Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kehidupan manusia pun demikian mengembangkan. Hal ini pun berdampak pada dunia kedokteran. Di dalam dunia di bidang kedokteran, muncul fasilitas kesehatan baru yaitu telemedicine. Telemedicine itu sendiri, pada dasarnya adalah fasilitas medis yang memudahkan dokter masyarakat di Puskesmas untuk berkonsultasi dengan spesialis yang berada di rumah sakit, untuk membantu dokter umum dalam melakukannya analisis, diagnosis, dan juga resep obat. Dengan sarana telemedicine kesehatan, akan memudahkan puskesmas setempat jauh untuk dapat memberikan pengobatan yang tepat kepada pasien. Tapi,nyatanya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturtelemedicine. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum tentang kompetensi dan kewenangan dokter serta akuntabilitas hukum dokter dalam penerapan fasilitas kesehatan telemedicine. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mendeskripsikan keadaan penyelenggaraan fasilitas kesehatan telemedicine di Puskesmas Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam aplikasi fasilitas kesehatan telemedicine, mempunyai kompetensi dan kewenangan masing-masing untuk dokter. Selain itu, tanggung jawab hukum dokter juga bisa dikaitkan dengan Kode Etik Kedokteran, Disiplin Kedokteran, dan juga Kode Etik KedokteranHukum Perdata dan Pidana. Kesimpulan yang bisa ditarik olehPenulis dalam penerapan fasilitas telemedicine terdapat perbedaan kompetensi dan otoritas antara dokter umum dan spesialis. Selanjutnya saran yang diberikan penulis adalah kepada Kementerian Kesehatan Diharapkan terbentuknya regulasi terkait dengan penyelenggaraan fasilitas telemedicine ini,agar mampu memperjelas kompetensi, wewenang, hak dan kewajiban personil kesehatan terutama dokter.

---

Along with advances in information technology, human life is increasingly developing. This also has an impact on the world of medicine. In the world of medicine, a new health facility has emerged, namely telemedicine. Telemedicine itself is basically a health facility that makes it easy for community doctors in Puskesmas to consult with specialists in hospitals, to assist general practitioners in analyzing, diagnosing, and prescribing drugs. With the health telemedicine facility, it will make it easier for local health centers to be able to provide appropriate treatment to patients. But, In fact, there are no laws and regulations that regulate it telemedicine. This causes the absence of legal certainty regarding the competence and authority of doctors as well as the legal accountability of doctors in the application of telemedicine health facilities. The aim of this research is to describe the state of operation of the telemedicine health facility at the South Tangerang Health Center. The research method used is normative juridical. The results showed that in the application of telemedicine health facilities, doctors have their respective competences and authorities. In addition, a doctor's legal responsibility can also be linked to the Medical Code of Ethics, Medical Discipline, and also the Medical Code of Ethics. Civil and Criminal Law. Conclusions that can be drawn by The author in the application of telemedicine facilities there are differences in competence and authority between general practitioners and specialist doctors. Furthermore, the advice given by the author is to the Ministry of Health. It is hoped that the formation of regulations related to the operation of this telemedicine facility, in order to be able to clarify the competence, authority, rights and obligations of health workers, especially doctors."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban dokter terhadap pelayanan kesehatan maternal pada saat proses persalinan. Dalam proses persalinan, peran seorang tenagakesehatan seperti dokter sangat dibutuhkan agar terlaksananya persalinan yang sehat untuk ibu dan bayinya. Tentang tujuan khusus dari penelitian ini untuk menjelaskan tentangpelayanan kesehatan maternal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014, dan menjelaskan tentang tanggung jawab dokter dalam perawatan kesehatan maternal pada saat persalinan Cito Seksio Sesarea di Rumah Sakit Dr. CiptoMangunkusumo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk yuridis analitis normatif dan aktif deskriptif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: Pelayanan kesehatan ibu dapat menimbulkan hak dan kewajiban melalui informed consent antara dokter dengan pasien. Timbulnya hak dan kewajiban menyebabkan seorang dokter memiliki tanggung jawab hukum atas setiap tindakan medis yang diberikan kepada pasien. tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab pengadilan, perdata dan administrasi maupun etik. Administrasi yang salah Peraturan Konsil Kedokteran No. 4 Tahun 2011 Melawan Hukum dan Wanprestasi yang dilakukan dokter. Penulis menyarankan kepada Kementerian Kesehatan dan Dinas Pelatihan kesehatan lebih lanjut atau diadakan pelatihan pemeliharaan kesehatan maternal khusus untuk kondisi gawat darurat untuk tenaga kesehatan yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal di seluruh Indonesia. Untuk seluruh dokter, diberikan juga sosialisasi tentang tanggung jawab hukum dokter dalam pemberian Perihal informed consent, yang diharapkan agar tenaga kesehatan atau subyek kesehatan tidak menyepelekan pentingnya Penjelasan dan persetujuan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibilities of doctors for maternal health services during the delivery process. In the labor process, the role of a worker health like a doctor is needed to carry out a healthy delivery for the mother and baby. About the specific purpose of this study to explain about maternal health services based on Minister of Health Regulation No. 97 of 2014, and explains the responsibilities of doctors in maternal health care at the time of delivery of Cito Section Sesarea at Dr. Hospital. Cipto Mangunkusumo. This research uses research methods with normative and active descriptive analytical juridical forms. The conclusions that can be drawn from this study are: Maternal health services can lead to rights and obligations through informed consent between doctors and patients. The emergence of rights and obligations causes a doctor to have legal responsibility for any medical action given to a patient. these responsibilities can be in the form of court, civil and administrative as well as ethical responsibilities. Incorrect Administration of Medical Council Regulation No. 4 of 2011 Against the Law and Default performed by doctors. The author recommends that the Ministry of Health and the Department of Health Training continue or conduct maternal health care training specifically for emergency conditions for health workers involved in providing maternal health services throughout Indonesia. For all physicians, socialization on the legal responsibilities of doctors is also provided in the provision of informed consent, which is expected so that health workers or health subjects do not underestimate the importance of explanation and approval."

"Puskesmas pada era JKN ini memegang peranan penting sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama penapis rujukan. Sebagai pintu gerbang pelayanan kesehatan dasar, puskesmas memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus medis non spesialistik secara tuntas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas puskesmas yang diwakili oleh nilai rujukan apabila dihubungkan dengan ketersediaan sumber daya puskesmas dan kepemimpinan manajerial. Metode penelitian adalah metode potong lintang dengan pendekatan kuantitatif kepada 25 puskesmas di Kota Tangerang Selatan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sumber daya yang dimiliki puskesmas belum memenuhi standar yang telah ditetapkan kecuali untuk obat. Ketersediaan alat/teknologi dan bahan penunjang medis berkisar pada level 60-79%. Sedangkan aspek kepemimpinan manajerial yang harus disoroti adalah pengawasan Kepala Puskesmas, pendelegasian tugas dan komunikasi antara pimpinan dan staf. Dari 25 puskesmas, terdapat 7 puskesmas dengan kategori efektivitas baik dimana nilai rujukan < 15%.

---

Primary Health Center (Puskesmas) in the era of JKN plays an important role as First level Health Facilities filters refferal. As a gatekeeper, Primary Health Center have a responsibility to resolve cases of non-specialist medical thoroughly. This study aims to analyze the effectiveness of the Primary Health Center are represented by the refference value when linked with the availability of resources and Primary Health Center managerial leadership. This research was cross sectional design with quantitative approach. Sampling was collected by purposive sampling method to 25 puskesmas in South Tangerang.

The results showed that the resources of Primary Health Center do not meet the standards that have been set except for the drug. The availability of tools/technology and medical support material ranges level from 60-79%. While aspects of leadership managerial should be highlighted is supervision, jobs delegation and communication between leaders and staff. From 25 Primary Health Center, there are 7 Primary Health Centers with good effectiveness category which the reference value < 15%."

"Dokter gigi berisiko tertusuk jarum atau benda tajam lainnya yang berpotensi tertular penyakit infeksi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor risiko terjadinya luka tusuk jarum atau benda tajam lainnya. Desain penelitian adalah cross sectional study dengan pendekatan semi kuantitatif. Sampel penelitian adalah seluruh populasi dokter gigi (39 orang) di puskesmas Tangerang Selatan. Hasil telitian mendapatkan kebanyakan (87,2%) responden berpengetahuan baik, sebagian besar (89,7%) mempunyai sikap yang baik, namun masih ada hampir setengahnya (41,0%) tidak mempunyai keterampilan yang baik. Sedangkan fasilitas poliklinik gigi lebih dari setengahnya (68,0%) tidak baik, dan hampir semuanya (96,0%) tidak mempunyai SOP tindakan gigi, sedangkan menurut persepsi responden kebanyakan (82,1%) tidak ada pengawasan. Disarankan harus dilatih dan dibina tentang teknik pencegahan tertusuk jarum atau benda tajam, serta mempertimbangkan rasio dokter gigi dan jumlah pasien agar mengurangi tekanan waktu kerja bagi dokter gigi. Faktor penunjang berupa fasilitas, SOP dan pengawasan masih perlu ditingkatkan.

---

Dentists are at risk of needle stick injury or other sharps object that potentially get infectious diseases. This study aimed to determine the risk factors of needle stick injury or other sharps. The study design was cross sectional study with semiquantitative approach. The sample was the entire population of dentists at Public Health Centers in South Tangerang. Results found most of the respondents (87.2%) were knowledgeable, most (89.7%) had a good attitude, but there were still nearly half (41.0%) with no good skills. While the dental clinic facility more than half (68.0%) was not good, and almost all (96.0%) had no Standard Operating of dental procedure, while according to the perception of most respondents (82.1%) there was no supervision. It was suggested to traine and to nurture about needle stick injury or sharps prevention techniques, as well as considering the ratio of dentists and the number of patients in order to reduce the pressure of the working time for dentists. Contributing factors such as facilities, SOP and supervision still needed to be improved."

"

Puskesmas selaku institusi pelayanan kesehatan wajib melakukan pengelolaan limbah padat B3. Kota Tangerang Selatan memiliki rasio Puskesmas per Kecamatan tertinggi ke 2 di Provinsi Banten yaitu 4,1 Puskesmas per Kecamatan.  Namun hingga saat ini belum tersedia data terkait pengelolaan limbah padat B3 di Puskesmas baik pada Puskesmas yang telah terakreditasi Utama ataupun terakreditasi Dasar. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi aspek legal, aspek kelembagaan, aspek teknis, aspek sosial budaya, aspek keuangan, dan aspek lingkungan dalam pengelolaan limbah padat B3, serta mengetahui prioritas masalah dalam pengelolaan limbah padat B3, dan mengetahui hubungan status akreditasi terhadap pengelolaan limbah padat B3. Desain studi penelitian ini Crossectional dengan metode observasi lapangan menggunakan formulir inspeksi di 29 Puskesmas Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini 6,9% memenuhi kriteria aspek legal, 69% memenuhi kriteria aspek kelembagaan, 79,3% memenuhi kriteria aspek teknis, 37,9% memenuhi kriteria aspek sosial budaya, 0% memenuhi kriteria aspek keuangan, dan 27,6% memenuhi kriteria aspek lingkungan, dan tidak terdapat hubungan antara status akreditasi dengan pengelolaan limbah padat. Sebagian besar Puskesmas belum memenuhi kriteria pada setiap aspek.

 

---

Puskesmas is the health service institution that should manage solid health-care waste. South Tangerang City has the second-highest ratio Puskesmas per District in Banten Province is that 4.1. The report about solid healthcare waste management either in Main accredited or Basic accredited Puskesmas is not available. This study identifies the legal aspects, institutional aspects, technical aspects, social-cultural aspects, financial aspects, and environmental aspects, priority problems in solid healthcare waste management, and the relationship between accreditation status and solid health-care waste management. This was a crossectional study with an observational method to use the inspection form. The result is 6.9% on the criteria of legal aspects, 69% on the criteria of institution aspects, 79.3% on the criteria of the technical aspects, 37.9% on the social-culture aspects, 0% on the criteria of the economic aspects, and 27,6% on the criteria of the environmental aspects. The majority of Puskesmas in South Tangerang City is not in the criteria of all aspects.

 

"

"

Integrasi pelayanan kesehatan primer (ILP) merupakan bagian dari transformasi layanan primer yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan puskesmas dan jejaringnya dalam penerapan ILP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil studi kasus pada puskesmas dengan karakteristik perkotaan, yaitu di wilayah kerja Puskesmas Pamulang Kota Tangerang Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian mengadopsi kerangka konseptual pemantauan PHC oleh WHO dan teori kesiapan perubahan organisasi oleh Weiner. Hasil penelitian menujukkan bahwa kesiapan ILP di Puskesmas Pamulang belum sepenuhnya siap untuk pelayanan berbasis klaster, pendekatan jejaring, dan penguatan digitalisasi. Ketersediaan sumber daya berupa SDM, infrastruktur, dan sarana prasarana belum memadai, khususnya pada level jejaring puskesmas. Kesiapan teknologi digital masih terkendala dan belum turunnya pembiayaan menjadi faktor yang menghambat persiapan ILP. Terdapat komitmen individu berupa pemahaman informasi dan penilaian positif terhadap ILP, serta komitmen organisasi melalui dukungan tata kelola berupa draft regulasi dan pembiayaan yang telah dialokasikan sebagai inisiasi penerapan ILP sehingga hambatan yang bersifat teknis diharapkan dapat diatasi. Penelitian ini merekomendasikan agar pembiayaan untuk kegiatan persiapan ILP segera diturunkan, dilakukan pemenuhan sumber daya di puskesmas dan posyandu, serta diperlukan dukungan kerja sama dan komitmen semua pihak dalam penerapan ILP. Keterbatasan penelitian ini belum dapat menganalisis lebih detail kecukupan jumlah anggaran yang dialokasikan dan kebutuhan sumber daya sesuai standar pelayanan untuk setiap klaster sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

---

Integrated primary healthcare (ILP) is part of the transformation of primary healthcare aimed at improving access to quality healthcare. This study aims to analyze the readiness of community health centers (puskesmas) and their networks in implementing ILP. This research used a qualitative approach, focusing on a case study of a puskesmas in an urban setting, specifically in the operational area of Puskesmas Pamulang in South Tangerang. Data collection methods include in-depth interviews, observations, and document reviews. This research adopts the conceptual framework of PHC monitoring by WHO and Weiner's theory of organizational change readiness. The findings indicate that the readiness of ILP at Puskesmas Pamulang is not fully prepared for cluster-based services, networking approaches, and digitalization strengthening. Resource availability in terms of human resources, infrastructure, and facilities is inadequate, especially at the puskesmas network level. The readiness for digital technology is still constrained, and the lack of funding hampers ILP preparation. Individual commitment, demonstrated through an understanding of information and positive assessments of ILP, as well as organizational commitment evidenced by governance support such as draft regulations and allocated funding, serve as initiatives for ILP implementation, which is expected to overcome technical barriers. The study recommends prompt allocation of funding for ILP preparation, resource fulfillment in puskesmas and posyandu, and the need for cooperation and commitment from all stakeholders in ILP implementation. The limitation of the study lies in its inability to analyze in detail the adequacy of the allocated budget and resource needs according to service standards for each cluster. Further research is needed to enrich the analysis of these factors.

"

"Pelayanan ibu hamil yang sesuai standar di Indonesia hanya sekitar 19%. Penelitian ini untukmengevaluasi pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu di Puskesmas perkotaan di wilayahKota Tangerang Selatan. Analisis dilakukan melalui kualitas dokumentasi pelayananantenatal atau antenatal care (ANC) di Puskesmas serta alternatif solusi perbaikan kualitasANC melalui model monitoring pelayanan antenatal berbasis teknologi informasi. Penelitianini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan mengambil pemberi layananantenatal serta penerima layanan antenatal di Puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan.Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pencatatan masih kurang lengkap. Permasalahanutama dari kurangnya kualitas tersebut adalah beragamnya dokumentasi yang harus diisisecara manual oleh Bidan. Survei terhadap penerima pelayanan yaitu ibu hamil,menunjukkan bahwa ketepatan waktu kedatangan ibu di Puskesmas dipengaruhi oleh faktorsosial seperti: status pekerjaan, penghasilan, mengetahui alasan kedatangan ANC, adanyapenjelasan diagnosis, dan jenis pencatatan jadwal ANC. Sedangkan faktor yangmempengaruhi pelayanan sesuai standar adalah pendidikan, status pekerjaan, dukungankomunitas (kader) dan dukungan dari Bidan. Hasil ini merekomendasikan penggunaanteknologi informasi dalam pelaksanaan monitoring pelayanan antenatal terpadudirekomendasikan agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan yang dijalankan saatini. Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang aspek sosial dan teknikal yangmempengaruhi kesiapan Puskesmas dalam mengadopsi Sistem Teknologi Informasi.Mayoritas Bidan dan Kader di Puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan telah siap untukmenggunakan sistem monitoring pelayanan antenatal berbasis teknologi informasi.Sementara dari hasil pengujian keberpakaian menggunakan metode System Usability Scaleterhadap desain sistem monitoring dan registrasi ibu hamil (SIMORI) memperlihatkan bahwadesain tersebut dapat diterima oleh pengguna. Kesimpulan dari penelitian ini adalah modelmonitoring antenatal care terpadu berbasis Teknologi Informasi seperti sistem monitoringdan registrasi ibu hamil (SIMORI) yang di desain sesuai kebutuhan pengguna. Sistem inidirekomendasikan untuk mengintegrasikan proses pelayanan antenatal, mempermudahproses monitoring standar pelayanan antenatal di Puskesmas, dan pemantauan sendiri olehibu hamil.Currently, only 19% of pregnant women in Indonesia have received the minimum standardfor antenatal care (ANC). Thus, the objective of this study is to evaluate the quality of ANCservices in South Tangerang District, an urban area of Banten Province through measuringthe quality of ANC documentation and factors related to the quality of ANC. Analysis ofANC service standards through the evaluation of ANC documentation in Puskesmas wascarried out to provide a positive contribution to the government as well as healthorganizations and offer an alternative solutions to improve the quality of ANC standardsthrough designing a monitoring and registration system for pregnancy named SIMORI. Thisresearch is a descriptive study with qualitative and quantitative approaches. The participantsof this study were health workers who directly related to the ANC services such as healthmanagement consist of 70 midwives, 140 community health workers and 207 pregnantwomen who visited the Government Primary Health Care of South Tangerang District forANC. The result of the study shows that the quality of the ANC documentation in cohortbook is still poor with only 38% of the records completely filled by the midwives. The mainproblems in the current ANC monitoring process from the midwives perspective are thenumbers of book that must be filled and the high workload due to the large number ofpatients. Meanwhile, from the perspective of pregnant women, the result shows that thepunctuality of ANC visit in urban Puskesmas is strongly related to the social factors such asemployment status, awareness to know the reason for ANC visit, the reminder usage anddiagnosis information from midwife. While factors related to the basic standard for ANCwere related to level of education, environmental support from community health workers,and working status. Furthermore, the health providers and pregnant women readiness foreHealth implementation shows positive results where most of the health workers are readyto implement an electronic monitoring system for pregnant mother. The conclusion of thisstudy is that the design of a monitoring and registration system for pregnant women(SIMORI) can be recommended to integrate the antenatal, to improve the monitoring processfor minimum standard of ANC and to self-monitored system for pregnant women"

" Peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayananan kesehatan dalam implementasi rujuk balik Diabetes menjadi sangat penting. Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan rujuk balik Diabetes Melitus di Puskesmas Pamulang tahun 2014 dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Desain Studi melalui content analisis dan metode triangulasi. Data primer didapatkan dengan wawancara mendalam, Diskusi kelompok terarah, dan pengamatan di lapangan. Untuk data sekunder dari dokumen kebijakan dan literatur. Dari hasil penelitian : menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan rujuk balik Diabetes Melitus di Puskesmas Pamulang masih berjalan optimal. Untuk itu perlu menyempurnakan kembali regulasi yang ada selama ini agar tidak terjadi kesenjangan dalam implementasi kebijakan rujuk balik diabetes di masa mendatang

---

Increased prevalence of diabetes mellitus will have an impact on the high health financing in the Era of National Health Insurance . The role of PHC as a spearhead in the implementation of health pelayananan refer back Diabetes becomes very important . Study is to examine the implementation of policies refer back Diabetes Mellitus in PHC Pamulang 2014 from aspects of communication , resources, disposition , and organizational structure . This study used a qualitative approach to the study design through content analysis and triangulation methods . Primary data obtained by in-depth interviews , focus group discussions , and field observations . For secondary data from policy documents and literature . From the results of research : indicates that the implementation of policy refer back Diabetes Mellitus in PHC Pamulang still running optimally . For that we need to revise the existing regulations for this so as not to there are gaps in the implementation of the reconciliation policy behind diabetes in the future next ."

"Keberhasilan suatu program berhubungan dengan kinerja petugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja petugas Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan hubungan antara variabel indepeden yang terdiri dari faktor individu (umur, masa kerja, pengetahuan dan motivasi), dan faktor organisasi (pelatihan, fasilitas, kepemimpinan) dengan variabel dependen yaitu kinerja petugas MTBS. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan rancangan penelitian cross sectional. Jumlah sampel 50 responden petugas MTBS.Pengumpulan data dilakukan dengan pengisisan kuesioner dan wawancara serta observasi.Pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak computer, analisis data dengan univariat, bivariat dengan uji statistik chi-square dan multivariat dengan uji statistik multipel regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 62% petugas MTBS mempunyai kinerja baik. Terdapat hubungan antara umur, masa kerja, pengetahuan, motivasi, fasilitas dan kepemimpinan dengan kinerja petugas MTBS. Faktor dominan yang mempengaruhi kinerja petugas MTBS adalah masa kerja dan kepemimpinan.

---

The success of a program related to the performance of its officers This study aims to determine the performance of Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) officers and determine the relationship between the independent variables consisting of individual factors (age,length of work, knowledge and motivation) and organizational factors (training, facilities, leadership) with the dependent variable which is the performance of IMCI officer.

This type of research is quantitative with cross sectional study design. The sample of 50 respondents IMCI officer.Collecting data by filling the questionnaire and interviewing and observation.Processing data using computer software, data analysis with univariate, bivariate statistical test chi-square and multivariate multiple logistic regression statistical test.

The results of this study showed that 62% good performance of IMCI officer. There was correlation between age, length of work,knowledge, motivation, training and leadership with performance of IMCI officer. The dominant factor affecting performance is the IMCI officers working life and leadership."

"ABSTRAKPelaksanaan pencatatan dan pelaporan kasus drop out pelayanan antenatal ibu hamil masih belum memiliki format pelaporan baku. Identifikasi kasus drop out masih dilakukan secara manual dengan mengandalkan ingatan dari bidan maupun kader. Sistem notifikasi dikembangkan sebagai alat identifikasi pada kasus drop out pelayanan antenatal ibu hamil. Penelitian ini adalah pengembangan sistem informasi Rapid Application Development (RAD) dengan teknik prototyping. Hasil penelitian menyarankan bahwa notifikasi digunakan sebagai bentuk identifikasi kasus drop out pelayanan antenatal ibu hamil. Notifikasi dilakukan automatis berdasarkan tanggal kunjungan pelayanan antenatal ibu hamil. Sistem notifikasi ini perlu dilakukan kegiatan follow up sehingga data identifikasi kasus drop out termanfaatkan dengan baik. Follow up dilakukan oleh bidan yang dapat melibatkan kader ataupun secara langsung melakukan kontak dengan ibu hamil.

---

ABSTRACTImplementation of recording and reporting cases of drop out antenatal services pregnant women still do not have the standard reporting format provided. The identification of drop out cases is still done manually by relying on the memories of midwives and cadres. Notification system is used as an identification tool that is done in case of drop out antenatal service of pregnant mother. This research is qualitative research with information system development method of Rapid Application Development (RAD) with prototyping technique. The results suggest that notification is used as a form of identification of drop out cases of pregnant women's antenatal care. Notification is done by system based on the date of antenatal care visit of pregnant mother. However, this needs to be followed up with follow up activities so that the data of the identification of drop out cases is utilized properly. Follow up is done by midwife either by involving cadre or make direct contact with pregnant mother."