Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu layanan publik di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) adalah perijinan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan menggunakan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio (SIMS). Instruksi Sekjen Kementerian Kominfo mewajibkan seluruh unit kerja penyelenggara layanan TI agar mematuhi pedoman tata kelola TI yang sudah tersusun pada bulan Maret tahun 2018. Pedoman tersebut menyatakan antara lain bahwa pembangunan dan pengembangan TI dilakukan untuk memberikan manfaat langsung kepada para pemangku kepentingan guna mendukung visi dan misi organisasi. Untuk mematuhi hal tersebut, Ditjen SDPPI harus mengetahui pencapaian manfaat proyek dan investasi TI. Hasil wawancara dan observasi menemukenali bahwa pencapaian manfaat penerapan SIMS belum menjadi fokus perhatian organisasi sehingga belum seluruh manfaat dari penerapan SIMS diketahui dengan baik. Hasil tersebut tidak sejalan dengan pedoman tata kelola TI terkait pembangunan dan pengembangan layanan TI yang telah disusun berdasarkan tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi manfaat bisnis, mengkuantifikasi manfaat ekonomi yang didapatkan serta mengidentifikasi faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi penerapan SIMS di lingkup tanggung jawab Ditjen SDDPI. Penelitian ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis TI untuk mengidentifikasi manfaat TI, system dynamic untuk mengelompokkan manfaat TI, kerangka manfaat kesejahteraan digital untuk melihat kerterkaitan manfaat TI bagi negara, dan kerangka manajemen resiko COSO-ERM untuk menghasilkan indikator faktor penghambat pencapaian manfaat penerapan SIMS. Hasil penelitian mendapatkan manfaat 3 (tiga) manfaat bisnis utama penerapan SIMS antara lain meningkatkan kapasitas bisnis (IRE-01), meningkatkan segmentasi pasar (IRE-04), dan meningkatkan kepercayaan pelanggan (IRE-03). Dalam kaitannya dengan manfaat bagi negara dalam konteks kesejahteraan digital juga terdapat 3 (tiga) manfaat yang diperoleh yaitu: peningkatan kualitas barang dan layanan, peningkatan efisiensi, serta pasar yang lebih besar dan efisien. Kuantifikasi manfaat mendapatkan nilai ekonomi sebesar Rp. 6.693.230.211.884 dan hasil identifikasi resiko mendapatkan 6 (enam) faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi SIMS diantaranya: kurangnya literasi TI, kurangnya integritas pegawai, perubahan regulasi, belum lengkapnya regulasi pendukung, koordinasi perubahan proses bisnis, dan kurangnya kompetensi pegawai.

---

ABSTRACT

One of the public services in Directorate General of Resources Management and Equipment of Post and Informatics (DG SDPPI) is licensing of radio frequency spectrum carried out using a radio frequency spectrum management information system (SIMS). Instruction of the Secretary General of the Ministry of Communication and Information Technology requires all IT service providers to comply with the IT governance guidelines that have been compiled in March 2018. The guideline states, among other things, that IT development is carried out to provide direct benefits to stakeholders to support the organization's. To comply with this, the Directorate General of SDPPI must know the achievement of the benefits of the project and IT investment. The results of interviews and observations identified that the achievement of the benefits of implementing SIMS has not been the focus of attention of the organization so that not all the benefits of implementing SIMS are well known. These results are not in line with the IT governance guidelines related to the development of IT services that have been compiled based on organizational goals. This research was conducted to identify business benefits, quantify the economic benefits and identify the inhibiting factors for achieving economic benefits of implementing SIMS in the scope of responsibility of DG SDDPI. This study uses the generic IS/IT business value to identify the benefits of IT, system dynamic to classify the benefits of IT, and digital prosperity framework to see the relevance of IT benefits for the country, and the COSO-ERM risk management framework to produce indicators of the achievement of SIMS benefit. The results of the study get 3 (three) main business benefits of implementing SIMS include increasing business capacity (IRE-01), increasing market segmentation (IRE-04), and increasing customer trust (IRE-03). In relation to the benefits for the state in the context of digital prosperity there are also 3 (three) benefits obtained, namely: improving the quality of goods and services, increasing efficiency, as well as a larger and more efficient market. Quantification of benefits gets an economic value of Rp. 6,693,230,211,884 and the results of risk identification have 6 (six) factors inhibiting the achievement of economic benefits of SIMS including: lack of IT literacy, lack of employee integrity, regulatory changes, incomplete supporting regulations, coordination of changes in business processes, and lack of competency."

"ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah memungkinkan berbagai aplikasi spektrum yang baru. Kemampuan dari setiap negara untuk memanfaatkan sepenuhnya sumber daya alam spektrum sangat tergantung kepada kemampuan pengelola spektrum di dalam mempermudah implementasi sistem. Penerapan biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio dengan tujuan menutupi biaya sistem manajemen spektrum merupakan suatu metoda untuk mendistribusikan biaya manajemen spektrum kepada pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penggunaan spektrum.

Saat ini di Indonesia struktur pentarifan spektrum harus segera diperbaharui, mengingat begini banyaknya jasa komunikasi radio baru berdatangan di Indonesia Struktur tarif spektrum yang lama tidak memadai, proporsional dan rasional, dan tidak mencakup teknoiogi baru. Oleh karena itu studi pentarifan BHP spektrum frekuensi radio di Indonesia ini sangat bermanfaat baik bagi regulator, operator, maupun pengguna spektrum.

Tesis ini bertujuan untuk memberikan alternatif sistem pentarifan spektrum di Indonesia. Gagasan dasar dari sistem pentarifan spektrum ini ialah menghubungkan antara potensi ekonomi spektrum dengan biaya manajemen spektrum. Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk menyisihkan sebagian hasil penarikan tarif spektrum sebagai pendapatan negara bukan pajak yang dibutuhkan di dalam proses pembangunan.

Sistem pentarifan spektrum yang dibahas di dalam tesis ini dibatasi untuk servis-servis komersial saja, seperti Fixed Services, Mobile Services, Satellite Services dan Broadcasting Services. Selain itu juga akan dilakukan perbandingan antara struktur tarif spektrum alternatif dengan struktur tarif spektrum yang lama.

---

ABSTRACT

The ongoing technological developments have opened the door to a variety of new spectrum applications. The ability of each nation to take full advantage of the spectrum resource depends heavily on spectrum managers facilitating the implementation of radio systems, and ensuring their compatible operation. The use of license fees for the purpose of covering the costs of the spectrum management system is a potentially more appropriate method of distributing the costs of spectrum management to those who actually receive benefits.

Currently in Indonesia the spectrum license fees regimes need to be reviewed urgently, since many new radio communication services will be implemented here. The existing frequency license fees regime is not sufficient, proportional, rational, and unable to cover the new technology. This study of frequency license fees structure in Indonesia will contribute a great benefit for regulator, operator, and spectrum user in Indonesia.

This thesis is intended to develop spectrum license fees structure, which is most suitable in Indonesia. The basic idea is to relate the economic value of radio frequency spectrum and the spectrum management cost. Instead of that, there is a possibility to distribute a part of the spectrum revenues as a non-tax state income, which is heavily needed in the national development process.

The spectrum license fees discussed in this thesis is limited for the commercial services, such as Fixed Services, Mobile Services, Satellite Services and Broadcasting Services. Furthermore, there will be a comparative analysis between the alternative spectrum license fee structure and the existing license fee."

"Dalam perkembangan suatu sistem informasi yang digunakan oleh sebuah institusi, perlu dilihat bagaimana kesuksesan dan dampak positif yang diberikan sistem informasi tersebut terhadap manfaat bersih yang diterima oleh instansi terkait dengan penggunaan dan kepuasan pengguna sistem informasi tersebut. Sistem informasi yang digunakan oleh Ditjen SDPPI saat ini telah berkembang menjadi sistem informasi manajemen sumber daya dan perangkat pos dan informatika (SIMS) dan perlu dilihat bagaimana kesuksesan sistem informasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan manajemen Ditjen SDPPI. Dalam penelitian ini digunakan persamaan struktural berbasis partial least square (PLS) dengan mengacu kepada model kesuksesan sistem informasi oleh DeLone & McLean. Hasil perhitungan model tersebut menunjukkan bahwa model kesuksesan DeLone & Mclean tidak membuktikan keseluruhan hipotesis dari penelitian dimana penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manfaat bersih yang didapatkan oleh institusi."

"Berlatar belakang fenomena penggunaan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk yang berkaitan dengan faktor layanan publik dan monitor frekuensi radio, dimana peneliti memfokuskan pada permasalahan kondisi pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tentang penggunaan radio non komersial yang digunakan oleh perorangan. Penelitian ini memperlihatkan penggiat amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk bervariasi, mulai yang tidak mempunyai izin sampai yang memiliki izin. Begitu juga peran tokoh yang selalu memelopori tentang berkembangnya potensi amatir radio dan radio antar penduduk ini untuk mengatasi kemaslahatan yang ada dalam masyarakat. Dengan metode kualitatif, peneliti melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan kondisi yang sebenarnya dari layanan publik yang telah dilakukan pemerintah maupun pihak organisasi yang membangkitkan potensi untuk menjadi suatu daya yang besar dalam memberikan dukungan komunikasi berkaitan dengan tanggap darurat terkait dengan bencana dan keadilan sosial lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan publik diberikan oleh pemerintah di bidang penertiban sangat kurang sehingga frekuensi radio yang digunakan oleh radio perorangan ini tidak kondusif untuk digunakan, hal ini akan mempunyai dampak kemampuan organisasi untuk mengembangkan diri, pengabdian masyarakat dalam mendukung komunikasi tanggap darurat yang setiap saat bisa terjadi."

"ABSTRAKSemakin berkembangnya teknologi komunikasi, maka jangkauan frekuensi sistem monitoring semakin luas menuju frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi. Indonesia telah mengimplementasikan sistem monitoring radio yang berfungsi untuk menjamin komunikasi bagi pemegang lisensi spektrum legal. Metode penulisan tesis ini adalah dengan menyusun perkerjaan secara sistematis dan terstruktur mulai dari inventarisasi data yang mencakup strategi pengumpulan data sampai dengan melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.Adapun teknis dalam analisis data akan digunakan dengan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats). Analisa SWOT telah menjadi salah satu alat yang berguna dalam dunia industri.Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai aplikasi alat bantu pembuatan keputusan dalam analisis kemampuan yang dimiliki oleh stasiun monitoring.Perlu adanya analisis dan termasuk mencari alternatif pemecahan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dalam rangka penertiban dan pengaturan spektrum frekuensi radio nasional.Penertiban dan pengaturan spektrum frekuensi harus dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

ABSTRAK

Along with the development of communication technology, the frequency monitoring system range extends to higher radio frequencies. Indonesia has implemented the radio monitoring system which has the function to guarantee the communication for legal spectrum license holder.

The methodology used for this thesis writing is by arranging the tasks systematically and structurally, starting from data inventory, which covers the strategy of data compiling, through the analysing process and drawing conclusion.

The data analysis technique we are going to used is the SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats) methodology. SWOT analysis has become one of the useful techniques in industrial world. However, there is still possibility to be used as supporting decision-making application in analysing the ability possessed by the monitoring station.

Analysis is needed, including finding alternative problem solving based on collected data to control and regulate the national radio frequency. Frequency spectrum arrangement and regulation needs to be performed systematic and accountable."

"ABSTRAKSemakin berkembangnya teknologi komunikasi, maka jangkauan frekuensisistem monitoring semakin luas menuju frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi.Indonesia telah mengimplementasikan sistem monitoring radio yang berfungsiuntuk menjamin komunikasi bagi pemegang lisensi spektrum legal.Metode penulisan tesis ini adalah dengan menyusun perkerjaan secarasistematis dan terstruktur mulai dari inventarisasi data yang mencakup strategipengumpulan data sampai dengan melakukan analisis dan penarikankesimpulan.Adapun teknis dalam analisis data akan digunakan dengan metode SWOT(Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats). Analisa SWOT telahmenjadi salah satu alat yang berguna dalam dunia industri. Namun demikiantidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai aplikasi alat bantupembuatan keputusan dalam analisis kemampuan yang dimiliki oleh stasiunmonitoring.Perlu adanya analisis dan termasuk mencari alternatif pemecahan permasalahanberdasarkan data yang diperoleh dalam rangka penertiban dan pengaturanspektrum frekuensi radio nasional. Penertiban dan pengaturan spektrum frekuensi harus dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan."

"Salah satu kunci dalam penggelaran jaringan 5G adalah tersedianya spektrum frekuensi radio. Namun begitu, spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya yang jumlahnya terbatas dan harus dioptimalkan penggunaannya. Salah satu kandidat pita frekuensi 5G low band adalah pita frekuensi radio 700 MHz. Dengan rencana penambahan pita frekuensi radio, tentu akan menambah beban BHP IPFR yang harus dibayarkan oleh operator seluler. Sehingga, perlu ditentukan nilai keekonomian pita frekuensi radio 700 MHz yang berada pada angka optimal (equilibrium). Dalam penentuan nilai keekonomian pita frekuensi radio 700 MHz ini menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) dan Cost Reduction (CR). Penelitian mengenai penentuan nilai keekonomian pita frekuensi untuk kandidat pita frekuensi 5G di Indonesia juga pernah dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknik shadow pricing dan pendekatan menggunakan formula BHP IPFR N x K x I x C x B. Dari hasil perhitungan, nilai keekonomian pita frekuensi radio 700 MHz menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) skenario BW 90 MHz adalah sebesar Rp64,08 Miliar. Nilai tersebut mendekati nilai keekonomian pita frekuensi 900 MHz saat ini sebesar Rp63,36 Miliar. Sementara nilai keekonomian pita frekuensi radio 700 MHz dengan metode Cost Reduction (CR) untuk industri dengan BW 90 MHz adalah sebesar Rp36,81 Miliar. Nilai keekonomian tersebut mendekati nilai keekonomian pita frekuensi 800 MHz sebesar Rp36,68 Miliar. Selanjutnya dilakukan analisis penambahan beban BHP IPFR, perbandingan nilai keekonomian pita frekuensi radio terhadap pendapatan, dan perbandingan nilai keekonomian pita frekuensi radio terhadap EBITDA. Pengenaan nilai keekonomian pita frekuensi radio 700 MHz ditinjau dari kondisi beban BHP IPFR menggunakan metode DCF dan CR masih memungkinkan bagi Operator A dan Operator C untuk mampu mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing. Namun sebaliknya, untuk Operator B, Operator E dan Operator F diprediksi mengalami kesulitan untuk mampu mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing.

---

One of the keys to deploying a 5G network is the availability of a radio frequency spectrum. However, the radio frequency spectrum is a limited resource and should be used optimized. One of the candidates for the 5G low band frequency band is the 700 MHz radio frequency band. The plan to add radio frequency bands will undoubtedly add to the spectrum fee burden that cellular operators must pay. Thus, it is necessary to determine the economic value of the 700 MHz radio frequency band, which is at the optimal value (equilibrium). The Government's policy in the valuation of radio frequency bands can optimize the use of frequency spectrum in Indonesia and realizing a competitive industry for delivering 5G technology services in Indonesia with the economic value approach of frequency bands and the business potential of telecommunications operations in Indonesia. Calculating this radio frequency band uses Discounted Cash Flow (DCF) and Cost Reduction (CR) methods. The 700 MHz frequency band valuation had researched before using the shadow pricing method and BHP IPFR N x K x I x C x B formulas. From the calculation results, the economic value of the 700 MHz radio frequency band using the Discounted Cash Flow (DCF) method, scenario the BW 90 MHz scenario is IDR 64.08 billion. This valuation is close to the current economic value of the 900 MHz frequency band IDR 63.36 billion. Meanwhile, the valuation of the 700 MHz radio frequency band using the Cost Reduction (CR) method for industries with a BW of 90 MHz is IDR 36.81 billion. The valuation is close to the 800 MHz frequency band of IDR 36.68 billion. Furthermore, analyzing the addition of spectrum fee expenses, comparing the valuation of radio frequency bands to revenue, and comparing the valuation of radio frequency bands to EBITDA. Operator A and operator C can optimize the use of the frequency spectrum and could create a competitive industry. On the other hand, Operator B, Operator E, and Operator F will predict experiencing difficulties in optimizing the use of the frequency spectrum and having the ability to create a competitive industry."

"Ketergantungan penggunaan frekuensi HF (high frequency : 3-30 MHz) pada kondisi alam menyebabkan diperlukannya prediksi frekuensi, untuk mendapatkan acuan tentang frekuensi yang sebaiknya digunakan untuk komunikasi pada saat ini. Selain membrikan gambaran tentang frekuensi yang dapat digunakan untuk komunikasi, prediksi frekuensi komunikasi radio HF dapat dimanfaatkan untuk penjadwalan penggunaan frekuensi, pemilihan frekuensi kerja, dan perencanaan frekuensi kerja. Kegiatan inilah yang disebut manajemen frekuensi."