Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada awal tahun 2005, pemerintah Indonesia melaksanakan rekonstruksi wilayah terdampak bencana tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Penyelamatan arsip vital tanah milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui restorasi kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah langkah pertama dalam melaksanakan rekonstruksi wilayah terdampak tsunami. Hal itu dikarenakan arsip vital tanah adalah dokumen yang sah secara hukum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dalam menentukan lokasi bangunan yang telah hancur akibat bencana tsunami. Namun demikian, pemerintah Indonesia belum memiliki pedoman dan teknologi yang memadai untuk digunakan dalam pelaksanaan restorasi arsip. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak melaksanakan restorasi arsip vital pertanahan secara mandiri, melainkan dilakukan secara berkolaborasi dengan lembaga donor pemerintah Jepang, yaitu Japan International Cooperation Agency (JICA). Penelitian ini berfokus pada proses tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan JICA untuk mengidentifikasi landasan pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam merestorasi arsip sebagai langkah awal rekonstruksi daerah yang terkena dampak bencana alam. Paradigma postpositivist menjadi metode penelitian yang digunakan penelitian ini dalam mengeksplorasi keragaman fakta yang dapat diteliti melalui wawancara open-ended dengan pemangku kepentingan yang bersedia dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan restorasi arsip vital pertanahan pasca bencana tsunami diwujudkan melalui : penyatuan pandangan setiap pemangku kepentingan mengenai dampak permasalahan bencana tsunami; kepercayaan yang terbangun melalui manfaat interaksi yang didapat dan kerjasama yang baik di lapangan; terbentuknya komitmen melalui sebuah kesepakatan mengenai pembagian peran; penyatuan kepentingan dan keterlibatan secara langsung; dan pencapaian serta evaluasi dari pelaksanaan kolaborasi. 

---

In early 2005, the Indonesian government carried out the reconstruction of tsunami- affected areas in the Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Province. Rescue of vital land archives that belong to the Badam Pertanahan Nasional (BPN) through restoration by Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) is the first step in carrying out the reconstruction of tsunami-affected areas. The vital archive of land is a document that has been regulated in the Indonesia Agrarian Law, so it becomes a legal proof in determining the location of buildings that have been destroyed by the tsunami disaster. However, the Indonesian government does not have guidelines and technology to be used in the implementation of archive restoration. Thus, the Indonesian government does not independently restore land archive vital archives but is carried out in collaboration with the Japanese government donor agency, Japan International Cooperation Agency (JICA).

This research focuses on the collaborative governance process carried out by the Indonesian Government and JICA to identify the basis for collaborative implementation in restoring archives. The postpositivist paradigm becomes the research method used in this study. It explores the diversity of facts that can be examined through open-ended interviews with stakeholders and secondary data collection. The results of this study indicate that the collaborative governance process in implementing the restoration of vital archives in the land after the tsunami disaster was realized through: the views of each stakeholder regarding the problem of the impact of the tsunami disaster; trust built through the benefits of interaction and teamwork in the field; commitment through an agreement; pooling interests and direct involvement; achieving and evaluating collaboration."

"Tesis ini berfokus pada kesadaran petugas kantor arsip terhadap perencanaan kesiagaan bencana pada rekod vital, khususnya rekod blueprint di Universitas Indonesia. Masalah yang menjadi perhatian peneliti dalam penelitian ini adalah kesiapan dan kesadaran pengelola dalam perencanaan kesiagaan bencana pada rekod vital Universitas Indonesia untuk mendukung pengelolaan rekod vital Universitas Indonesia yang efektif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah makna rekod vital dan perencanaan kesiagaan bencana yang dipahami oleh petugas dan kepala kantor arsip lebih mendalam daripada pihak level atasan yang berperan sebagai penentu kebijakan. Faktor ancaman yang paling utama bagi rekod vital yang disimpan di kantor arsip berupa korsleting listrik yang dapat menyebabkan kebakaran karena tidak ada pengecekan terhadap kelistrikan dan AC, lokasi penyimpanan yang berada di lantai 6 juga membuat evakuasi sulit dilakukan jika ada kebakaran. Fasilitas kesiagaan bencana yang terdapat di ruang penyimpanan, yaitu water sprinkler, fire exstinguisher, lemari gantung, lemari dorong horrizontal, dan AC. Tahap pencegahan dilakukan dengan memberi aturan peminjaman dan pengawasan penggunaan rekod vital, tahap tanggapan dilakukan dengan pemilahan rekod vital yang prioritas ditangani, tahap reaksi dengan menyetrika dan menjilid rekod blueprint, tahap pemulihan dengan menargetkan program arsip vital. Kegiatan perencanaan kesiagaan bencana terhambat karena kurangnya kurangnya kesadaran dan kepedulian dari pihak atasan, kurang sumber daya manusia di ruang penyimpanan, masalah anggaran untuk pengadaan fasilitas kesiagaan bencana, dan masalah birokrasi yang terlalu panjang.

---

The focus of this study is awareness upon disaster preparedness plan of vital records, especially blueprint in the Archives Department Of Universitas Indonesia. Problem studied by the researcher as well as the readiness and awareness upon disaster preparedness plan of vital records in Universitas Indonesia to support the efective management of vital records of Universitas Indonesia. This is a qualitative research with a case study approach, and informations are gathered from observation, interviews, and document analysis. The outcome of this research is the meaning of vial records and disaster preparedness plan understood by the archives department is deeper than the upper level stakeholder. The disaster threat factor for vital records preserved in archives department is the electricity damage which can lead to fire. The disaster preparedness plan facilities in the storage room are water sprinkler, fire exstinguisher, hanger cabinets, horizontal cabinets, and AC. On the prevention stage, archives department provide regulation to loan and to control the use of vital records, reaction stage is done by sorting the vital records are priority to be addressed, recovery stage is done by targeting the vital records program. The disaster preparedness plan in archives department in Universitas Indonesia is hampered by the lack of awareness from upper level stakeholders, the lack of human resources in the archives department, budget issues for disaster preparedness plan, lack of facilities for disaster preparedness plan, and the bureaucratic problem."

"Karhutla di Provinsi Riau selalu menjadi sorotan karena ulah manusia yang menyebabkan kerusakan ekosistem hingga kestabilan politik dengan negara tetangga. Untuk menyikapinya, Presiden memprioritaskan upaya pencegahan melalui kolaborasi multisektor antara pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kolaborasi pencegahan karhutla dengan model collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance secara keseluruhan sudah diterapkan meskipun diperlukan penyempurnaan pada proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi. Intensitas dialog tatap muka masih rendah dan agenda pembahasan para aktor masih umum terhadap pengendalian kerhutla. Hasil sementara kolaborasi pencegahan belum terukur dengan baik sehingga egosektoral terlihat melalui berbagai program para aktor yang sifatnya mirip. Faktor-faktor yang menghambat kolaborasi adalah desain kelembagaan belum mengalokasi tugas pencegahan para aktor dengan jelas yang beresiko pada tumpang tindih kegiatan dan menurunnya transparansi kolaborasi. Anggaran pencegahan belum memadai karena Provinsi Riau belum memiliki dana alokasi khusus untuk pencegahan dan hanya bergantung pada anggaran aktor yang terlibat.

---

Karhutla in Riau Province has always been in the spotlight because of human activities that have caused damage to the ecosystem and political stability with neighboring countries. The President prioritizes prevention efforts through multi-sector collaboration between government, private sector, and community. This study aims to analyze the process and the factors that influence collaboration in preventing ‘karhutla’ with the collaborative governance model. The study indicates that collaborative governance process as a whole has been implemented although improvements are needed in the process and the factors that affect collaboration. Intensity of face-to-face dialogue is still low and the discussion is still on controlling ‘karhutla’. The interim results of prevention collaboration haven’t been well measured so that ego sector can be seen through various programs of actors that are similar in nature. The factors that hinder collaboration are the institutional design hasn’t allocated the task of preventing clearly so it’s risky to overlapping activities and decreasing collaboration transparency. The budget of prevention is not sufficient because Riau Province doesn’t have yet a special allocation fund for prevention and depends on the budget of the actors involved."

"ABSTRAKPenelitian ini berusaha untuk memberi gambaran tentang manajemen bencana arsip vital gedung dan rumah negara di Subdit Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), wawancara, penggunaan instrumen penelitian, dan pengumpulan dokumen terkait topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Subdit Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara sudah melakukan beberapa hal dalam empat tahap manajemen bencana arsip vital. Namun, kendala utama yang dimiliki oleh unit ini adalah belum adanya program tertulis manajemen bencana arsip vital serta keteledoran pembangungan gedung yang justru mengakibatkan bencana bagi arsip subdit ini. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dengan Direktorat PBL dalam rangka keberlanjutan pembangungan Gedung Arsip PBL serta konsultasi dengan pembina kearsipan atau orang ahli untuk membentuk suatu program manajemen bencana arsip vital."

"Korupsi merupakan salah satu masalah fundamental yang dihadapi bangsa Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lima dekade yang lalu, namun upaya tersebut belum dilakukan dengan efektif. Salah satu sebab ketidakefektifan upaya pemberantasan korupsi adalah tidak adanya kolaborasi antarinstitusi dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pola dan dampak relasi antarinstitusi serta membangun model collaborative governance dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, diskusi terarah, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolabporasi pemberantasan korupsi di Indonesi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang disampaikan oleh Ansell dan Gash, yaitu kondisi awal; kepemimpinan fasilitatif; ketidakseimbangan kewenangan; sumber daya manusia, dan anggaran antarinstitusi; insentif dan batasan untuk berpartisipasi; dan desain kelembagaan, serta beberapa faktor yang secara khusus ditemukan di Indonesia, yaitu: integritas SDM pemangku kepentingan; budaya masyarakat yang permisif terhadap korupsi; kondisi politik yang berbiaya tinggi; dan budaya organisasi patron client institusi pemberantasan korupsi. Dari temuan faktor-faktor tersebut, peneliti merumuskan pola relasi antarinstitusi dalam pemberantasan korupsi. Pola relasi tersebut berdampak pada belum efektifnya upaya pemberantasan korupsi. Model collaborative governance dalam pemberantasan korupsi disusun dengan modifikasi model yang digagas oleh Ansell dan Gash. Modifikasi terdapat pada dua hal, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi collaborative governance dan urutan dalam proses kolaborasi. Terkait urutan dalam proses kolaborasi, kepemimpinan yang fasilitatif dan teladan menjadi inisiator proses kolaborasi. Untuk memberantas korupsi di Indonesia, presiden harus tampil sebagai fasilitator dan teladan, terutama dalam menginisiasi dialog tatap muka antarinstitusi terkait dalam rangka penyusunan strategi utama pemberantasan korupsi.

---

Corruption is one of the fundamental problems facing by Indonesian. Corruption eradication efforts have been carried out since five decades ago, but these efforts have not been done effectively. One of the reasons for the ineffectiveness of anti-corruption efforts is the absence of inter-institutional collaboration in eradicating corruption. This study aims to analyze the patterns and impacts of inter-institutional relations and to build collaborative governance model in eradicating corruption in Indonesia. The research was conducted by qualitative approach with data collection method in the form of in-depth interview, focus group discussion, and existing statistic. The results showed that the process of eradicating corruption in Indonesia is influenced by the factors conveyed by Ansell and Gash, namely the initial condition; facilitative leadership; imbalance of authority; human resources, and anti-institutional budget; incentives and limitations to participate; and institutional design, and several factors that are specifically found in Indonesia, namely: the integrity of key stakeholder; a permissive culture of society against corruption; high-cost political conditions; and patron client organizational culture. From the findings of these factors, the researcher formulated the inter-institutional relationship pattern in corruption eradication. The relationship pattern has an impact on the effectiveness of anti-corruption efforts. Collaborative governance model in eradicating corruption is developed by modification of model initiated by Ansell and Gash. Modification exists in two ways, namely factors affecting collaborative governance and sequencing in the process of collaboration. Regarding sequences in the collaboration process, facilitative leadership and role models become the initiators of the collaborative process. To combat corruption in Indonesia, the president must emerge as facilitator and role model, especially in initiating face-to-face dialogue in the framework of preparing a grand strategy to eradicate corruption."

"Program revitalisasi Waduk Setiabudi Barat dilaksanakan dengan menerapkan collaborative governance. Penerapan collaborative governance ini memiliki peranan dalam pembangunan yang lebih transparan karena melibatkan masyarakat dalam pemecahan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proses penerapan collaborative governance yang terjadi dalam program revitalisasi Waduk Setiabudi Barat dengan menggunakan teori dari Ansell dan Gash. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari media serta dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penerapan collaborative governance yang dilakukan dalam program revitalisasi Waduk Setiabudi Barat, terdapat sejarah konflik dalam hal pergantian masa jabatan gubernur DKI Jakarta yang menyebabkan perbedaan penentuan program prioritas sehingga program revitalisasi Waduk Setiabudi Barat sempat terhenti pembahasannya sekitar 2 tahun (dari tahun 2017 hingga tahun 2019), kemudian terdapat keterlibatan banyak pemimpin baik secara formal maupun informal yang telah mendorong jalannya kolaborasi, terdapat beberapa peraturan yang mengatur jalannya kolaborasi, seperti yang tertuang pada Pergub Nomor 31 Tahun 2019 yang menjadi dasar untuk menyelesaikan program revitalisasi waduk secara kolaboratif, serta terdapat proses kolaboratif yang terjadi antara pemerintah provinsi DKI Jakarta, LSM, dan pihak swasta melalui PT. Ambal Aqar yang bertanggung jawab atas pemberian kompensasi KLB (Koefisien Luas Bangunan) sebagai bentuk hubungan collaborative governance yang terjadi dalam program revitalisasi Waduk Setiabudi Barat.

---

Collaborative governance is applied to accomplish the revitalization of the West Setiabudi Reservoir program. The implementation of collaborative governance involves the community in problem-solving and it contributes to being a more transparent in development. This study aims to analyze the process of implementing collaborative governance in revitalization of the West Setiabudi Reservoir program using Ansell and Gash's theory. This study used a post-positivist approach. Primary data from in-depth interview and secondary data from the media and other documents were used to compile the information for the research. The findings revealed that there was a history of conflict during the change in tenure of the governor of DKI Jakarta. Hence, it triggers the differences in program priorities, causing the revitalization of the West Setiabudi Reservoir program to be halted for about 2 years (from 2017 to 2019). Moreover, there is an interaction between many leaders, both formally and informally, who support the collaboration. Furthermore, there are several regulations that regulate the course of collaboration, as stated in Governor Regulation Number 31 of 2019, which is the basis for completing the revitalization of the reservoir program as collaboratively. In addition, there is a collaborative process that occurs between the DKI Jakarta provincial government, NGO, and the private sector represented by PT. Ambal Aqar, which is responsible for delivering KLB compensation (Building Area Coefficient) as part of the collaborative governance relationship that happens in revitalization of the West Setiabudi Reservoir program."

"ABSTRAKBerbagai permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia yang tidak bisa diselesaikan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menyebabkan dilakukanlah suatu proses collaborative governance dalam menangani permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam menangani permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas sub dimensi pada collaborative governance dalam menangani match fixing di kompetisi sepakbola Indonesia, yaitu: Multiple Actor, Common Goals, Preliminary Rules, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Consensus Building, Knowledge Management, Accountability, dan Discourse and Practice. Penerapan sub dimensi tersebut telah memberikan manfaat yang baik bagi sepakbola Indonesia diantaranya yaitu, kompetisi sepakbola yang lebih bersih dari praktik match fixing, pemain dan wasit lebih nyaman untuk melakukan sebuah pertandingan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap PSSI.

---

ABSTRACT

Various match fixing problems in Indonesian football competitions that cannot be resolved by the Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) lead to a collaborative governance process in dealing with match fixing problems in Indonesian football competitions. The purpose of this study was to analyze the application of collaborative governance in dealing with match fixing problems in Indonesian football competitions. This research was conducted with a post positivist approach and the data collection techniques used in-depth interviews and literature study. The results show that there are eleven sub-dimensions of collaborative governance in handling match fixing in Indonesian football competitions, namely: Multiple Actor, Common Goals, Preliminary Rules, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Consensus Building, Knowledge Management, Accountability, and Discourse and Practice. The application of these sub-dimensions has provided kind of benefits for Indonesian football, namely, football competition that is cleaner than match fixing practices, players and referees are more comfortable to do a match and increase public trust in PSSI."

"ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Mass Rapid Transit MRT di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan untuk collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta adalah teori governance, teori kolaborasi, dan teori collaborative governance. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post positivist untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang mempengaruhi collaborative governance dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari media dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance yang dilakukan dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi 4 dimensi berdasarkan Teori Model Collaborative Governance sebagaimana diungkapkan oleh Ansell dan Gash, yaitu adanya kemacetan dan ketimpangan sumber daya serta kemampuan sebagai kondisi awal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance, desain institusional seperti tertuang dalam Kepgub Nomor 1655 tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk hubungan collaborative governance; 3 Gaya kepemimpinan dari pemimpin formal maupun informal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance; serta 4 Proses kolaboratif yang terjadi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT. MRT Jakarta, dan pemerintah Jepang melalui JICA sebagai bentuk hubungan collaborative governance.

---

ABSTRACT

This study aims to analyse collaborative governance in developing MRT in DKI Jakarta. The theories that are used in this study include governance, collaboration, and collaborative governance theories. This study uses post positivist approach to identify and assess which causes the application of collaborative governance in this MRT development in DKI Jakarta. Documented data were collected through in depth interviews and paperworks. The result of this study shows that collaborative governance in the development of MRT in DKI Jakarta has complied the all four dimentions based on Collaborative Governance Model theory as stated by Ansell and Gash, which are 1 there is congestion and inequality of resources and capabilities as the initial conditions that affect the relationship of collaborative governance, 2 institutional design as set Governor Decree No. 1655 of 2014 which provides legitimacy for collaborative governance relations, 3 leadership style that affects collaborative governance relations, and 4 collaborative process that occur between the central government, local government, PT. MRT Jakarta, and the Japanese government through JICA as a form of collaborative governance relations. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan collaborative governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penelitian ini secara khusus menggambarkan BPKP dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berkerjasama dalam menerapkan SPIP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan badan pemerintah dan non pemerintah. Teori yang digunakan adalah collaborative governance. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan SPIP memenuhi tiga dimensi dari tujuh dimensi collaborative governance, yaitu initiative, formality dan duration.

---

This study aims to describe collaborative governance in the implementation of Government Internal Control System (SPIP). This research specifically describes the Central of Indonesia’s National Government Internal Auditor (BPKP) and BPKP’s representatives of DKI Jakarta Province (Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta) collaboration in implementing Government Internal Control System (SPIP). The theory used in this research is collaborative governance. The post-positivist approach is used in this research, and data collection methods include in-depth interview and document/ literature study. The results show that in the implementation of Government Internal Control System (SPIP) has met three out of the seven dimensions for collaborative governance namely initiative, formality and duration."