Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSmart Healthy City merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Depok sejak tahun 2017 yang merupakan Smart City. Program Smart Healthy City di Kota Depok, bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat dengan memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Smart Healthy City dalam mendukung penataan pelayanan kesehatan di Kota Depok. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui kegiatan wawancara mendalam dengan sejumlah stakeholders terkait dan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Program Smart Healthy City sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum dapat dikatakan berhasil karena masih dalam pengembangan dan selama prosesnya belum dapat menciptakan kesuaian hubungan antara Program, Pelaksana Program, dan Kelompok Penerima Manfaat yang optimal.

---

ABSTRACT

mart Healthy City has become a priority of the Government of Depok City since 2017, inspired by the concept of Smart Cities. Smart Healthy City Program in the Depok City, intend to create more effective and efficient health services for the community by utilizing the use of Information and Communication Technology. This study aims to describe the implementation of the Smart Healthy City Program in supporting the health services management in Depok City. This study used a qualitative approach through in-depth interviews with relevant stakeholders and literature study. The results of this study indicate that the implementation of the Smart Healthy City Program has been going well, but it cannot be said to be successful because the program is still under development and during the process it has not been able to create an optimal relationship between the Program, Program Implementer and Beneficiary Group.

"

"ABSTRAK

Dalam hegemoni globalisasi dan tantangan dalam membangun kota, gagasan smart city

menjadi imperatif kebijakan saat ini. Kota Tangerang Selatan yang terpilih sebagai salah satu

dari 25 daerah peserta program smart city oleh pemerintah pusat di 2017 lalu menjadikannya

momentum untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis TIK guna memberikan

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, semrawutnya pengendalian urban

sprawl, disintegrasi sarana/prasarana kota, inefektifias pemerintahan, persampahan, banjir,

dan kemacetan ialah masalah-masalah yang berpotensi menghambat tujuan tersebut. Tesis

ini menganalisis implementasi strategi dan pola keterlibatan stakeholder pada program smart

city di Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 teori utama sebagai pisau analisis penelitian yakni

teori strategi pembangunan smart city (Chourabi et. al., 2012) dan teori pola keterlibatan

stakeholder dalam program smart city (Niaros, 2016). Tesis ini menggunakan paradigma post

positivism dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

implementasi strategi pada program smart city belum begitu baik. Hal tersebut karena masih

terdapat beberapa kekurangan seperti: belum adanya kajian kebutuhan dan potensi daerah,

ketiadaan dokumen masterplan dan blueprint smart city, kurangnya kuantitas dan kualitas

SDM di bidang IT, diskontinyu kegiatan pelatihan, minimnya inovasi yang dimuat di aplikasi

play store dan app store, terbatasnya jumlah Area Traffic Control Systems (ATCS), belum

adanya teknologi command center berbasis IoT, ketiadaan produk hukum yang menyangkut

smart city, inefektifitas tata kelola kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik,

kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat, instabilitas ekonomi, rendahnya penyerapan

anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, dan rendahnya kualitas lingkungan

hidup. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa pola keterlibatan stakeholder dalam

program smart city cenderung bersifat corporate smart city. Rekomendasi penelitian dalam

implementasi strategi pada program smart city meliputi: harus dilakukannya kajian

kebutuhan dan potensi daerah, segera dibuatkannya dokumen masterplan dan blueprint

smart city, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT, kontinuitas kegiatan

pelatihan, perbanyak inovasi kedalam aplikasi play store dan app store, penambahan ATCS,

pengadopsian command center berbasis IoT, menyediakan produk hukum smart city,

peningkatan kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik, peningkatan

pemberdayaan masyarakat dan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas

lingkungan hidup. Sedangkan dalam posisinya yang cenderung corporated smart city,

rekomendasinya antara lain: mendelegitimasi besarnya peran korporasi, assessment yang

lebih profesional dan transparan kepada pihak swasta yang terlibat, dan mengurangi

ketergantungan penyediaan teknologi terhadap pihak swasta.

---

ABSTRACT

In the hegemony of globalization and the challenges of building cities, the idea of smart city

has become a policy imperative recently. South Tangerang City, which chosen as one of the

smart city program participant from 25 regions by the central government in 2017, made it a

momentum to increasing performance of ICT-based government in order to provide better

services to their citizen. However, the chaotic control of urban sprawl, disintegration of urban

facilities/infrastructure, ineffectiveness of government, trash, floods, and congestion are the

problems that potentially obstructing these aim. This thesis analyzes the implementation of

strategy and the pattern of stakeholder involvement in smart city program in South Tangerang

City. There are 2 main theories as a knife of research analysis. First, theory of smart city

development strategy (Chourabi et. Al., 2012). Second, theory of stakeholder involvement

patterns in smart city program (Niaros, 2016). This thesis using post positivism paradigm

with descriptive research methods. The research shows that implementation of strategy in

smart city programs is not too good. This is because there are still some shortcomings such

as: there is no studies of city need and city potency, nothingness smart city masterplan and

blueprint documents, lack of quantity and quality of human resources in the IT field,

discontinuation of training activities, lack of innovation in play store and app store

applications, limited quantity of Area Traffic Control Systems (ATCS), nothingness IoTbased

command center technology, nothingness of city law related smart city, ineffectiveness

of collaborative governance, socialization and integration of public services, less optimal

community empowerment, economic instability, low absorption of infrastructure

development and management budgets, and lack quality living environment. On the other

hand, this research also found that pattern of stakeholder involvement in smart city programs

tended to be corporate smart city. Research recommendations on the implementation of

strategies in the smart city program include: the study of needs and potency of the city must

be carried out, masterplan and blueprint documents of smart city should be made

immediately, increasing the quantity and quality of human resource in the IT field, continuity

of training activities, increasing quantity of innovation into the Play Store and App Store

applications , adding of ATCS, adoption of IoT-based command center, providing smart city

law products, increasing collaboration, socialization and integrating public services,

increasing community and economic empowerment, improving infrastructure and

environmental quality. Whereas, in its position that tends to be corporate smart city, research

recommendations include: delegitimizing hegemony of the corporation, more professional

and transparent assessments to the corporation involved, and reducing the dependence on

providing technology to the private sector"

"Belum adanya kesepakatan terhadap persepsi smart city di kalangan pembuat kebijakan di Indonesia menimbulkan potensi permasalahan dalam pelaksanaannya, baik dalam hal efisiensi penggunaan anggaran belanja pemerintah, juga dalam hal hasil yang dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pembuat kebijakan terhadap konsep smart city dan arah kebijakan smart city di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Konsep smart city yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep yang digunakan di dalam Nam dan Pardo 2011 , Chourabi, et al 2012 dan Giffinger, et al. 2011 . Dalam aspek persepsi, para pembuat kebijakan masih terfokus pada Dimensi Teknologi dan Dimensi Kelembagaan, sedangkan Dimensi Manusia belum mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan pembuat kebijakan. Dalam aspek arah kebijakan, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 merupakan peraturan paling tinggi yang ada saat ini yang telah menjelaskan tentang smart city, namun peraturan ini belum dijadikan sebagai acuan utama dalam arah pembangunan smart city di Indonesia.

---

The lack in perception of smart city concept among policy makers in Indonesia poses potential problems in implementation, both in terms of government budgets inefficiency, also in terms of the results expected by smart city programmes. This study aims to assess the perception of policy makers about smart city and its policy in Indonesia which is using qualitative approach. Smart city concepts used in this study developed by the Nam and Pardo 2011 , Chourabi, et al 2012 and Giffinger, et al. 2011 . In the aspect of perception, policy makers are still focused on Technology Dimension and Institutional Dimension, while the Human Dimension has not received significant attention among policy makers. In the aspect of policy direction, Perpres No. 2 Tahun 2015 about RPJMN years 2015 2019 is the highest regulations that applied today which has been explaining smart city. Unfortunately, this regulation has not been used as main reference in smart city development in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kota Depok siap menerapkan konsep "Kota Cerdas". Kota Depok terkenal memiliki wilayah yang sangat strategis karena terletak dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Pertumbuhan potensi kota Depok telah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan konsep kota pintar. Peneliti menggunakan tiga enabler dalam "Garuda Smart City Model" sebagai dimensi untuk mengukur kesiapan Kota Depok dalam mengimplementasikan konsep "Smart City". Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode campuran digunakan sebagai teknik pengambilan sampel, terdiri dari survei dengan teknik pengambilan sampel kuota non-probabilita, wawancara mendalam, dan tinjauan literatur. Penelitian ini melibatkan penduduk Kota Depok yang berusia 17-65 tahun, telah menetap di Kota Depok selama lebih dari setahun, dan telah mengetahui informasi tentang "Kota Cerdas", sebagai sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Depok belum siap untuk menerapkan konsep "Kota Cerdas". Skor kesiapan tertinggi ditemukan pada dimensi Infrastruktur Cerdas, Teknologi, dan Lingkungan, diikuti oleh dimensi Orang Cerdas, dan Tata Kelola Cerdas secara berurutan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dan bagi pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan kesiapan Kota Depok dalam mengimplementasikan Konsep "Kota Cerdas".

---

ABSTRACTThis study aims to determine whether Depok City is ready to apply the concept of "Smart Cities". The city of Depok is famous for having a very strategic area because it is located close to a special area of ​​Jakarta. The growing potential of the city of Depok has encouraged local governments to apply the concept of smart cities. The researcher used three enablers in the "Garuda Smart City Model" as a dimension to measure the readiness of Depok City in implementing the "Smart City" concept. This research uses a quantitative research approach. The mixed method is used as a sampling technique, consisting of surveys with non-probability quota sampling techniques, in-depth interviews, and literature review. This study involved Depok City residents aged 17-65 years, who had lived in Depok City for more than a year, and had known information about "Smart Cities", as a sample. The results of this study indicate that the City of Depok is not ready to apply the concept of "Smart Cities". The highest preparedness scores were found in the Intelligent Infrastructure, Technology and Environment dimensions, followed by the Smart People dimension, and Smart Governance sequentially. The results of this study can be a reference for further research and for the government of the City of Depok to improve the readiness of the City of Depok in implementing the "Smart Cities" Concept."

"ABSTRAKJakarta yang telah didukung oleh teknologi big data. Peran teknologi big data bagi perkembangan smart city sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk menyusun perencanaan dan menentukan kebijakan pemerintah daerah. Pada tesis ini dibahas mengenai analisis implementasi teknologi big data di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode gap analysis pada data-data hasil in-depth interview dan data pendukung lainnya. Berdasarkan hasil gap analysis diketahui bahwa implementasiteknologi big data di Jakarta Smart City masih memerlukan perbaikan dan pengembangan karena masih adanya kesenjangan pada elemen-elemen penelitian yaitu data, infrastruktur, pengelolaan, sumber daya manusia dan manfaat. Pada penelitian ini selanjutnya dirumuskan usulan perbaikan terhadap kesenjangan yang ditemukan dan menyusun urutan prioritas perbaikan dengan menggunakan metode capability, accessibility, readiness dan leverage (CARL).

---

ABSTRACTThe Jakarta Smart City Unit is a work unit of the Jakarta Provincial Government in Indonesia with the main duty and function of implementing smart city, one of itsefforts using big data technology. The role of big data technology in the development of smart city is very important, because it can be the basis of the steps in determining the policies of the local government. This study discusses and analyses the implementation of big data technology in the Provincial Government of Jakarta by using gap analysis tool based on in-depth interview data and other supporting data. Based on the results of the gap analysis, it is known that the use of big data technology in Jakarta Smart City still needs improvement and development because there are still gaps in the research elements, namely data, infrastructure, governance, human resources and benefit. In this study the proposed improvements to the gaps that were found and formulated the priority order of improvement using the method of Capability, Accessibility, Readiness,and Leverage CARL."

"Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga PIS-PK adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8:Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa ODGJ berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotikkronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa diKota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion FGD dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa di Kota Depok berdasarkan 4 empat variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisadiatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agarmeningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metodepelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat.

---

The Healthy Indonesia Program with Family Approach PIS PK is the Ministry ofHealth's priority program implemented by the Puskesmas. Indicator 8:Mental Healthhas not received special attention in Depok City, severe case of people with mental disorder increased from 3986 in 2016 cases to 5768 cases in 2017, where schizophrenia cases and other chronic psychotic disorders increased from 1687 cases in 2016 to 2342 cases in 2017. Analysis of PIS PK implementation readiness Indicator 8:Mental Health in Depok 2018 is an important stage as a success determinant of local government performance in the health sector. This research is a qualitative research with descriptive design.

The purpose of this research is to determine the implementation readiness of PIS PK Indicator 8:Mental Health in Depok 2018 reviewed from communication, disposition, resources and bureaucratic structure using Edward III theory. Data collection method was performed using in depth interviews, Focus Group Discussion FGD and document review.

The research result indicates that PIS PKimplementation Indicator 8:Mental Health in Depok were not ready based on 4 four implementation variables according to Edward III theory, ie communication, resources,disposition and bureaucracy structure.

The research recommends to improve the all aspect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in order to achieve the successful implementation. In addition, the program contraints can bereduced by sufficient funding availability.

The research suggests to increase the empowerment of family role and community contribution using training method inorder to improve the mental health and reduce the stigma in society."

"Pencanangan Kabupaten Sragen menuju smart city tahun 2019, mengubah trend arah pengembangan teknologi informasi menuju ke pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan (artificial intelegence/AI).Sistem Pakar TALENTA (Tanya Lengkap Seputar Layanan Publik dan Perizinan) dapat mengawali pengembangan sistemberbasis AI di dalam bidang pemerintahan khususnya pelayanan publik. TALENTA mampu menyediakan konsultasi online layaknya seorang pakar karena didalam TALENTA terdapat dokumentasi ilmu, pengetahuan dan pengalaman para ASNyang sudah ahli dalam bidang pelayanan publik dan perizinan.Konsultasi online yang tidak melibatkan peran ASN (Aparatur Sipil Negara) dapat dijalankan oleh TALENTA tanpa batasan waktu dan tempat. Selain masyarakat dapat memanfaatkan TALENTA tersebut untuk menambah pengetahuan, ASN pun dapat berlatih meningkatkan kemampuan dan kapabilitasnya sehingga bisa menjadi lebih berpengalaman layaknya seorang pakar. TALENTA merupakan wujud awal pemenuhan kategori smart city melalui dimensi smart people dan smart goverment.Kehadiran TALENTA juga merupakan bentuk kontribusi dalam mempercepat arah dan strategi implementasi TIK guna mencapai tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 Kabupaten Sragen. Keberadaan TALENTA dapat memberi motivasi pengembangan sistem pakar tidak hanya di bidang pelayanan publik saja,akan tetapi juga di bidang-bidang pemerintahan yang lain. Pada masa yang akan datang TALENTA dapat menjadi partner bagi pengembangan sistem cerdas berbasis pengetahuan karena didalamnya terdapat pengetahuan dan pengalaman pakar-pakar ASN yang mulai langka di bidang pelayanan publik dan perizinan di Indonesia."

"Pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara mengusung konsep Smart City. Salah satu aspek utama dari Smart City adalah konsep smart mobility melibatkan peningkatan pelayanan transportasi publik melalui pemanfaatan teknolongi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, keamanan, kecepatan, kenyamanan, dan lebih terjangkau. Pada dasarnya, konsep ini lebih menitikberatkan pada penggunaan teknologi ramah lingkungan yang berfokus pada model transportasi umum, salah satu implementasinya yaitu dengan menerapkan Mobility as a Service (MaaS) dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan yang terdapat dalam rencana induk IKN, dalam prinsip dasar mobilitas dan kontektivitas terdapat salah satu strategi yang akan digunakan dalam menghadapi masa depan yaitu dengan mendorong inovasi guna meningkatkan mobilitas dan konektivias melalui pemanfaatan Mobility as a Service (MaaS). Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain konseptual MaaS khusus moda Electric Bus Rapid Transit (E-BRT) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahana IKN dan melakukan estimasi biaya siklus hidup untuk komponen biaya awal dan biaya operasional dan pemeliharaan. Konseptual desain MaaS khusus E-BRT akan mengintegrasikan antara moda transportasi E-BRT dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam sebuah aplikasi TransNusantara. Adapun diperlukan juga teknologi IoT yang dipasang di setiap armada bus listrik sehingga dapat memberikan data informasi secara real time. Adapun biaya awal yang dibutuhkan untuk pengembangan MaaS khusus E-BRT sebesar Rp5.515.223.859.200. Sedangkan, dalam satu tahun biaya operasional dan pemeliharaan yang dibutuhkan adalah sebesar Rp136.231.346.000.

---

The development of the Capital City of the Archipelago embraces the concept of a Smart City. One of the main aspects of a Smart City is the concept of smart mobility, which involves improving public transportation services through the utilization of information and communication technology with the goal of providing convenience, safety, speed, comfort, and affordability. Essentially, this concept emphasizes the use of environmentally friendly technology that focuses on a public transportation model, with one implementation being the adoption of Mobility as a Service (MaaS) in daily life. In line with the master plan of the Capital City of the Archipelago, one of the fundamental principles in mobility and connectivity is a strategy that will be employed to face the future by promoting innovation to enhance mobility and connectivity through the utilization of Mobility as a Service (MaaS). This research aims to create a conceptual design of MaaS specifically for the Electric Bus Rapid Transit (E-BRT) mode in the Core Government Center of the Archipelago Capital City and estimate the life cycle costs for initial, operational, and maintenance expenses. The conceptual design of MaaS for E-BRT will integrate the E-BRT transportation mode with Information and Communication Technology in a TransArchipelago application. Additionally, IoT technology is required to be installed on each electric bus fleet to provide real-time data information. The initial cost required for the development of MaaS specifically for E-BRT is IDR5,515,223,859,200, while the annual operational and maintenance cost needed is IDR136,231,346,000."

"Smart city merupakan produk dari masyarakat informasional, yakni ketika masyarakat menjadikan informasi sebagai bentuk utama dalam menjalin relasi. Dalam konteks ini, smart city menjadi infrastruktur yang mendukung masyarakat jaringan. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan implikasi smart city terhadap lahirnya komunalitas di kota. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan terkait untuk mendapat data terkait komunalisme warga pada lokus Jakarta Smart City. Studi-studi sebelumnya menghadirkan perdebatan teoritik terkait peran dan implikasi smart city pada kepercayaan warga terhadap pemerintah melalui fasilitas teknologi. Artikel ini menawarkan optimisme dari smart city sebagai manifestasi bekerjanya masyarakat jaringan dalam bentuk hadirnya komunalitas melalui komunitas virtual. Studi ini menunjukkan bagaimana kebijakan smart city yang difasilitasi negara telah memberikan ruang bagi informasi yang diproduksi oleh warga sehingga mampu membangun komunalitas di kalangan warga kota. Komunalitas di kota, nyatanya dapat terbangun melalui mekanisme masyarakat jaringan yang disediakan oleh infrastruktur pemerintah dalam bentuk smart city.

---

Smart city is an informational society’s product through which the society considers that information as a main form to build relations. In this context, smart city becomes an infrastructure that support network society to work. This article aims to describe smart city’s implication towards the emergence of communality in the city. This study used a qualitative method, through in-dept inteviews with related stakeholders to exploring relevant and important data and information about citizens communalism produced by Jakarta Smart City Program. Recent studies show theoritical debates about roles and implications of smart city on citizen’s trust towards the government mediated by the technology. This article offers an optimism views concerning smart city as the way the network society manifests through through a form of communalities within virtual community. This study shows the ways smart city regulation facilitated by state provides a space for information production by citizens hence communalism built in citizens context. City Communality, in fact could be build within network society mechanism brought by government infrastructure within smart city form."

"ABSTRAKPelayanan publik berbasis elektronik sudah menjadi kebutuhan di setiap pemerintahan, terutama di kota. Perkembangan teknologi digital ini sekarang sudah mengarah ke bentuk yang lebih luas lagi, yaitu menjadikan kota biasa menjadi kota cerdas smart city . DKI Jakarta sebagai kota setingkat provinsi yang memiliki tanggung jawab dan masalah yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya juga memiliki program untuk bertransformasi menuju kota cerdas, yaitu program Jakarta Smart City. Penggunaan teknologi menuju smart city yang terus berkembang diluar kontrol pemerintah mengharuskan pemerintah untuk memiliki dynamic capabilities sehingga dapat menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Skripsi ini membahas dynamic capabilities Unit Pengelola Jakarta Smart City dalam melaksanakan tugasnya mengelola Jakarta Smart City. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pengelola Jakarta Smart City belum menerapkan aspek dynamic capabilities. Hal itu ditunjukkan dari ketiadaan salah satu dari tiga kemampuan kognitif yang membangun dynamic capabilities, yaitu kemampuan thinking across dan adanya kesenjangan pengetahuan tentang proses pelaksanaan program Jakarta Smart City antara Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City dengan struktur dan Tenaga Ahli di bawahnya.

---

ABSTRACTElectronic based public service has become a necessity in every government, particularly in the metropolis. The development of digital technology changes a city into a smart city. DKI Jakarta as province level city that has more responsibility and issue than other regions is one of a metropolis that transform itself to a smart city. The program is titled Jakarta Smart City. The use of technology towards smart city that continues to grow beyond the control of government requires the government to have a dynamic capabilities that can solve governmental issues and adapt to change occured. This study discusses the dynamic capabilities of Jakarta Smart City Management Unit in carrying out its duties. This study was conducted by post positivist approach and data collection through in depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Jakarta Smart City Management Unit have yet to implement aspects of the dynamic capabilities. It was evident from the absence of one of the three cognitive ability to build dynamic capabilities, that is the ability of thinking across and knowledge gap on the process of implementation of Jakarta Smart City program between head of the Management Unit and its subordinates."