Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) adalah fenomena global yang secara terus-menerus menimbulkan ancaman besar terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan, dan itu terjadi tidak hanya di dalam yurisdiksi nasional tetapi juga di laut lepas. Skala penangkapan ikan IUU di laut lepas semakin kuat, mengingat fakta bahwa laut lepas adalah daerah yang sangat luas yang tidak tertutup, dengan pengawasan, pemantauan, dan penegakan yang lemah. Situasi ini memfasilitasi praktik penangkapan ikan ilegal untuk terus terjadi tanpa intervensi. RFMO sebagai organisasi regional yang menangani isu-isu mengenai konservasi dan pengelolaan perikanan laut lepas menjadi salah satu platform terkuat dalam menegakkan langkah-langkah untuk mencegah, menghalangi, dan menghilangkan IUU fishing. Namun, konservasi dan pengelolaan RFMO harus diikuti oleh kemauan dan komitmen serius dari anggota dan non-anggota untuk mematuhi dan menerapkan langkah-langkah yang diadopsi oleh RFMO tertentu. Jika instrumen dan langkah-langkah hukum internasional yang diadopsi oleh RFMO dilaksanakan secara konsisten dan efektif, masalah IUU memancing di laut lepas dapat diselesaikan.

---

Illegal, unreported and unregulated fishing (IUU) is a global phenomenon that continually poses a major threat to the sustainability of fisheries resources, and it occurs not only in national jurisdictions but also in the high seas. The scale of IUU fishing in the high seas is getting stronger, given the fact that the high seas is a vast area that is not covered, with weak supervision, monitoring and enforcement. This situation facilitates illegal fishing practices to continue to occur without intervention. RFMO as a regional organization that handles issues concerning the conservation and management of open sea fisheries is one of the strongest platforms in enforcing measures to prevent, hinder, and eliminate IUU fishing. However, conservation and management of RFMO must be followed by a serious willingness and commitment from members and non-members to comply with and implement the steps adopted by certain RFMO. If the instruments and international legal measures adopted by RFMO are implemented consistently and effectively, the problem of IUU fishing in the high seas can be resolved."

"Tugas Karya akhir ini membahas mengenai tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas tindakan yang tergolong kepada Illegal, Unreported and Unregulated IUU Fishing sebagai upaya menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Oleh karena itu tulisan ini berfokus kepada langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas IUU Fishing yang terjadi wilayah laut Indonesia, yang kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap IUU Fishing yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia telah memenuhi ketiga unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagai indikator yang menentukan efektif atau tidaknya suatu penegkan hukum. Adapun ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah unsur struktur hukum yang ditandai dengan adanya institusi yang melaksanakan penegakan hukum terhadap IUU Fishing, kemudian unsur substansi dan kultur hukum yang ditandai dengan terciptanya peraturan-peraturan hukum, yang diiukuti dengan sikap tegas dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum dalam upaya menjaga kedaulatan wilayah laut.

---

This final paper discusses about law enforcement actions conducted by the Government of Indonesia in eradicating the actions that considered Illegal, Unreported and Unregulated IUU Fishing in an effort to maintain the Indonesia marine territorial sovereignty. Therefore, this paper focuses on law enforcement measures conducted by the Government of Indonesia in an effort to eradicate IUU fishing that occurs in Indonesia sea territory, which are then analyzed using the legal system theory propounded by Lawrence M. Friedman. The results of this paper show that law enforcement against IUU fishing implemented by the Government of Indonesia has met the three elements of the legal system propunded by Lawrence M. Friedman as an indicator that determines whether the law enforcement is effective or not. The three elements of the legal system is an element of the legal structure that is characterized by the institutions that implemented law enforcement against IUU fishing, then the element of substance and legal culture that is characterized by the creation of legal regulations, which followed with the attitude and commitment of the Government of Indonesia in performing law enforcement in an effort to maintain the marine territorial sovereignty."

"Tesis ini membahas tentang IUU-Fishing yang secara langsung merupakan ancaman bagi pengelolaan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab dan menghambat pengembangan perikanan tangkap yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mekanisme penanganan IUU-Fishing di Laut Arafura, mengkaji faktor faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan IUU-Fishing, dan menyusun strategi kebijakan penanggulangannya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Papua. Hasil identifikasi kegiatan pelanggaran penangkapan ikan yang ditemui terjadi di Laut Arafura yaitu : kegiatan illegal fishing antara lain: kapal-kapal penangkap ikan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP) dan Surat Penangkapn Ikan(SIPI), kapal-kapal ikan tidak melakukan ketentuan yang tertera dalam SIUP atau SIPI (jenis dan ukuran alat tangkap yang tidak sesuai, pelanggaran fishing ground), kapal tidak dilengkapi dengan Vessel Monitoring system (VMS.), dan Kegiatan pair trawl. Jenis kegiatan unreported fishing yang terjadi yaitu nelayan melakukan pembongkaran dan penjualan ikan (transhipment) di tengah laut.

---

This thesis discusses the IUU-fishing that is a direct threat to the management of fish resources which is liable and inhibits the development of sustainable fisheries. The purpose of this thesis is to determine the mechanism of controlling IUU-fishing in the Arafura Sea, examines the factors that influence the IUU-Fishing activity, and devise strategies to overcome policies that can be done by the Department of Fisheries and Marine in Papua Province.

The identification results of violations of fishing activities encountered in the Arafura Sea: illegal fishing activities which includes: fishing vessels not equipped with a Fishing License (Business License) and Letter of Fishing (SIPI), fishing vessels activities are incompliance with the provisions listed in the Business License or SIPI (the type and size of fishing gears that which are incompliance with the fishing ground), ships unequipped with a vessel Monitoring system (VMS.), and pair trawling activities. This type of unreported fishing activities that occurs is that fisherman conduct demolition and fish selling (transshipment) in the middle of the sea."

"Besarnya potensi perikanan Indonesia tidak diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh negara akibat kegiatan IUU fisjing. IUU fishing memberikan dampak pada lingkungan, ekomini, maupun sosial. Pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dilakukan oleh Kementeria Kelautan dan Perikanan. Sistem pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dibagi menjadi empat yaitu pengawasan before fishing, while fishing, during landing, dan post landing. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang diakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan BAKAMLA, POLAIR, dan TNI AL. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana sistem pengawasan kegiatan IUU fishing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil skripsi ini menggambarkan bagaimana pengawasan yang dilakukan pada saat before fishing, while fishing, during landing, dan post landing.

---

Indonesia have great potential of fisheries, but Indonesia get low income from fisheries cause IUU fishing. Activities of illegal, unreported, and unregulated fishing give negative impact to environment, economy, and social. Controlling of IUU fishing in Indonesia is countered by Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Controlling system of IUU fishing in Indonesia devide into controlling of before fishing, while fishing, during landing, and post landing. Ministry of Maritime Affairs and Fisheries make cooperation with BAKAMLA, POLAIR, and TNI AL in controlling of IUU fishing in Indonesia. This research use qualitative research metode with descriptive analysis. The research result describe about controlling in before fishing, while fishing, during landing, dan post landing."

"Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) adalah salah satu masalah dalam Hukum Internasional yang telah lama menjadi perhatian masyarakat internasional. Sebenarnya tindakan penangkapan ikan secara ilegal telah sering dilakukan sejak awal abad ke-19. Saat itu belum ada regulasi internasional mengenai laut dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Tiap negara mempunyai regulasi masing-masing untuk mengatur wilayah lautnya. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik dalam penguasaan laut, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung dari industri pengolahan sumber daya laut. Baru pada tahun 1982, ketika UNCLOS terbentuk, masyarakat internasional mempunyai suatu aturan yang bersifat komprehensif mengenai hukum laut. Namun kehadiran UNCLOS 1982, tidak serta merta menyelesaikan masalah penangkapan ikan secara ilegal. Muncullah penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (unreported) dan yang tidak sesuai dengan peraturan (unregulated), yang kemudian melengkapi istilah IUU Fishing. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian yang mendalam mengenai IUU Fishing dan bagaimana pengaturannya dalam hukum internasional, dan bagaimana implikasinya bagi Indonesia karena Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi perikanan paling besar dan merupakan salah satu negara yang paling banyak dirugikan oleh kegiatan IUU Fishing."

"Illegal, Unreported and Unregulated Fishing sebagai bentuk ancaman kontemporer merupakan hasil dari perkembangan kajian keamanan internasional yang tidak lagi terfokus pada militer, tetapi juga dimensi lain yang saling terkait yakni militer, sosial, politik, ekonomi dan lingkungan. Maraknya praktik IUU Fishing memberikan dampak buruk yang siginifikan kepada negara-negara korban, seperti Indonesia dan Australia. Menjawab masalah ini, kedua negara menetapkan cara penangangan luar biasa extraordinary measure yang diimplementasikan melalui produk kebijakan dengan pendekatan yang berbeda. Indonesia menggunakan pendekatan law enforcement dengan kebijakan penenggelaman kapal sedangkan Australia lebih memilih untuk melakukan pendekatan diplomasi dan perundang-undangan. Teori sekuritisasi dari Barry Buzan dan metode perbandingan politik digunakan dalam penelitian ini sebagai fondasi analisa dan bertujuan untuk menghadirkan kajian keamanan melalui politik perbandingan. Analisa pada penelitian ini ditekankan pada besarnya peran aktor sekuritisasi dalam kebijakan kedua negara. Hasil temuan dari penelitian menunjukan bahwa kedua negara mampu mengimplementasikan produk kebijakannya dengan efektif yang dibuktikan dengan peningkatan pada sumber daya perikanan dan pengurangan praktik IUU Fishing.

---

Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing IUU Fishing as a form of contemporary threat is the result of the development of international security studies that is no longer focused on military, but also other aspects such as social, politics, economy, and environment. The rise of IUU Fishing gives a significant negative impact towards the victim countries, such as Indonesia and Australia. Answering this problem, both countries define extraordinary measure which is implemented through policy products with different approaches. While Indonesia is using the law enforcement approaches, Australia, in the other hand, prefers to approach diplomacy and legislation. Barry Buzan's theory of securitization and political comparison methods is used in this research as a foundation of analysis and aims to present security studies through comparative politics. The analysis of this research emphasizes the role of actors of securitization in both countries'policy. The result of this research shows that both countries are able to implement their policy product effectively which is proved by the increasing of fisheries resources and the decreasing of IUU Fishing. "

"Menanggapi masalah Illegal, Unreported and Unregulated Fishing IUU Fishing yang tengah dihadapi Indonesia, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapakebijakan yang dapat menurunkan jumlah aktivitas IUU Fishing, yang salah satudiantaranya adalah tindakan penenggelaman kapal bagi kapal pelaku IUU Fishing.Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah tindakan penenggelaman kapalyang dilakukan sudah sesuai dengan hukum nasional dan internasional, sertamemenuhi kriteria penegakan hukum. Metode pengumpulan data dilakukan denganstudi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yaitu Kementerian Kelautandan Perikanan Republik Indonesia dan Satuan Tugas Pemberantas Illegal Fishing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penenggelaman kapal sudah sesuaiberdasarkan hukum nasional dan internasional yaitu berdasarkan Pasal 25, 27 dan73 UNCLOS serta Pasal 69 ayat 4 dan 76A UU No. 45 Tahun 2009 tentangPerikanan. Namun dalam pandangan sebagai upaya penegakan hukum, masihterdapat ketidakpastian hukum khususnya jika didasarkan Pasal 69 ayat 4 UU No.45 Tahun 2009 karena barang bukti kapal tidak memenuhi prosedur sebagaimanaterdapat pada Kitab Hukum Acara Pidana. Sehingga masih diperlukan adanyaperbaikan terhadap peraturan untuk melakukan penenggelaman kapal khususnyayang didasari Pasal 69 ayat 4 UU No. 45 Tahun 2009.

---

In response to the Illegal, Unreported and Unregulated Fishing IUU Fishing problems that Indonesias currently facing, the Government issued several policiesthat could reduce the number of IUU Fishing activities, one of which is the act ofsinking ship for those who committed IUU Fishing activity. This research intendsto know whether the act of sinking the ship is aligning with national andinternational law as well as fulfill the criteria of law enforcement. Data collectionmethod of this research was done by literature study and interview with Ministry ofMarine Affairs and Fisheries and Illegal Fishing Task Force.

The results of theresearch indicate that the act of sinking the vessel is appropriate according tonational and international law, namely Article 25, 27 and 73 UNCLOS and Article69 paragraph 4 and Article 76A Law no. 45 Year 2009 on Fisheries. However, inview of law enforcement efforts, there are still legal uncertainties, especially ifbased on Article 69 paragraph 4 of Law no. 45 Year 2009 because is no proceduresas of how to transferred the vessels into the legitimate evidence as stated in Bookof the Criminal Procedure Code. Therefore it is still necessary to improve theregulation regarding the act of sinking ship especially based on Article 69 paragraph 4 of Law no. 45 Year 2009."

"ABSTRAKini mencoba untuk menjelaskan tentang implementasi program penanggulangan kasus penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal Satgas Illegal Fishing . Dalam Satgas tersebut KKP, TNI AL, Polri, BAKAMLA, dan Kejaksaan Agung bekerja sama untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Pada implementasinya, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari kerjasama dengan lembaga dalam negeri, organisasi internasional dan negara lain. Kekurangan dalam implementasi terjadi pada pertukaran informasi dan komunikasi yang kurang intens sehingga terjadi kecolongan, dan juga BAKAMLA yang partisipasinya tidak begitu terlihat dalam penanggulangan illegal fishing ini.

---

ABSTRAKpaper attempts to explain the implementation of illegal fishing cases control program in Indonesian waters conducted by the Illegal Fishing Task Force. Previous systems failed to handle the case of illegal fishing, so, through Presidential Decree No. 115 2015, a Task Force was formed to combat illegal fishing. Inside the Task Force, the Ministry of Marine and Fisheries, Navy, Police, BAKAMLA, and the Attorney General are working together to combat illegal fishing that occurred in Indonesian waters. In its implementation, various attempts have been made, ranging from cooperation with domestic institutions, international organizations and other countries. Shortcoming in the implementation occurs in the exchange of information and communication, and also BAKAMLA whose participation is not so visible in response to illegal fishing problem."

"Kekayaan komoditas laut Indonesia dilihat oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya lewat aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Sebagai sebuah praktik menyalahi hukum, IUU Fishing menyebabkan berbagai dampak buruk bagi suatu negara, mulai dari ekonomi, sosial, keamanan, hingga lingkungan. Sebagai badan yang secara khusus menangani keamanan maritim Indonesia, Bakamla bersama beberapa agen pemerintah lainnya melakukan Operasi Nusantara. Sebagai sebuah operasi gabungan, Operasi Nusantara menekankan pada sistem deteksi dini dan peringatan, atau dengan kata lain mempraktikkan intelijen. Penelitian inibertujuan mengidentifikasi pengumpulan dan analisis data maupun informasi intelijen serta bagaimana kemudian Bakamla melalui Operasi Nusantara mengolahnya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengevaluasi aktivitas intelijen Bakamla melalui analisis SWOT. Untuk dapat mencapai obyektif tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap personilyang terlibat langsung di dalam Operasi Nusantara Bakamla. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Opnus Bakamla memiliki faktor pendukung berupa posisinya sebagai pemegang komando operasi dan hubungan baiknya dengan masyarakat sipil, serta faktor penghambat berupa kondisi alam yang setiap saat dapat menjadi musuh dan lemahnya SDM. Bakamla masih sangat bergantung pada peran manusia (HUMINT) dalam aktivitas intelijennya. Namun demikian, ketergantungan Bakamla terhadap HUMINT belum diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai, sehingga pada beberapa kesempatan strategi yang dirumuskan oleh pimpinan operasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peran Bakamla dalam pemberantasan IUU fishing memang tidak dapat ditampik, akan tetapi masih terdapat ruang untuk melakukan peningkatan agar operasi yang dilakukan Bakamla dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

---

The abundance of Indonesian marine commodities is seen by many irresponsible parties as a way to maximize profits through illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) activities. As a practice, IUU Fishing leads to various adverse effects, ranging from economic, social, security, to environmental. As an agency that deals specifically with national’s maritime security, together with other stakeholders, Bakamla runs the Nusantara Operation (Opnus). As a joint operation, Nusantara Operation emphasizes on early detection and warning system, or in other words practicing intelligence. The purposes of this study is to identifying the collection and analysis of intelligence data and how then Bakamla through the Nusantara Operation process it. Besides that, this study also attempts to evaluate Bakamla's intelligence activities through SWOT analysis. To achieve these goals, this research conducted a series of in-depth interviews with the officers involved in the Nusantara Operation. The findings of this study indicate that Bakamla has a supporting factor in the form of its position as the command holder of operations and good relations with civil society, as well as inhibiting factors such as natural conditions that can become enemies at any time and weak human resources. Bakamla is still heavily dependent on the human roles in its intelligence activities (HUMINT). However, the quality and quantity of Bakamla’s human resources itself is still very limited to carry out adequate intelligence activities. The role of Bakamla in combating IUU fishing in Indonesia is undeniable, however there are still many room for improvement so that the operations performed by Bakamla can run more effective and efficient."