Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak Maret 2015, di Lingkungan PT Rumah Sakit Pelabuhan diimplementasikankebijakan satu pintu dalam pengadaan obat dan alat kesehatan. Namun belum adatools atau evaluasi yang dilakukan bilamana implementasi kebijakan tersebut sudahberhasil ataupun masih ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan.Penelitian ini menggunakan analisis ABC sebagai tools dalam melakukan evaluasiatas kebijakan satu pintu dalam pembelian obat dan alat kesehatan di Lingkungan PTRumah Sakit Pelabuhan, yaitu dengan data yang diambil dari Rumah Sakit PelabuhanJakarta dan RS Port Medical Center. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitiandengan fokus dan data obat antibiotik dengan menggunakan analisis ABC nilaiinvestasi, analisis ABC nilai pemakaian dan analisis ABC indeks kritis sehingga bisadihasilkan pengelompokkan menjadi kelompok A, kelompok B dan kelompok C.Selain metode kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara untuk cross checking dengan hasil perhitungan kuantitatifyang diperoleh. Selanjutnya untuk kelompok A dihitung Economic Order Quantity(EOQ) dan Re-Order Point (ROP) serta dibandingkan Total Inventory Cost (TIC)-nyadengan TIC versi rumah sakit sehingga bisa diketahui apakah metode atau carapengadaan obat dan alat kesehatan yang sudah dilakukan di lingkungan PT RumahSakit Pelabuhan sudah efisien atau belum.Hasil penelitian memberikan hasil bahwa pengadaaan obat dan alat kesehatankhususnya untuk antibiotik di lingkungan PT Rumah Sakit Pelabuhan perlu untukdiberikan prioritas dan fokus untuk obat antibiotik yang masuk kelompok A karenadari sisi investasi memilki nilai tinggi dan juga tergolong obat yang critical.Perbaikan perlu dilakukan dengan cara mengintegrasikan IT ke dalam bagian yangterkait dengan pengadaan obat dan alat kesehatan seperti bagian gudang, farmasi,keuangan sehingga kondisi stok obat bisa diketahui secara real time supaya efisiendan menghindari fraud.

---

Since March 2015, PT Rumah Sakit Pelabuhan implemented one gate policy in theprocurement of drugs and medical devices. However, no tools or evaluation had beenconducted whether the policy implementation has been successful or not.This study uses the ABC analysis as a tool in evaluating the one gate policy in thepurchase of drugs and medical devices in the environment PT Rumah SakitPelabuhan, with data taken from Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta and Rumah SakitPort Medical Center. In this study will be carried out research with a focus on dataand antibiotics using ABC analysis investment value, ABC analysis of the use andvalue of the critical index ABC analysis so that it can be produced grouping intogroup A, group B and group C. In addition to quantitative methods, this study alsouses qualitative interviewing method for cross checking with quantitative calculationresults obtained. Next to the group A is calculated Economic Order Quantity (EOQ)and Re-Order Point (ROP), and compared Total Inventory Cost (TIC) with currenthospital`s TIC so we can know whether a method or means of procurement of drugsand medical devices that have been done in PT Rumah Sakit Pelabuhan is efficient ornot.Results of the study provide conclusion that current procurement of drugs and medicaldevices especially to antibiotics in group of PT Rumah Sakit Pelabuhan need to begiven priority and focus for antibiotic which enter the group A because of the highinvestment value and also its category classified as critical. Improvement need to bedone by integrating IT into departments associated with the procurement of drugs andmedical devices such as the warehouse, pharmacy, finance, etc so level of stocks canbe known in real time in order to be efficient and avoid fraud"

"Obat Publik merupakan obat-obatan esensial yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perawatan mayoritas penduduk terutama di sektor publik atau pemerintah sehingga harus tersedia dan dapat diakses setiap saat dalam bentuk sediaan yang tepat dan juga dengan harga terjangkau. Untuk meningkatkan akses, ketersediaan dan memastikan obat digunakan dengan benar maka harus dilakukan pengelolaan obat yang baik, efektif, dan efisien secara berkesinambungan. Adanya masalah pada tingkat ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar yaitu kekosongan obat (stockout), jumlah obat berlebih (overstock), serta besarnya nilai obat kedaluwarsa yang terjadi karena pengelolaan obat publik yang belum baik sehingga perlu dilakukan analisis pengelolaan obat publik yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview), FGD, dan telaah dokumen. Perhitungan secara kuantitatif dilakukan untuk menghitung output pengelolaan obat berupa tingkat ketersediaan obat dan nilai rupiah obat kedaluwarsa. Informan penelitian terdiri dari Pengelola obat puskesmas, Kepala seksi dan pelaksana di seksi farmalkes, Kepala UPT dan pelaksana Gudang obat dan perbekalan kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kekosongan dan kelebihan obat yang tinggi, dan besarnya obat kedaluwarsa di Dinas Kesehatan Kota Serang. Faktor input yang berpengaruh adalah kurangnya jumlah, pengetahuan dan keterampilan pengelola obat, dana yang tidak dikelola dengan efektif dan efisien, fasilitas yang belum memadai, organisasi dan manajemen yang tidak optimal serta sistem informasi yang tidak terintegrasi. Kendala pada proses pengelolaan obat yaitu perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat, penyesuaian rencana pengadaan obat yang tidak menggunakan metode sesuai pedoman, penyimpanan obat tidak melaksanakan sistem FEFO, tidak adanya manajemen pengendalian persediaan, dan belum terlaksananya proses pemusnahan obat. Kesimpulan didapatkan bahwa pengelolaan obat publik di Dinas Kesehatan Kota Serang belum berjalan dengan efektif dan efisien. Perlu dilakukan perbaikan pada faktor input dan proses pengelolaan obat sehingga output pengelolaan obat publik di Dinas Kesehatan Kota Serang menjadi efektif dan efisien.

---

Public medicine is essential medicines that are very necessary to meet the care needs of the majority of the population, especially in the public or government sectors so that they must be available and can be accessed at any time in the right dosage forms and also at affordable prices. To improve access, availability and ensure that drugs are used properly, good, effective and efficient drug management must be carried out continuously. There are problems in the level of availability of medicines and the amount of expired drugs that occur due to poor public drug management, so an analysis of public drug management is needed at Serang District Health Office. This study uses qualitative methods using indepth interviews (in-depth interviews), FGD, and document review. Quantitative calculations are carried out to calculate the drug management output in the form of drug availability and the value of the drug expires. The research informants consisted of primary health care medicine managers, section heads and staf in the pharmacy section, head of the Medical And Health Supplies Store Of Serang District Health Office and the head of the Serang District Health Office. The study was conducted in April - May of 2019. The results showed a high level of drugs stockout and overstock and the amount of drug expired at the Serang District Health Office. Influential input factors are lack of quantity, knowledge and skills of drug managers, funds that are not managed effectively and efficiently, inadequate facilities, non optimal organization and management and non integrated information systems. inaccurate drug quantification, adjusting the plan for procurement of drugs that do not use the method according to the guidelines, drug storage does not implement the FEFO system, the absence of inventory control management and drug destruction process is an obstacle to the drug management process. The conclusion was that the management of public drugs at the Serang District Health Office had not been effective and efficient. It is necessary to make improvements to the input and process drug management factors so that the output of public drug management at the Serang District Health Office becomes effective and efficient."

"Pemerintah Indonesia sejak 2014 menetapkan pengadaan obat melalui e-katalog, dan mewajibkanfaskes pemerintah untuk melaksanakan kebijakan obat e-katalog untuk mendukung JKN. Penelitianini bertujuan mengetahui implementasi e-katalog obat di RSUD Pulangpisau tahun 2016. Datadikumpulkan melalui indepth interview, observasi dan telaah dokumen. Implementasi e-katalog obatbelum berjalan dengan baik. Ditemukan masalah kekosongan obat karena distributormemprioritaskan Pulau Jawa, ketidak ? tepatan rencana kebutuhan obat, kesulitan internet, pekerjaaanmanual, minimnya dana, kurangnya sarana prasarana untuk pelayanan obat e-katalog. Sulit untukdistributor menyediakan buffer sebagai solusi penyimpanan dan penjualannya, karena bisa tidakterjual. Disarankan perlunya komitmen penyedia, serta kesiapan dan ketersediaan obat sesuaidengan kontrak. Selain itu agar rumah sakit menyediakan koneksi internet yang stabil dan lebih cepat,membuat sistem informasi rumah sakit. Agar manajemen rumah sakit memperhatikan ketersediaanobat, tenaga dan sarananya, dan mengalokasi dana yang lebih besar, membuat instalasi farmasisebagai unit sentral, membayar tagihan obat ke distributor sesuai term of payment, dan melaksanakantata kelola sebagai UPT dinas kesehatan. Agar Dinas Kesehatan Pulangpisau melakukan monitoringdan evaluasi pelaksanaan e-catalog, membuat pelatihan pedoman perencanaan kebutuhan obat yangbaik, pelatihan membuat rencana kebutuhan obat bagi petugas dinas kesehatan dan rumah sakitKata Kunci: Pulangpisau, e-catalog

---

The Indonesian government has since 2014 set up drug procurement through e catalogs, and requiresgovernment faciities to implement e catalog drug policies. This study aimed to find out theimplementation of e catalog of drugs in RSUD Pulangpisau 2016. Data collected through indepthinterview, observation and document review. The study found that e catalog implementation facedmany problems, i.e, drug stock out as the distributor prioritized Java, inaccurateness of the drugrequirement planning, internet difficulties, manual work, the lack of needed funds and facilities forthe e catalog services. It was difficult for distributors to provide buffers as their storage and salessolutions, as they may not unsold. It is recommended that the drug providers committed and providejust enough drugs as stated in the contract. In addition, it is suggested that hospital provide a stableInternet connection, develop hospital information system. The management should pay attention tothe availability of medicines, personnel and facilities, allocate more funds, make pharmaceuticalinstallations as central units, pay the drug bills to the distributors according to the term of payment,and implement better governance. The district health office should monitor and evaluate theimplementation of e catalogs, provide training on good drug guideline, and drug requirementplanningKeyword Pulangpisau, e catalog."

"Latar belakang: Praktik peresepan yang baik merupakan bagian penting dari penggunaan obat yang rasional. Persentase resep dengan injeksi merupakan salah satu indikator penggunaan obat WHO. Persentase resep dengan injeksi di RS St. Carolus pada tahun 2016 mencapai 56%. Hasil ini lebih tinggi dari yang direkomendasikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan peresepan obat injeksi. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran penggunaan obat injeksi dan pengendalian penggunaannya, serta penerapan kebijakan tentang obat injeksi di Unit Rawat Inap RS St. Carolus. Metode: Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan metode cross-sectional dan studi kualitatif deskriptif. Penggalian informasi lebih lanjut dilakukan dengan melakukan penelitian kualitatif untuk melengkapi penelitian kuantitatif. Hasil: Faktor-faktor yang berhubungan dengan peresepan injeksi secara statistik adalah diagnosis serta panduan praktik klinis (PPK) dan clinical pathway (CP). Kebijakan Pelayanan Farmasi RS St. Carolus tidak membahas secara khusus mengenai pengendalian obat injeksi. Sosialisasi kebijakan ini pun belum optimal, begitu pula dengan sosialisasi PPK dan CP. Tenaga apoteker klinis yang ada belum mencukupi kebutuhan. Peran Panitia Farmasi dan Terapi di RSSC saat ini lebih kepada sistem formularium. Kesimpulan: Persentase pasien rawat inap RS St. Carolus periode Januari-Maret 2019 yang diresepkan obat dengan sediaan injeksi sebesar 85.7%. Kebijakan penggunaan obat injeksi yang ada saat ini tercantum dalam Kebijakan Pelayanan Farmasi, dimana didalamnya hanya terdapat prosedur peresepan. Tidak ada kebijakan khusus penggunaan obat injeksi. Prosedur pengendalian obat yang tertuang dalam kebijakan atau pedoman belum dimiliki oleh RS St. Carolus. Oleh karena itu diperlukan kombinasi intervensi dalam bentuk kebijakan dan edukasi untuk mengendalikan penggunaan obat injeksi di Unit Rawat Inap RS. St. Carolus.

---

Background: Good prescribing practices are an important part of rational drug use. The percentage of encounters with an injection prescribed is one of The WHO drug use indicators. The percentage of encounters with an injection prescribed at St. Hospital Carolus in 2016 reached 56%. This result is higher than recommended. This provokes the question of the factors related to injection prescribing. Objective: The purpose of this study was to reflect the injection drugs use and the control of their use, as well as the implementation of the drug policy in the St. Carolus Hospital. Method: This researches were a quantitative study with a cross-sectional method and a qualitative descriptive study. Further information is extracted by conducting qualitative research to complement quantitative research. Results: Factors related to injection prescribing statistically were diagnosis and clinical practice guidelines and clinical pathways. The Pharmacy Policy of St. Carolus Hospital does not specifically discuss the control of injection drugs. The socialization of this policy is not yet optimal, as the socialization of clinical practice guidelines and clinical pathways. Existing clinical pharmacists are not enough. The role of the Drug and Therapy Committee in the St. Carolus Hospital is currently more in the formulary system. Conclusion: The percentage of St. Carolus Hospitals inpatient for the period January-March 2019 with an injection prescribed was 85.7%. The injection drug use policy is listed in the Pharmacy Policy, wherein there are only prescription procedures. There is no policy specifically on the use of injection drugs. St. Carolus Hospital does not have policies or guidelines which regulate drug control procedures. Therefore a combination of interventions in the form of policy and education are needed to control the use of injection in the Inpatient Unit of St. Carolus Hospital."

"Saat ini, kinerja yang dihasilkan Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Diduga rendahnya kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat disebabkan karena pengelolaan SDM yang belum dilaksanakan sesuai standar, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga kompetensi personil belum dapat dipenuhi secara maksimal. Rumusan masalah dalampenelitian ini adalah (1) Bagaimana gambaran kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat? (2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tinggi atau rendahnya kinerjaSatnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat? (3) Bagaimana model pengelolaan kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat?Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap para pihak MSDM dan para personil Satuan Narkoba Polres Metro JakartaPusat. Sedangkan, data sekunder berasal dari sumber non-insani berupa profil organisasi, struktur organisasi, laporan MSDM, program kegiatan pengelolaan SDM,peraturan-peraturan tentang pengelolaan SDM, dan dokumen lainnya. Penulis menggunakan dua teori untuk menganalisis pengelolaan SDM di Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, yaitu teori kompetensi dari Sedarmayanti (2017) dan teori kinerja dari Priansa (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satnarkoba Polres Metro JakartaPusat saat ini belum menggambarkan hasil yang maksimal. Faktor penyebab tinggi atau rendahnya kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat adalah pelatihan, kesehatanpersonil, sarana dan prasarana, serta mekanisme kerja. Model pengelolaan kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang dilakukan melalui kegiatan pengelolaanSDM sudah berjalan cukup baik. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau pensiun.

---

At present, the performance produced by the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba is still not in line with the expected target. It is suspected that the low

performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba is due to HR management that has not been carried out in accordance with the standards, both in planning and

implementation, so that the competence of personnel has not been fully fulfilled. The formulation of the problem in this study is (1) What is the description of the performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? (2) What factors cause the high or low performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? (3) What is the

performance management model of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? In this study, the data collected is divided into two types, namely primary data

and secondary data. Primary data comes from the results of in-depth interviews with the HRM and the personnel of the Central Jakarta Metro Police Narcotics Unit. Meanwhile,

secondary data comes from non-human sources in the form of organizational profiles, organizational structures, HRM reports, HR management activities programs, HR

management regulations, and other documents. The author uses two theories to analyze HR management in the Central Jakarta Metro Police Narcotics Unit, namely the competency theory from Sedarmayanti (2017) and performance theory from Priansa (2014). The results of the study indicate that the performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba currently does not describe maximum results. The causes of the high or low performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba are training, health personnel, facilities and infrastructure, and work mechanisms. The performance model of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba performance carried out through

HR management activities has gone quite well. Management includes activities in planning, organizing, directing, controlling, procuring, developing, compensating, integrating, maintaining, and terminating employment or retirement."

"Formularium obat adalah pedoman penggunaan obat secara rasional yang diresepkan kepada pasien, namun faktanya masih terdapat penulisan resep obat yang tidak sesuai dengan standar formularium dalam resep yang dituliskan oleh tenaga medis kepada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan tenaga medis dalam penulisan resep berdasarkan standar obat formularium nasional di Rumah Sakit Umum Daerah KH.  Daud Arif Kuala Tungkal. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang (cross-sectional study). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga medis (dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis) RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal sebanyak 23 orang. Sampel digunakan adalah total sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan pengetahuan dengan kepatuhan  dokter menuliskan resep sesuai dengan formularium dengan nilai p=0,006. Tidak ada hubungan sikap (p=0,070), keyakinan (0,159), dan ketersediaan obat (0,487) dengan kepatuhan tenaga medis dalam menuliskan resep sesuai formulasi nasional. Kepada kepala RSUD KH.Kuala Tungkal agar melakukan upaya meningkatkan pengetahuan dengan melakukan seminar formularium sesuai resep nasional secara berkala, melakukan advokasi kepada Pemda agar membuat aturan terkait penulisan resep tersebut.

---

Drug formulary is a guideline for rational use of medicines prescribed to patients, but the fact is that there are still prescription drugs that do not comply with the standard formulary in prescriptions written by medical personnel to patients. This study aims to determine the factors associated with the compliance of medical personnel in writing prescriptions based on national formulary drug standards at the RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal. This study uses a cross-sectional design. The population in this study were all medical personnel (general practitioners, dentists, and specialist doctors) RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal as many as 23 people. The sample used is total sampling. Data collection is done by distributing questionnaires. The results showed that there was a relationship of knowledge with doctor compliance in prescribing according to the formulary with a value of p = 0.006. There was no relationship between attitude (p value = 0.070), belief (p value= 0.159), and availability of drugs (p value =0.487) with the compliance of medical personnel in writing prescriptions according to national formulations. To the head of the RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal in order to make efforts to increase knowledge by conducting formulary seminars according to the national recipe on a regular basis, advocating to the local government to make rules related to writing the recipe."

"Skizofrenia merupakan salah satu gangguan psikosis yang mengacaukan kejiwaan seseorang berupa sikap, pikiran, dan perilaku. Orang dengan gangguan jiwa berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa. Salah satu cara untuk menangani masalah kejiwaan tersebut adalah dengan menggunakan terapi farmakologi dengan menggunakan antipsikotik untuk mengatasi gejala yang dialami. Antipsikotik adalah golongan obat untuk mengendalikan dan mengurangi gejala psikosis yang bisa dialami oleh penderita gangguan mental. Salah satu peran penting apoteker adalah memberikan pharmaceutical care yang komprehensif dengan mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi adanya drug related problem, serta melakukan monitoring dan evaluasi pengobatan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Salah satu bentuk pelayanan farmasi klinik di apotek adalah melakukan pengkajian resep baik dari aspek administratif, farmasetik, dan klinis. Selama masa pengobatan dengan obat-obat antipsikotik dan antidepresan, diperlukan monitoring terkait kepatuhan pengobatan, manfaat terapeutik, dan efek samping.

---

Schizophrenia is a psychotic disorder that disrupts a person's psyche in the form of attitudes, thoughts, and behavior. People with mental disorders have the right to obtain mental health services in accordance with mental health service standards. One way to deal with these psychiatric problems is to use pharmacological therapy using antipsychotics to treat the symptoms experienced. Antipsychotics are a class of drugs to control and reduce the symptoms of psychosis that can be experienced by people with mental disorders. One of the important roles of pharmacists is to provide comprehensive pharmaceutical care by supporting the correct and rational use of drugs, identifying, preventing, and overcoming drug related problems, as well as monitoring and evaluating treatment in accordance with applicable service standards. One form of clinical pharmacy services in pharmacies is to conduct prescription assessments from the administrative, pharmaceutical, and clinical aspects. During the treatment period with antipsychotic and antidepressant drugs, monitoring is required regarding medication adherence, therapeutic benefits, and side effects."

"Latar Belakang: Selama proses pengobatan berlangsung dapat terjadi kesalahan yang mungkin disebabkan oleh tenaga kesehatan maupun pasien itu sendiri. Kesalahan medikasi adalah kejadian pemberian obat yang dapat menimbulkan cedera kepada pasien yang seharusnya dapat dicegah selama dalam kontrol tenaga kesehatan, dan pasien itu sendiri. Salah satu peran penting perawat di layanan kesehatan yaitu memperhatikan prinsip tujuh benar obat saat memberikan obat kepada pasien. Dari data insiden keselamatan pasien di rumah sakit X tahun 2015 - 2017 tercatat ada 35 kasus insiden keselamatan pasien yang 14 kasus diantaranya adalah kasus kesalahan pemberian obat di rawat inap. Hal ini tidak sesuai dengan standar yang diatur oleh Kemenkes RI tahun 2008 yang menyatakan bahwa insiden di rumah sakit seharusnya zero accident. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip keselamatan pasien oleh perawat dalam proses pemberian obat di bangsal rawat inap rumah sakit X. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 orang informan dan observasi. Data yang terkumpul dianalisa untuk mengetahui penyebab kesalahan dan kemungkinan perbaikannya. Hasil Penelitian: Dari penelitian terlihat bahwa faktor yang memicu terjadinya kesalahan pemberian obat di ruang rawat inap rumah sakit X berasal dari kondisi laten yaitu kurangnya jumlah staff keperawatan, turnover yang tinggi dan tidak tersedianya SPO 7 benar pemberian obat. Faktor lingkungan tempat kerja yang kurang memadai, adanyapekerjaan tambahan perawat, kurangnya supervisi dari pimpinan, panduan yang kurangjelas serta tidak adanya farmasi klinik merupakan faktor kontributor yang dapat mempengaruhi terjadinya insiden keselamatan pasien dimana salah satunya adalah kejadian medication error di unit rawat inap rumah sakit X saat ini. Kesimpulan: Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip keselamatan pasien dalam pemberian obat di rawat inap rumah sakit X antara lain adalah faktor leadership, kurangnya jumlah SDM pelayan kesehatan, tingginya turnover perawat, faktor lingkungan tempat kerja yang kurang kondusif, tidak tersedianya SPO pemberian obat dengan prinsip 7 benar, sosialisasi yang tidak dilakukan secara konsisten dan kontinyu serta tidak berjalannya program diklat atau pelatihan.

---

Background: During the treatment of patients held can occur some mistakes, may becaused by health workers and patients itself. Medication error is the incident of a drug provision that can inflicting injury to the patient which can be prevent during in control of health workers, and patients itself. One important role nurses in health services is taking into account the seven right principle while giving medicines to patients. From the data of patient safety incident in hospital X during 2015-2017 there are 35 cases of patient safety incidents when 14 cases of them were cases of medicine error in inpatients ward. It is not conforming to standard arranged by the ministry of Health of Indonesia in 2008 stating that the incident at the hospital supposed to zero accident. This study aimed to analyse factors influencing the application of patient safety by nursesin the process of administering medication in inpatients ward at the X hospital. Methods: The research is the qualitative study. The primary data was obtained through indepth interviews with 10 informants and observation. The data collected were analysed todetermine the cause of error and the possibility of improvement. Results: From this research it can be seen that factors that can be triggered a mistake in theprovision of a medicine in the inpatient ward X hospital derived from latent condition suchas the number of nursing staff, high turnover, the lack of operational standard procedure of 7 right medication administration. Environmental factor such as workplace was inadequate, the additional job for nurses, a lack of supervision from leaders, an unclear guidelines and the absence of clinical pharmacy are the contributor factor that can affect patent safety incident where one of them is the medication error incident in inpatient ward. Conclusion: Factors influencing the occurrence of the application of patient safety at the X hospital among others are leadership, shortage of human resources, the high turnover of nurses, the less condusive of an environmental workplace, the lack of operational standard procedure of 7 right principle in administering medicine, socialization that has not been carried out consistently and continuously as well as the training courses program."

"ABSTRAKTesis ini membahas implementasi e-procurement dengan mengambil studi kasus di PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk(PJA). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian didahului oleh penelitian kuantitatif, kemudian dalam memberikan saran berupa implikasi manajerial, peneliti menggunakan alat fishbone diagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perceived benefit of e-procurement, perceived barriers to e-procurement implementation, dan critical success factors in e-procurement berpengaruh signifikan terhadap variabel perceived future organizational with e-procurement. Oleh karena itu, setiap unsur variabel perceived benefit of e-procurement dan critical success factors in e-procurement harus diimplementasikan dalam adopsi e-procurement. Sedangkan variabel perceived barriers to e-procurement implementation harus dihindari dalam adopsi e-procurement. Dalam rangka pengembangan sistem dan perbaikan kinerja, PJA perlu memperhatikan 4 variabel yakni manusia, sistem, proses, dan rekanan

---

ABSTRACTThe focus of this study is to implement e-procurement on sourcing peformance at PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. This research are quantitative descriptive and qualitative descriptive. Research was preceded by quantitative research, then to provide advice in form of practical implication, researcher used fishbone diagram tool. The result of this study shows these variabels are perceive benefit of e-procurement, perceived barriers to e-procurement implementation, and critical success factors in e-procurement give significant impact to several of perceived future of e-procurement. Therefore, each of these variable elements from perceive benefit of e-procurement and critical success factors in e-procurement must be present in a implementation of e-procurement. Also each of these variable perceived barriers to e-procurement implementation elements from must be avoid in a implementation of e-procurement. In the framework of system development and performance improvement, PJA needs to pay attention to 4 variables namely human, system, process, and partner."