Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Otomasi telah lama menjadi masalah dalam perbincangan perburuhan. Sejak revolusi industri pertama, kedua, dan ketiga, pesatnya perkembangan teknologi selalu berbanding lurus dengan pembahasan hilangnya pekerjaan akibat digantikan oleh mesin. Selain itu revolusi industri 4.0 terus menghampiri kita, sebuah revolusi industri yang dikatakan jauh lebih besar dan lebih berbeda, serta lebih cepat dari revolusi industri sebelumnya. Hal ini menimbulkan permasalahan pada sisi hukum khususnya hukum ketenagakerjaan di bidang hubungan kerja. Oleh karena itu, tesis ini akan membahas keterkaitan antara otomasi dengan implementasi ketentuan mengenai hubungan kerja dan dampak penerapan otomasi pada PT. Jasa Marga Persero Tbk sebagai objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada otomasi yang dilakukan di PT. Jasa Marga Persero yang mengotomatiskan gerbang tol untuk mengetahui bagaimana otomasi diterapkan di perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif berupa deskriptif analitik dengan menggunakan data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara dengan informan sebagai pendukung data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara detail tentang otomasi, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan otomasi, hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja akibat otomasi. Meski begitu, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Bersama Serikat Pekerja Jasa Marga, menggunakan lembaga kerjasama bipartit untuk mencapai kesepakatan mengatasi dampak otomasi, dengan membuat program transfer profesional yang disebut dengan program A-life. Melihat hal tersebut, secara umum perlu dilakukan pengaturan yang lebih detail terkait penyelenggaraan otomasi, terutama terkait ketentuan hubungan kerja. terutama dalam hal pemutusan hubungan kerja dan alternatif pemutusan hubungan kerja karena otomatisasi.

---

Automation has long been a problem in the labor conversation. Since the first, second, and third industrial revolutions, the rapid development of technology has always been directly proportional to the discussion of job losses as a result of being replaced by machines. In addition, the industrial revolution 4.0 continues to approach us, an industrial revolution that is said to be much bigger and more different, and faster than the previous industrial revolution. This raises problems on the legal side, especially labor law in the field of employment relations. Therefore, this thesis will discuss the relationship between automation and the implementation of provisions regarding work relations and the impact of automation implementation at PT. Jasa Marga Persero Tbk as the object of research. This research was conducted on automation conducted at PT. Jasa Marga Persero which automates toll gates to find out how automation is implemented in the company. The research method used is juridical normative in the form of analytical descriptive using secondary data which is equipped with interviews with informants as supporting secondary data. The results show that basically Indonesia does not yet have regulations that regulate in detail about automation, especially regarding matters relating to the implementation of automation, employment relations and termination of employment due to automation. Even so, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Together with Jasa Marga Workers Union, using a bipartite cooperation institution to reach an agreement to overcome the impact of automation, by creating a professional transfer program called the A-life program. Seeing this, in general, it is necessary to make more detailed arrangements regarding the implementation of automation, especially regarding the provisions of employment relations. especially in terms of termination of employment and alternatives to termination of employment due to automation."

"Bardasarkan Pasal 10 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menegaskan adanya larangan praktek yang menjurus kearah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara pengusaha penyelanggara telekomunikasi. Hal ini sejalan dengan asas yang terkandung di dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Undang-Undang tentang Telekomunikasi, jasa instalasi dilaksanakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi. Siapa saja penyelenggara telekomunikasi, dinyatakan di dalam Pasal 8 dengan peraturan pelaksanaannya diatur di dalam PP No. 52 Tahun 2000. Penyelenggara tersebut adalah pengusaha yang berbadan hukum, tetapi juga dapat dilakukan oleh pengusaha perorangan. Perekrutan pengusaha sebagai penyelenggara telekomunikasi oleh PT. Telkom Tbk., lazimnya dibuat perjanjian dengan memuat kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian kerja yang dibuat dengan tidak tertulis inilah yang menjadi peluang adanya praktek persaingan usaha tidak sehat. Pengusaha cenderung membuat penetapan harga jasa maupun barang, melalui perjanjian tidak tertulis, dapat diduga agar sulit dilacak sekalipun oleh pihak berwenang yaitu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), sekalipun terdapat laporan, KPPU tidak dapat bertindak diluar kewenangannya sebagaimana peran penyidik. Dari sudut pandang dua Peraturan yaitu UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 36 Tahun 1999, terjadi dualisme dalam menghadapai satu permasalahan mengenai penetapan harga. Menurut UU No. 5 Tahun 1999 perjanjian mengenai penatapan harga adakalanya dapat diterapkan pendekatan perse illegal atau rule of reason.atau keduanya. Demikian juga menurut UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang dikenal dengan pendekatan bundling service dan unbundling service.

---

AArticle 10 of Law 36 of 1999 on Telecommunications confirms the prohibition of the practice that leads towards monopoly and unfair competition among telecommunications carriers entrepreneurs. This is in line with the principles contained in the Law no. 5 in year 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. According to the Law on Telecommunications, installation service carried out by the Telecommunication Providers. Anyone telecommunications operator, expressed in Article 8 of the implementing regulations set in PP. 52 of 2000. The organizers are incorporated businesses, but can also be done by an individual entrepreneur. In the recruitment of employers as providers of telecommunications by PT. Telkom Tbk., typically made agreements that containing the written and unwritten. Employment agreement made with the unwritten that is the opportunity for unfair business practices. Employers tend to make the pricing of goods and services through an unwritten agreement, it can be presumed that difficult to trace even by the authorities that the Commission (KPPU), though there is a report, the Commission can not do outside the authority, which should investigator. From the point of view of the two regulations, namely Law no. 5 of 1999 and Law no. 36 In 1999, there was a duality in the face of the existing problems. According to Law no. 5 In year 1999 an agreement on price fixing is sometimes applied approach illegal per se or rule of reason or both. Similarly, according to Law no. 36 of 1999 on Telecommunications, as known as service bundling and unbundling approach to service."

"E-letter merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk kegiatan korespondensi yang memberikan kemudahan dalam efisiensi waktu kegiatan surat menyurat perusahaan sekaligus memicu pro dan kontra diantara pengguna dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi E-letter berlangsung dalam korespondensi perusahaan di tengah kemunculan pro dan kontra antara pengguna selama melaksanakan korespondensi bisnis melahirkan berbagai pemaknaan terhadap E-letter yang terus bertahan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi E-letter di PTX X memunculkan berbagai perspektif pengguna yang berbeda-beda namun implementasi e-letter terus dimanfaatkan. Implementasa e-letter memberikan kemudahan dan ketepatan dalam korespondensi dimulai dari pembuatan dan distribusi surat kedinasan sampai proses temu kembali informasi dan penyimpanan. Sistem ini meminimalisir penyalahgunaan surat kedinasan karena memiliki sistem keamanan yang mana hanya pegawai yang sudah terdaftar yang dapat mengakses sistem tersebut.

---

E-letter is a application based on web that is used for correspondence activities that provide convenience in time efficiency of corporate correspondence activities as well as triggering pros and cons among users in its implementation. The purpose of this study is to identify E-letters that take place in corporate correspondence in the midst of the emergence of pros and cons between users while carrying out business correspondence, giving rise to various meanings of E-letters that continue to survive in supporting the achievement of organizational goals.This research uses a qualitative approach with a case study method. The results of this study indicate that the implementation of the E-letter at PT X raises various user perspectives, but the implementation of the e-letter continues to be utilized. The implementation of e-letters provides convenience and accuracy in correspondence starting from the creation and distribution of official letters to the process of information retrieval and storage. This system minimizes the misuse of official letters because it has a security system where only registered employees can access the system."

"Prinsip keterbukaan atau disclosures sebagai perwujudan asas transparansi dalam good corporate governance merupakan komponen terpenting di dalam industri sekuritas (pasar modal) dimanapun. Prinsip keterbukaan bertujuan menjaga kepercayaan investor, menciptakan pasar yang efisien dan memberikan perlindungan investor. Tesis ini membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya mengatur pelaku pasar modal menunjang pelaksanaan prinsip keterbukaan, bagaimana peran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam menunjang pelaksanaan prinsip keterbukaan serta bagaimana pengaruh sengketa hukum pihak ketiga yang melibatkan aset kelolaan (JORR S) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ditinjau dari prinsip keterbukaan dalam rangka perlindungan investor. Penulisan tesis mendasarkan pada penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif dengan tipe penelitian diagnostik dan evaluatif yang bersifat deskriptif. Penelitian menghasilkan simpulan pertama, bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas belum cukup memadai mengatur pelaksanaan prinsip keterbukaan yang memberikan perlindungan investor publik, kedua Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya masih belum cukup memadai memberikan kejelasan mengenai standar penentuan fakta atau peristiwa material dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan dan tidak pula memberikan batasan yang tegas mengenai materialitas besarnya kerugian dalam transaksi benturan kepentingan, ketiga sengketa hukum pihak ketiga yang melibatkan aset kelolaan (JORR S) belum cukup memadai diungkapkan oleh PT Jasa Marga dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan karena belum memenuhi unsur Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1, keempat satu-satunya akta relaas yang pembuatannya secara tegas diharuskan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dibuat oleh Notaris adalah berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Independen untuk transaksi benturan kepentingan.

---

Principle of disclosures shall be regarded as the existence of the principle of transparency in the spirit of the good corporate governance and thus regarded as the foremost important component in the security industry (capital market) anywhere in the world. Principle of disclosure is intended to protect the investors? confidence/trust, to create an efficient market and to provide protection to the investors. This thesis analyses: how the Law number 40 year 2007 regarding the Limited Liability Company and the Law number 8 year 1995 regarding the Capital Market and all its relevant regulations which regulates the stakeholders of the Capital Market to execute the principle of disclosure, how is the role of the Notary as the Supporting Professionals of the Capital Market in the implementation of the principle of disclosure as well as how is the influence of the dispute of the third party which involved the asset under management of PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JORR S) is to be viewed from the point of view of principle of disclosure in the relation of the protection of investors. This thesis is based on the library research which is characterized as normative law with diagnosed and evaluative with the touch of descriptive research type. This research concludes that firstly, the Law of the Limited Liability is not sufficient in regulating the principle of disclosure which is able to provide protection to the investors, secondly, both the Capital Market Law and its relevant regulations are still not sufficient to provide explanation regarding the standard determination of the material fact and or material event in the implementation of the principle of disclosure and did not provide a clear definition regarding the magnitude of loss in the conflict of interest transactions."

"Tesis ini membahas mengenai ketentuan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengadaan barang dan/ atau, dimana dalam ketentuan tersebut, BUMN diberikan keistimewaan penunjukan langsung terhadap anak perusahaan dan/ atau pihak terafiliasi sebagai penyedia barang dan/ atau jasa dilingkungan PT PLN (Persero). Ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha, PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam pengadaan barang dan jasa seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5 Tahun 1999), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan-aturan yang berlaku atas PT PLN (Persero) tersebut menimbulkan multi interpretasi terhadap PT PLN (Persero) selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip dasar sistem pengadaan barang dan/ atau jasa dari perspektif hukum persaingan usaha antara lain adalah non diskriminasi. Untuk itu dibentuk beberapa regulasi berupa peraturan perundang-undangan seperti UU 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden yang melarang praktek persekongkolan tender dan diskriminasi terhadap pelaku usaha. Namun demikian, terdapat peraturan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yaitu Peraturan Menteri tentang Sinergi BUMN yang memberi peluang dilakukannya penunjukan langsung terhadap anak perusahannya dan/ atau pihak yang terafiliasi dengannya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dilakukan melalui pengadaan barang dan/ atau jasa. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam persaingan usaha yang sehat, khususnya Pasal 22 dan Pasal 19 huruf d UU 5 Tahun 1999 yang berakibat pada tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan yang terdapat dalam pengadaan barang dan/ atau jasa tersebut.

---

This thesis generally discuss about regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprises in procurement, which is in that regulation, a State-Owned Enterprises is given extraordinary to do direct appointment of the subsidiary company and/ or affiliation party of PT PLN (Persero) as provider goods and/ or services of PT PLN (Persero). According to perspective of competition law, PT PLN (Persero) as Indonesian State Owned Enterprise comply to several regulations as its guideline to run in goods and services procurement such as Act Number 5 of 1999 concerning the Prohibition Against Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Act 5 of 1999), Act Number 19 of 2003 concerning State-Owned Entities Enterprises and Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. Regulations that bind toward PT PLN (Persero) has create multi interpretation of PT PLN (Persero) as an actor in national economy. The research method that used in this thesis is Legal Normative that refers to the legal norms found in laws and regulations. The basic principles of procurement from the competition law perspective among others is nondiscrimination. For that purpose, some regulations were established such as Act 5 of 1999 and Presidential Regulation regarding bid rigging and non-discrimination prohibition of actor in national economy. However, there is ministerial regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprises that contravene with fair competition principles that enable to appoint its subsidiary of a State-Owned Enterprises and/ or affiliation party directly without bidding to execute specific work through procurement. Such practice is violation article 22 and article 19 d of Act 5 of 1999 which create barriers to other company to compete in the procurement goods and services."

"Anak yang terlibat dalam aktivitas periklanan sering tidak diakui sebagai pekerja anak, meskipun pekerjaan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari pengembangan minat dan bakat mereka. Hal ini mengakibatkan permasalahan seperti diabaikannya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai model iklan ini oleh orangtua, pengusaha dan bahkan pemerintah, yang akhirnya berdampak negatif pada hak dan kewajiban anak tersebut serta berpotensi merugikan masa depan mereka. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pengaturan hukum mengenai pekerja anak di Indonesia dan perlindungan hukum pekerja anak yang bekerja sebagai model iklan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam skripsi ini bentuk skripsi problem identification dan problem solution. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang didukung data lapangan berupa wawancara kepada informan yaitu model iklan. Simpulan dari skripsi ini bahwa pengaturan hukum mengenai pekerja anak di Indonesia tersebar di beberapa peraturan pemerintah lainnya. Selanjutnya perlindungan hukum yang diberikan oleh orang tua, pengusaha, dan pemerintah terkait pekerja anak sebagai model iklan di Indonesia belum maksimal. Oleh karena itu dalam skripsi ini dapat diberikan saran bahwa diperlukannya kompilasi hukum terhadap peraturan hukum mengenai pekerja anak sebagai model iklan agar terdapat kepastian hukum terhadap lanak yang bekerja sebagai model iklan dan perlu adanya lembaga khusus yang memberikan perlindungan hukum pekerja anak sebagai model iklan di Indonesia yang dapat berfokus untuk memberikan perlindungan kepada anak yang bekerja sebagai model iklan di Indonesia.

---

Children involved in advertising activities are often not recognized as child laborers, even though their work is actually part of the development of their interests and talents. This leads to issues such as the lack of legal protection for children working as advertising models by parents, employers, and even the government, which ultimately negatively impacts their rights and obligations and potentially harms their future. The problem discussed in this thesis is the legal regulation regarding child labor in Indonesia and the legal protection of child workers who work as advertising models from the perspective of labor law in Indonesia. The method used in this thesis is in the form of problem identification and problem solution. This thesis is a normative legal research and utilizes secondary data supported by field data in the form of interviews with informants who are advertising models. The conclusion of this thesis is that the legal regulation regarding child labor in Indonesia is scattered across several other government regulations. Furthermore, the legal protection provided by parents, employers, and the government regarding child workers as advertising models in Indonesia is not yet optimal. Therefore, this thesis suggests the need for a compilation of laws on the legal regulations regarding child workers as advertising models to ensure legal certainty for children working as advertising models. Additionally, there is a need for a specialized institution that provides legal protection for child workers as advertising models in Indonesia, which can focus on protecting children working as advertising models in Indonesia."

"Pengujian perangkat lunak, secara spesifik regression testing, adalah sebuah proses yang diperlukan ketika perangkat lunak atau lingkungannya berubah untuk memastikan bahwa perangkat lunak masih bekerja sesuai dengan ekspektasi. Termotivasi oleh kebutuhan industri nyata, penelitian ini melaporkan pengalaman dalam melakukan transisi dari regression testing manual menjadi otomatis bagi salah satu aplikasi di PT. XYZ. Sebelum penelitian, regression testing dilakukan secara manual yang bersifat subjektif dan menghabiskan banyak biaya. Otomatisasi pengujian pun diterapkan pada tahap eksekusi dan integrasi hasil pengujian sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengujian. Untuk mencari alternatif eksekusi pengujian yang efisien, eksperimen dilakukan dengan memisahkan alur yang menjalankan tes yang terkait perubahan dengan teknik seleksi dan alur yang menjalankan semua tes. Berdasarkan analisis aplikasi yang diuji, setiap alur memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otomatisasi pengujian dapat memberi manfaat untuk regression testing, rilis aplikasi, dan alur pengembangan aplikasi. Kerangka yang dipaparkan dalam makalah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk aplikasi industri lainnya dengan spesifikasi serupa yang juga ingin menerapkan otomatisasi pengujian.

---

Software testing, particularly regression testing, is required when there are changes in the software or its environment to ensure that the software still performs as expected. Motivated by real industry needs, this study reports on the experience of transitioning from manual to automated regression testing in one of the mobile applications at PT. XYZ. Prior to this study, regression testing was conducted manually which incurred a lot of costs and was by nature subjective. Test automation is then applied to the activities of test execution and test result integration as an effort to increase test productivity and efficiency. To make the test execution efficient, this study conducts an experiment by separating the flow that runs the tests related to changes using regression test selection technique and the flow that runs all tests. Based on the empirical analysis, each flow has its own trade-offs. The results show that test automation can provide benefits for regression testing, application releases, and software engineering flow. The framework presented in this paper aims to serve as a guideline for other industrial applications with similar specifications that are also considering to implement test automation."

"Perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat yang berdampak pada persaingan yang berlangsung sangat ketat menuntut perusahaan untuk mengutamakan tuntutan pasar yang menghendaki kecepatan dan respon yang fleksibel terhadap tuntutan pelanggan. Respon yang cepat terhadap tuntutan pasar dan pelanggan ini dapat menentukan kemenangan dan kekalahan dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, belakangan ini perusahaan mementingkan hal-hal yang mempercepat proses ini demi efisiensi dan effektivitas perusahaan. Salah satu cara adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain melalui jasa pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh atau dikenal dengan istilah outsourcing.Outsourcing kemudian menjadi trend dan merupakan tuntutan pasar yang tidak dapat dihindari. Karena dengan penggunaan outsourcing ini maka perusahaan dapat lebih memperhatikan kegiatan utama perusahaan sehingga perusahaan lebih kompetitif.Namun, praktek outsourcing menimbulkan masalah, khususnya mengenai perlindungan pekerja/buruh. Umumnya, pekerja/buruh outsourcing mendapatkan gaji yang lebih rendah. Jaminan sosial yang diterima minimal, dan bahkan pekerja/buruh outsourcing dianggap seperti faktor produksi. Ada pekerjaan, dipekerjakan oleh perusahaan, tidak ada pekerjaan di PHK. Sehingga pekerja/buruh outsourcing ini seperti "budak dalam zaman modern".Tesis ini menganalis apakah benar bahwa pekerja/buruh tersebut diperlakukan tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dengan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing yang ditinjau dari sudut hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni UU No.13 lahun 2003.Metode penelitian ini didasarkan atas data yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan lapangan (data primerldata dasar). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, majalah, koran, internet, dan sebagainya. Sedangkan data primer atau data dasar penulis dapat dari lapangan yaitu PT. Pertambangan Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Data tersebut merupakan sumber utama bagi penulisan tesis ini, yang diperoleh dengan wawancara dan observasi.Dari hasil pcnelitian penulis menemukan bahwa benar pelaksanaan praktek outsourcing sangat merugikan pekerja/buruh outsourcing, sekalipun pelaksanaan outsourcing tersebut telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan perumusan hubungan kerja antara pemberi pekerjaan, penyedia jasa dengan pekerja/buruh outsourcing, ditambah lagi dengan ditemukannya tidak adanya perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis antara PTBA dan KOPKAR PTBA, serta tidak adanya perjanjian kerja tertulis antara KOPKAR PTBA dengan pekerja/buruh yang dioutsource ke PTBA."

"Pelindungan terhadap pengguna jalan tol sebagai konsumen merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, hal ini harus diiringi dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tulisan ini menganalisa mengenai pelindungan konsumen di jalan tol dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Badan Usaha Jalan Tol, khususnya PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dalam mengatasi kasus pungutan liar yang terjadi dalam ruas jalan tol. Penggunaan jasa derek di jalan tol cukup tinggi, yang terkadang dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pungutan liar. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan doktrinal yang didasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia serta teori-teori yang sesuai dengan situasi yang terjadi. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mengacu pada hukum positif di Indonesia, seperti KUHPER, KUHP, UU Perlindungan Konsumen, UU Jalan, UU Jalan Tol, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelindungan konsumen. Dari kasus pungutan liar derek mobil ini, terungkap bahwa hak-hak yang dimiliki konsumen atas keamanan dan transparansi biaya sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen telah dilanggar. Sehingga dalam hal ini, Badan Usaha Jalan Tol sebagai pelaku usaha bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian, Badan Usaha Jalan Tol juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap praktik pungutan liar yang terjadi dalam jasa layanan derek mobil di Jalan Tol Jagorawi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peraturan yang berkaitan sehingga praktik pungutan liar derek mobil ini dapat diminimalisir.

---

Protection of toll road users as consumers is an important aspect that needs to be considered, this must be accompanied by the application of Minimum Service Standards (MSS) for Toll Roads by applicable regulations. This paper analyzes the protection of consumers on toll roads and the responsibilities of Toll Road Business Entities, especially PT Jasa Marga (Persero) Tbk, in overcoming cases of illegal levies that occur on toll roads. The use of towing services on toll roads is quite high, which is sometimes utilized by unscrupulous people to commit illegal levies. This research utilizes a doctrinal approach based on applicable regulations in Indonesia and theories that are following the situation. The data used in this research is secondary data that refers to positive laws in Indonesia, such as the KUHPER, KUHP, Consumer Protection Law, Road Law, Toll Road Law, and other regulations related to consumer protection. The case of illegal fees for towing cars revealed that consumers' rights to safety and transparency of fees per the Consumer Protection Law have been violated. So in this case, the Toll Road Business Entity as a business actor is responsible for replacing consumer losses under applicable regulations. Not only has the responsibility to compensate for losses, the Toll Road Business Entity also has the responsibility to make efforts to prevent and supervise the practice of illegal levies that occur in car towing services on the Jagorawi Toll Road. This can be done by improving the relevant regulations so that the practice of illegal car towing can be minimized."

"Penelitian ini berfokus pada penerapan Robotic Process Automation (RPA) pada implementasi faktur pajak di PT X ditinjau dari perspektif compliance cost. Robotic Process Automation merupakan salah satu bentuk teknologi yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk meminimalkan biaya kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal administrasi faktur pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi faktur pajak menggunakan Robotic Process Automation ditinjau dari biaya kepatuhan atau compliance cost Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan studi yang dilakukan di PT X dengan indikator Compliance Cost oleh Chattopadhyay & Das-Gupta, seperti Direct Money Cost, Time Cost, dan Psychological Cost, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Robotic Process Automation ini belum memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan indikator Direct Money Cost, biaya yang harus dikeluarkan PT X untuk penggunaan RPA dalam pembuatan faktur ini lebih besar dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak tanpa menggunakan RPA. Selain itu dari segi Time Cost, penggunaan RPA memiliki dampak cukup signifikan terhadap pengurangan waktu PT X dalam pembuatan faktur pajak. Namun, penggunaan Robotic Process Automation tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap Psychological Cost dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak manual.

---

This research focuses on the use of Robotic Process Automation (RPA) for handling tax invoices at PT X, specifically examining its impact on compliance costs. RPA is a technology that Taxable Entrepreneurs use to minimize their compliance expenses related to tax obligations, especially in managing tax invoices. The main goal of this study is to analyze how RPA implementation affects the compliance costs incurred by Taxable Entrepreneurs. The research methodology adopts a post-positivism approach and employs data collection techniques with in-depth interviews and literature reviews. The study conducted at PT X, using the Compliance Cost indicators proposed by Chattopadhyay & Das-Gupta (Direct Money Cost, Time Cost, and Psychological Cost), reveals that RPA integration does not significantly reduce the compliance costs for Taxable Entrepreneurs. In fact, the Direct Money Cost for using RPA in invoice generation at PT X is higher than manual tax invoice generation. However, the implementation of RPA does show a notable reduction in Time Cost, significantly reducing the time spent on tax invoice processing. On the other hand, the adoption of Robotic Process Automation does not bring a significant advantage in terms of Psychological Cost compared to manual tax invoice generation. In conclusion, while RPA offers certain benefits in terms of time efficiency, this study finds that its implementation at PT X does not lead to a substantial reduction in compliance costs for Taxable Entrepreneurs."