Menanggapi masalah Illegal, Unreported and Unregulated Fishing IUU Fishing yang tengah dihadapi Indonesia, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapakebijakan yang dapat menurunkan jumlah aktivitas IUU Fishing, yang salah satudiantaranya adalah tindakan penenggelaman kapal bagi kapal pelaku IUU Fishing.Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah tindakan penenggelaman kapalyang dilakukan sudah sesuai dengan hukum nasional dan internasional, sertamemenuhi kriteria penegakan hukum. Metode pengumpulan data dilakukan denganstudi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yaitu Kementerian Kelautandan Perikanan Republik Indonesia dan Satuan Tugas Pemberantas Illegal Fishing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penenggelaman kapal sudah sesuaiberdasarkan hukum nasional dan internasional yaitu berdasarkan Pasal 25, 27 dan73 UNCLOS serta Pasal 69 ayat 4 dan 76A UU No. 45 Tahun 2009 tentangPerikanan. Namun dalam pandangan sebagai upaya penegakan hukum, masihterdapat ketidakpastian hukum khususnya jika didasarkan Pasal 69 ayat 4 UU No.45 Tahun 2009 karena barang bukti kapal tidak memenuhi prosedur sebagaimanaterdapat pada Kitab Hukum Acara Pidana. Sehingga masih diperlukan adanyaperbaikan terhadap peraturan untuk melakukan penenggelaman kapal khususnyayang didasari Pasal 69 ayat 4 UU No. 45 Tahun 2009.

---

In response to the Illegal, Unreported and Unregulated Fishing IUU Fishing problems that Indonesias currently facing, the Government issued several policiesthat could reduce the number of IUU Fishing activities, one of which is the act ofsinking ship for those who committed IUU Fishing activity. This research intendsto know whether the act of sinking the ship is aligning with national andinternational law as well as fulfill the criteria of law enforcement. Data collectionmethod of this research was done by literature study and interview with Ministry ofMarine Affairs and Fisheries and Illegal Fishing Task Force.

The results of theresearch indicate that the act of sinking the vessel is appropriate according tonational and international law, namely Article 25, 27 and 73 UNCLOS and Article69 paragraph 4 and Article 76A Law no. 45 Year 2009 on Fisheries. However, inview of law enforcement efforts, there are still legal uncertainties, especially ifbased on Article 69 paragraph 4 of Law no. 45 Year 2009 because is no proceduresas of how to transferred the vessels into the legitimate evidence as stated in Bookof the Criminal Procedure Code. Therefore it is still necessary to improve theregulation regarding the act of sinking ship especially based on Article 69 paragraph 4 of Law no. 45 Year 2009.