Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Upaya pelayanan kesehatan tersebut lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Fisioterapi merupakan pelayanan inovasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran layanan fisioterapi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di enam Puskesmas Kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi peneltian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat gambaran mendalam dari peran layanan fisioterapi di Puskesmas wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini pelayanan fisioterapi untuk kasus muskuloskeletal dapat berkunjung ke semua Puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Pelayanan fisioterapi untuk kasus neurologi dapat dilayani di Puskesmas Kecamatan Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Pelayanan fisioterapi untuk kasus kardiorespirasi dapat dilayani di Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Peran layanan fisioterapi di Puskesmas berdasarkan Permenkes No.65 tahun 2015 yang tergabung dalam anggota tim hanya Puskesmas Kec. Pasar Minggu dan Puskesmas Kecamatan Matraman. Selain itu didapatkan kurangnya dukungan kebijakan, belum meratanya SDM fisioterapis di Puskesmas serta kurangnya keterampilan fisioterapis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu masih dominannya layanan fisioterapi dalam upaya kuratif pada kasus di Puskesmas dibandingkan dengan upaya promotif dan preventif pada kelompok.

---

Puskesmas is a primary health facility that has an important role in providing basic health services. The health service effort prioritizes promotive and preventive efforts to achieve the highest degree of public health. Physiotherapy is an innovative service at the health center that provides health services that are promotive and preventive without compromising curative and rehabilitative efforts. The purpose of this study was to analyze the role of Physiotherapy services in efforts to provide health services in 6 District Health Centers in the DKI Jakarta area. This study uses a qualitative research methodology with a phenomenological. The results of this study are physiotherapy services for musculoskeletal cases to visit all Puskesmas in the DKI Jakarta area. Physiotherapy services for neurology cases can be served at Puskesmas of Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, and Pancoran Districts. Physiotherapy services for cardiorespiratory cases can be served at the Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, and Pancoran. The role of physiotherapy services in Puskesmas based on Permenkes No.65 2015 included in team members was only in the Puskesmas Kec. Pasar Minggu and Jatinegara, there was a lack of policy support, inequality in physiotherapy HR at the Puskesmas and a lack of physiotherapist skills in implementing public health services. The conclusion in this study is the dominance of physiotherapy services in curative efforts in cases in Puskesmas compared to promotive and preventive efforts in groups."

"Latar Belakang: Pada tahun 2021, kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus, dengan notifikasi kasus TB pada tahun 2022 mencapai 724.309 kasus (75%). Penemuan kasus TB pada tahun 2022 ini merupakan penemuan kasus tertinggi sejak 1 dekade terakhir. Situasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit TB. Tujuan: Mengetahui biaya pelayanan kesehatan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun. Metode: Desain studi cross-sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Sampel penelitan yaitu peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023. Hasil: Hasil analisis didapatkan bahwa BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp14.244.980.234 (14 Milyar) untuk membayar klaim 3.492 peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022. Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya Tuberkulosis (TB) peserta JKN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu umur, jenis kelamin, penyakit penyerta (komorbiditas), segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, kunjungan RJTL, kunjungan RITL, lama hari rawat inap dan Wilayah tempat tinggal. Kesimpulan: Penelitian ini menggambarkan besarnya biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) sehingga program deteksi dini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menghemat biaya.

---

Background: In 2021, TB cases in Indonesia are estimated to be 969,000 cases, with TB case notifications in 2022 reaching 724,309 cases (75%). The discovery of TB cases in 2022 is the highest case discovery since the last decade. This situation can contribute to increasing service costs for JKN participants with TB disease. Objective: To find out the cost of health services for JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in one year. Method: Cross-sectional research design with univariate and bivariate analysis. The research sample is JKN participants with Tuberculosis (TB) based on BPJS Health sample data for 2023. Results: The results of the analysis showed that BPJS Health spent a budget of IDR 14,244,980,234 (14 billion) to pay claims for 3.492 JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in 2022. Factors related to the cost of Tuberculosis (TB) for JKN participants in the DKI Jakarta Province Region in 2022, namely age, gender, comorbidity, membership segmentation, treatment class rights, RJTL visits, RITL visits , length of stay and region of residence. Conclusion: This research illustrates the high costs of JKN service participants with Tuberculosis (TB), so that an early detection program is very important to carry out as an effort to save costs."

"Pada tahun 2021 dari 25 Puskesmas di Kota Bogor hanya sekitar 12 puskesmas yang mencapai target keberhasilan SPM 100%. Penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 17.431 sekitar (88,5%) saja. Pendekatan kolaborasi interprofesional dalam pelayanan DM di puskesmas menjadi sangat penting untuk keterpaduan lintas program, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil kesehatan pasien DM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik kolaborasi interprofesional pada petugas kesehatan pemberi pelayanan diabetes melitus di Puskesmas Kota Bogor. Metode penelitian ini deskriptif analitik menggunakan desain mixed method sequential explanatory, populasi seluruh petugas kesehatan pelayanan DM, sampel dengan total sampling. Data kuantitatif didapatkan menggunakan kuesioner Collaborative Practice Assessment Tool (CPAT) dan data kualitatif didapatkan dengan wawancara mendalam. Didapatkan 144 petugas kesehatan pemberi pelayanan DM yang berprofesi dokter PTM, perawat PTM, petugas obat atau apoteker, petugas laboratorium medis, dan ahli kesehatan masyarakat (ahli gizi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan). Analisis data menggunakan analisis univariat, bivariat dengan uji statistik chi-square, dan analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik ganda. Hasil persepsi kolaborasi interprofesional pada petugas kesehatan pemberi pelayanan diabetes melitus di Puskesmas Kota Bogor cukup baik dengan nilai rerata 75,65. Terdapat 3 variabel yang berhubungan dengan praktik kolaborasi interprofesional, yaitu niat berbagi ilmu, iklim tim dan konflik tim. Iklim tim merupakan variabel yang dominan berhubugan dengan praktik kolaborasi interprofesional. Petugas dengan persepsi iklim tim yang positif berpeluang 3,48 kali untuk melakukan praktik kolaborasi interprofesional yang baik dibandingkan responden dengan iklim tim yang negatif (aOR=3,28 95% CI 1,345-9,018). Kesimpulan salah satu strategi meningkatkan capaian target SPM pelayanan DM dengan mengembangkan praktik kolaborasi interprofesional pada petugas kesehatan pelayanan DM di Puskesmas Kota Bogor melalui penguatan program IPE (Interprofessional Education), mengadakan capacity building, dan meningkatkan apresiasi atau penghargaan pada setiap pencapaian anggota tim sehingga termotivasi untuk memberikan pelayanan kesehatan DM yang sesuai standar.

---

Only 12 of the 25 at Bogor City public health center can achieve 100% success by 2021. Approximately 17,431 people with diabetes mellitus (88.5%) receive standard health services. The interprofessional collaborative approach in diabetes services at community health centers is critical for cross-program integration, which improves service quality and health outcomes for diabetes patients. The objective of this study was to examine the practice of interprofessional collaboration among health workers at the Bogor City Public Health Center that provide diabetes mellitus services. The research method was descriptive analytic with a mixed method sequential explanatory design, the population was all DM health service officers, and the sample was obtained from a random sample. The Collaborative Practice Assessment Tool (CPAT) questionnaire was used to collect quantitative data, and in-depth interviews were used to collect qualitative data. There were 144 doctors, nurses, drug officers or pharmacists, medical laboratory staff, and public health experts (nutritionists, environmental health, and health promotion) providing DM services. Univariate analysis was used to analyze the data, bivariate analysis was used with the chi-square statistical test, and multivariate analysis was used with multiple logistic regression tests. The results with an average score of 75.65, the perception of interprofessional collaboration among health workers who provide diabetes mellitus services at the Bogor City Public Health Center was quite good. The intention to share knowledge, team climate, and team conflict were three variables related to the practice of interprofessional collaboration. The dominant variable in interprofessional collaboration practices was team climate. Officers who perceived a positive team climate were 3.48 times more likely to engage in good interprofessional collaboration than those who perceive a negative team climate (aOR=3.28 95% CI 1.345-9.018). Conclusion one strategy for increasing DM service target achievement was to strengthen the IPE (Interprofessional Education) program, held capacity building, and increased appreciation for each achievement of team members so that they were motivated to provide DM health services in accordance with standards."

"Berdasarkan SK Gub DKI Jakarta No. 2086 tahun 2006, 44 Puskesmas di Provinsi DK] Jakarta ditetapkan menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daelah ( PPK BLUD ) secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gamharan realisasi anggaran kesehatan bersumber pemerintah provinsi di 42 puskesmas DKI Jakarta untuk periode tahun 2007-2009 paska menerapkan PPK BLUD. Desain penelitian adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan puskesmas tahun 2007- 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran di Puskesmas DKI Jakarta dari tahun 2007 sampai dengan 2009 cenderung meningkat yaitu Rp l7b.l66.506.28l (2007) , Rp 242.295.485.|2l (2008) dan Rp 247.076.8l0.111 (2009). Biaya perkapita berkisar dari USS 2 ( Jakarta Barat ) - USS 4,6 ( Jakarta Pusat ). Total pendapatan BLUD Puskesmasjuga menunjukkan peningkatan yaitu Rp 57.24l.949.0l7,- (2007), Rp 59.779.032.965 ,- (2008) dan Rp 65.745.497.256,- (2009). Realisasi anggaran rata-rata pertahun pada periode 2007-2009 untuk : upaya wajib 80%, program pzioritas 8l,08%. Berdasarkan sifat plogram : Kuratif 58%, preventif 2l%, promotif 0.98%. Berdasarkan jenis kegiatan : UK? 58%, UKM sebesar 22 %, Manajemen 13% dan investasi 6%. Berdasarkan kelompok belanja : BOP 85%. adum 8,56% , modal 5,76%. CRR 46,97%.

---

Under Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No. 2086 ln 2006, 44 health centers in Jakarta Province enacted into units that implement the Financial Management Pattems Regional Public Service Board gradually.

This research aims to reveal the health budget comcs in 42 health centers of the provincial govemment of DKI Jakarta for the period 2007-2009 afler applying Financial Management Panems Regional Public Service Board. The study design is descriptive. Data collected is secondary data derived from the consolidated financial health centers in 2007-2009.

The results showed that the realization of budget in Jakarta Health Center from 2007 to 2009 tended to increase the l76,l66,506,28l IDR (2007), 242,295,481 121 IDR (2008) and 247,076,8l0,l ll IDR (2009). Per capita costs ranged fiom U.S. S 2 (West Jakarta) - U.S. S 4.6 (Central Jakarta). Total revenues Regional Public Service Board PHC also showed an increase of 57,24I,949,0l7 IDR (2007), 59,779,032,965 IDR (2008) and 6S,745,497,256 IDR (2009). Total expenditure per year on average for the period 2007-2009: the effort required 80% 8l.08% priority programs. Based on the nature of the program : Curative 58%, 21% preventive, promotive 0.98%. Based on the types of activities: UKP 58%, 22% SME, investment Management l3% and 6%. Based on expenditure groups: BOP 85%, ADUM 8.56%, 5.76% of capital. CRR 46.97% ."

"Penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas dewasa ini merupakan sebuah tren khususnya dalam bidang pelayanan publik. Penelitian ini hambatan yang ada dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas berdasarkan perspektif petugas baik front line officer maupun top line management level. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data primer diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, dan hasil observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas di MPP Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa hambatan yang terjadi khususnya bagi pemohon dan petugas, yaitu adanya hambatan arsitektural, hambatan komunikasi & informasi, hambatan terprogram, serta tekonologi. Tidak hanya itu terdapat beberapa hambatan juga yang mendukung terjadinya 4 hambatan yang telah disebutkan yaitu hambatan sosialisasi, hambatan waktu, dan hambatan kebijakan. Maka peningkatan dan penyempurnaan layanan sangatlah diperlukan guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan wajar bagi disabilitas.

---

The provision of special services for people with disabilities is a special trend in the field of public services. Research on existing constraints in the provision of special services for persons with disabilities is based on the perspectives of officers both at the front line and at the top management level. This study uses a post-positivist approach. Primary data is obtained through questionnaires, while secondary data is obtained from library studies, interviews, and observations. The results of this study indicate that the provision of special disability services in the MPP of DKI Jakarta Province is related to several problems relating to applicants and officers, namely the existence of architectural barriers, communication & information, programmed obstacles, and technology. Not only related to a number of obstacles that also support the changes that have been made regarding socialization, time constraints, and policy barriers. hence the improvement and improvement of services is needed to provide better and more reasonable services for disability."

"Satu dari tiga siswa dengan usia 11 hingga 15 tahun di dunia telah mengalami perundungan. Kekerasan perundungan ini juga ditemukan di Indonesia dengan angka yang besar. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2022 terdapat 226 kasus perundungan yang dilaporkan. Sebagai korban perundungan, ia merasakan berbagai dampak pada dirinya, seperti meningkatnya kecemasan, depresi, PTSD, isolasi sosial, dan kesulitan dalam fungsi interpersona. Korban perundungan juga merasakan dampak di masa depan akibat kekerasan yang dirasakannya, seperti kesulitan dalam stabilitas pekerjaan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius dalam menangani kasus ini. Pihak-pihak yang menangani perundungan adalah guru, orang tua, pekerja sosial, dan pemerintah. Dalam menangani perundungan, pekerja sosial dapat menggunakan teknik manajemen kasus agar layanan yang didapatkan oleh korban perundungan sesuai dengan kebutuhan korban. Di PPPA DKI Jakarta, terdapat manajer kasus yang bertugas untuk mengelola kasus perundungan yang masuk agar korban perundungan mendapatkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian ini memberikan gambaran terkait peran pekerja sosial sebagai manajer kasus dalam memberikan pelayanan kepada korban perundungan di PPPA DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran pekerja sosial sebagai manajer kasus dalam memberikan layanan kepada klien perundungan dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret hingga Juni 2024 dengan pengambilan data mulai bulan Mei hingga Juni 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, sedangkan pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian, informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak tujuh orang dengan rincian, empat manajer kasus, satu koordinator manajer kasus, satu Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban, dan satu psikolog di PPPA DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer kasus berperan sebagai enabler di tahap asesmen, sebagai communicator di tahap rencana intervensi, sebagai collaborator dan coordinator di tahap intervensi, sebagai social advocator di tahap monitoring, sebagai quality manager di tahap evaluasi, dan sebagai transition planner di tahap terminasi. Manajer kasus menemui hambatan internal dan eksternal ketika menangani perundungan.

---

One in three students aged 11 to 15 years in the world has experienced bullying. Bullying violence is also found in Indonesia in large numbers. In Indonesia alone, in 2022, there were 226 cases of bullying reported. As a victim of bullying, he felt various impacts on himself, such as increased anxiety, depression, PTSD, social isolation, and difficulties in interpersonal functioning. Victims of bullying also feel the impact in the future due to the violence they experience, such as difficulties in job stability. Therefore, serious attention is needed in handling this case. The parties who deal with bullying are teachers, parents, social workers, and the government. In dealing with bullying, social workers can use case management techniques so that the services received by victims of bullying are in accordance with the victim's needs. At PPPA DKI Jakarta, there is a case manager whose job is to manage incoming bullying cases so that victims of bullying receive intervention that suits their needs. This research provides an overview of the role of social workers as case managers in providing services to victims of bullying at PPPA DKI Jakarta. The aim of this research is to describe the role of social workers as case managers in providing services to bullying clients and the obstacles they face. This research was conducted from March to June 2024 with data collection from May to June 2024. This research used a qualitative approach with a descriptive type. The data collection technique in this research was carried out by conducting interviews and document studies, while the selection of informants was carried out using purposive sampling techniques. Then, the informants used in this research were seven people with details, four case managers, one case manager coordinator, one Expert in Fulfilling Victims' Rights, and one psychologist at PPPA DKI Jakarta. The research results show that case managers act as enablers at the assessment stage, as communicators at the intervention planning stage, as collaborators and coordinators at the intervention stage, as social advocates at the monitoring stage, as quality managers at the evaluation stage, and as transition planners at the termination stage. While handling bullying cases, case managers encounter internal and external obstacles."

"ABSTRAKPemanfaatan pelayanan akupunktur di Puskesmas merupakan pelayanan pelengkap yang diharapkan dapat mempercepat proses penyembuhan pasien, akan tetapi penyelenggaraannya belum berjalan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan pengguna pelayanan akupunktur di 2 Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun2016. Penelitian ini menggunakan disain cross sectional, pengumpulan data melalui pengisian kuesioner pada 86 pasien yang mendapatkan terapi akupunktur di 2 puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diambil secara simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan akupunktur di 2 Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 3.76 kali kunjungan per pasien. Sebagian besar penggunapelayanan akupunktur berjenis kelamin perempuan dan berpendidikan SMU keatas. Pengetahuan, pendidikan, persepsi responden terhadap sikap petugas dan dukungan teman sebaya dianalisis tidak berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan akupunktur di 2 puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan, sedangkan variabel jenis kelamin merupakan variabel yang secara signifikan berpengaruh (p=0.024) dan diasumsikan sebagai variabel yang dominan dalam kaitannya dengan Pemanfaatan Pelayanan Akupunktur di 2 Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan.

---

ABSTRACTThe utilization of acupuncture health service in public health center as a complementary is expected to speed up the healing process, but the implementation of acupuncture health service is not running optimally. The aim of the study is to know the user determinant of acupunture health service in 2 public health center in South of Jakarta 2016. This is a cross sectional study, using questionnare to 86 participants who get acupuncture therapy in 2 publichealth center and taken by simple random sampling. The results of the study showed that the utilization level of acupuncture health services is 3.76 times per visit patients. Most of acupuncture health service user are woman and educated senior high school and above. Knowledge, the perception of atittude of the officers and support of peers analyzed is not related with the utilization of acupuncture health service in 2 public health center in South Jakarta 2016, while gender is a variable that significantly affect (p=0.024) and assumed as adominant variable in relation with the utilization of acupuncture health service in 2 public health in South Jakarta 2016."

"Kesehatan merupakan kebutuhan hidup dasar manusia, pemerintah wajib menjamin ketersediaan kesehatan bagi setiap masyarakat khusunya pasien lansia. Pasien lansia mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan kelompok umur lainnya. Pasien lansia yang membutuhkan pelayanan kesehatan terkendala oleh akses mereka untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup lansia, terutama di bidang kesehatan. Untuk itu dijalankan program Puskesmas Keliling dengan tujuan untuk meningkatkan akses pasien lansia dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan salah satu wilayah dengan jumlah lansia terbanyak di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini memilih lokus penelitian pasien lansia di wilayah Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, karena jumlah lansia yang lebih sedikit sehingga lebih mudah dievaluasi pelaksanaan program tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori yang menyatakan bahwa akses dapat ditinjau dari 5 dimensi yakni, availability, acessability, affordability, adequacy, dan acceptability. Hasil penelitian menemukan bahwa beberapa indikator akses telah terpenuhi pada semua dimensi kecuali dimensi acessability.

---

Health is a basic human necessity, the government is obliged to guarantee the availability of health for every community especially elderly patients. Elderly patients have needs that are different from other age groups. Elderly patients who need health services are constrained by their access to these services. The Government through the Ministry of Health and Local Government seeks to improve the welfare of the lives of the elderly, especially in the health sector. For this reason, the Mobile Health Centers program was established with the aim of increasing the access of elderly patients in obtaining health services. The South Jakarta area is one of the regions with the highest number of elderly people in DKI Jakarta Province. This study chooses the locus of research for elderly patients in the Setia Budi sub-district of South Jakarta, because the number of elderly is smaller so it is easier to evaluate the implementation of the program. This research uses an approach post positivist with in-depth interview data collection techniques, observation and literature study. This study uses a theory which states that access can be viewed from 5 dimensions namely, availability, accessibility, affordability, adequacy, and acceptability. The results found that access indicators were met in all dimensions except affordability dimensions."

"ABSTRAKPelaksanaan pencatatan dan pelaporan kasus drop out pelayanan antenatal ibu hamil masih belum memiliki format pelaporan baku. Identifikasi kasus drop out masih dilakukan secara manual dengan mengandalkan ingatan dari bidan maupun kader. Sistem notifikasi dikembangkan sebagai alat identifikasi pada kasus drop out pelayanan antenatal ibu hamil. Penelitian ini adalah pengembangan sistem informasi Rapid Application Development (RAD) dengan teknik prototyping. Hasil penelitian menyarankan bahwa notifikasi digunakan sebagai bentuk identifikasi kasus drop out pelayanan antenatal ibu hamil. Notifikasi dilakukan automatis berdasarkan tanggal kunjungan pelayanan antenatal ibu hamil. Sistem notifikasi ini perlu dilakukan kegiatan follow up sehingga data identifikasi kasus drop out termanfaatkan dengan baik. Follow up dilakukan oleh bidan yang dapat melibatkan kader ataupun secara langsung melakukan kontak dengan ibu hamil.

---

ABSTRACTImplementation of recording and reporting cases of drop out antenatal services pregnant women still do not have the standard reporting format provided. The identification of drop out cases is still done manually by relying on the memories of midwives and cadres. Notification system is used as an identification tool that is done in case of drop out antenatal service of pregnant mother. This research is qualitative research with information system development method of Rapid Application Development (RAD) with prototyping technique. The results suggest that notification is used as a form of identification of drop out cases of pregnant women's antenatal care. Notification is done by system based on the date of antenatal care visit of pregnant mother. However, this needs to be followed up with follow up activities so that the data of the identification of drop out cases is utilized properly. Follow up is done by midwife either by involving cadre or make direct contact with pregnant mother."

"Penyelenggaraan pelayanan KB bergerak telah dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya memberikan akses pelayanan KB bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Laporan capaian kinerja Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 menunjukan capaian keberhasilan dari target pada tahun 2019 sebesar 31,31% berhasil mencapai realisasi hingga 35,61% dengan salah satu alasan keberhasilan karena mudahnya akses mendapatkan pelayanan KB. Implementasi kebijakan pelayanan KB bergerak perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaannya. Menurut George C. Edwards III (1980) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi serta disposisi/sikap.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menemukan komunikasi kebijakan cukup efektif dilakukan melalui jalur koordinasi provinsi dengan kabupaten/kota administratif karena didukung oleh status otonomi tunggal pada tingkat provinsi. Pada unsur struktur birokrasi telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian kewenangan yang jelas. Pada unsur sikap adanya komitmen terhadap target kinerja pada pencapaian peserta KB MKJP serta adanya pemberian insentif bagi pelaksana. Pada unsur sumber daya terdapat faktor yang dapat menjadi penghambat yaitu sumber daya tenaga petugas lapangan KB yang jumlahnya mulai berkurang dengan beban kerja yang bertambah.

---

The implementation of mobile family planning services has been implemented in DKI Jakarta Province as an effort to provide access to family planning services for people who need it, especially Long Acting Methods (LAM) services. The report on the performance achievements of the DKI Jakarta Province empowerment, child protection and population control agency in 2019 shows the achievement of the success of the 2019 target of 31,31%, which has succeeded in achieving up to 35,61% with one of the reasons for success because of the easy access to family planning services. The implementation of the mobile family planning service policy needs to be analyzed to determine the success in its implementation. According to George C. Edwards III (1980), there are four factors that influence the successful implementation of public policies, namely communication, resources, bureaucratic structures and dispositions. The approach used in this research is a qualitative approach with descriptive research type. The results of the study found that policy communication was quite effective through provincial coordination with administrative districts/cities because it was supported by a single autonomy status at the provincial level. The elements of the bureaucratic structure have available Standard Operating Procedures (SOP) and a clear division of authority. In the attitude element, there is a commitment to performance targets on the achievement of Long Acting Methods (LAM) participants as well as the provision of incentives for the implementers. In the resource element, there are factors that can be an obstacle, namely the number of family planning field officers who are starting to decrease with an increased workload."