Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik memiliki tujuan untuk melindungi data pribadi milik warga negara Indonesia. Peraturan ini dibentuk sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi dan juga besarnya resiko yang dihadapi dari penggunaan data pribadi dan juga dari penyimpanan data pribadi itu sendiri dalam jumlah yang besar di suatu media penyimpanan. Perlindungan terhadap kerahasiaan data di Indonesia sudah dibahas dan diatur di dalam peraturan tersebut. Namun, apakah perlindungan tersebut sudah dapat dikatakan cukup baik dalam memenuhi tujuannya? Oleh karena itu, akan dilakukan analisa terhadapnya yang didasari atas standarisasi yang sudah diakui secara internasional dalam tulisan ini.

---

ABSTRACT

Ministry of Communication and Informatics Republic of Indonesia Regulation Number 20 Year 2016 about private data protection in electronic systems intended to protect private data owned by Indonesian citizens. This regulation was made becasue of quick and rapid development of technology and the amount of risks faced by usage and safekeeping of big amount private data in a certain storage media. Protection of data confidentiality in Indonesia already regulated through that regulation. But, is the protection already sufficient enough to fulfill its goals? Therefore, analysis will be made based on a standarization that is already recognized and approved internationally."

"ABSTRAK

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Negara Indonesia akhirnya mempunyai dasar hukum tentang pelindungan merek Suara. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam terkait aturan tentang pelindungan merek suara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan kepada penelitian yuridis normatif. Dari permasalahan yang ada, kesimpulannya antara lain suara dapat dijadikan sebagai merek, tanda suara memiliki kelebihan-kelebihan khusus dan masih terdapatnya kekurangan dalam aturan yang berlaku saat ini terkait dengan pelindungan merek suara di Indonesia. Penelitian menyarankan agar segera dibuat pedoman standar teknis dari merek suara.

---

ABSTRACT

Following the enactment of the Regulation Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications, the Republic of Indonesia finally has a legal basis on the protection of sound mark. Therefore, more in depth research on the regulation is needed. The research method is based on normative juridical research. From the existing problems, the conclusions are sound can be used as a trademark, sound marks as a trademark have special advantages among others and there are still deficiencies in the current rules related to the protection of sound marks in the Republic of Indonesia. Research suggests that a technical standard guidance of the sound marks to be created immediately."

"ABSTRAKData dan Informasi Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian masalah-masalah terkait dengan isu strategis ketenagakerjaan dan pelaksanaan Nawa Kerja Ketenagakerjaan. Untuk memastikan sistem elektronik bekerja dengan baik, digunakan data center yang dilengkapi dengan perangkat pendukung yang tepat. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu instansi pemerintahan penyelenggara sistem elektronik, harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap sistem elektronik. Penelitian ini membahas tentang audit data center pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan menggunakan Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan yang terdapat pada Lampiran II Permenaker No. 26 Tahun 2016 dan menggunakan Standar ANSI/TIA 942-A tier 2. Audit dilakukan dengan melakukan observasi di lapangan kemudian melakukan analisis kesenjangan antara obyek penelitian dangan Standar Data Center. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Data Center Kementerian saat ini memiliki tingkat kesesuaian sebesar 84,90 terhadap Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan, dan 96,97 terhadap standar ANSI/TIA 942-A pada tingkatan tier 2.

---

ABSTRACTEmployment Data and Information is urgently needed to support the settlement of issues related to the employment strategic issues and the implementation of the Nine Agenda of Labor Nawa Kerja Ketenagakerjaan. To ensure the electronic system works properly, we are using data centers with appropriately equipped environment. This study discussed the data center audit at the Ministry of Manpower using the Ministry Data Center Standard contained in Attachment II of Permenaker No. 26 Year 2016 and using the ANSI TIA 942 A tier 2 standard. Audit was conducted by doing field observations and gap analysis between the object of research and Data Center Standard. This was a qualitative study using case study method.The results of this study indicate that the Ministry 39 s Data Center currently has a percentage of conformity of 84.90 against the Ministry Data Center Standard and 96.97 against the ANSI TIA 942 A standard on Tier 2 level."

"ABSTRAKData dan Informasi Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian masalah-masalah terkait dengan isu strategis ketenagakerjaan dan pelaksanaan Nawa Kerja Ketenagakerjaan. Untuk memastikan sistem elektronik bekerja dengan baik, digunakan data center yang dilengkapi dengan perangkat pendukung yang tepat. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu instansi pemerintahan penyelenggara sistem elektronik, harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap sistem elektronik. Penelitian ini membahas tentang audit data center pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan menggunakan Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan yang terdapat pada Lampiran II Permenaker No. 26 Tahun 2016 dan menggunakan Standar ANSI/TIA 942-A tier 2. Audit dilakukan dengan melakukan observasi di lapangan kemudian melakukan analisis kesenjangan antara obyek penelitian dangan Standar Data Center. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Data Center Kementerian saat ini memiliki tingkat kesesuaian sebesar 84,90 terhadap Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan, dan 96,97 terhadap standar ANSI/TIA 942-A pada tingkatan tier 2.

---

ABSTRACTEmployment Data and Information is urgently needed to support the settlement of issues related to the employment strategic issues and the implementation of the Nine Agenda of Labor Nawa Kerja Ketenagakerjaan. To ensure the electronic system works properly, we are using data centers with appropriately equipped environment. This study discussed the data center audit at the Ministry of Manpower using the Ministry Data Center Standard contained in Attachment II of Permenaker No. 26 Year 2016 and using the ANSI TIA 942 A tier 2 standard. Audit was conducted by doing field observations and gap analysis between the object of research and Data Center Standard. This was a qualitative study using case study method.The results of this study indicate that the Ministry 39 s Data Center currently has a percentage of conformity of 84.90 against the Ministry Data Center Standard and 96.97 against the ANSI TIA 942 A standard on Tier 2 level."

"Beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau Financial Technology (Fintech) telah menjadi hal yang umum di masyarakat. Salah satu jenis Fintech yang disukai masyarakat adalah Peer-to-Peer Lending (P2P Lending), yang merupakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penggunaan data pribadi milik pengguna layanan merupakan kunci dalam penyelenggaraan P2P Lending sebagai bagian dari assessment yang dilakukan Penyelenggara P2P Lending. Sudah banyak kasus dimana pihak Penyelenggara P2P Lending dianggap telah melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi Penerima Pinjaman yang gagal bayar dan melakukan penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada Penerima Pinjaman atau kontak darurat yang disertakan oleh Penerima Pinjaman. Hal ini menunjukkan Penyelenggara P2P Lending tidak menjaga kerahasiaan data Penerima Pinjaman P2P Lending. Berangkat dari permasalahan tersebut, tesis ini membahas konsep kerahasiaan pribadi, perlindungan terhadap kerahasiaan data Penerima Pinjaman P2P Lending, dan kewajiban hukum Penyelenggara P2P Lending, Pembina, dan Pengawas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini adalah secara umum, terdapat tiga unsur yang ada dalam setiap konteks kerahasiaan, yakni subjek, hak dan kewajiban, dan objek. Bentuk perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi Penerima Pinjaman dalam penyelengaraan P2P Lending ialah melalui perjanjian dan sistem pengamanan. Kewajiban hukum setiap pihak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

Various Financial Technology (Fintech) have become commonplace in society. One type of Fintech that the public likes is Peer-to-Peer Lending (P2P Lending). The use of personal data belonging to service users is the key in the implementation of P2P Lending as a part of the assessment conducted by the P2P Lending Operator. There have been many cases where P2P Lending Operators are deemed to have violated the law by distributing personal data of Loan Recipient who have defaulted and making bills that are not only made to Loan Recipient or emergency contacts included by the Loan Recipient. This shows that P2P Lending Operators do not maintain the confidentiality of the data of Loan Recipient. Departing from these problems, this thesis discusses the concept of personal confidentiality, protection of the confidentiality of P2P Lending Loan Recipient’s data, and legal obligations of P2P Lending Operators, Trustees, and Supervisors. This research is a qualitative study with normative-juridical form. Results of this research is in general, there are three elements that exist in every context of confidentiality, namely subjects, rights and obligations, and objects. The form of protection for the confidentiality of the loan recipient's personal data in P2P Lending is through an agreement and a security system. The legal obligations of each party are regulated in statutory regulations."

"Penelitian ini berfokus terhadap perlindungan konsumen dalam hal layanan pesan singkat (Short Message Services/SMS) yang mengganggu (spamming). Mengirimkan SMS spamming ini dapat dikatakan melanggar hak privasi pengguna layanan sebagai konsumen apabila penyedia jasa telekomunikasi tidak meminta izin terlebih dahulu dari pengguna. Kewenangan untuk memberikan aturan seputar pengiriman SMS saat ini berada dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perkembangan peraturan pengiriman SMS tentu diharapkan lebih ketat guna melindungi kepentingan pengguna selaku konsumen. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini mempunyai sifat doktrinal yakni memanfaatkan tipe penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder. Peraturan pengiriman SMS diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Permenkominfo 14/2021) dinilai belum memenuhi harapan perlindungan pengguna. Dalam penelitian ini muncul pertanyaan mengenai pengaturan pengiriman SMS spamming guna melindungi kepentingan pengguna dan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan pengguna apabila terdapat hak yang dilanggar ketika menerima SMS spamming. Aturan dan upaya ini penting sebagai bentuk upaya prefentif dan represif terhadap tindakan penyedia jasa telekomunikasi yang mengirimkan SMS spamming kepada pengguna.

---

This research focus on the consumer protection in terms of spamming Short Message Services (SMS). Sending spamming SMS can be considered a privacy violation as a consumer if the telecommunication service provider does not have permission from the user. The authorities to regulate upon the action of sending SMS is under the Ministry of Communication and Informatics. The developments of regulation on the action of sending SMS surely hope to be more stringent in order to protect the user as a consumer. The writing method used in this research is doctrinal as utilizing the type of normative juridical research by utilizing secondary data. Regulation for sending SMS is regulated in the Ministry of Communication and Informatics Regulation Number 14 of 2021 regarding Third Amendments of Ministry of Communication and Informatics Regulation Number 13 of 2019 regarding Implementation on Telecommunication Service (Permenkominfo 14/2021) is considered not to meet the expectation of user protection. In this research a question have been raise concerning the regulation on sending spamming SMS in order to protect user interest and legal remedies that can be taken by users if the their rights is violated when receiving a spamming SMS. These regulation and possible actions are important as a form of preventive and repressive measures against the actions of telecommunication service providers that send spamming SMS to users."

"Perkembangan teknologi memungkinkan terwujudnya strategi telemarketing sebagai salah satu strategi dalam pola penjualan suatu pelaku usaha dalam memasarkan produknya kepada masyarakat yang efektif dengan biaya yang relatif murah. Salah satu pelaku usaha dalam sektor keuangan yang menggunakan strategi telemarketing adalah perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan bank (bancassurance). Meski dari perspektif bisnis bancassurance strategi telemarketing ini menguntungkan, banyak nasabah bank yang merasa dirugikan akibat praktik telemarketing, mulai dari nasabah yang terus menerus dihubungi oleh telemarketer hingga penyalahgunaan data pribadi nasabah. Menanggapi masalah ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen danMasyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dengan berlakunya peraturan OJK tersebut, pelaku usaha jasa keuangan diharapkan dapat menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat yang efektif dan efisien, khususnya mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Metode penulisan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dimana Penulis akanmenelaah secara sistematis norma hukum berdasarkan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi konsumen dan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan data pribadi nasabahbank dalam pelaksanaan telemarketing bancassurance dan pada bagaimana pertanggungjawaban bank terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah bank pesertabancassurance dalam telemarketing. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana POJK 6/22 dapat melindungi konsumen danmasyarakat dari segi perlindungan data pribadi terhadap telemarketing yang dilakukan oleh perusahaan asuransi melalui kerjasama bancassurance.

---

Technological developments enables telemarketing strategy as one of the strategies for

business actors in marketing their products to the public in an effective manner at a relatively low cost. One of the business actors in the financial sector that uses a telemarketing strategy is an insurance company and banks cooperation (bancassurance). Although from the perspective of the bancassurance business this telemarketing strategy is profitable, many bank customers feel disadvantaged as a result of telemarketing practices, ranging from customers who are constantly contacted by telemarketers to the misuse of customer personal data. In response to this problem, the Financial Services Authority (OJK) issued OJK Regulation Number: 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. With the enactment of this regulation, financial service businesses shall strictly apply the principles of effective and efficient consumer and public protection, particularly the protection of consumers' personal data. The writing method in this study is normative-juridical, where the author will systematically examine legal norms based on secondary data, such as laws and regulations regarding the protection of consumers' personal data in Indonesia. This

research will discuss the protection of personal data of bank customers in the implementation of bancassurance telemarketing and on the accountability of the bank for the misuse of personal data of bank customers. Thus, this research is intended to provide information on how POJK 6/22 can protect consumers and the public in terms of personal data protection against telemarketing carried out by insurance companies through bancassurance cooperation."