Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam era Jaminan Kesehatan Nasional, tata kelola obat harus menerapkan kendali mutu dan kendali biaya. Pemerintah telah menetapkan Formularium Nasional (FORNAS) sebagai kendali mutu dan e-catalogue obat sebagai kendali harga. Dalam upaya pencegahan korupsi, FORNAS dan e-catalogue diharapkan dapat merombak praktik korupsi dalam peresepan dan pengadaan obat. Melalui FORNAS, telah dipilih obat-obatan yang bermutu dan cost effective. Penggunaan obat pun diatur untuk setiap tingkat fasilitas kesehatan untuk menghindari penggunaan obat yang tidak rasional. Kondisi ini diharapkan dapat mengurangi korupsi dengan menghilangkan praktik suap/gratifikasi dalam peresepan obat oleh perusahaan farmasi. Di sisi lain, pengadaan obat yang selama ini menjadi objek korupsi, ditutup melalui sistem e-catalogue. Sejumlah obat yang dibutuhkan telah dilelang dan dinegosiasikan dengan harga terbaik oleh LKPP untuk kemudian tayang pada e-catalogue. Fasilitas kesehatan dapat melaksanakan belanja obat secara langsung dengan mudah dan transparan tanpa perlu lagi melakukan proses lelang yang sangat berpotensi korupsi. Tetapi dalam proses penerapan FORNAS dan e-catalogue sebagai kendali mutu, kendali biaya dan alat pencegahan korupsi dalam tata kelola obat, masih ditemukan permasalahan yang mengakibatkannya belum dapat mencapai tujuan secara optimal. Ketidaksesuaian obat di FORNAS dengan obat yang tayang di e-catalogue, perbedaan daftar obat di FORNAS dengan Panduan Praktik Klinik (PPK), belum adanya aturan yang mengatur minimal kesesuaian FORNAS pada formularium Rumah Sakit, keterlambatan proses tayang obat di e-catalogue serta kelemahan pada aplikasi e-catalogue adalah serangkaian permasalahan yang masih menghambat FORNAS dan e-catalogue menjadi solusi pencegahan korupsi di tata kelola obat JKN. Instansi terkait (Kementerian Kesehatan dan LKPP) perlu melakukan perbaikan berupa penyusunan aturan yang mendorong kepatuhan implementasi FORNAS di setiap tingkat fasilitas kesehatan, pemenuhan item obat FORNAS dalam e-catalogue, penanyangan obat FORNAS tepat waktu di e-catalogue serta perbaikan fitur aplikasi e-catalogue."

"Formularium Nasional (Fornas) merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Evaluasi dan pemantauan penerapan obat Fornas bertujuan untuk melihat tingkat ketaatan dan pemanfaatan obat Fornas di RS. Selain itu, evaluasi tersebut juga dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap penggunaan obat Fornas, mengidentifikasi masalah terkait penggunaan obat Fornas, dan mengidentifikasi berbagai kendala terkait penerapan Fornas untuk pelayanan kesehatan. Kriteria dalam suatu Formularium RS diperlukan setidaknya >80% sediaan farmasi merupakan bagian dari sediaan farmasi yang berada di Formularium Nasional. Hasil nilai kesesuaian obat Fornas generik ialah 34,26%, Fornas bermerk ialah 37,88%, obat Non-Fornas generik ialah 5,57%, dan obat NonFornas bermerk ialah 22,28% yang terdapat di dalam Farmasi ICU RSUI pada tahun 2022.

---

Formularium Nasional (Fornas) is a list of selected drugs needed and used as a reference for writing prescriptions in the implementation of health services in the implementation of health insurance programs. Evaluation and monitoring of the application of Fornas drugs in a hospital aims to see the level of compliance and utilization of Fornas drugs in hospitals. In addition, the evaluation was also carried out to determine the level of compliance of health service facilities with the use of Fornas drugs, identify problems related to the use of Fornas drugs, and identify various obstacles related to the application of Fornas for health services. The criteria in an RS Formulary require at least >80% of pharmaceutical preparations to be part of pharmaceutical preparations in the National Formulary. The suitability value of generic Fornas drugs is 34.26%, branded Fornas is 37.88%, generic Non-Fornas drugs are 5.57%, and branded Non-Fornas drugs are 22.28% available in RSUI ICU Pharmacy in 2022."

"Monitoring dan Evaluasi menjadi isu sentral khususnya bagi setiap badan hukum publik seperti BPJS Kesehatan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat seperti asuransi, dana pensiun dan jaminan sosial yang dapat ditengarai adanya penyimpangan dalam penyelenggaraannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan monitoring dan evaluasi terhadap BPJS Kesehatan yang sedang menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dengan membentuk sebuah pengawas eksternal yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan DJSN dalam Program JKN beserta hambatan yang dialami saat melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menujukan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi DJSN telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara aktif dan pasif. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi regulasi, kepesertaan, iuran dan manfaat, pelayanan, keuangan dan kelembagaan dan organisasi. DJSN menghadapi sejumlah hambatan saat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Program JKN baik dari segi SDM, anggaran, maupun regulasi yang ada.

---

Monitoring and Evaluation becomes a central issue in particular for any public legal entity such as BPJS Kesehatan that conducts collection of public funds such as insurance, pension fund and social security and can be inferred to have irregularities in its implementation. One of the government's efforts to realize the oversight of BPJS Kesehatan that is running the National Health Insurance Program (JKN) is to establish an external board namely Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). This study aims to analyze the monitoring and evaluation conducted by DJSN toward BPJS Kesehatan in organizing JKN Program along with barriers encountered when carrying out the monitoring and evaluation. This research is conducted using qualitative approach through primary and secondary data collection. Results of research show that the monitoring and evaluation by DJSN has been implemented according to the aplicable regulation through active and passive. DJSN faces a number of obstacles when implementing monitoring and evaluating in JKN program in terms such as human resources, budget, and existing regulations."

"Masalah ketersediaan obat menjadi isu yang sangat aktual di Indonesia sejak diberlakukannya Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian tentang ketersediaan obat di Kota Banda Aceh dan Kota Jayapura dilakukan dengan metode kualitatif dan dianalisis dengan mengaplikasikan teori dan konsep kebijakan kesehatan masyarakat..."

"Kehadiran moral hazard dan adverse selection dalam asuransi kesehatan dapat mengubah kebiasaan pencegahan diri pada individu, yang mengarah pada praktik keuangan yang tidak berkelanjutan bagi perusahaan asuransi. Tesis ini meneliti pengeluaran untuk pengobatan mandiri sebagai indikator hadirnya moral hazard dalam kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperkenalkan pada tahun 2014. Menggunakan data panel dua periode dari Indonesia Family Life Survey dan metode difference-in-differences (DID) untuk memperkirakan dampak kausal dari program JKN, studi ini juga menggabungkan propensity score matching (PSM) untuk mengurangi potensi efek adverse selection dalam pendaftaran JKN yang tidak acak. Analisis menunjukkan bahwa hasil awal DID mengindikasikan adanya moral hazard, yang terlihat dari berkurangnya pengeluaran untuk pengobatan mandiri. Namun, analisis PSM-DID tidak mendukung adanya moral hazard, hal ini menunjukkan bahwa temuan awal dipengaruhi oleh adverse selection. Hasil ini memberikan kontribusi pada literatur empiris mengenai tantangan moral hazard dan adverse selection dalam sistem asuransi kesehatan public, khususnya di Indonesia.

---

The presence of moral hazard and adverse selection in health insurance can undermine individuals’ self-preventive measures, leading to unsustainable financial practice. This thesis investigates self-medication spending as an indicator of moral hazard within Indonesia’s public health insurance policy (JKN) introduced in 2014. Utilizing two-period panel data from the Indonesia Family Life Survey and employing difference-in-differences (DID) method to estimate causal effect of the JKN program, this study also incorporates propensity score matching (PSM) to mitigate the potential adverse selection effect in non-randomized JKN enrollment. The analysis revealed that initial DID results suggest the presence of moral hazard, evidenced by a crowding out of self-medication spending. However, post-matching DID analysis does not support the existence of moral hazard, indicating that the initial findings were influenced by adverse selection. These results contribute to the empirical literature on the challenges of moral hazard and adverse selection in Indonesia’s public health insurance system."

"Kebutuhan akan obat tidak dapat terpisahkan dalam pelayanan kesehatan. Pada tahun 2011, konsumsi obat di Indonesia mencapai US 4.4 milliar dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk menjamin pasien JKN mendapatkan pelayanan yang berkualitas, maka disusunlah Formularium Nasional agar menjamin obat yang digunakan aman, bermutu, berkhasiat dan cost effectiveness. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara penggunaan obat sesuai formularium nasional dengan mutu pelayanan pasien JKN di RS Hermina Jatinegara. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain Cross Sectional. Penelitian ini menggunakan 96 sampel pasien JKN di Instalasi Rawat Jalan dan 96 obat yang diresepkan untuk pasien JKN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan obat sesuai formularium nasional mencapai 64,60. Dari 96 sampel, sebesar 77,10 responden menilai mutu pelayanan sudah baik. Berdasarkan uji Mann Whitney, diperoleh nilai signifikan 0,009 P Value < 0.05.

---

The necessity of medicine cant be separated from healthcare. In 2011, Indonesian medicine consumption reaches US 4,4 billion and goes up every year. To ensure national health insurance patients getting good service quality, National Formulary is made to guarantee the medicine is safe, excellent, nutritious, and cost effective.

The aim of this study is to find out the relation of medicine usages corresponding national formulary with service quality of national health insurance patients in Hermina Jatinegara Hospital. The nature of this study is quantitive with cross sectional design. This study uses 96 samples of national health insurance patients in Outpatient Installation and 96 medicines prescribed for national health insurance patients.

The result shows that the usages of medicine corresponding national formulary reach 64,60. From 96 samples, 77,10 of respondens rate service quality of Pharmacy Installation is already well. According to Mann Whitney test, obtained 0,009 P Value 0,05."

"Skripsi ini membahas tentang Gambaran Respon Asuransi Kesehatan Komersial terhadap Kebijakan Coordination of Benefit CoB dalam Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Penelitian ini didasarkan pada beberapa aspek dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah agar diketahuinya gambaran respon asuransi kesehatan komersial terhadap pembaruan kebijakan CoB sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan kerjasama CoB untuk kedepannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan terdapat beberapa aspek dari dalam kebijakan seperti mekanisme CoB, kompetensi pihak terkait dalam pelaksanaan CoB, pemahaman materi sosialisasi, perjanjian dengan pihak fasilitas kesehatan dalam menjalankan mekanisme CoB yang masih perlu diperhatikan terkait dengan adanya kebijakan baru CoB yang menjadi alasan asuransi kesehatan komersial menjalin kerjasama CoB dengan BPJS Kesehatan.

---

Focus of this study is Description of Commercial Health Insurance Response to Coordination of Benefit CoB Policy in Jaminan Kesehatan Nasional JKN . This study is based on several aspects in Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

The purpose of this study is to know description of commercial health insurance response to Coordination of Benefit CoB policy in Jaminan Kesehatan Nasional JKN . This research used qualitative research method.

The results of this study explain that there are several aspects of the policy such as mechanism of CoB, the competence of related parties for the implementation of CoB, the understanding of socialization materials, the agreement with the health facility in carrying out the mechanism of CoB which still needs to be considered related to the new policy of CoB that become the reason of the commercial health insurance in cooperating CoB with BPJS Kesehatan."

"Penelitian ini menelaah faktor-faktor dari sisi demand dan sisi supply dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Analisis dilakukan dengan menggunakan mixed method analysist, yaitu dengan melakukan telaah kuantitatif dengan menggunakan regresi linier dan telaah kualitatif terhadap variabel-variabel yang diuji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik faktor demand ketiadaan biaya transportasi, keinginan untuk berobat sendiri, ketiadaan biaya berobat dan merasa tidak perlu untuk berobat dan faktor supply keberadaan FKTP dan waktu tunggu layanan yang lama berpengaruh signifikan terhadap utilisasi layanan kesehatan. Hal tersebut terkonfirmasi dengan hasil telaah kualitatif. Hasil analisa per kawasan wilayah Indonesia, menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dari kawasan timur Indonesia mempunyai lebih banyak kendala yang signifikan mempengaruhi pemanfaatan layanan kesehatan.

---

The study discusses the determinant factors, from demand and supply sides, of healthcare utilization among Jaminan Kesehatan Nasional JKN members. The research is using mixed method analysist that consist of quantitative analysist with linear regression method and qualitative study of variables that observed. The result shows that both demand tranportation cost availability, self medical treatment, medical cost availability and willingness to treat and supply healthcare facility availability and length of waiting time services factors signficantly affect the healthcare utilization. Those result also described with qualitative analysist result. Regional analysist shows that provinces from eastern Indonesia has more challenges that significantly affect the healthcare utilization."

"Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan penerimaan teknologi Mobile JKN pada peserta JKN. Penelitian ini dengan desain penelitian cross-sectional menggunakan data primer menggunakan kuesioner. Sampel keseluruhan yang diperoleh adalah 298 sampel yang terdiri dari 147 sampel bukan pengguna Mobile JKN dan 151 pengguna Mobile JKN. Uji hubungan dianalisis dengan menggunakan metode analisis SEM. Hasil penelitian ini didapatkan tidak terdapat hubungan siginifikan antara persepsi manfaat (PU) dengan sikap (AT), dan terdapat hubungan signifikan antara persepsi manfaat (PU) dengan niat perilaku (BI), persepsi kemudahan (PEU) dengan sikap (AT), sikap (AT) dengan niat perilaku (BI).

---

This study aims to analyze the factors correlated with the acceptance of Mobile JKN technology for JKN members. This study is a cross-sectional study design using primary data using a questionnaire. The total sample obtained was 298 samples consist of 147 samples of non-Mobile JKN users and 151 Mobile JKN users. The correlation test was analyzed using SEM analysis method. The results of this study found that there was no significant correlation between perceived usefulness (PU) and attitude (AT), and there was a significant correlation between perceived usefulness (PU) and behavioral intention (BI), perceived ease of use (PEU) with attitude (AT), attitude ( AT) with behavioral intention (BI)."

"ABSTRAKInstalasi farmasi merupakan revenue center dan pelayanan penunjang medik yang penting untuk pelayanan kefarmasian rumah sakit. Oleh karena itu, pengelolaan persediaan farmasi harus lebih diperhatikan agar dapat mengoptimalkan pemasukan dan mengefiesiensikan penggunaan dana, serta dapat mengoptimalkan pelayanan kefarmasian dengan menjamin persediaan efektif dan efisien. Dalam pengelolaan persediaan obat, manajemen logistik farmasi di RSUD Koja masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukan masalah obat kosong, terutama obat formularium. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis faktor penyebab terjadinya kekosongan persediaan obat formularium melalui e-catalogue. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif dengan metode wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Sumber data peneltian ini yaitu hasil analisa dari data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Dari hasil analisa data didapatkan informasi mengenai SDM, sarana/prasarana, kebijakan/SOP, dana, serta gambaran proses manajemen logistik farmasi, mulai dari proses perencanaan, pengadaan hingga pengendalian persediaan obat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan obat di RSUD Koja masih belum optimal. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekosongan persediaan obat yaitu faktor SDM, dana, distributor, serta proses perencanaan dan pengadaan. Hasil analisis faktor penyebab terjadinya kekosongan obat ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan RSUD Koja untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan perbekalanfarmasi."