Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Studi ini membahas konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat dalam kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta Tahun 2017. Studi ini akan menjelaskan bagaimana proses konflik yang terjadi di antara pihak-pihak yang mewakili lembaga tersebut. Kemudian juga akan menjelaskan penyebab tercapainya konsensus dari dua pihak tersebut. Dalam menjelaskannya, studi ini menggunakan teori konflik dan konsensus serta business confidence. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kajian jurnalistik dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menemukan konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Gubernur Anies R Baswedan dan Pemerintah Pusat oleh Menteri Koordinator Luhut B. Panjaitan merupakan sebuah konflik lisan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak terkait kebijakan pelaksanaan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Konflik tersebut kemudian melibatkan pihak luar dalam mempengaruhi pandangan pihak yang berkonflik. Hingga konflik tersebut berakhir dengan konsensus yang menggunakan konsensus model pendapat gabungan.

---

This study discusses conflicts that occur between the Provincial Government of DKI Jakarta and the Central Government in the 2017 Jakarta North Coast Reclamation policy. This study will explain how the conflict process occurs between the parties representing these institutions. Then it will also explain the reasons for reaching the consensus of the two parties. In explaining it, this study uses conflict and consensus theory and business confidence. The research used a qualitative method with data collection techniques through interviews, journalistic studies, and literature studies. The results of this study find that the conflict between the Provincial Government of DKI Jakarta represented by Governor Anies R Baswedan and the Central Government by Coordinating Minister Luhut B. Panjaitan was an oral conflict caused by differences in the interests of each party related to the implementation of the North Coast Jakarta reclamation policy. The conflict then involves an outside party in influencing the views of the conflicting parties. Until the conflict ends with a consensus that uses a consensus model of joint opinion.

"

"Penelitian tentang masalah masyarakat multikultural di Indonesia, khususnya di kota Jakarta, masih sedikit jumlahnya. Di lain pihak, masyarakat kota Jakarta saat ini telah berkembang menjadi masyarakat multikultural yang terdiri atas beragam kelompok etnis dan agama. Perbedaan budaya tersebut, bila ditangani dengan kebijakan yang tepat, maka akan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis serta menumbuhkembangkan nilai berdemokrasi. Sebaliknya, kebijakan pemerintah (penguasa) yang tidak tepat dalam menangani keragaman akan melahirkan konflik sosial yang akan mengancam peradaban manusia. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana relasi hubungan sosial antar keragaman etnis dan agama di Jakarta? Lebih lanjut lagi, kebijakan apa yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani adanya keragaman budaya tersebut?Penelitian ini terfokus pada kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani perrnasalahan yang muncul dari keberadaan masyarakat multikultural di Jakarta antara tahun 1998 sampai 2005, karena pada masa ini tingkat kesadaran etnis dan simbol-simbol keagamaan menjadi lebih terbuka, seiring dengan gerakan reformasi dan demokratisasi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi pustaka dan pengumpulan data-data yang kemudian dianalisis.Dari analisis tersebut penulis menemukan adanya keragaman warga Jakarta telah terjalin hubungan relasi yang baik. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta juga telah mengarah pada kerukunan etnis dan agama di Jakarta. Namun nilai-nilai yang mengatur adanya keragaman itu, masih belum terinternalisasi dalam kehidupan sosial, sehingga Jakarta masih rawan konflik sosial manakala ada faktor pemicunya.Untuk meneliti masalah tersebut, penulis menggunakan teori politik multikulutral yang digagas oleh Will Kymlicka yang menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam menangani adanya perbedaan kelompok masyarakat atas dasar etnis dan agama. Selain itu, teori Harold R. Ishak juga digunakan yang mengisyaratkan bahaya sentimen kelompok etnis bila tidak diantisipasi dengan tepat.

---

Research on problems of multicultural society in Indonesia, in Jakarta particularly, is still rare in quantity. On the other hand, Jakarta's community at the moment is expanding to be a multicultural society of various ethnic and religious groups. This cultural difference, when managed with proper and accurate policy will be able to create a harmonious social life and develop a democratic value. On the other hand, a mishap on government policy in dealing with multiculturalism will result in social conflict, which can endanger human civilization.Problem posed in this thesis is how the social relationship between various ethnic and religious groups established in Jakarta? Furthermore, what policy the Provincial Government of DKI Jakarta in dealing has taken with this cultural diversity? This research focused on the 1998-2005 policy of the Provincial Government of DKI Jakarta in dealing with problems resulted from the existence of multicultural society in Jakarta. In this period of time, the ethnic consciousness and the usage of religious symbols become more visible, in parallel with the reform movement and democratization. This research used interview technique, library research and collecting data, which were analyzed later on.The analysis resulted that the existence of good relationship between diverse groups. The Provincial Government's policy also has able to create a framework for ethnical and religious peace in Jakarta. However, the values underlying this diversity have not internalized within the social life of Jakarta's society and hence Jakarta is still fragile in anticipating emerging social conflict whenever a trigger factor occurs.The theory used to analyze this research problem was the multicultural politics theory posed by Will Kymlicka, which stressed the importance of government's role in dealing with society's diversity in ethnic and religion. Another theory used in this thesis is a theory posed by Harold R. Ishak, which warn the danger of ethnic groups stereotypes if not address properly."

"Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kehidupan seluruh masyarkat di seluruh dunia juga mempengaruhi Ibukota Indonesia, DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa mengatur seluruh masyarakatnya agar bisa hidup sesuai dengan protokol kesehatan dan mengurangi penyebaran infeksi Covid-19 yang sangat cepat. Dalam hal ini, informasi protokol kesehatan menjadi sangat penting agar bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh media sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa dilakukan dengan baik agar masyarakat dapat paham dan menjalankan peraturan atau kebijakan yang dibuat. Penelitian ini mengambil kasus Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan Covid-19 dengan menganalisa 3 variabel, Kepuasan, Transparansi dan Interaktivitas. Metode kualitatif dilakukan dengan penyebaran kuesioner untuk menjawab pertanyaan penelitian. Temuan penting dalam penelitian ini adalah interaktivitas merupakan variabel dominan yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

The Covid-19 pandemic which has affected the lives of all people around the world has also affected Indonesia's capital city, DKI Jakarta. The DKI Jakarta Provincial Government must be able to regulate all of its people so that they can live according to health protocols and reduce the very fast spread of Covid-19 infections. In this case, information concerning health protocol becomes very important so that it can be applied by all communities. The spread of information carried out in social media belonging to the DKI Jakarta Provincial Government must be done well so that the public can understand and implement the regulations or policies that has been made. This research takes the case of public trust in the Provincial Government of DKI Jakarta in tackling Covid-19 by analyzing 3 variables, Satisfaction, Transparency and Interactivity. Qualitative methods are carried out by distributing questionnaires to answer research questions. An important finding in this study is that interactivity is the dominant variable affecting public trust in the Provincial Government of DKI Jakarta."

"Kebijakan seleksi terbuka kepala Sekolah Menengah Atas merupakan kebijakan perubahan dalam pengangkatan kepala sekolah Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Kepala SMA karena Kepala Sekolah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut digugat ke PTUN karena ketidakjelasan dan inkonsistensi dengan Peraturan Menteri Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI memerlukan suatu kemampuan dinamis dalam kebijakan seleksi terbuka Kepala Sekolah agar menjadi kebijakan adaptif sehingga tata pemerintahan dinamis dapat terwujud Skripsi ini membahas kemampuan dinamis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kebijakan seleksi terbuka Kepala Sekolah Menengah Atas Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist dengan desain deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kemampuan dinamis serta adanya kesenjangan kemampuan dinamis antara pemimpin dan aparat birokrasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan demikian kebijakan seleksi terbuka Kepala SMA tidak menjadi kebijakan yang adaptif.

---

Open recruitment policy for senior high school principals is policy changes in principals of senior high school replacement This policy is aimed to improve the quality of senior high school principals since principals have a strategic role in improving the quality of education In the implementation the policy is being sued to the Administrative High Court due to vagueness and inconsistency with the Regulation of the Minister of Education Jakarta rsquo s Provincial Government requires dynamic capabilities in open recruitment policy for principals in order to become an adaptive policy so that dynamic governance can be realized This thesis discusses about dynamic capabilities of Jakarta rsquo s Provincial Government in open recruitment policy for senior high school principals This study is done in Post Positivist with a descriptive design The results of this study show that the Jakarta rsquo s Provincial Government do not have dynamic capabilities as well as the gap of dynamic capabilities between the leaders and the bureaucrats of Jakarta Provincial Government Thus open recruitment policy for senior high school principals does not become an adaptive policy."

"Tulisan ini membahas mengenai penyebab terbengkalainya pembangunan proyek transportasi massal monorel di DKI Jakarta dari segi Hukum Perdata. Proyek tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan skema Build, Operate, and Transfer (BOT) antara pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT. Jakarta Monorail. Terdapat beberapa pendapat mengenai hal terbengkalainya pembangunan monorel, yaitu: tidak terpenuhinya pembiayaan proyek yang dijanjikan investor, perjanjian kerjasama tersebut telah batal (baik batal demi hukum ataupun karena adanya pembatalan), atau perjanjian tersebut sedang direnegosiasikan oleh para pihak yang bersangkutan. Melihat fakta-fakta dilapangan, perjanjian kerjasama monorel tersebut saat ini tengah direnegosiasikan oleh para pihak, sehingga pelaksanaan pembangunan monorel pun terhenti.

---

This paper discusses the causes of the abandonment of construction of the monorail mass transit project in Jakarta in terms of civil law. The project is implemented based on a cooperation agreement with the scheme of Build, Operate, and Transfer (BOT) between Provincial Government of DKI Jakarta and PT. Jakarta Monorail. There are some arguments on the matter of it, namely nonfulfillment of its project financing, the cooperation agreement has been canceled (either void or because of cancellation), or the agreement is being renegotiated by the concerned parties. Given by the facts in field, the monorail cooperation agreement is currently being renegotiated by the parties, so that the implementation of monorail construction was halted."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dilihat dari tuntutan operasional, tuntutan sumber daya, dan dukungan aktor publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivist. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi.Berdasarkan hasil analisis kerangka kerja dari Gordon Chase diperoleh kesimpulan bahwa terdapat permasalahan yang mengakibatkan program tersebut berlum berjalan dengan efektif. Permasalahan yang paling mendasar yang menyebabkan tidak efektifnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pada aspek tuntutan operasional yaitu proses kepesertaan, sehingga berimbas kepada aspek yang lainnya.

---

This thesis focuses about the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program seen from the operational demands, resource demands, and the support of public actors. This study is a qualitative research with post-positivist approach. The validity of data is done by triangulation method.Based on the framework analysis of Gordon Chase, it is concluded that there are problems that caused the program has not been operated effectively. The most fundamental problems that led to the ineffectiveness of the Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government is the aspect of operational demands, membership process, that gives impact on the other aspects."

"Berdasarkan SK Gub DKI Jakarta No. 2086 tahun 2006, 44 Puskesmas di Provinsi DK] Jakarta ditetapkan menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daelah ( PPK BLUD ) secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gamharan realisasi anggaran kesehatan bersumber pemerintah provinsi di 42 puskesmas DKI Jakarta untuk periode tahun 2007-2009 paska menerapkan PPK BLUD. Desain penelitian adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan puskesmas tahun 2007- 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran di Puskesmas DKI Jakarta dari tahun 2007 sampai dengan 2009 cenderung meningkat yaitu Rp l7b.l66.506.28l (2007) , Rp 242.295.485.|2l (2008) dan Rp 247.076.8l0.111 (2009). Biaya perkapita berkisar dari USS 2 ( Jakarta Barat ) - USS 4,6 ( Jakarta Pusat ). Total pendapatan BLUD Puskesmasjuga menunjukkan peningkatan yaitu Rp 57.24l.949.0l7,- (2007), Rp 59.779.032.965 ,- (2008) dan Rp 65.745.497.256,- (2009). Realisasi anggaran rata-rata pertahun pada periode 2007-2009 untuk : upaya wajib 80%, program pzioritas 8l,08%. Berdasarkan sifat plogram : Kuratif 58%, preventif 2l%, promotif 0.98%. Berdasarkan jenis kegiatan : UK? 58%, UKM sebesar 22 %, Manajemen 13% dan investasi 6%. Berdasarkan kelompok belanja : BOP 85%. adum 8,56% , modal 5,76%. CRR 46,97%.

---

Under Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No. 2086 ln 2006, 44 health centers in Jakarta Province enacted into units that implement the Financial Management Pattems Regional Public Service Board gradually.

This research aims to reveal the health budget comcs in 42 health centers of the provincial govemment of DKI Jakarta for the period 2007-2009 afler applying Financial Management Panems Regional Public Service Board. The study design is descriptive. Data collected is secondary data derived from the consolidated financial health centers in 2007-2009.

The results showed that the realization of budget in Jakarta Health Center from 2007 to 2009 tended to increase the l76,l66,506,28l IDR (2007), 242,295,481 121 IDR (2008) and 247,076,8l0,l ll IDR (2009). Per capita costs ranged fiom U.S. S 2 (West Jakarta) - U.S. S 4.6 (Central Jakarta). Total revenues Regional Public Service Board PHC also showed an increase of 57,24I,949,0l7 IDR (2007), 59,779,032,965 IDR (2008) and 6S,745,497,256 IDR (2009). Total expenditure per year on average for the period 2007-2009: the effort required 80% 8l.08% priority programs. Based on the nature of the program : Curative 58%, 21% preventive, promotive 0.98%. Based on the types of activities: UKP 58%, 22% SME, investment Management l3% and 6%. Based on expenditure groups: BOP 85%, ADUM 8.56%, 5.76% of capital. CRR 46.97% ."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan reklamasi terhadap Kawasan Pantai Utara Jakarta dengan prinsip-prinsip pengembangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya perwujudan reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pihak Swasta. Dalam rangka penguatan konsep kerja sama tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif pemanfaatan ruang kepada Pihak Swasta. Penentuan alternatif bentuk insentif yang memungkinkan untuk diberikan dilaksanakan melalui metode Content Analysis yang menghasilkan alternatif bentuk insentif berupa penyediaan sarana dan prasarana, pelampauan ketentuan teknis, kemudahan perizinan, pengurangan pajak, keringanan retribusi, serta urun saham. Alternatif bentuk insentif tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode AHP dan menghasilkan tiga bentuk insentif dengan skor preferensi yang paling tinggi yaitu penyediaan sarana dan prasarana, pelampauan ketentuan teknis, serta kemudahan perizinan.

---

Jakarta Capital City Government will carry out the reclamation of North Coast Region of Jakarta according to the principles development as defined in the law and regulations that prevail. The manifestation of North Coast Region of Jakarta reclamation is implemented through cooperation with private sectors. In order to strengthen these cooperation concept, Jakarta Capital City Government can give space utilization incentive to the private sectors. Based on Content Analysis method, the alternatives of this incentive that are feasible to be given are incentive on facilities and infrastructures provision, technical provisions excess, licensing easiness, tax and retribution alleviation, and participate in shares. Those alternatives are then analyzed by using AHP method. The results show that three incentives with the highest preferenceare incentive on facilities and infrastructures provision, technical provisions excess, and licensing easiness."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan collaborative governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penelitian ini secara khusus menggambarkan BPKP dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berkerjasama dalam menerapkan SPIP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan badan pemerintah dan non pemerintah. Teori yang digunakan adalah collaborative governance. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan SPIP memenuhi tiga dimensi dari tujuh dimensi collaborative governance, yaitu initiative, formality dan duration.

---

This study aims to describe collaborative governance in the implementation of Government Internal Control System (SPIP). This research specifically describes the Central of Indonesia’s National Government Internal Auditor (BPKP) and BPKP’s representatives of DKI Jakarta Province (Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta) collaboration in implementing Government Internal Control System (SPIP). The theory used in this research is collaborative governance. The post-positivist approach is used in this research, and data collection methods include in-depth interview and document/ literature study. The results show that in the implementation of Government Internal Control System (SPIP) has met three out of the seven dimensions for collaborative governance namely initiative, formality and duration."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan siklus hidup aset dengan pendekatan Total Asset Management TAM agar mendukung pencapaian tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik manajemen aset tetap yang ada dengan kerangka TAM serta best practice yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap yang saat ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta belum seluruhnya memenuhi komponen dalam konsep Total Asset Management sehingga belum menunjukan adanya keterkaitan langsung antara pengelolaan aset tetap dengan strategi pencapaian tujuan organisasi.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the fixed assets management at Jakarta Provincial Government DKI Jakarta based on assets life cycle approach and Total Assets Management TAM in order to achieve organizational objectives economically, efficiently, and effectively. This study used a qualitative method with case study approach. The analysis is done by comparing the current practices of fixed assets management with asset management best practice criteria and elements based on assets life cycle and TAM concept. The results shows that fixed assets management currently implemented in DKI Jakarta has not entirely meet the component in the the Aset Life Cycle Management and TAM concept thus has not shown any direct link between fixed assets management and an organizational strategy."