Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Obat Publik merupakan obat-obatan esensial yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perawatan mayoritas penduduk terutama di sektor publik atau pemerintah sehingga harus tersedia dan dapat diakses setiap saat dalam bentuk sediaan yang tepat dan juga dengan harga terjangkau. Untuk meningkatkan akses, ketersediaan dan memastikan obat digunakan dengan benar maka harus dilakukan pengelolaan obat yang baik, efektif, dan efisien secara berkesinambungan. Adanya masalah pada tingkat ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar yaitu kekosongan obat (stockout), jumlah obat berlebih (overstock), serta besarnya nilai obat kedaluwarsa yang terjadi karena pengelolaan obat publik yang belum baik sehingga perlu dilakukan analisis pengelolaan obat publik yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview), FGD, dan telaah dokumen. Perhitungan secara kuantitatif dilakukan untuk menghitung output pengelolaan obat berupa tingkat ketersediaan obat dan nilai rupiah obat kedaluwarsa. Informan penelitian terdiri dari Pengelola obat puskesmas, Kepala seksi dan pelaksana di seksi farmalkes, Kepala UPT dan pelaksana Gudang obat dan perbekalan kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kekosongan dan kelebihan obat yang tinggi, dan besarnya obat kedaluwarsa di Dinas Kesehatan Kota Serang. Faktor input yang berpengaruh adalah kurangnya jumlah, pengetahuan dan keterampilan pengelola obat, dana yang tidak dikelola dengan efektif dan efisien, fasilitas yang belum memadai, organisasi dan manajemen yang tidak optimal serta sistem informasi yang tidak terintegrasi. Kendala pada proses pengelolaan obat yaitu perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat, penyesuaian rencana pengadaan obat yang tidak menggunakan metode sesuai pedoman, penyimpanan obat tidak melaksanakan sistem FEFO, tidak adanya manajemen pengendalian persediaan, dan belum terlaksananya proses pemusnahan obat. Kesimpulan didapatkan bahwa pengelolaan obat publik di Dinas Kesehatan Kota Serang belum berjalan dengan efektif dan efisien. Perlu dilakukan perbaikan pada faktor input dan proses pengelolaan obat sehingga output pengelolaan obat publik di Dinas Kesehatan Kota Serang menjadi efektif dan efisien.

---

Public medicine is essential medicines that are very necessary to meet the care needs of the majority of the population, especially in the public or government sectors so that they must be available and can be accessed at any time in the right dosage forms and also at affordable prices. To improve access, availability and ensure that drugs are used properly, good, effective and efficient drug management must be carried out continuously. There are problems in the level of availability of medicines and the amount of expired drugs that occur due to poor public drug management, so an analysis of public drug management is needed at Serang District Health Office. This study uses qualitative methods using indepth interviews (in-depth interviews), FGD, and document review. Quantitative calculations are carried out to calculate the drug management output in the form of drug availability and the value of the drug expires. The research informants consisted of primary health care medicine managers, section heads and staf in the pharmacy section, head of the Medical And Health Supplies Store Of Serang District Health Office and the head of the Serang District Health Office. The study was conducted in April - May of 2019. The results showed a high level of drugs stockout and overstock and the amount of drug expired at the Serang District Health Office. Influential input factors are lack of quantity, knowledge and skills of drug managers, funds that are not managed effectively and efficiently, inadequate facilities, non optimal organization and management and non integrated information systems. inaccurate drug quantification, adjusting the plan for procurement of drugs that do not use the method according to the guidelines, drug storage does not implement the FEFO system, the absence of inventory control management and drug destruction process is an obstacle to the drug management process. The conclusion was that the management of public drugs at the Serang District Health Office had not been effective and efficient. It is necessary to make improvements to the input and process drug management factors so that the output of public drug management at the Serang District Health Office becomes effective and efficient."

"ABSTRAKImplementasi Sistem Informasi Pengelolaan Obat SIPO di puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Depok digunakan untuk mengelola data obat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel dan indikator yang mempengaruhi Imkesuksesan Sistem Informasi Pengelolaan Obat SIPO . Penelitian ini nengadopsi Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean, satu set pedoman wawancara tersruktur ditanyakan kepada 13 informan yang memenuhi syarat sebagai pengguna apoteker dan manajer . Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan Sistem Informasi Pengelolaan Obat SIPO telah sukses. Kepuasan pengguna juga telah sukses membuat pengguna bersedia menggunakan sistem informasi. Dampak individu dan organisasi juga telah sukses diberikan oleh sistem informasi untuk menyederhanakan pekerjaan pengguna. Berdasarkan analisis tersebut, keberhasilan sistem informasi manajemen obat tidak dapat dilakukan tanpa dukungan manajemen. Man, Material, Method dan Money sudah cukup tersedia untuk penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Obat SIPO.

---

ABSTRACTImplementation of drug management information system in primary care and departement of heath at Depok are used to manage drug data. The purpose of this research is to analyze the variables and indicators that influence the suscces of drug management information system. Adopting DeLone and McLean Information System Success Model, a set of structural interview guidelines was asked to 13 informant who qualified as users pharmacist and the manager . The result has showed that quality of the system, information quality and service quality of drug management information system have been success. User satisfaction also has been success to made users willing to use the information system. Individual and organizational impact also has been success provided by the information system to simplify the user 39 s work. Based on the analysis, the success of drug management information system can not be done without management support. Man, Material, Method and Money has enough available to implementing of drug management information system."

"Analisis Situasi Pencapaian Program Kesehatan di Kota Cimahi Tahun2012 ndash; 2017 sebagai Asupan Renstra Dinas Kesehatan Kota Cimahitahun 2017 - 2022Pembimbing : Dr. dr. Sandi Iljanto, MPHWalikota dan Wakil Walikota Cimahi di lantik pada tanggal 21 Oktober 2017dan memiliki waktu 100 hari untuk menyusun RPJMD sesuai dengan Permendagri No.54 tahun 2010. Dinas Kesehatan Kota Cimahi sebagai Organisasi Perangkat DaerahPemerintah Kota Cimahi di bidang Kesehatan memiliki tugas membantu Walikotadalam menyelenggarakan otonomi daerah di bidang Kesehatan serta melaksanakantugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Setelah ditetapkannyaRPJMD Kota Cimahi yang baru Dinas Kesehatan harus menyusun Rencana Strategisdengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri No 54 tahun 2010 tentangtentang tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkatdaerah.Penelitian ini bertujuan mendapakan informasi informasi yang mendalammengenai latar belakang dan factor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunanRenstra Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017 ndash; 2022. Untuk menyusun RenstraDinas Kesehatan, dibentuk Tim Penyusun Renstra yang terdiri dari pengelola programdi masing-masing Bidang. Masing-masing menyusun rencana selain mengacu padaRPJMD Pemerintah Kota Cimahi 2017 - 2022, juga mengakomodasi kebijakan yangtertuang di dalam RPJMN, RPJMD Propinsi, RPJMD Kota Cimahi, serta RenstraKementerian Kesehatan tahun 2015-2019 dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi JawaBarat.Hasil penelitian menunjukkan Analisis situasi capaian progam kesehatan renstradinas kesehatan Kota Cimahi tahun 2012-2017dan dan komitmen dinas kesehatan kotacimahi terhadap program kegiatan kesehatan dari pusat ataupun provinsi jawa barat.Telaah dokumen didapatkan bahwa tingkat capaian indikator dalam renstra dinaskesahatan yang tecapai sebanyak 91 sedangkan 9 tidak tercapai. Hasil wawancaradan FGD diketahui bahwa factor-faktor yang berpengaruh dalam penyusunan programkegiatan adalah program kegiatan pusat, anggaran, sdm dan kebijakan daaerah.Kata Kunci : Dinas Kesehatan, Program Kegiatan, Penyusunan Renstra.

---

Situation Analysis of Health Program Achievement in Cimahi CityYear 2012 2017 as Intake Renstra City Health Office Cimahi year2017 2022Counsellor Dr. dr. Sandi Iljanto, MPHMayor and Vice Mayor of Cimahi settled on 21 October 2017 and have 100days to compile RPJMD in accordance with permendagri no. 54 year 2010. Cimahi CityHealth Office as Organization of Regional Device Cimahi City Government in the fieldof Health has duty to assist the Mayor in carrying out regional autonomy in the field ofHealth as well as carrying out the assistance task given to Local Government. After theenactment of the new Cimahi City RPJMD the Dinas Kesehatan shall draw up aStrategic Plan based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 54 of 2010 on thestages and procedures for the preparation of the strategic plan of the regional apparatusunit.The purpose of this research is to get deep information information aboutbackground and influencing factors in drafting of Renstra of City Health Office ofCimahi Year 2017 2022. To arrange Renstra of Health Office, formed of StrategicPlan of Renstra consisting of program manager in each Field. Each plan is made up ofthe RPJMD of the Municipal Government of Cimahi 2017 2022, also accommodatesthe policies contained in the RPJMN, RPJMD Province, RPJMD Kota Cimahi, andRenstra of the Ministry of Health 2015 2019 and Renstra West Java Provincial HealthOffice.The result of the research shows the analysis of the achievement situation ofthe strategic plan of the Health Department of Cimahi City in 2012 2017 and thecommitment of the City Health Service to the health program from Central Java or WestJava Province. Document study found that the level of achievement of indicators in thestrategic plan reached 91 , while 9 was not achieved. Results of interviews andFGDs are known that the factors that influence in the preparation of program activitiesis a program of central activities, budget, tbsp and daaerah policy.Keywords Health Department, Program of Activities, Formulation of Strategic Plan"

"ABSTRAKObat publik dan perbekalan kesehatan merupakan bagian penting dalam pelayanankesehatan sehingga ketersediaannya harus terjaga. Untuk menjaga ketersediaan obatpublik dan perbekalan kesehatan, salah satu faktor penentunya adalah perencanaan.Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perencanaan yang tepat dalampengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan di puskesmas yangberada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Penelitian ini bersifatobservasional dengan pendekatan secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkanbahwa metode yang digunakan dalam perencanaan obat publik dan perbekalankesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah metode konsumsi. Untuk lebih tepatdalam perencanaan harus didukung oleh penggunaan obat yang rasional dan tertibadministrasi dalam pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

---

Public drug dan medical supplies is an important part of health care so that itsavailability should be maintained. To keep the public availability of drugs and medicalsupplies, one of the determining factors is the planning. This study aims to determinehow the proper planning for procurement of drugs and medical supplies for publicservices in health centers located in the working area of Bekasi City Health Office. Thiswas an observasional study with a qualitative approach. The final conclusion is themethods used in the planning of public drug and health supplies in Bekasi City HealthDepartement is a method of consumption. To be more precise in planning must besupported by rational use of drug in management and orderly administration of thedrug."

"Belanja kesehatan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diperoleh gambaran belanja kesehatan secara komprehensif yang akan digunakan untuk mempertajam alokasi belanja kesehatan, dan menjadi evaluasi terhadap belanja kesehatan yang dapat memberikan indikator kesehatan yang meningkat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mengumpulkan dana alokasi dari pendanaan kesehatan yang bersumber pemerintah. Hasil penelitian sumber pembiayaan dari jumlah yang dialokasikan APBD maka dana yang dikeluarkan telah memadai, hal ini terlihat dari persentase jumlah yang diperoleh sebesar 12,8 % pada tahun 2019. Pengelola dalam sektor kesehatan menunjukan adanya pengelola yang didominasi oleh Rumah Sakit sebesar 39,94%, Dinas Kesehatan 34,44% dan Puskesmas 25,62 %. Bedasarkan jenis fungsi pelayanan kuratif hanya mencapai 24,5%. Kesimpulan : Belanja kesehatan dominan dialokasikan untuk belanja kesehatan tidak langsung, pemerataan terhadap program kuratif sangat rendah.

---

Health expenditure is a type of regional expenditure used to fund the implementation of government initiatives and programs in the health sector that fall under the jurisdiction of provinces or districts/cities. This research aims to provide a comprehensive overview of public health expenditure in order to inform the allocation of resources and evaluate the effectiveness of these expenditures in improving health outcomes. This research employs a descriptive research design, using data on government funding for health initiatives. The results of the study show that the source of financing is from the amount allocated by the APBD, the funds spent are adequate, this can be seen from the percentage of the amount obtained by 12.8% in 2019. Managers in the health sector show that there are managers who are dominated by hospitals amounting to 39, 94%, Health Office 34.44% and Health Center 25.62%. Based on the type of curative service function only reached 24.5%.. Overall, this research finds that a significant proportion of health spending is directed towards indirect expenditures, resulting in low levels of equity in funding for curative programs."

"ABSTRAKNama : Nenden Diana RoseProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah sakitJudul : Pengembangan Subsistem Upaya Kesehatan Perorangan UKP Tingkat Rujukan Rumah Sakit di WilayahKota Serang Tahun 2017Tesis ini membahas tentang pengembangan upaya kesehatan perorangan UKP tingkat rujukan rumah sakit di Kota Serang yang berdasarkan pada kebutuhantempat tidur TT rumah sakit di Kota Serang. Penelitian ini adalah penelitianoperasional dengan desain penelitian adalah penelitian kuantitatif yang bersifatdeskriptif-analitik dengan menggunakan data sekunder serta penelitian kualitatifberupa wawancara mendalam kepada sejumlah informan. Hasil penelitianmenyarankan pengembangan UKP tingkat rujukan dengan pemenuhankekurangan tempat tidur di rumah sakit Kota Serang dengan membangunbeberapa rumah sakit kelas C dan D yang memenuhi aspek pemerataan ke seluruhkecamatan di Kota Serang, pemerataan BOR bagi seluruh rumah sakit yang ada diKota Serang serta pelaksanaan rujukan berjenjang.Kata kunci :Kebutuhan tempat tidur rumah sakit, pengembangan UKP tingkat rujukan

---

ABSTRACTName Nenden Diana RoseStudi Hospital Administration StudyTitle Development of Upaya Kesehatan Perorangan UKP orIndividual Health Efforts on Referral Hospital in Serang City2017This thesis exemined the development of upaya kesehatan perorangan UKP orindividual health efforts on referral hospital in Serang city, based on the needs ofhospital beds. The research using operational research methods which designedwith a descriptive analytic quantitative scheme using secondary data andqualitative research with in depth interview to some of resource person.The research output suggests a development of UKP on referral hospital inSerang city concerning the fulfilment of bed shortage in hospitals by buildingsome C and D hospital class that meet aspects of equity to all districts in Serangcity, equity of bed occupancy rate BOR to all hospitals in Serang city, andapplication of stratified hospital referrals.Keywords Hospital bed needs, development of UKP on referral hospital."

"Undang-undang No 23 tahun 2014 menyebutkan pembagian urusan pemerintah bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya perencanaan SDMK. Berdasarkan telaah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK provinsi Banten, terdapat ketidakseragaman dokumen perencanaan kebutuhan jika dibandingkan dengan Permenkes No 33 tahun 2015. Menurut data SISDMK masih terdapat 46.4% puskesmas di provinsi Banten yang belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Capaian indikator Kota Tangerang sebesar 83.78% dan Kota Serang sebesar 25%. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang belum berjalan sesuai dengan Permenkes 33 tahun 2015. Ketersediaan SDM baik dari kuantitas maupun kualitas berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Adanya pembinaan dan pengawasan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan untuk meningkatkan komitmen dan komunikasi dalam penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat Kab/Kota. Selain itu ketersediaan insentif dan pendanaan juga perlu dilakukan peningkatan. Menurut hasil penelitian, faktor SOP tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Namun perlu dilakukan penyusunan SOP untuk mempermudah proses monitoring terhadap tahapan penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK.

---

Law No. 23 of 2014 stipulates the division of government affairs in the health sector between the central and local governments, one of which is HRH planning. Based on a review of the HRH needs planning documents for Banten province, there is a lack of uniformity in planning needs documents when compared to Permenkes No 33 of 2015. According to SISDMK data, there are still 46.4% of puskesmas in Banten province who do not have nine types of health workers according to standards. The achievement indicator for Kota Tangerang is 83.78% and Kota Serang is 25%. The aim of this study was to determine the implementation of the policy for preparation of HRH needs planning documents and the factors influenced. This research is a non experimental research with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the implementation of the policy for preparing planning documents for HRH requirements in the Kota Serang and Kota Tangerang has not been carried out in accordance with Permenkes 33 /2015. The availability of human resources, both in terms of quantity and quality, has an effect on policy implementation. The existence of guidance and supervision greatly influences the implementation of policies to increase commitment and communication in the preparation of HRH planning needs at the District/City level. In addition, the availability of incentives and funding also needs to be increased. According to the research results The SOP has no effect on policy implementation. However, it is necessary to prepare SOPs to facilitate the monitoring process for the stages of preparing HRH planning needs."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ketersediaan obat Program Rujuk Balik di Apotek Jejaring BPJS Kesehatan Cabang Depok Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan sistem, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Input dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia, ketersediaan dana, ketersediaan data, sarana dan prasarana, dan kebijakan, sedangkan prosesnya mengadopsi siklus manajemen logistik, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan.Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi masalah pada unsur input yaitu sumber daya manusia dan ketersediaan dana, serta masalah pada unsur proses yaitu perencanaan dan pengadaan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya masalah pada output yaitu berupa tidak tersedianya beberapa obat PRB di Apotek Jejaring BPJS Kesehatan. Peneliti menyarankan BPJS Kesehatan mendorong Kementerian Kesehatan agar Apotek dapat melakukan pengadaan melalui e-katalog.

---

The purpose of this research is to determine the drugs availability of Back Referral Program BPJS Kesehatan in Depok year of 2017. This research used system approach and qualitative method, data collectinon is done through in depth interviews, observation, and documents analysis. The Input in this research are human resource, fund availability, data availability, facilities, and policy. The process in this research are planning, budgeting, procurement, storage, distribution, maintenance, and elimination.

Result of this study found that there are problems in human resources, fund availability, planning, and procurement. That problems caused some the drugs of Back Referral Program is not available at the Pharmacies. Researcher suggest that BPJS Kesehatan encourage tha Ministry of Health so that the Pharmacies can do procurement by e catalogue."

"Transisi epidemiologi merupakan masalah sebagian Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ada empat (4) faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, antara lain: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Menyikapi hal tersebut Departemen Kesehatan telah menetapkan visi Indonesia Sehat 2010.Visi tersebut dapat terwujud apabila terlebih dahulu membangun provinsi sehat, kabupaten/kota sehat, dan kecamatan atau puskesmas sehat. Banyak indikator yang membangun pencapaian Indonesia/provinsi/kabupaten/kota sehat. Namun pada penelitian ini hanya dibatasi pada variabel kegiatan atau program yang berasal dari data rutin Puskesmas.Mencapai Kabupaten Serang Sehat hanya dapat terwujud apabila kita terus memonitor dan mengevaluasinya terus setiap saat, sehingga kendala dan masalah yang menghambat dalam upaya mewujudkan kabupaten sehat tersebut dapat diketahui sedini mungkin. Masalah yang terjadi di Kabupaten Serang adalah belum terbangunnya sistem yang dapat dengan segera memberikan informasi mengenal pencapaian indikator kabupaten sehat. Keterlambatan data, analisis serta kesulitan mencari data merupakan persoalan tersendiri yang berakibat pada sulitnya mengevaluasi tingkat pencapaian dan permasalahan dalam mencapai indikator kabupaten schat tersebut.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan sistem informasi kabupaten sehat berbasis data puskesmas. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif dengan melaksanakan siklus hidup pengembangan sistem (SHPS) Informan yang digunakan adalah stakeholder padaDinas Kesehatan Kabupaten Serang Penelitian ini telah menghasilkan satu prototype sistera pengembangan sistem informasi kabupaten sehat berbasis data puskesmas. Dalam sistem ini haru dikembangkan indikator yang berasal dari data rutin Puskesmas seperti programTransisi epidemiologi merupakan masalah sebagian Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ada empat (4) faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, antara lain: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Menyikapi hal tersebut Departemen Kesehatan telah menetapkan visi Indonesia Sehat 2010.Visi tersebut dapat terwujud apabila terlebih dahulu membangun provinsi sehat, kabupaten/kota sehat, dan kecamatan atau puskesmas sehat. Banyak indikator yang membangun pencapaian Indonesia/provinsi/kabupaten/kota sehat. Namun pada penelitian ini hanya dibatasi pada variabel kegiatan atau program yang berasal dari data rutin Puskesmas.Mencapai Kabupaten Serang Sehat hanya dapat terwujud apabila kita terus memonitor dan mengevaluasinya terus setiap saat, sehingga kendala dan masalah yang menghambat dalam upaya mewujudkan kabupaten sehat tersebut dapat diketahui sedini mungkin. Masalah yang terjadi di Kabupaten Serang adalah belum terbangunnya sistem yang dapat dengan segera memberikan informasi mengenal pencapaian indikator kabupaten sehat. Keterlambatan data, analisis serta kesulitan mencari data merupakan persoalan tersendiri yang berakibat pada sulitnya mengevaluasi tingkat pencapaian dan permasalahan dalam mencapai indikator kabupaten schat tersebut.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan sistem informasi kabupaten sehat berbasis data puskesmas. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif dengan melaksanakan siklus hidup pengembangan sistem (SHPS) Informan yang digunakan adalah stakeholder padaDinas Kesehatan Kabupaten Serang Penelitian ini telah menghasilkan satu prototype sistera pengembangan sistem informasi kabupaten sehat berbasis data puskesmas. Dalam sistem ini haru dikembangkan indikator yang berasal dari data rutin Puskesmas seperti program imunisasi, program KIA, program kesehatan lingkungan, program penyuluhan kesehatan masyarakat, dan program posyandu. Setelah melakukan uji prototype di laboratorium komputer FKM UI, dinyatakan bahwa sistem ini dapat diterima dengan nilai 80%. Namun untuk dapat diimplementasikan di lapangan perlu di lakukan uji lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui kehandalan dan hambatan sistem. Selain itu disarankan agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada para pengembil kebijakan untuk mendapatkan dukungan pengembangan sistem ini lebih lanjut. Disarankan pula agar mengembangkan indikator lain dalan sistem ini sehingga pencapaian Kabupaten Serang Sehat dapat lebih lengkap dan akuratDaftar bacaan. 25 (1992-2005)"

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Serang dilihat dari Empat Variabel Implementasi menurut George Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil Evaluasi Dewan Jaminan Dalam pelaksanaan Program Jaminan di Provinsi Banten masih banyak ditemui kendala.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi JKN di Kota Serang pada variabel Komunikasi sudah berjalan dengan baik, sementara pada variabel Sumber daya masih ditemui bahwa di puskesmas masih ditemui kekurangan dokter dan dokter gigi, pada variabel Disposisi ada respon negatif dari para pelaksana terhadap pembagian jasa pelayanan berdasarkan variabel ketenagakerjaan dan kehadiran, sementara itu pada variabel Struktur birokrasi ada SOP/mekanisme yang belum sesuai standar.

---

ABSTRAK This thesis discusses the implementation of National Health Insurance Policy in Serang city views of Four Variables Implementation by George Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. In the Security Council Evaluation Assurance Program implementation in Banten Province still many obstacles encountered. This study used qualitative methods.The results of this study can be concluded that the implementation of JKN in Serang on Communication variables are already well underway, while the variable power source is still found in health centers that are still encountered a shortage of doctors and dentists, to no negative response variable disposition of the executor of the division variable based employment services and attendance, while the existing bureaucratic structure variable SOP / mechanisms are not yet standardized."