Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pengaruh dukungan sosial terhadap kualitas hidup Pasien Tuberkulosis (TBC) di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif menggunakan desain studi longitudinal (pengukuran berulang) dan Rapid Assessment Procedure (RAP). Pengumpulan data kuantitatif dengan wawancara kepada responden menggunakan kuesioner WHOQOL-BREF untuk data kualitas hidup dan Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) untuk data dukungan sosial. Pengumpulan data kualitatif dengan kelompok diskusi terarah (DKT) dan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan analisis regresi logistik untuk pengukuran data berulang yaitu General Estimation of Equotion (GEE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial mempunyai pengaruh kuat terhadap kualitas hidup Pasien TB; pengaruh dukungan sosial terhadap kualitas hidup Pasien TBC terus meningkat mulai bulan ke-2 sampai akhir bulan ke-6; sumber dukungan sosial yang berpengaruh untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien TBC adalah keluarga, teman dan orang terdekat lainnya; bentuk dukungan sosial yang berpengaruh untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien TBC adalah dukungan emosional, informasi dan persahabatan. Kesimpulan: dukungan sosial kepada Pasien TBC yang diberikan selama masa pengobatan sampai pasien sembuh memberikan dampak terhadap kualitas hidupnya. Studi ini merekomendasikan untuk peningkatan dukungan sosial dari keluarga, teman dan orang terdekat lainnya dalam bentuk dukungan emosional, informasi dan persahabatan agar kualitas hidup Pasien Tuberkulosis lebih baik.

---

This study discusses the influence of social support on the quality of life of tuberculosis (TBC) patients in Depok, West Java, with quantitative and qualitative approaches using the design of longitudinal studies (repeated measurements) and Rapid Assessment Procedure (RAP). Quantitative data collection with interviews to respondents using the WHOQOL-BREF questionnaire for quality of life data and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) for social support data. Qualitative data collection with focus groups discussion (FGD) and in-depth interviews. Data analysis using logistical regression analysis for repeated data measurement is General Estimation of Equotion (GEE). The results showed that social support has a strong influence on the quality of life of TBC patients; The influence of social support on TBC patients quality of life continues to increase from the 2nd month to the end of the 6th month; An influential source of social support to improve the quality of life of TBC patients are family, friends and other nearby people; An influential form of social support to improve the quality of life of TBC patients is emotional support, information and friendship. Conclusion: Social support to TBC patients given during the period of treatment until the patient is healed to have an impact on the quality of his life. This study recommends improving the social support of families, friends and significants other in the emotional support, information support and companionship support in order to make a better quality of life of tuberculosis patient."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor demografi terhadap kualitas hidup, dengan membandingkan kondisi migran dan non-migran di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat migrasi tertinggi di Indonesia, dan memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah populasi bisa berpengaruh baik atau buruk pada pembangunan. Variabel kualitas kehidupan dipengaruhi oleh faktor demografi yang dimiliki oleh masing-masing individu, seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, ukuran keluarga, perempuan dan sektor formal. Membandingkan migran dan non-migran akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang kontributor pembangunan. Dengan memisahkan migran dan non migran bisa menjelaskan akar permasalahan sosial di Provinsi Jawa Barat. Menggunakan Susenas data survei sosioekonomi nasional pada tahun 2014 dengan jumlah pengamatan 37.833 sampel angkatan kerja dan 19.259 sampel yang bekerja dengan metode ordinal logit, didapatkan hasil bahwa semua variabel kecuali kepala rumah tangga perempuan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kualitas hidup. Meskipun variabel-variabel ini berpengaruh, migran memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-migran. Hal ini juga ditunjukkan dari perhitungan skor kualitas hidup migran yang 13 persen lebih tinggi daripada kualitas hidup non-migran.

---

ABSTRACT This study aims to see the influence of demographic factors on the quality of life, by comparing the situation of migrants and non migrants in West Java Province. West Java Province has the highest in migration rate in Indonesia, and has a high population growth. The size of population could be good or bad for the development. The quality of life variables is influenced by demographic factors owned by each individual, such as age, gender, marital status, family size, female headed and formal sector. Comparing migrants and non migrants will give a better picture of who are the development contributors. By separating migrant and non migrant could explain the root of social problems in West Java Province. Using Susenas The national socioeconomic survey data in 2014 with an observation number of 37.833 sample of labor force and 19.259 sample of employee with ordinal logit method, it is found that all of the variable except female headed is significant statistically affecting the quality of life. Although these variables are influential, migrants have a higher quality of life than non migrants. It is also shown from the calculation of life scores where the life quality score of migrants is 13 percent higher than non migrant quality of life score."

"Tuberkulosis masih menjadi kedaruratan global dan kini Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan angka prevalensi TB paru tahun 2015 mencapai 647 per 100.000 penduduk (WHO, 2015). Laporan Riskesdas 2013 prevalensi TB paru tertinggi adalah di Jawa Barat (0,7%), jauh di atas angka prevalensi nasional (0,4). Sejak tahun 2000 strategi DOTS dilaksanakan secara nasional di seluruh puskesmas, namun insidens dan prevalensi kasus TB paru terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh model manajemen TB paru berbasis wilayah yang merupakan keterpaduan antara manajemen kasus dan manajemen pengendalian faktor risiko TB paru di provinsi Jawa Barat terhadap kejadian TB paru pada tingkat puskesmas. Pendekatan studi yang digunakan adalah mixed method, yakni kuantitatif dan kualitatif dengan desain cross sectional, kemudian dianalisis menggunakan Structural Equation Model (SEM) Lisrel. Pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner pada 408 responden dari 136 puskesmas total populasi, sedangkan pada studi kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam pada 136 informan pasien TB dan 136 informan dokter swasta. Hasil analisis memberikan gambaran bahwa hanya 52,9% puskesmas yang sudah menjalankan manajemen kasus secara baik dan 38% puskesmas yang sudah melaksanakan manajemen PFR. Pelaksanaan program intervensi TB (DOTS) pada sebagian besar puskesmas (50,7%) berjalan kurang baik, sedangkan pelaksanaan program pengendalian faktor risiko TB paru 62% puskesmas masih belum berjalan. Berdasarkan analisis model structural (SEM) disimpulkan bahwa jalur (path) yang terbukti signifikan adalah manajemen kasus berkontribusi terhadap pelaksanaan program intervensi TB (DOTS) dan program DOTS berkontribusi terhadap capaian CDR, CuR dan CR. Namun, DOTS saja tidaklah cukup jika tidak disertai manajemen dan program pengendalian faktor risiko (PFR) TB, karena manajemen PFR berkontribusi terhadap pelaksanaan program PFR dan jalur program PFR terbukti berkontribusi terhadap capaian CDR. Selanjutnya, penelitian ini menghasilkan model manajemen TB paru berbasis wilayah sebagai upaya pengendalian penyakit TB dengan mengintegrasikan antara program intervensi TB (DOTS) yang sudah berjalan selama ini dengan program pengendalian faktor risiko TB melalui survei kontak, investigasi pasien DO, penyehatan rumah penderita, dan dukungan kerjasama lintas sektor. Secara statistic, model ini terbukti fit.

---

Tuberculosis remains a global emergency and now Indonesia second ranked in the world with pulmonary TB prevalence rate in 2015 was 647 per 100,000 population (WHO, 2015). Indonesian Base Health Survey in 2013 showed that pulmonary TB prevalence was highest in West Java (0.7%), well above the national prevalence rate (0.4). Since 2000 the DOTS strategy implemented nationwide in all health centers, but the incidence and prevalence of pulmonary TB cases continued to rise. This study aimed to obtain pulmonary TB management model which was the area-based integration between case management and management control of risk factors for pulmonary tuberculosis in the province of West Java on the incidence of pulmonary tuberculosis at the health center level. I used mixed method, namely quantitative and qualitative cross-sectional design, and then analyzed using Structural Equation Model (SEM). A quantitative approach using a questionnaire on 408 respondents from a total population of 136 primary health centers, while in the qualitative study using in-depth interviews to TB patients and private doctors. The results of the analysis suggested that only 52.9% of primary health centers had been run better for case management and 38% primary health centers were already carrying out management of the PFR. Implementation of TB intervention program (DOTS) in most primary health centers (50.7%) performed poorly, while the implementation of risk factor controlling program of pulmonary TB in 62% primary health centers were still not running. Based on the analysis of structural models (SEM) I concluded that the path which proved significant was the case management contributed to the implementation of the intervention TB program (DOTS) and DOTS program contributed to the achievement of CDR, CUR and CR. However, only DOTS program was not enough unless accompanied by management and risk factors controlling program (PFR) of TB, because the PFR management contributed to the implementation of PFR programs and the PFR program realization proved to significantly contribute to the achievement of CDR. Furthermore, this study yield regional based management model of pulmonary tuberculosis as an effort to control TB disease by integrating between TB intervention (DOTS) with surveys contact, investigation of drop out patients, redesign the homes of people if necessary, and cross-sector cooperation were vital . The feasibility and suitability model has statistically fit."

"Latar belakang: Laju penurunan Angka Kematian Bayi melambat sejak tahun 1991-2017. Enam puluh tiga persen kematian bayi terjadi pada periode neonatal dimana risiko kematian yang terjadi pada bayi yang tidak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial adalah 18,56 kali lebih tinggi daripada bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Puskesmas PONED X merupakan Puskesmas PONED satu-satunya di Kecamatan X, Kota Depok, dimana terdapat kesenjangan terbesar pada indikatorindikator terkait dengan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial serta memiliki kebutuhan akan layanan yang besar berdasarkan jumlah persalinan, bayi lahir hidup dan pemanfaatan puskesmas untuk melakukan persalinan. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan analisis kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X. Metode: Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Puskesmas PONED X pada bulan April-Mei 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan telaah dokumen. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator PONED, Bidan Koordinator KIA dan para Bidan Pelaksana PONED serta para Ibu dari neonatus yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial di Puskesmas Kecamatan X. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan jumlah, jenis dan kompetensi tenaga kesehatan yang masih kurang, persiapan alat dan bahan habis pakai yang belum lengkap, serta belum sesuainya pelaksanaan dalam perawatan neonatal esensial pada saat dan setelah lahir dengan standar pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Meskipun hasil indikator output menunjukkan ketercapaian yang sangat baik di 4 bulan pertama tahun 2020, akan tetapi dalam pelaksanaan proses pelayanannya, belum semua standar proses dilakukan sesuai Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial Kementerian Kesehatan RI. Kesimpulan dan Rekomendasi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X masih kurang karena berdasarkan analisis komponen input, proses dan output, masih terdapat kekurangan baik terkait komponen input maupun proses penerapan layanan yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Penguatan pemenuhan komponen input dan penguatan manajemen serta kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami dan melakukan proses Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial sesuai standar merupakan hal yang direkomendasikan.

---

Background: Decrease in Infant Mortality has slowed since 1991-2017. Sixty-three percent of infant deaths occur in the neonatal period where the risk of death that occurs in infants who do not get Essential Neonatal Health Services is 18.56 times higher than babies who receive these health services. X BEONC Primary Health Centre is the only BEONC Primary Health Centre in X Subdistrict, Depok City, where there is the largest gap of indicators related to Essential Neonatal Health Services in 2017 and has a large need for services based on the number of live births and utilization of childbirth services. This study aims to analyze the application of Essential Neonatal Health Services at BEONC Primary Health Center in X District.

Method: This research is a qualitative study with a case study design, conducted at the X BEONC Primary Health Centre in April-May 2020. Data collection was carried out by in-depth interviews, participatory observations and documents review. The informants of this research consisted of the Head of the Primary Health Centre, the BEONC Coordinating Midwife, the Maternal and Child (MnC) Coordinating Midwife, the BEONC Implementing Midwifes and the mothers of neonates who received Essential Neonatal Health Services at X BEONC Primary Health Centre.

Results: The results showed the number, type and competency of health workers were still lacking, preparation of equipment and consumables were incomplete, and incomplete implementation in essential neonatal care with the implementation standards set by the Indonesian Ministry of Health. Although the output indicator results show that indicators related Essential Neonatal Services have been very good in the first 4 months of 2020, but in the implementation of its services, not all process have been carried out in accordance with the Ministry of Health's Guidelines.

Conclusions and Recommendations: The results showed that the quality of implementation of essential neonatal health services at the PONED Puskesmas District X was still lacking, because based on an analysis of the input, process and output components, there are still shortcomings, related to the input component and the service implementation that do not meet the standards set by the Indonesian Ministry of Health. Strengthening the fulfillment of input components and strengthening management and the capacity of health workers in understanding and conducting the Essential Neonatal Health Service process according to standards is highly recommended."

"Program bantuan sosial sembako merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial di saat pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak COVID-9. Program bantuan sosial sembako diberikan kepada masyarakat Jabodetabek. Kota Depok merupakan salah satu daerah yang berhak mendapatkan bantuan sosial sembako. Namun pada pelaksanaannya pemerintah Kota Depok mendapatkan aduan-aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan serta paket sembako yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan COVID-19 Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori manajemen yang dikemukakan oleh Henri Fayol. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako di Kota Depok belum berjalan dengan maksimal terutama pada perencanaan dan koordinasi para pelaksana program bantuan sosial sembako. Terdapat hambatan yang memerlukan perbaikan yaitu sasaran program bantuan sosial sembako yang belum jelas, pelaksanaan pengadaan paket sembako yang belum transparan dan belum sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa, sikap para pelaksana yang belum memiliki komitmen dalam keberhasilan bantuan sosial, motivasi para pelaksana untuk menjalankan tugas dan kewenangan, dan sumber daya pelaksana yang belum memadai. Saran dari penelitian ini adalah Kementerian Sosial perlu membuat rincian kriteria dan persyaratan penentuan sasaran program bantuan sosial sembako.

---

The basic food social assistance program is a policy made by the government as a social safety during the COVID-19 pandemic. This program aims to ease the burden on society by meeting basic needs for people affected by COVID-9. The basic food social assistance program is provided to the Jabodetabek community. Depok City is one of the regions that is entitled to receive social assistance for basic needs. However, the Depok City Government received complaints from the public regarding the implementation and the basic food packages provided. This study aims to analyze the management of the implementation of the basic food social assistance program in the context of handling COVID-19 in Depok City, West Java Province. The theory used in this research is the management theory proposed by Henry Fayol. This research uses a post positivist approach with data collection techniques with in-depth interviews and literature study. The research results show that the management of the implementation of the basic food assistance programs in Depok City has not run optimally, especially in planning and coordinating the implementation of the basic food social assistance programs. There are obstacles that need improvement such as targeted social assistance programs, basic needs are not yet clear, the procurement of food packages that lack of transparency and in accordance with the procurement of goods and services, the attitude of the implementers that have not been committed to the success of social assistance, the motivation of the executor to carry out the duties and inadequate executive authority and resources. The suggestion from this research is that the Ministry of Social Affairs needs to make detailed criteria and requirements for determining the target of the basic food social assistance program."

"ABSTRAKLansia merupakan bagian dari keluarga, sehingga kualitas hidupnya perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dukungan keluarga dan kualitas hidup pada lansia di Kelurahan Kemiri Muka, Kota Depok. Desain penelitian analitik deskriptif ini menggunakan pendekatan cross-sectional dengan sampel lansia yang berusia 60 tahun ke atas yang dipilih secara cluster sebanyak 97 lansia dan 97 pelaku rawat lansia di keluarga. Instrumen yang digunakan adalah Instrumen Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q) dan Instrumen Dukungan Keluarga. Hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis univariat. Hasil penelitian ini antara lain persentase lansia young old 83,5%, lansia perempuan 87,6%, pelaku rawat lansia terbanyak perempuan 60,8%, pendapatan anggota keluarga kurang dari UMR Kota Depok sebesar 74,2%, dukungan keluarga tidak adekuat sebesar 52,6% dan kualitas hidup lansia tinggi sebesar 57,7%. Keluarga diharapkan untuk meningkatkan komunikasi dan dukungan keluarga kepada lansia.

---

ABSTRACT The quality of life in elder is important. Family has a role in promotions elder’s quality of life, considering that elder is part of the family. The aim of this research is describe family support and quality of life towards elder in Kemiri Muka Village, Depok. This research uses descriptive-analytic with cross-sectional approach using of elder samples whom are 60 years or above, which is using cluster sampling in the amount of 97 elder respondents and 97 caregivers in family. This researh using Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q) and Family Support Instrument. The results of the study include the persentage of young old 83,5%, 87,6% elderly woman, the most caregivers are woman 60,8%, the income of family members less than minimal average are 74,2%, inadequate support family 52,6% and higher quality of life are 57,7%. Families are expected to increase communication and family support to elderly."

"ABSTRAKRenang adalah olahraga yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan manusia. Namun, pada kenyatannya tidak sedikit para pengguna kolam renang mengeluh mengalami iritasi mata berupa mata perih, gatal, merah, berair, bahkan pandangan buram setelah berenang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui kualitas air kolam renang berdasarkan pengukuran kadar sisa klor dan nilai pH pada air kolam renang, serta mengetahui pengaruhnya terhadap iritasi mata pada pengguna kolam renang. Variabel yang diteliti yaitu kualitas air kolam renang yang dinilai dari kadar sisa klor dan pH serta keluhan iritasi mata yang dirasakan pengguna kolam renang. Penelitian menggunakan desain Cross Sectional. Jumlah sampel adalah 100 orang pengguna kolam renang dengan beberapa kriteria inklusi dan ekslusi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kadar sisa klor yang tidak memenuhi syarat akan beresiko menimbulkan iritasi mata 3,5 kali lebih besar terhadap pengguna kolam renang dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara pH kolam renang bagi yang mengalami mata merah dan yang tidak mengalami keluhan mata merah setelah berenang.

---

ABSTRACT

Swimming is sports which can improve the quality of life and human health.But, in fact not a little users pool complain experienced eye irritation of the eye sting, itching, red, watery, even consideration opaque after swimming. The study is done for the purpose know the quality of a pool water levels based on the measurement of the rest of chlorine and pH values in a pool water, and know their influence on eye irritation users on pool. Variable subjects that is the quality of water swimming pool discerned from the rest of chlorine levels and pH and complaint eye irritation felt users pool. The research uses design cross sectional .The total sample is 100 the user swimming pool with several criteria inclusion and exclusion .The result of the research indicated that the level of the rest of chlorine not qualified will is risk to generate eye irritation 3,5 times more likely to users pools and there are no significant differences between pH pool for those who are facing the red and not see any complaints eyes red after swimming."

"Tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di dunia, termasuk di Indonesia. Menemukan dan menyembuhkan pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TB, dengan menerapkan strategi DOTS. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, pelaksanaan strategi pengendalian TB nasional diprioritaskan pada daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan terutama yang belum memenuhi target penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan. Terdapat lima provinsi dengan TB paru tertinggi dan dua tertinggi yaitu Provinsi Jawa Barat (0.7%), Papua (0.6%). Akses pelayanan kesehatan pasien TB menunjukan ketidakmerataan, dimana hanya ada di wilayah perkotaan dan berada pada ekonomi tinggi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih ditemukan pasien TB yang tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan pasien TB dapat disebabkan oleh kondisi individu yang berbeda-beda serta adanya perbedaan kondisi fisik (geografis). Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan model spasial akses pelayanan kesehatan di provinsi Jawa Barat dan Papua.Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dan menggunakan data yang berasal dari Riset Kesehatan Dasar 2013. Lokasi penelitian di 2 provinsi yaitu di provinsi Jawa Barat dan provinsi Papua. Analisis penelitian dengan menggunakan regresi logistik untuk melihat pengaruh karakteristik individu terhadap akses pelayanan kesehatan dan analisis spasial statistik menggunakan Geographically Weighted Regression (GWR) untuk melihat spasial akses pelayanan kesehatan. Akses pelayanan kesehatan adalah pasien TB yang melakukan pemeriksaan dahak, foto rontgen dan mendapatkan obat anti TB.Akses pelayanan kesehatan pasien TB di provinsi Papua masih rendah. Karakteristik individu yang mempengaruhi akses pelayanan kesehatan adalah asuransi kesehatan, pekerjaan, menikah, mengetahui ketersediaan fasilitas kesehatan. Model spasial akses pelayanan kesehatan menghasilkan dua jenis variabel pembentuknya, yaitu adanya variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal adalah variabel yang mempunyai pengaruh unsur kewilayahannya terhadap akses pelayanan kesehatan, sedangkan variabel global merupakan variabel yang berpengaruh di tingkat provinsi.Masih rendahnya pasien TB yang melakukan akses pelayanan dapat disebabkan oleh sulitnya pasien TB dalam mencapai fasilitas kesehatan, terutama di wilayah dengan perbedaan geografis. Sehingga perlunya ada kebijakan dalam menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan pasien TB, yaitu dengan mulai memasukan tenaga kesehatan terlatih di bidang tuberkulosis pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

---

Tuberculosis is a major public health problem in the world, including in Indonesia. Finding and curing the patients are the best way of preventing transmission of TB by implementing the DOTS strategy. Implementation of the national TB control strategy prioritized in remote, border and island especially TB patients who do not meet the target case detection and treatment success. There are two of provinces with the highest and second highest TB namely west Java province (0.7%) and Papua (0.6%). Accessibility to health services of TB patients showed inequality, which only exist in urban areas and at high economic status. The problem in this research is find the of TB patients who do not get accessibility to health services. Limited accessibility to health services of TB patients could be caused by conditions different individuals as well as differences in physical conditions (geographic). The purpose of this study is to setup a spatial model of accessibility to health services in the province of West Java and Papua.

This study used a cross-sectional design and data derived from the Basic Health Research in 2013 (RISKESDAS). Research sites in the provinces of West Java and Papua. Research analysis applied logistic regression to determine the effect of individual characteristics of accessibility to health services and statistical spatial analysis using the Geographically Weighted Regression (GWR) for a model of spatial accessibility to health services.

Accessibility to health care is the patient of TB sputum examination, x-rays and getting anti-TB. Accessibility to health services of TB patients in the province of Papua remains low. Individual characteristics that affect accessibility to health care are health insurance, employment, marriage, the availability of health facilities. Spatial models of accessibility to health services generate two types of constituent variables, the local variables and global variables. Local variables are variables that influence the spatial element of accessibility to health services, while global variables are variables that influence at the provincial level.

The low TB patients who do accessibility services may be caused by the difficulty in the of TB patients to health facilities, especially in the areas with geographical differences. Thus the need for a policy in preparing health facilities TB patients, i.e. to start entering trained health personnel in the field of tuberculosis in the entire health care facility."

"Hak atas pendidikan semestinya didapatkan oleh semua anak, tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 Convention on The Rights of The Child pada tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Meskipun demikian hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri yang ada di Indonesia dan akses pemenuhan terhadap hak pendidikan tersebut belum diatur secara jelas dalam hukum di Indonesia. Untuk itu maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pengaturan tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan akses terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri, khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal dengan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa informan serta melalui studi dokumen dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri di Indonesia adalah didasarkan pada Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, bukan pada ketentuan yang khusus mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri karena pemerintah Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Sedangkan terkait akses untuk pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak luar negeri, khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dapat dinyatakan sebagai belum memadai sehingga masih harus dikembangkan karena dengan tidak adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri berakibat pada tidak jelasnya implementasi pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak tersebut melalui penyediaan akses pendidikan yang mereka butuhkan. Selama ini pemenuhan hak pendidikan melalui penyediaan akses kepada pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri baru dilakukan oleh pemerintah di Kota Depok berdasarkan rasa kemanusiaan namun bukan didasarkan pada hak pendidikan yang semestinya melekat pada diri setiap anak, tidak terkecuali anak yang berstatus sebagai pengungsi luar negeri.

---

As emphasized in Article 28 of the Convention on the Rights of the Child in 1989, which was ratified by the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child, the right to education should be obtained by all children, without exception (Convention on the Rights of the Child). However, the right to education for foreign refugee children living in Indonesia, as well as access to the fulfillment of this right, are not regulated by Indonesian law. As a result, the issues raised in this study are related to regulations regarding the right to education for refugee children abroad under Indonesian legal provisions, as well as access to fulfilling the right to education for refugee children abroad, particularly in Depok City, West Java Province. This study employs the socio-legal method, which includes observing and interviewing several informants, as well as conducting document studies and searching for relevant legal materials. According to the findings of the analysis, the provisions governing the right to education for refugee children abroad in Indonesia are based on the 1989 Convention on the Rights of the Child, which the Indonesian government has ratified, rather than on provisions specifically governing the right to education for refugee children abroad, because the Indonesian government has not ratified the 1951 Convention on Refugees. Meanwhile, access to fulfilling the education rights of foreign child refugees, particularly in Depok City, West Java Province, can be described as insufficient, and further development is required because, in the absence of a legal framework that specifically regulates the right to education for refugee children abroad, the implementation of the fulfillment of the child refugee's right to education is unclear through the provision of access to the education they need. So far, the government in Depok City has fulfilled the right to education by providing access to education for refugee children abroad on the basis of humanity rather than the right to an education that should be inherent in every child, including refugee children."

"ABSTRAKAngka harapan hidup penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2013 masih rendah, sehingga masih berpotensi untuk ditingkatkan. Dengan metode random effect, hasil regresi data panel 26 kabupaten/kota menunjukkan R-square sebesar 0,7707 yang berarti 77,07 variasi pada variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebas. Nilai F-statistik 24,97236 lebih besar daripada F-tabel 2,19 , berarti variabel terikat secara bersama-sama dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas. Realisasi transfer dana Jamkesmas per peserta, realisasi APBD program pelayanan kesehatan penduduk miskin per kapita, rata-rata lama sekolah, jumlah rumah sakit/puskesmas, dan jumlah dokter tidak signifikan mempengaruhi peningkatan angka harapan hidup. Sedangkan pendapatan riil per kapita dan angka melek huruf positif signifikan mempengaruhi peningkatan angka harapan hidup.

---

ABSTRACTThe data shows that life expectancy for resident of local government in West Java during 2011 2013 is still low. Hence, the number of life expectancy has potency to be improved. By utilizing the random effect method, the result of data panel regression of 26 regency shows that R square is 0,7707. It means that 77,07 of variation in the dependent variable can be explained by independent variables. F test 24,97236 is greater than F table 2,19 . It can be interpreted that simultaneously dependent variable is significantly affected by independent variables. Jamkesmas fund transfer realization for each participant, and the realization of APBD fund for per capita poor people health, the average of schooling time, the number of hospitals and clinics, and the number of doctors don rsquo t significantly affect the increasing the life expectancy. Whilst real income per capita and literacy number positive significantly affect the increasing of life expectancy number."