Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat perbuatan autentik dan otoritas lainnya, otoritas yang mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, yang dikenal sebagai notaris dunia maya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 15, UU No. 2/2014 tentang Pejabat Notaris ( Revisi UU No. 30/2004). Kewenangan tersebut diikuti oleh kewajiban notaris untuk menyimpan, memelihara dan memelihara protokol karena itu adalah arsip negara. Saat ini, notaris telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi baik untuk pekerjaan, sistem kantor, dan yang terkait dengan administrasi negara (misalnya Sistem Administrasi Badan Hukum SABS. Sementara, ada Undang-Undang Arsip yang menyediakan ruang bagi keberadaan catatan elektronik di mana arsip harus memiliki fungsi keaslian dan kepercayaan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan referensi pada aturan dan prinsip yang berlaku di masyarakat, ada kebutuhan untuk penelitian tentang sistem keamanan informasi untuk arsip negara yang dikelola oleh Notaris.

---

Notaries are public officials authorized to make authentic deeds and other authorities, one if which is the authority to certify transactions carried out electronically, known as cyber notaries as stated in explanation of article 15, Law No. 2/2014 concerning Notary Officials (Revised Law No. 30/2004). The authority is followed by the notary's obligation to store, maintain and maintain the protocol because it is a state archive. At present, the notary has used information and communication technology both for jobs, office systems, and those related to state administration for example Legal Entity Administration Systems SABH. While, there is an Archive Law that provides space for the existence of electronic records where the archive must have the function of authenticity and trustworthiness. With a normative juridical research method, using reference to the rules and principles that apply in the community, there is a need for research on information security systems for state archives managed by Notaries."

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat terjadi suatu pola perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, khususnya dalam kegiatan transaksi pada suatu transaksi barang dan/atau jasa dari metode transaksi secara konvensional menjadi transaksi secara elektronik, atas dasar tersebut muncullah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) selaku platform digital yang memfasilitasi kegiatan pertukaran barang dan/atau jasa. Transaksi yang dilakukan pada PSE tentunya tidak terlepas dari adanya potensi kebocoran data dan informasi atas setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen pada PSE, sehingga PSE selaku pelaku usaha berkewajiban untuk melakukan upaya dalam hal mencegah hal-hal tersebut terjadi yang salah satunya dengan menerapkan standar ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) selaku standar internasional dalam upaya mencegah risiko-risiko yang terjadi pada transaksi elektronik yang salah satunya memenuhi hak konsumen dan kewajiban PSE selaku pelaku usaha. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah terkait bagaimana mekanisme penerapan ISO 27001 selaku SMPI serta apakah ISO 27001 selaku SMPI dapat menjamin PSE dari kebocoran data konsumen. Penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, hasil dari penelitian bahwa ISO 27001 selaku SMPI membantu PSE dalam mencegah kebocoran data dan informasi konsumen, serta saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah regulator mengevaluasi dan membuat satu aturan rigit mengenai penerapan SMPI sejak terdapat adanya dualisme pengaturan terhadap penerapan SMPI.

---

The rapid development of technology has made a pattern of changing the lifestyle of today's society, especially in transaction activities in a transaction of goods and/or services from conventional transaction methods to electronic transactions, on this basis an Electronic System Operator (ESO) has emerged as a platform. digital services that facilitate the exchange of goods and/or services. Transactions carried out at ESO are certainly inseparable from the potential for data and information leakage for every transaction made by consumers at ESO. Therefore, ESO as a business actor is obliged to make efforts to prevent these things from happening, one of which is by implementing the ISO 27001 standard. regarding the Information Security Management System (SMPI) as an international standard to prevent risks that occur in electronic transactions, one of which fulfills consumer rights and PSE obligations as business actors. The main problem in this research is related to the mechanism for implementing ISO 27001 as SMPI and whether ISO 27001 as SMPI can guarantee ESO from consumer data leaks. This research will be carried out qualitatively and the results of the research show that ISO 27001 as SMPI can assist ESO in preventing consumer data and information leaks, as well as advice that can be given from this research is that the regulator evaluates and makes one strict rule regarding the implementation of SMPI since there is dual regulatory regulation on the implementation of SMPI. "

"ABSTRAKPenyimpanan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara secara elektronikdiperlukan bagi setiap pengemban jabatan Notaris. Hal demikian dapat dilakukan melalui alih media menjadi arsip elektronik berdasarkan Undang-Undang Kearsipan, dan dapat terintegrasi dengan pelayanan hukum secara online lainnya, sehingga akan menciptakan suatu interoperabilitas antara pelayanan hukum secara online di Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini terkait dengan penyimpanan Protokol Notaris yang dilakukan secara konvensional dan elektronik, dan sistem elektronik penyelenggaraannya yang terintegrasi. Penelusuran data dilakukan dengan menggunakan data kepustakaan melalui studi dokumen pada Peraturan Perundang-undangan dan didukung dengan wawancara narasumber. Temuan data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penyimpanan Protokol Notaris dapat dilakukan secara elektronik mengacu pada ketentuan UUJN, UU ITE, dan UU Kearsipan, meskipun terdapat banyak inkonsistensi, pelaksanaan penyelenggaraan sistem elektronik yang terintegrasi terkait penyimpanan Protokol Notaris masih terkendala payung hukum pelaksanaannya.

---

ABSTRACTDepository of Protocol Notary as State Records electronically is requiredfor every Notary office bearers. It thus can be done through the transfer of media into an electronic archive under Act Archives, and can be integrated with other online legal services, thus creating interoperability between online legal services in Indonesia. The problems are studied in this paper associated with the depository of Notary Protocols both done conventionally and electronics, and integrated electronic systems implementation. Search data using literature data through the study of documents on Legislation and supported by interview of informants. Findings data were analyzed using qualitative methods. Notary Protocols storage can be done electronically refer to the provisions UUJN, ITE Law, and the Law on Archives, although there are many inconsistencies, the management of the integrated electronic systems associated storage Notary Protocol is still constrained by legal protection implementation"

"Masyarakat modern pada saaat ini memiliki kebutuhan-kebutuhan baru dalam kehidupannya, yaitu kebutuhan akan teknologi informasi, segala informasi dapat diperoleh dengan mudah melalui internet yang dapat diakses melalui perangkat elektronik yang mereka miliki. Hal ini beroengaruh pada kegiatan kenotariatan, karena pada dasarnya Pasal 4 Kode Etik Notaris melarang adanya iklan atau promosi diri untuk dilakukan dengan internet. Namun dengan keadaan dunia modern seperti sekarang sangat tidak mungkin apabila seorang Notaris tidak menggunakan teknologi dan informasi seperti internet. Notaris pada saat ini menggunakan teknologi informasi untuk mencantumkan nama dan alamat kantor di internet untuk informasi bagi masyarakat, dan bahkan melakukan penyuluhan hukum mengenai kegiatan kenotariatan di internet melalui website ataupun blog yang dibuat sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Pasal 4 Kode Etik Notaris terlanggar dengan pemanfaatan media elektronik dan teknologi informasi tersebut. Maka batasan dan larangan untuk iklan dan promosi diri yang dimaksud Pasal 4 Kode Etik Notaris perlu di perjelas lagi.

---

Modern society today have new needs in their life, namely the need for the information and technology, the information can be easily obtained via the internet that can be accessed through electronic devices they owned. This has affected the activities of notary, because basically Notary Article 4 code of ethics prohibits ay advertising or self promotion to do with the internet. But with the state of the modern world as it is now highly unlikely if a notary does not utilize any benefits from information technology and the internet. Notary currently uses information technology to include the name and office address on the internet for information for the public, and even perform legal counseling regarding the activities of notary in the internet via the website or blog created themselves. This raises the question whether article 4 of the Notary violated te Code of Conduct with such of the use of electronic media and information technology. Thenn limitation of the ban on advertisingand self promotion referred to in artice 4 Notary Code needs to be clarified."

"Masyarakat Indonesia pada umumnya memahami pelekatan meterai pada dokumen adalah sebagai salah satu syarat terbentuknya suatu dokumen yang autentik. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meterai tidak pernah disebutkan sebagai salah satu syarat untuk suatu dokumen daoat dikatakan autentik. Dan juga dengan banyaknya gugatan di pengadilan yang diakibatkan terjadinya degradasi terhadap suatu akta notaris, menjadi permasalahan yang cukup merugikan para pihak sehingga harus dicari bagaimana solusi agar hal tersebut tidak terjadi. Berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan seperti keterkaitan antara pelekatan meterai dengan keautentikan akta notaris, dan juga meterai yang dapat menjadi pendukung keautentikan akta notaris baik dalam bentuk tempel maupun elektronik. Untuk menjawab hal tersebut, pada penelitian ini memakai metode penelitian yuridis-normatif dan bersumber pada data sekunder yang berupa peraturan bahan hukum, literatur kepustakaan, dan wawancara terhadap informan. Berdasarkan hasil penelitan dengan menggunakan bentuk penelitian berupa tipologi evaluatif, keterkaitan meterai dengan akta notaris hanya berfungsi sebagai pajak, bukan sebagai syarat dari autentiknya suatu akta. Tetapi meterai berbentuk tempel maupun elektronik ini juga dapat menjadi pilihan bagi notaris Indonesia untuk menjadi pendukung keautentikan dari akta-akta yang mereka buat, sehingga kasus seperti gugatan di pengadilan yang dikarenakan terdegradasinya suatu akta notaris yang diakibatkan oleh pemalsuan/penggandaan dapat dihindari.

---

In general, Indonesian people understand that the attachment of a seal to a document is one of the conditions for the formation of an authentic document. Meanwhile, according to the Civil Code, the seal is never mentioned as one of the requirements for a document to be said to be authentic. And also with the many lawsuits in court caused by the degradation of a notary deed, it becomes a problem that is quite detrimental to the parties so that a solution must be found so that this does not happen. Based on this, problems arise such as the relationship between the attachment of the seal and the authenticity of the notary deed, and also the seal that can support the authenticity of the notary deed both in sticky and electronic form. To answer this, this research uses a juridical-normative research method and is sourced from secondary data in the form of regulations on legal materials, literature, and interviews with informants. Based on the results of research using a form of research in the form of an evaluative typology, the connection between the seal and the notary deed only functions as a tax, not as a condition for the authenticity of a deed. However, this sticky or electronic seal can also be an option for Indonesian notaries to support the authenticity of the deeds they make, so that cases such as lawsuits in court due to the degradation of a notary deed caused by forgery/copying can be avoided."

"Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas di bidang kearsipan. Tahun 2013 mulai mengembangkan Sistem Informasi Kearsipan Nasional SIKN yang merupakan bagian dari rencana pengembangan e-government di Indonesia yang dicanangkan sejak tahun 2003. SIKN merupakan bagian back-end dari sistem kearsipan nasional sebagai pengolahan dan penyimpanan data, sedangkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional JIKN merupakan bagian front-end yang berfungsi sebagai sarana pelayanan arsip secara nasional kepada masyarakat.Implementasi SIKN sebagai program prioritas nasional mempunyai target yang harus dicapai dari tahun 2015-2019, tetapi dari tahun 2015-2016 target hanya tercapai 81,33 dari target pencapaian. Permasalahan tersebut penting untuk diselesaikan karena SIKN berfungsi untuk mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, menjamin penggunaan informasi hanya untuk pihak yang berhak dan menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif bangsa. Dari permasalahan yang timbul, penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan SIKN pada simpul jaringan, sehingga dapat digunakan untuk menentukan strategi implementasi SIKN dikemudian hari.Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model TAM dengan menggunakan 9 variabel independen dan 3 variabel dependen. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan teknik purposive sampling. Kuesioner yang disebar berjumlah 220 dan 159 yang kembali. Setelah dilakukan verifikasi hanya 103 responden yang dipergunakan dalam penelitian ini. Pengolahan dan penarikan kesimpulan menggunakan Structural Equation Modeling SEM sebagai alat analisisnya dengan pendekatan Partial Least Square PLS-SEM dengan menggunakan tool SmartPLS v 3.2.7.Hasil penelitian menunjukkan faktor yang memiliki pengaruh adalah Self-Efficacy, Facilitating Condition dan Top Management Support yang memengaruhi Perceived Ease of Use. Faktor Perceived Ease of Use bersama User Training memengaruhi Perceived Usefulness. Dan faktor Perceived Usefulness bersama Perceived Value of Records memengaruhi Intention to Use.

---

ABSTRACTNational Archives of the Republic of Indonesia Arsip Nasional Republik Indonesia, hereafter ANRI is a non ministerial government institution that has duties in the field of archives. 2013 developed the National Archives Information System Sistem Information Kearsipan Nasional, hereafter SIKN which is part of e government development plan in Indonesia launched since 2003. SIKN is a back end of the national archives system as data processing and storage, while the National Archives Information Network Jaringan Information Kearsipan Nasional, hereafter JIKN is a front end that serves the archives to the public.Implementation of SIKN as a national priority program has a target to be achieved from 2015 to 2019, but from 2015 to 2016, the target is only achieved 81,33 of the target. The problem is important to solve because SIKN serves to realize the archives as the backbone of state management, ensuring the use of information only for the entitled parties and ensuring the availability of the archive as the nation rsquo s collective memory. From the problems that arise, this study wanted to know the factors that affect the acceptance of SIKN on the network node, so it can be used to determine the implementation strategy of SIKN in the future.This study uses Technology Acceptance Model TAM using 9 independent variables and 3 dependent variables. The data were collected using questionnaires with purposive sampling technique. The questionnaires were distributed totaling 220 and 159 returning. After verification only 103 respondents used in this research. Processing and conclusion using Structural Equational Modeling SEM as its analysis tool with Partial Least Square PLS SEM approach using SmartPLS v 3.2.7 tool.The results showed that factors that have influence are Self Efficacy, Facilitating Condition and Top Management Support that affect Perceived Ease of Use. Perceived Ease of Use and User Training affects Perceived Usefulness. And Perceived Usefulness and Perceived Value of Records affects Intention to Use. "

"UU Jabatan Notaris telah mengatur mengenai ketentuan cyber notary. Penelitian ini membahas tentang penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ada dua permasalahan hukum dalam penelitian ini. Pertama, kepastian hukum penggunaan tanda tangan elektronik untuk penandatangan akta autentik. Kedua, perlindungan hukum bagi notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik untuk penandatangan akta autentik. Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pengumpulan data sekunder, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta yang ditandatangani secara elektronik memenuhi asas kepastian hukum, namun peraturan lebih lanjut mengenai cyber notary masih diperlukan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan detail mengenai penandatanganan akta Notaris secara elektronik pada peraturan UU ITE dan UUJN. Penandatanganan secara elektronik di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada notaris. Saran yang dapat diberikan adalah perlu pengaturan lebih lanjut mengenai penandatanganan akta notaris secara elektronik. INI dapat pula mengikuti jejak perkembangan notaris negara-negara yang telah lebih dulu menerapkan cyber notary, seperti di Jepang dengan adanya e-notarization centre

---

The Notary Law has regulated the provisions regarding cyber notary. This research discusses the use of electronic signatures in notarial deeds in accordance with the provisions stipulated in the Notary Position Law and the Electronic Information and Transactions Law (ITE). There are two legal issues in this research. First, the legal certainty of using electronic signatures for authenticating deeds. Second, legal protection for notaries in the use of electronic signatures for authenticating deeds. The author employs a doctrinal research method with the collection of secondary data and qualitative analysis. The results of this research indicate that electronically signed deeds meet the principle of legal certainty, but further regulations regarding cyber notary are still needed. This is because there is no detailed regulation on electronic notarial deed signing in the ITE Law and the Notary Position Law. Electronic signing in Indonesia has not yet provided adequate legal protection for notaries. The recommendation that can be given is the need for further regulation regarding electronic notarial deed signing. This can also follow the footsteps of the development of notaries in countries that have already implemented cyber notary, such as Japan with the existence of an e-notarization center"

"Tesis ini membahas kesenjangan penerapan keamanan informasi antara Standar LPSE dengan ISO 27001, serta pengembangan kerangka kerja keamanan informasi pada sistem  tersebar pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, digabungkan dengan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan LKPP selaku pembina dan pengawas LPSE, untuk melengkapi kriteria dan kontrol kemanan informasi, serta membuat panduan resmi dan terperinci untuk mengurangi kesenjangan antara Standar LPSE dengan ISO 27001; memanfaatkan kerangka kerja usulan berbasis Standar LPSE dan ISO 27001 sehingga LPSE dapat menerapkan kedua standar tersebut secara bersamaan; LKPP juga perlu melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan penerapan Standar LPSE pada LPSE; selain itu, LKPP perlu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya sosialisasi penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang berbasis ISO 27001 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016.

---

The focus of this study is discusses about the gap of information security between the LPSE and ISO 27001 Standards, and the development of an information security framework for distributed public electronic procurement system. This research is qualitative research with a case study method, combined with quantitavie research with a quantitative descriptive method. The researcher suggests that LKPP as the supervisor and controller of LPSE, to complete the criterias and controls of information security, and also make an official and detailed guidelines to reduce the gap between the LPSE and ISO 27001 Standards; LKPP and LPSE use the proposed framework based on LPSE and ISO 27001 Standards to implement both of these standards simultaneously; LKPP also  needs to conduct periodic assessments and evaluations to ensure that LPSE applies these standards continuously; in addition, LKPP needs to coordinate with the Ministry of Communication and Information to disseminate the implementation of Information Security Management System based on ISO 27001 which contained in the Minister of Communication and Information Regulation Number 4 of 2016."

"ABSTRAKTesis ini mencoba menganalisis sistem manajemen pangarnanan informasi padaMerchant Bank Permata, atas terjadinya peristiwa fraud banking melalui mesinelektronik darn capture di Merchant Bank Permata yang telah dilaporkan di PoldaMetro Jaya pada 12 April 2010. Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif,clengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan, danstudi dokumen. Wawancara mendalam difokuskan terhadap sistem manajemenpengamanan pada proses akuisisi Merchant Bank Permata dan alur transaksielektronik melalui mesin EDC di Merchant Bank Permata, faktor-faktor yangmempengaruhi terjadinya fraud Banking di Merchant Bank Permta, serta upayauntuk memperbaikinya. Sedangkan pengamatan di fokuskan terhadap caramelakukan transaksi elektronik dimulai dari transaski on-line, ojllfne, settlement danpayment. Selanjutnya studi doklmien difokuskan pada berkas perkarajraud bankingyang dilaporkan di Polda Metro Jaya dan Standar operasional prosedur Sistemmanajernen pengamanan informasi pada Merchant Bank Permata. Hasii penelitianmembuktikan sistem manajemen pengamananan informasi di Merchant BankPermata, tidak memilki sistem yang baik, karena pada proses akuisisi merchantinfomnasi atau data tidak memenuhi aspek integritas, kerahasian, dan ketersediaan,begitu pula pada proses transaksi elektronik. Hal ini dipengaruhi faktor manusia,proses atau sistem, dan teknologi sistern manajemen pengamanan infomiasi. Adapuncara untuk memperbaikinya pada proses akuisisi merchant harus ada bagian atau unityang menganalisa pemohon merchant dan pada proses transasksi elektronikmenambah sistem untuk mengalisa vatiditas dimulai dari transaksi on-line, of-line,dan settlement, yaitu menambah sistem terminal transaction line.

---

AbstractThis thesis attempts to analyze information security management system on BankPermata in regard with the case of fraud banking through electronic data capturemachine at Bank Permata?s merchants which was reported to Jakarta MetropolitanPolice on 12 April 2010. This research exercised a qualitative approach which datawere collected through in-depth interview, observations and document study. The in-depth interview focussed on security management system during the acquisition ofBank Permata?s merchants and electronic transaction chart through electronic datacapture machine at those merchants, factors affecting Iliad banking occurred as wellas all the restoration efforts taken. Observations focussed on the procedure ofelectronic transaction, which started from on line transaction, off line settlement andpayment. Meanwhile, document study focussed on dossiers of fraud banking casesreported to Jakarta Metropolitan Police and Standard Operational Procedure ofinformation Security Management System on Bank Permata?s Merchants. Thisresearch finds that the information Security Management System was not well-established since information collected during the acquisition process and electronictransaction process were not qualified in the aspects of integrity, confidentiality andavailability which was affected by Several factors such as the human involved, thesystem it self as well as information security management system technology. Theresearcher proposes, that in order to restore the system, t11ere should be a particularsection dining the acquisition process to analyze merchant requestor?s validity whilstduring the electronic transaction, a terminal encryptions line added to the system toanalyze the validity of information both on-line transaction and off-line settlementas well as the payment."

"ABSTRAKPada tesis ini, penulis mengangkat mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta kuasa yang tidak memenuhi ketentuan sebagai akta Notaris, serta upaya penyelesaiannya. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor atas kerugian yang diderita pelapor akibat akta kuasa yang dibuat oleh Notaris dengan indikasi pemalsuan tanda tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini, akta kuasa yang dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan otentitas akta tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, melainkan hanya sebagai akta dibawah tangan, sebaiknya Notaris lebih seksama dan menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam menjalankan Jabatanya. Apabila kerugian yang timbul karena Notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundangan, maka Notaris dapat dimintakan ganti kerugian. sebaiknya Notaris selalu mengikuti perkembangan kebijakan dalam bidang kenotariatan khususnya. Penyelesaian masalahnya dapat dilakukan dengan pengaduan atau laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pemeriksaan kepada Notaris, perihal ganti kerugian dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri, dapat juga dilakukan musyawarah dengan jalan mediasi yang dapat dilaksanakan pada pengadilan negeri dan atau badan arbitrase nasional Indonesia, dan diberikannya perluasan kewenangan terhadap MPD untuk melakukan mediasi agar penyelesaian masalah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien dalam rangka pemberian kepastian hukum bagi masyarakat dengan seluas-luasnya.

---

ABSTRACTThis thesis discussed the Notary rsquo s law consequence and responsibility towards deeds which didn rsquo t meet the legal requirements as the notarial deeds, and also its settlement efforts. This problem was caused by several complaints to the Bogor Regional Supervisory Board of Notary on the loss of claimants due to the notarial deeds made by the notary with the indication of a signature falsification. The research method was a juridical normative method with a research typology of descriptive analytical. The research result showed that the notarial deedswhich weren rsquo t fulfilling the authentication requirement of the deed, these did not have any authentication power, except for a privately made deed. The Notaries ought to be more careful and apply the principle of caution in running their position. When the loss caused by the law violation conducted by the notary, the notary might be required to compensate. The notaries ought to always follow the development of policies, especially on the notary field. The solution might be conducted by complaining or reporting to the Regional Supervisory Board of Notary to ask for an investigation on the reported notary. Moreover, a compensation might be prosecuted through a lawsuit to a district court, or a mediation in the district court or the Indonesian National Arbitrage Agency. Giving the expansion of authority to the Regional Supervisory Board as a mediator would generate an effective and efficient problem solving in order to provide a legal certainty for the community at large."