Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu sarana atau lembaga dalam hubungan industrial di Indonesia adalah Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional. Dalam lembaga ini terdapat tiga pihak yaitu, Pemerintah, Pengusaha, dan Serikat Pekerja. Tugas fungsional lembaga ini sangat penting, terutama membangun dan menjaga hubungan industrial yang baik, khususnya diantara pihak pekerja dan pengusaha. Namun lembaga ini belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan LKS Tripartit Nasional dengan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif; dengan menggunakan teori dan konsep manajemen dalam hubungan industrial sebagai dasar untuk menganalisis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan key informants dari LKS Tripartit Nasional; dan data sekunder dari berbagai dokumen Kementerian Ketenagakerjaan; dan berbagai bacaan lainnya. Hasil dari penelitian, menunjukan bahwa belum optimalnya pengelolaan LKS Tripartit Nasional ini disebabkan karena belum adanya political will yang kuat dari pemerintah, pengadaan sumber daya manusia (staffing) yang terhambat, pengkoordinasian (coordinating) yang masih terbatas, serta penganggaran (bugeting) yang relatif sangat minim

---

The National Tripartite Cooperation Institution (LKS Tripartit Nasional), is one of the institutions in industrial relations in Indonesia. Within the institution, there are three parties namely, the Government, the Employers and Trade Unions. The functional task of this institution is very important, especially building and maintaining good industrial relations, specifically between workers and employers. However, this institution has not been optimal in carrying out its duties and functions. This study aims to analyse how the management of this institution, with the obstacles that it faces. This research uses a qualitative approach; by using theories of management and the concepts of industrial relations as a basis for analysis. Primary data were obtained through in-depth interviews with key informants from the institution; and secondary data from various Ministry of Manpower documents; and various other readings. Results of the study, shows that management of the institution was not yet optimal due to the absence of a strong political will from the government, hampered procurement of human resources (staffing), coordinating is still limited, and budgeting is relatively very minimal"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan fleksibilitas pasar kerja dalam bentuk alih daya tenaga kerja (outsourcing) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terjadi dewasa ini membawa banyak dampak negatif, seperti ketidakpastian hubungan kerja, ketidakstabilan pemberian upah, dan ketiadaan jenjang karir dalam bekerja. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, alih-alih menjadi suatu forum penyelesaian masalah ketenagakerjaan, terkadang malah memunculkan masalah baru dalam usaha penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuan penelitian ini disusun adalah untuk menjelaskan pengaturan dan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit; menganalisis penerapan dan permasalahan fleksibilitas pasar tenaga kerja di Indonesia dewasa ini; serta menjelaskan peran dan permasalahan yang dihadapi Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial awak mobil tangki Pertamina. Metode penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, didukung dengan wawancara kepada informan. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Lembaga Kerja Sama Tripartit telah tertuang secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005. Namun, Lembaga Kerja Sama Tripartit masih menemui berbagai permasalahan dalam menghadapi dampak negatif kebijakan fleksibilitas pasar kerja, khususnya yang terjadi dalam kasus awak mobil tangki Pertamina.

---

This research is motivated by the policy of labor market flexibility in the form of outsourcing and fixed-time employment agreements (PKWT) which are currently occurring with many negative impacts, such as the uncertainty of employment relationships, instability of wages, and absence of career paths at work. The Tripartite Cooperation Institution (LKS), instead of being a forum for the resolution of labor problems, sometimes even raises new problems in efforts to resolve industrial relations disputes. The purpose of this research is compiled to explain the arrangements and roles of the Tripartite Cooperation Institution; analyze the application and problems of labor market flexibility in Indonesia today; as well as explaining the roles and problems faced by the Tripartite Cooperation Institution in resolving industrial relations dispute cases for Pertamina tanker crews. The research method used in this research is the juridical-normative method using secondary data through literature study, supported by interviews with informants. The form of this research is descriptive analysis and data processing is done qualitatively. The results of this study indicate that the arrangements for the Tripartite Cooperation Institution have been completely contained in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2005. However, the Tripartite Cooperation Institution still faces various problems in dealing with the negative impact of the labor market flexibility policy, especially in the case of Pertamina’s tank car crews."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengacu kepada ketentuan hukum Indonesia yang diimplementasikan dalam keberlakukan Lembaga Kerja Sama Bipartit untuk mengatasi mogok kerja yang timbul dari kasus PT. Adhimix Precast Indonesia dengan para pekerjanya mengacu pada putusan nomor register 167/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST. Skripsi ini ditinjau melalui metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan urgensi Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagai sarana hubungan industrial dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mampu mengakomodasikan pandangan-pandangan dan mampu menjadi bahan pertimbangan sebelum dilakukan mogok kerja. Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menyatakan kriteria mogok kerja sebagai bagian hak fundamental pekerja/buruh dengan pelaksanaan yang dapat menjadi tidak sah. Dengan demikian, penegakan atas anjuran pendirian Lembaga Kerja Sama Bipartit diperlukan untuk diberlakukan secara optimal.

---

The discussion in this thesis is the settlement of industrial relations disputes referring to the provisions of Indonesian law which are implemented in the implementation of the Bipartite Cooperation Institution resolve the strike that in the case of PT. Adhimix Precast Indonesia and its employees refer to court decision number 167/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST. The research method in writing this thesis is through the use of normative juridical writing methods using secondary data obtained from literature study and qualitative analysis. This study examines the urgency of the Bipartite Cooperation Institution as a means of industrial relations in the settlement of industrial relations disputes that provides an opportunity to share views and can be considered before a strike is carried out. The applicable legal provisions have stated the criteria for a strike as part of the fundamental rights of workers/laborers with the implementation of which may become invalid. It can be said that enforcement of the recommendation for the establishment of the Bipartite Cooperation Institution is needed to be implemented optimally."

"Skripsi ini menganalisis tiga permasalahan utama. Pertama, terkait dengan konsepsi perlindungan anak dalam hukum internasional dan hukum nasional. Kedua, mengenai konfigurasi kelembagaan yang meliputi prinsip, bentuk kelembagaan, serta kewenangan yang perlu dimiliki lembaga nasional hak anak berdasarkan pedoman yang direkomendasikan dalam instrumen hukum internasional. Masih di bagian kedua, dibahas pula mengenai konsep lembaga nasional hak anak di Norwegian, Thailand, India, dan Mauritius. Ketiga, terkait dengan perbandingan bentuk kelembagaan, fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis konfigurasi kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga nasional hak anak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konfigurasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia masih belum mengikuti pedoman konfigurasi lembaga nasional hak anak yang dikemukakan dalam instrumen internasional. Dari segi kelembagaan, fungsi, dan kewenangan tidak memadai sebagai sebuah lembaga nasional Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang sudah ada terlebih dahulu.

---

This research will focus on three main problems. First, related to the conception of child protection in international law and national law. Secondly, the institutional configuration including principles, institutional forms, as well as the authority needed by a national child rights body based on guidelines recommended by international instruments. Still in the second part, also discusses the concept of national child rights institutions in Norwegian, Thailand, India, and Mauritius. Thirdly, related to the comparison on institutional forms, functions, authority, and working mechanism of the Indonesian Child Protection Commission and the National Commission on Human Rights.

This research was conducted with the juridical-normative method which aims to analyze the institutional configuration of the Indonesian Child Protection Commission as a national child rights institution in Indonesia.

The results shows that the configuration of the Indonesian Child Protection Commission has not followed the configuration guidelines on national child rights institutions set out in international instruments. In terms of institutions, functions, and authority were inadequate as a national human rights institution in comparison to the National Human Rights Commission who has existed first."

"Tesis ini membahas pengaruh Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Peraturan Perusahaan terhadap Hubungan Industrial. Lembaga Kerja Sama Bipartit merupakan ujung tombak di internal perusahaan dalam penyelesaian permasalahan industrial sebelum permasalahan tersebut dibawa ke tahapan selanjutnya di tingkat eksternal. Peraturan Perusahaan dibutuhkan untuk memperjelas hak dan kewajiban masing - masing pihak (pengusaha dan pekerja) guna mencegah terjadinya permasalahan hubungan industrial. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program aplikasi SPSS Versi 17.0. Obyek penelitian ini adalah CITIC Seram Energy Limited, sebuah perusahaan migas yang beroperasi di Pulau Seram Propinsi Maluku. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kuat dari Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Peraturan Perusahaan terhadap Hubungan Industrial di CITIC Seram Energy Limited.

---

The thesis is describing the influence of Bipartite Cooperative Institute and Company Policy on Industrial Relation. Bipartite Cooperative Institute is a powerful tools to solve industrial matters in the internal company before the issue develop to the next stage at the external level. Company Policy is required to determine the rights and obligations of each party (employer and employee) in order to prevent any idustrial disputes.

The research method of this thesis is quantitative approach. The analysis is based on multiple linear regression which operate by application program SPSS version 17.0. The object of the research is CITIC Seram Energy Limited, an oil & gas company located in Seram Island, Maluku Province. The result shown that there are solid influences of Bipartite Cooperative Institute and Company Policy on Industrial Relation in CITIC Seram Energy Limited."

"ABSTRAKLembaga kerja sama Bipartit merupakan salah satu sarana dari hubungan industrial yang cukup penting dalam operasional perusahaan, demikian pula hubungan industrial merupakan sistem hubungan kerja para pelaku proses produksi yaitu pekerja, pengusaha,dan pemerintah. Tesis ini mengulas mengenai peranan lembaga kerja sama bipartit dalam pelaksanaan hubungan industrial di PT.Ricky putra globalindo,Tbk dengan suatu kasus pelaksanaan LKS Bipartit yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapat arahan dari Lembaga Perburuhan Internasional di kantor Jakarta. Indikator dari LKS Bipartit yang digunakan adalah produktivitas dan kualitas, kesejahteraan, disiplin dan tata tertib, keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan indikator dari hubungan industrial adalah Peraturan perusahaan, Serikat pekerja,Asosiasi Pengusaha, LKS Bipartit, LKS Tripartit, Perjanjian Kerja Bersama, Hukum ketenagakerjaan, Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pendidikan hubungan industrial.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner pada 300 responden yang terdiri dari pihak manajemen dan pekerja. Sampling diambil dengan purposive sampling dan penentuan jumlah sample menggunakan tabel Krejcie. Pembuatan sample dengan skala Likert dalam lima interval (sangat positif sampai sangat negaif), untuk mengukur pendapat dan persepsi karyawan terhadap peranan dari Lembaga kerjasama Bipartit yang ada di perusahaan yang dijabarkan dengan 61 pertanyaan.Dari jawaban kuesioner tersebut, kemudian ditabulasi dan dihitung persentase serta dianalisis untuk mengetahui pendapat dan persepsi pekerja dan manajemen.Hasil analisis data tersebut, adalah pembentukan LKS Bipartit di perusahaan didukung oleh 92% responden, dengan membentuk gugus tugas seperti yang disebutkan dalam indikator LKS Bipartit. Pelaksanaan gugus tugas sesuai dengan masing-masing bidang didukung oleh lebih dari 70% dari responden. Dan sebagai konsekuensinya karyawan harus berpartisipasi untuk mencapai tujuan dari LKS Bipartit yaitu pencapaian produktivitas kerja dan kualitas produk.Pelaksanaan dari pembentukan LKS Bipartit di perusahaan masih belum mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi LKS bipartit masih harus dijelaskan kepada seluruh karyawan dan manajemen melalui pendidikan hubungan industrial ataupun melalui penjelasan di setiap bagian yang ada di perusahaan.

---

ABSTRAK

Just like Bipartite cooperation institution (LKS Bipartit) is one of relatively important industrial relationship media in company operation, industrial relationship is one of work relationship of manufacturing actors, namely, employees, employers, and government. The thesis covered the role of Bipartite cooperation institution in implementing industrial relationship at PT Ricky Putra Globalindo,Tbk, using a case of LKS Bipartit implementation at PT Ricky Putra Globalindo,Tbk, and under the applicable law and legislation and supervision of International Labour affairs institution in Jakarta office. Indicators of LKS Bipartit were productivity and quality; prosperity; discipline and order; and occupational safety and health. While indicators of industrial relationship were company rule, labour union, employee association, LKS bipartite, LKS tripartite, collective labour agreement, the manpower act, settlement of industrial relations disputes , and industrial relationship education.

Methods of the research was qualitative descriptive by colleting data using questionnaire distributed to 300 respondents consisting of top management and employees. The sample was purposive in character, with the sample number determined by krejcie table. The sample was determined by Likert scale in five intervals (very positive to very negative) to measure employee opinion and perception of the role of Bipartite cooperation institution of the company detailed in to 61 questions. The questionnaire responses were tabulated then and percentage calculated and analyzed to know opinion and perception of top management and employees.

The result of data analysis was that formation of LKS Bipartite of the company was supported by 92% of respondents by making taskforce as mentioned in LKS Bipartite indicators. Implementation of taskforce according to their respective area was supported by more than 70% of respondents. And, as a result, employees should participate in realizing the goals of LKS Bipartite, namely, work productivity and product quality. Implementation of LKS Bipartite existence in the company was not 100% that made knowledge and socialization of tasks and functions of LKS Bipartite necessary to explain to all employees and top management through an industrial relationship education and to any parts of the company."

"Penelitian ini membahas mengenai salah satu sarana hubungan industrial di Provinsi DKI Jakarta yaitu Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Faktanya pembentukan lembaga ini masih rendah, terutama pada perusahaan besar sebagaimana telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Kondisi jumlah LKS Bipartit yang rendah menjadi salah satu penyebab masih terjadinya perselisihan hubungan industrial dan ketidakharmonisan hubungan kerja. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/provinsi untuk mendorong upaya pembentukan LKS Bipartit. Penelitian ini dilakukan dengan acuan teori yaitu hubungan industrial, fungsi pemerintah dalam hubungan industrial dan konsep kerjasama pekerja manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembentukan LKS Bipartit dilakukan oleh organisasi tingkat pusat yaitu Kementerian Ketenagakerjaan melalui program dialog sosial, program penghargaan dan program penyuluhan, serta dilakukan oleh organisasi tingkat daerah/provinsi yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta melalui pembinaan klasikal dan pembinaan langsung oleh mediator hubungan industrial.

---

This research discusses about one of the industrial relations facilities in DKI Jakarta Province, the Bipartite Cooperation Institution. The fact is that the establishment of this institution is still low, especially in big companies as they meet the requirements in accordance with statutory regulations. The low number of Bipartite Cooperation Institution is one of the cause of industrial relations disputes and disharmony in employment relations. Therefore, the role of government is needed at both central level and regional/province level to encourage the efforts to establish a Bipartite Cooperation Institution. This research was conducted with a theoretical references, they are industrial relations, the function of government in industrial relations and the concept of labour management cooperation. This research uses a qualitative approach and uses data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies as a secondary data source. The results of this research indicate that the efforts to establish a Bipartite Cooperation Institution is carried out by a central level organization namely the Ministry of Manpower through a social dialogue program, an awarding program and an extension program, and is carried out by a regional / provincial level organization namely the DKI Jakarta Provincial Manpower and Transmigration Office through classical guidance and coaching directly by industrial relations mediators."

"ABSTRAK

Lembaga kerja sama LKS bipartit merupakan sarana hubungan industrial yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan hubungan industrial. Faktanya lembaga ini masih minim pembentukkannya di perusahaan, salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Kurang berperannya lembaga kerja sama menjadi penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemerintah melakukan upaya meningkatkan peran dan fungsi lembaga kerja sama bipartit melalui pembinaan terhadap lembaga kerja sama bipartit di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori hubungan industrial, fungsi pemerintah, dan kerjasama pekerja manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan lembaga bipartit di DKI Jakarta dilakukan melalui pembinaan langsung ke perusahaan dan pembinaan classical. Pembinaan tidak hanya dilakukan tidak hanya dari tingkat daerah, tetapi juga dilakukan di tingkat pusat.

---

ABSTRACT

The bipartite cooperation institution is an industrial relations tool intended to achieve goals of industrial relations means industrial peace. In fact, this institution is still not formed in many company, such as DKI Jakarta. Lack of role from this institution become cause of industrial relations disputes. This thesis discusses about how the government make efforts to improve the role and function of bipartite cooperation institutions through guidance to the bipartite cooperation institution in DKI Jakarta. This research uses industrial relations theory, government funcion, and labour management cooperation. This research used a qualitative approach and used in depth interview and documentation studies. The results of this study indicate that the development of bipartite institutions in Jakarta is done through direct coaching to the company and classical coaching. Coaching is not only done from the local level but also from central level."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas serta menganalisis pengendalian internal terhadap siklus penerimaan dan pengeluaran dana zakat pada LAZIS XYZ. Analisis dilakukan terhadap komponen kontrol aktivitas pada pengendalian internal. Penulis melakukan pengamatan, wawancara, maupun studi pustaka untuk menganalisis prosedur-prosedur yang dilakukan oleh LAZIS XYZ dalam menerima maupun mengeluarkan dana zakat. Siklus penerimaan dan pengeluaran LAZIS XYZ hanya terdiri dari satu siklus yaitu penerimaan dan pengeluaran kas. Penulis menilai beberapa prosedur yang diterapkan telah memiliki sistem pengendalian internal yang baik tetapi masih terdapat beberapa prosedur lain yang masih perlu untuk diperbaiki

---

ABSTRACTThis report discusses and analyzes the internal control processes in the revenue and expenditure of zakat on LAZIS XYZ.The analysis was conducted to control activities components on internal control framework. The author uses observation, interview, and literature study to analyze the procedures performed by LAZIS XYZ in receiving and issuing zakat funds. Revenue cycle and expenditure cycle on LAZIS XYZ consists of cash receipt and disbursement cycle. The author assesses some of the procedures already have a good system of internal control but some other still need to be improved."

"ABSTRAKTesis ini membahas perubahan peran Lembaga Ketahanan Nasional RepublikIndonesia (Lemhannas RI) sebagai salah satu lembaga think tank pemerintahsekaligus lembaga pendidikan tingkat nasional yang bertujuan untuk mendidikcalon pemimpin tingkat nasional. Sesuai dengan teori daur hidup organisasi posisiLemhannas saat ini berada pada posisi puncak yang berfungsi mulai menurunpasca UU ASN yang tidak menjadikan pendidikan Lemhannas sebagai prasayaratbagi pejabat esselon 1 dan esselon 2 sebagai kenaikan jenjang kepangkatan.Keberadaan Lemhannas RI di usia nya yang sudah lebih dari 50 tahun membuatLemhannas harus berbenah dini agar tidak terlena dan selalu waspada denganperubahan yang sangat cepat dalam mendidik calon-calon pemimpin tingkatnasional. Setidaknya ada tiga perubahan mendasar yang harus dilakukan olehLemhannas RI dengan mengadopsi konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni(1) Pendidikan dan Pengajaran, (2) Penelitian dan Pengembangan, dan (3)Pengabdian Masyarakat. Pendidikan Tingkat Nasional yakni Pendidikan danPengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Penelitian yang dilakukanpeneliti menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM). SSM dipilihkarena memandang dunia (sosial) sebagai hal yang kompleks, problematik,misterius, dikarakteristikan oleh pertarungan sudut pandang atau clashes ofworldview serta bersifat soft ill structured. Hasil penelitian menunjukkan bahwaLemhannas RI harus melakukan perubahan pada bidang pendidikan, pengkajian,dan pengabdian masyarakat. Hasil kajian merekomendasikan Lemhannas RI harusmelakukan pembenahan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan fungsiLemhannas diawal pembentukannya sebagai upaya Lemhannas RI menjadiLembaga Berkelas Dunia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the changing role of the National Resilience Institute of theRepublic of Indonesia (Indonesian National Resilience Institute) as one of thegovernment think tank at the same national level educational institutions aimed ateducating future leaders of the national level. In accordance with theorganizational life cycle theory Lemhannas position is currently at the top of thefunction began to decline following Law ASN does not make education as aprerequisite for the National Resilience Institute officials echelon echelon 1 and 2as a rise in the ladder. The existence of National Resilience Institute RI at his ageare already more than 50 years makes Lemhannas must clean up early so as not tobe complacent and always be alert to the rapid changes in educating future leadersof national level. There are at least three fundamental changes that must be madeby the National Resilience Institute of RI by adopting the concept of Three Pillarsof Tertiay Education (Tri Dharma Perguruan Tinggi), namely (1) Education andPromotion, (2) Research and Development, and (3) Community Service. TheNational Education Education and Teaching, Research and Community Service.The study, conducted by researchers using the approach of Soft SystemsMethodology (SSM). SSM selected for viewing the world (social) as complex,problematic, mysterious, characterized by fights or clashes of viewpoints are softworldview and ill structured. The results showed that the National ResilienceInstitute of RI must make changes in the field of education, assessment, andcommunity service. The study results recommend the National Resilience Instituteof RI must make improvements to the duties and functions in accordance with theNational Resilience Institute function at the beginning of its formation as anattempt Lemhannas RI become World Class Organization."