Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini didasarkan terhadap masalah perkembangan transaksi e-commerce yang tidak serta merta mendongkrak penerimaan negara dari sektor perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penegasan berkaitan e-commerce dengan mengeluarkan SE-62/PJ/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce, di mana atas transaksi e-commerce dikenakan pajak yang sama dengan pelaku bisnis konvensional. Namun ketentuan tersebut belum cukup berhasil memaksimalkan pajak atas e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan SE-62/PJ/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce di PT. Bukalapak.com dan memberikan rekomendasi kepada PT. Bukalapak.com berkaitan aspek perpajakan atas transaksi e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method (metode campuran). Objek Penelitian adalah PT. Bukalapak.com dengan Divisi Perpajakan sebagai unit analisis. Instrumen penelitian menggunakan wawancara terhadap PT. Bukalapak.com dan kuesioner kepada para penjual yang bertransaksi menggunakan platform marketplace. Kesimpulan penelitian adalah PT Bukalapak.com tidak melakukan penerapan atau ketentuan khusus bagi pengguna aplikasi Bukalapak, hal tersebut mengacu pada sistem perpajakan yang dilakukan di Indonesia yaitu self assessment. Kurangnya pengetahuan perpajakan atas kewajiban perpajakannya menyebabkan kurang berhasil dalam memaksimalkan pembayaran pajak atas transaksi e-commerce. Terdapat sentimen negatif dengan menyatakan belum pernah melakukan, tidak paham ataupun tidak mengerti ketentuan perpajakan dari penjual yang melakukan transaksi e-commerce. PT. Bukalapak.com memiliki inisiatif untuk menjadi mitra otoritas perpajakan dengan mengajukan diri sebagai Application Service Provider, sehingga pelaporan pajak dan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui aplikasi Bukalapak.

---

This research is based on the problem of the development of transactions e-commerce that do not necessarily boost state revenues from the taxation sector. The Directorate General of Taxation has made an affirmation regarding e-commerce by issuing SE-62/PJ/2013 dated December 27, 2013 concerning Affirmation of Provisions on Taxation of Transactions E-commerce, where transactions e-commerce are subject to the same tax as conventional business actors. However, this provision has not been enough to successfully maximize tax on e-commerce. This study aims to analyze the application of SE-62/PJ/2013 dated 27 December 2013 concerning Affirmation of Taxation Terms on E-commerce Transactions at PT. Bukalapak.com and provide recommendations to PT. Bukalapak.com related to the taxation aspect of transactions e-commerce. This study uses a research approach with case studies. This study uses mixed-method approach. The object of the research is PT. Bukalapak.com with the Tax Division as a unit of analysis. The research instrument uses interviews with PT. Bukalapak.com and questionnaires to sellers who transact using the marketplace platform. The conclusion of the study is that PT Bukalapak.com does not implement or apply specific provisions for users of the Bukalapak application, this refers to the taxation system carried out in Indonesia, namely self assessment. Lack of tax knowledge on taxation obligations causes less success in maximizing tax payments on transactions e-commerce. There was a negative sentiment by stating that they had never done, did not understand or did not understand the tax provisions of the seller who made a transaction e-commerce. PT. Bukalapak.com has the initiative to become a partner of the taxation authority by submitting itself as an Application Service Provider, so that tax reporting and tax payments can be made through the Bukalapak application."

"Penggunaan internet dalam menunjang aktivitas sehari-hari oleh masyarakat Indonesia maupun internasional mengalami peningkatan sehingga perusahaan memiliki urgensi untuk mengadaptasi strategi pemasaran konvensional ke ruang digital. Transaksi yang dilakukan secara digital melalui e-commerce memiliki arah yang berbeda dalam menentukan kepuasan pelanggan dibandingkan dengan toko konvensional, yaitu e-satisfaction. Perusahaan-perusahaan e-commerce C2C yang tidak bertanggung jawab penuh atas komunikasi langsung terhadap konsumen dan informasi teknis mengenai produk tidak dapat mengandalkan mitra-mitra dagangnya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, experiential value menjabarkan proses transisi konsumen pasif menjadi aktif serta faktor-faktor yang memoderasi persepsi e-satisfaction ini. Penelitian ini mengambil 100 sampel pengguna Bukalapak.com yang telah menggunakan dan membeli produk dalam situs tersebut dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel experiential value memberikan pengaruh langsung terhadap e-satisfaction dengan dimensi-dimensi dari nilai ekstrinsik sebagai dimensi-dimensi yang paling berpengaruh secara signifikan. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitan selanjutnya maupun implikasi terhadap praktik pemasaran yang dapat menunjang experiential value dalam meningkatkan e-satisfaction, seperti e-service quality, brand experience, dan disiplin-disiplin pemasaran lainnya.

---

The use of internet in terms of supporting daily activities in Indonesia and the international community has increased. Therefore, companies have the urge to adapt conventional marketing strategies into digital ecosystem. Digital transactions through e-commerce differed in determining customer satisfaction from conventional transactions. Hence, e-satisfaction is used as a measurement to measure customer satisfaction in the online ecosystem. C2C e-commerce companies are not responsible for direct communication to consumers and providing technical informations about the products. For these reasons, they can not rely on their trading partners in terms of improving e-satisfaction. Therefore, experiential value is used to describe the transition process of passive consumers to active consumers, as well as the factors that moderate the perception of e-satisfaction in the C2C marketplace environments. This study took 100 samples of Bukalapak.com 39s users who have used and bought products from the website. All respondents are collected using purposive sampling technique.The result of this study indicates that experiential value gives direct effect to e-satisfaction with dimensions of extrinsic value as the most significant dimensions. These findings may serve as a reference for further research and marketing practices that could support experiential value in improving e-satisfaction, such as e service quality, brand experience, and other marketing disciplines."

"ABSTRAKPT. XL Planet atau elevenia.co.id adalah perusahaan yang bergerak di bidang ecommerce merupakan perusahaan joint venture yang di bentuk oleh PT. XL Axiata (Indonesia) dan SK Planet (Korea). Pada kegiatan praktek kerja magang yang di lakukan penulis selama 3 bulan Agustus-November 2015, penulis di tempatkan pada Divisi Marketing, pada tim Marketing Strategy dan pada bagian Customer Relationship Management (CRM). Penulis mempelajari dan menganalisis manajemen hubungan konsumen pada perusahaan elevenia, yang terbagi menjadi 4 tahap yaitu: Mendapatkan member baru, Mengelola member agar melakukan pembelian pada elevenia, Mengelola member agar menjadi konsumen yang loyal dan melakukan pembelian berulang pada elevenia, Mengelola Dormant Member. Lalu selanjutnya ilmu yang telah di dapatkan dari elevenia diimplementasikan kepada sebuah toko online berbasis Instagram @kriukbox.id yang dibuat oleh penulis.

---

ABSTRACT

PT. XL Planet or elevenia.co.id is a company engaged in e-commerce industry, is a form of company which joint-ventured by PT. XL Axiata (Indonesia) and SK Planet (Korea). During 3 months of internship from August 2015 to November 2015, the author was placed under marketing division in Marketing Strategy team and Customer Relationship Management (CRM). The author learned and analyzed how a company manages its members which divided into 4 stages: recruit new members, manage its members to embrace purchases in Elevenia, manage existing members to make them loyal consumers and make repeat purchases, and manage Dormant Members. Afterwards, the knowledge that has been absorbed from Elevenia then implemented to an Instagram based online shop called @kriukbox.id which created by the author."

"Penelitian ini adalah untuk menganalisis pemungutan PPN atas transaksi e-commerce tipe Marketplace serta melihat hambatan yang dilakukan oleh di PT.ABC. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas transaksi e-commerce tipe Marketplace dilakukan pada saat penyerahan barang yang dilakukan oleh Online Marketplace Merchant kepada pembeli. Hambatan dan upaya yang terjadi dalam pengenaan PPN, merujuk kembali pada jenis transaksi yang terjadi.

---

The purpose of this research is trying to analyze the collection of PPN for e-commerce transaction with online marketplace model and find the obstacles which is faced by PT. ABC descriptive qualitative data collection method is chosen to be approach of this resech by collecting data from literature review and field study using in deptninterview and observation.

At the end of this study and researcher conclude that PPN for e-commerce transaction with online marketplace model is based on delivery of good which is done by the oneline marketplace merchant to customer. The obstacles from this problem isdepend on what kind of transaction that happened."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas untuk menganalisis formulasi kebijakan perlakuan perpajakan pada transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) melalui evaluasi PMK 210 / PMK.010 / 2018 yang dicabut sebelum ketentuan tersebut diimplementasikan. Penelitian ini juga mendukung analisis desain kebijakan perlakuan perpajakan pada e-commerce yang dapat ditampung di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan PMK 210 / PMK.010 / 2018 telah melalui tahapan perumusan kebijakan, yaitu tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Namun, masih ada kekurangan dalam implementasinya. Aspek yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pada akhirnya tidak tepat dalam penyusunan peraturan ini yang dikeluarkan untuk protes dari pemangku kepentingan. Protes berlanjut hingga PMK 210 / PMK.010 / 2018 dicabut oleh Menteri Keuangan sebelum dapat diimplementasikan. Pemerintah perlu mengambil pelajaran dari ini dan ketentuan yang telah diterapkan di negara lain dalam merancang kebijakan yang dapat mengakomodasi persyaratan perpajakan e-commerce untuk diterapkan di masa depan. Pemerintah dapat memberikan kepastian dan keadilan untuk perlakuan pajak e-commerce dengan menerbitkan pedoman untuk menganalisis perlakuan perpajakan untuk e-commerce juga Singapura, dan mengeluarkan undang-undang baru seperti Cina sebagai dasar hukum yang jelas dalam upaya mengembangkan ketentuan perlakuan pajak untuk e-commerce salah satunya adalah upaya mengumpulkan data tentang e-commerce.

---

ABSTRACTThis study discusses to analyze the formulation of tax treatment policies on trade transactions through electronic systems (e-commerce) through the evaluation of PMK 210 / PMK.010 / 2018 which was revoked before the provisions were implemented. This study also supports the analysis of tax treatment policy design in e-commerce that can be accommodated in Indonesia. This research uses qualitative. The results showed that the formulation of PMK 210 / PMK.010 / 2018 had gone through the stages of policy formulation, namely the stages of problem formulation, policy agenda, selection of alternative policies, and policy determination. However, there are still shortcomings in its implementation. The aspects that form the basis of policy making are ultimately inappropriate in the formulation of this regulation issued for protest from stakeholders. The protest continued until PMK 210 / PMK.010 / 2018 was revoked by the Minister of Finance before it could be implemented. The government needs to learn from this and the provisions that have been applied in other countries in designing policies that can accommodate e-commerce taxation requirements to be applied in the future. The government can provide certainty and fairness for e-commerce tax treatment by issuing guidelines for analyzing tax treatment for e-commerce as well as Singapore, and issuing new laws such as China as a clear legal basis in efforts to develop tax treatment provisions for e-commerce wrong one of them is collecting data about e-commerce."

"Layanan pengaduan bagi konsumen pada platform e-commerce menyediakan solusi untuk kerugian konsumen atas barang yang dibelinya melalui platform tersebut sehingga tentu diperlukan mekanisme yang jelas serta efektif untuk melindungi konsumen dan memastikan penyelesaian yang adil. Layanan pengaduan bagi konsumen ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dan loyalitas konsumen dalam menggunakan platform e-commerce tersebut sehingga dapat memastikan keberlanjutan maupun peningkatan bisnis platform e-commerce dalam jangka panjang. Merujuk pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen, yang mana paling sedikit mencakup alamat dan nomor kontak pengaduan, prosedur pengaduan konsumen, mekanisme tindak lanjut pengaduan, petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan, dan jangka waktu penyelesaian pengaduan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab platform e-commerce terhadap kerugian konsumen yang timbul akibat penyelesaian sengketa pada layanan pengaduan di platform e-commerce. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, secara umum bersandar pada data sekunder seperti bahan hukum primer, namun juga tetap menggunakan data primer berupa wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa platform e-commerce memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan pengaduan yang efektif untuk melindungi konsumen dalam menyelesaikan sengketa transaksi online. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasi mekanisme penyelesaian sengketa tersebut sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih tegas serta kontrol pemerintah terhadap praktik bisnis platform e-commerce guna melindungi kepentingan konsumen secara maksimal.

---

Complaint services for consumers on e-commerce platforms provide solutions for consumer losses on goods purchased through these platforms, so a clear and effective mechanism is needed to protect consumers and ensure a fair settlement. This complaint service for consumers greatly influences consumer trust and loyalty in using the e-commerce platform so that it can ensure the sustainability and increase of the e-commerce platform business in the long term. Referring to Article 27 of Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, business actors have an obligation to provide complaint services for consumers, which at least include complaints address and contact number, consumer complaint procedures, complaint follow-up mechanisms, competent officers in processing complaints services, and the period of complaint resolution. This study aims to analyze the responsibility of e-commerce platforms for consumer losses arising from dispute resolution on complaint services on e-commerce platforms. The form of this research is normative juridical, generally relying on secondary data such as primary legal materials, but also still using primary data in the form of interviews. The analysis shows that e-commerce platforms have a responsibility to provide effective complaint services to protect consumers in resolving online transaction disputes. Even so, there are still some obstacles in the implementation of the dispute resolution mechanism that can cause harm to consumers. Therefore, there is a need for stricter regulations and government control over e-commerce platform business practices in order to protect consumer interests to the fullest."

"Pelaporan pajak merupakan salah satu siklus dalam kewajiban wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terhutang. Tesis ini meneliti mengenai perbedaan ketentuan pelaporan pajak penghasilan pada transaksi e-commerce khusunya online marketplace serta permasalahan yang dihadapi baik Indonesia dan Amerika dalam menerapkan ketentuan pelaporannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literature dan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan ketentuan e-commerce. Hasil pada tesis ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara ketentuan terkait pelaporan pajak penghasilan pada transaksi e-commerce online marketplace jika dilihat dari dasar hukumnya, dari hal pelaporan pajaknya, dari hal terkait identitas pajaknya serta dari verifikasi pelaporan pajaknya. Dalam hal permasalahan, Indonesia menghadapi masalah-masalah seperti tidak adanya data pembanding yang dapat digunakan oleh otoritas pajak dalam proses verifikasi pelaporan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce online marketplace serta sulitnya pengidentifikasian wajib pajak yang melakukan penjualan pada situs online marketplace.

---

Tax Reporting is one of cycle of taxpayer rsquo s responsibility in fulfilling taxpayer rsquo s tax payable. This thesis analyze the difference between the regulations for income tax reporting form e commerce online marketplace transaction and also its problems arising in implementing such regulations. This study is a qualitative descriptive study using literature study and in depth interview with stakeholders related to the regulation.

The results of this study showed a significant difference between Indonesia and America in regulating income tax reporting for e commerce online marketplace transaction seen from its regulations rsquo broad outline, from the tax payer rsquo s identity and also the documents used in the regulations. Indonesia still faces some problems like lack of authority of tax authorities to enforce the regulation, and also there are still some business models that haven rsquo t been covered in SE062 PJ 2013."

"Penulisan ini dibuat untuk menjabarkan serta mengetahui apa saja yang menyebabkan terjadinya penipuan transaksi online pada situs Forum Jual Beli Kaskus. Anonimitas yang masih dijunjung tinggi oleh situs Kaskus sejak pertama kali dibentuk hingga saat ini menimbulkan Kaskus menjadi situs e-commerce yang sangat rentan menjadi ladang para pelaku penipuan online mencari korbannya. Lemahnya pengawasan serta penjagaan oleh place manager dalam situs Kaskus juga menjadi salah satu faktor pemicu utama munculnya kejahatan ini. Kemudian penulisan ini juga akan memberikan rekomendasi keamanan bagi situs Kaskus dengan menerapkan situational crime prevention ke ranah cyber untuk mengintervensi anonimitas , khususnya anonimitas e-commerce pada Forum Jual Beli Kaskus.

---

This thesis aims to describe and identify factors that causes deceptive online transaction in Kaskus 39 Forum Jual Beli FJB . Anonymity has always been its main emphasis by Kaskus ever since its inception, which makes Kaskus a really vulnerable e commerce website for potential online deception offenders in search of victims. Weak surveillance and guardianship, provided by place managers in Kaskus website also acts as the main precipitator of this kind of crime. Eventually, this thesis will also formulate a security recommendation for Kaskus with the application of Situational Crime Prevention for cyber realm to intervene anonymity, specifically on the anonymity of e commerce in Kaskus 39 Forum Jual Beli."

"Penelitian ini membahas mengenai efektivitas kebijakan pajak penghasilan bagi UMKM pada bidang e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan PP 46 Tahun 2013 atas UMKM e-commerce yang dilihat dari tujuan PP 46 dalam kemudahan administrasi untuk peningkatan voluntary compliance yang diharapkan dapat menigkatkan kontribusi UMKM pada penerimaan negara serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi DJP dalam penerapan PP 46 terhadap UMKM e-commerce. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kemudahan administrasi, penerapan PP 46 tahun 2013 pada UMKM e-commerce sudah efektif, namun dalam hal peningkatan voluntary compliance dan peningkatan kontribusi UMKM pada penerimaan negara, penerapan PP 46 tahun 2013 ini belum efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya data yang dimiliki DJP terkait para pelaku UMKM.

---

This study discusses the effectiveness of income tax policy for SMEs in the field of e commerce. This study aims to analyze the effectiveness of PP 46 Year 2013 policy on SMEs e commerce seen from the objective of PP 46 in the ease of administration to increase voluntary compliance which is expected to boost the contribution of SMEs to state revenues as well as to know the problems faced by the DGT in the application of PP 46 against SMEs e commerce.

The results of this study indicate that in the ease of administration, the application of PP 46 of 2013 on SMEs e commerce has been effective, but in terms of increasing voluntary compliance and increasing the contribution of SMEs to state revenue, the implementation of PP 46 of 2013 is not effective. This is due to lack of data owned by DGT related to the perpetrators of SMEs."

"Terdapat perubahan perilaku konsumen seiring dengan perkembangan teknologi khususnya pada transaksi online. Salah satu transaksi online yang paling besar terdapat pada e-commerce. Merek e-commerce dengan atribut manusia memiliki keunggulan untuk bisa lebih dipilih oleh konsumen. Tokopedia sebagai brand e-commerce terpopuler di Indonesia yang juga memperlihatkan ciri Human Brand dipilih sebagai objek penelitian. Human Brand Model adalah skema praktis untuk membangun Human Brand pada sebuah Merek. Human Brand Model terdiri dari empat lapisan, yaitu brand traits, brand attributes, brand authenticity, dan brand benefits. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan human brand model yang dilakukan oleh Tokopedia. Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Tokopedia melalui komunikasi dan kebijakan internal mampu memenuhi penerapan indikator-indikator dari human brand model. Hal utama yang dilakukan oleh Tokopedia adalah dengan pendekatan emosi dalam pesan komunikasi yang dilakukan.

---

There are changes in consumer behavior along with technological developments, especially in online transactions. One of the biggest online transactions is in e-commerce. E-commerce brands with human attributes have the advantage of being chosen by consumers. Tokopedia as the most popular e-commerce brand in Indonesia which also shows the characteristics of Human Brand was chosen as the object of this research. Human Brand Model is a practical scheme for building a Human Brand on a Brand. The Human Brand Model consists of four layers, namely brand traits, brand attributes, brand authenticity, and brand benefits. This study aims to see how the human brand model is being implemented by Tokopedia. This research method is a case study with a qualitative approach. The result of this research is that Tokopedia, through communication and internal policies, is able to fulfill the indicators of the human brand model. The main thing that Tokopedia does is with an emotional approach to its communication messages."