatment in Batam Island by PT Adhya Tirta Batam (Case Number 11/KPPU-L/2008). Based on the analysis, this study declare that PT Adhya Tirta Batam?s monopoly right was not exempted from implementation of Article 50 (a) Law Number 5 1999. In this case study, there was evidence of society loss as impact of Ceasing Water Connection Policy by PT Adhya Tirta Batam, but that loss was not occur cause of monopoly practice. Ceasing water connection which is done by PT Adhya Tirta Batam because there was lack of production and distribution capacity, not intended to limit output in order to increasing the price."

"Masalah yang diteliti di dalam tesis ini adalah suatu dilema yang harus dihadapi oleh corporate whistle-blowers di Enron dan WorldCom ketika mereka memutuskan untuk melawan sistem (akuntansi) yang korup di dalam organisasinya.Dilemanya adalah di satu sisi mereka memiliki komitmen terhadap organisasinya, sementara di sisi lain mereka juga memiliki tanggungjawab sebagai anggota masyarakat, sehingga tindakan mereka pun menimbulkan pro dan kontra. Organisasi memandang mereka sebagai pengkhianat karena telah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan organisasinya, tapi masyarakat luas justru menganggap mereka sebagai pahlawan. Tesis ini ingin memperlihatkan bahwa fenomena Whisrleblowing ini dapat terjadi karena nilai-nilai budaya, hukum dan agama yang dimiliki oleh masyarakat Amerika, Kasus yang diambil sebagai model di dalam analisis ini adalah kasus skandal korupsi di Enron dan WorldCom.Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode kajian kepustakaan yang menggunakan teknik deskriptif interpretatif. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep individualisine, konsep benar-salah, konsep profesionalisme, konsep civic duty, konsep agama dan konsep kapitalisme.Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya, hukum dan agama yang dimiliki oleh bangsa Amerika dan komitmen mereka terhadap hukum dan kemandirian hukum memungkinkan seseorang yang memiliki informasi tentang terjadinya penyimpangan untuk mengungkapkannya, karena yakin bahwa ia akan mendapat perlindungan keamanan dan mengetahui bahwa tindakannya kelak akan memberikan dampak positif yang lebih luas daripada negatifnya.

---

Whistleblowing in Enron and Worldcom Scandals: A Conflict Between Individual versus SystemThe dilemma faced by the corporate whistle-blowers when fighting the system in the body of the organization becomes the objective of this thesis. On one side those Whisrleblowing in Enron and Worldcom Scandals: A Conflict Between Individual versus System are committed to their organization, while on the other side they have responsibilities as citizens, therefore, every step they take arises pros and cons, The organization considers them as `traitors' due to the violation of agreement with the organization, while the society thinks that they are 'the hero'. This thesis indicates that Whisrleblowing in Enron and Worldcom Scandals: A Conflict Between Individual versus System -phenomenon happened as the reflection of the cultural dimension in the society. As 'role-mode' analyzed in this thesis is the corruption scandal in Enron and WorldCom.

Qualitative approach is used for this thesis by using literally research method with descriptive-interpretative technique. The concepts are individualism, right-wrong, professionalism, civic duty, religion and whistleblowing, while the theory is considered from the changing of cultural values.

The result of this research shows that individual tendency to whistleblow could be influenced by the cultural dimensions of individualism (the expectation that the individual will look out for him/herself only) and power distance (the degree to which employees feel comfortable approaching or contradicting supervisors).cultural values, religion of the Americans and their commitments to the law and to the independence of law will probably encourage anybody who has information on tile violation to give away the secret, because they know that they would get protection and is convinced that what they do will give more positive effects rather than the negative ones."

"Penelitian ini akan menganalisis best practice pada unsur-unsur kapabiltas dynamic governance dalam kebijakan transformasi digital pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat terbentuk sebuah kebijakan yang adaptif yang tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Dynamic Governance Neo dan Chen (2007). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan penyusun kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terwujudnya sebuah kebijakan yang adaptif bergantung pada kapasitas organisasi melalui thinking ahead, thinking again, serta thinking across. Kemampuan ini sebagian besar berasal dari sumber daya manusia terutama kepemimpinan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mampu menggerakan able people untuk menjawab permasalahan dan isu-isu pada pelayanan BPHTB yang didukung oleh agile process. Able people pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi pembuat jalur pada penyusunan kebijakan dan strategi yang dinamis dan dukungan Agile process dalam bentuk tersusunnya Rencana Strategis yang kemudian tertuang dalam rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah dan tersedianya alokasi anggaran untuk melakukan transformasi digital pajak daerah dan pengembangan able people yang memungkinkan terwujudnya kebijakan adaptif.

---

This research will analyze best practices on the elements of dynamic governance capabilities in digital service transformation policies for Land and Building Rights Acquisition Fees in the Special Capital Region of Jakarta Province so that an adaptive policy can be formed as stated in the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province Number 34 of 2022.The research method used is qualitative with a postpositivist approach. The analytical tool in this research is Neo and Chen's (2007) Dynamic Governance Theory. Data collection was carried out through documentation studies and interviews with policy makers and policy implementers. The results of this research show that the realization of an adaptive policy depends on the organization's capacity to thinking ahead, thinking again, serta thinking across. This ability largely comes from human resources, especially the leadership in the Regional Revenue Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province which is able to mobilize the able people to respond problems and issues in Land and Building Rights Acquisition Fee services which are supported by agile processes. Able people in the Regional Revenue Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province are the path makers in the preparation of dynamic policies and strategies and the support from Agile process in the form of the preparation of a Strategic Plan which is then contained in the Regional Strategic Activity action plan and the availability of budget allocations to carry out digital transformation of regional taxes and development of capable communities that enable the realization of adaptive policies."

"Kehawatiran konsumen akan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan memiliki dampak yang sangat besar terhadap bagaimana perusahaan melakukan kegiatan bisnis mereka saat ini. Studi ini fokus pada keunggulan dalam menerapkan praktik green manajemen dari perusahaan yang bergerak dalam bidang barang/jasa yang berbasis di Indonesia. Studi ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dengan cara efisiensi dan mengembangkan energi alternatif yang lebih bersih. Kami juga mengusulkan model penelitian yang menunjukkan beberapa faktor yang penting dalam menekan perusahaan untuk menerapkan praktek green manajemen berdasarkan penelitian empiris dan tinjauan literatur sebelumnya. Dalam penelitian ini kami mengamati dampak dari setiap pemangku kepentingan terhadap praktik green manajemen perusahaan dan menentukan bagaimana praktik green manajemen mempengaruhi kinerja lingkungan dan perusahaan. Kami percaya bahwa ada hubungan positif antara komitmen manajemen tim atas (TMT) terhadap penerapan praktik green manajemen dan kinerja perusahaan. Pendekatan penelitian yang diadopsi dalam makalah ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data survei dari 112 perusahaan dan menggunakan structure equation modeling (SEM), hasilnya menunjukkan bahwa praktik green manajemen memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan

---

Climate change and growing environmental concerns from consumers has a major impact on how firms perform their businesses today. This study focuses on the advantages of implementing green management practices from services and manufacturing firms based in Indonesia. This research is important in order to create a healthy and sustainable business environment by means of efficiency and developing an alternative cleaner energy. A research model was proposed showing several factors that are important in pressuring firms into implementing green management practices based on former empirical research and literature review. This research also observed the effects of each stakeholder on green management practices of companies and determine how green management practices influence environmental and firm performance. There is also evidence that there is a positive relationship between top team management commitment towards implementing green management practices and firm performance. The research approach adopted in this paper includes quantitative research using survey data from 112 companies and using structural equation modeling (SEM), the results suggest that green management practices plays an important role in enhancing firm performance."