Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTFinancial technology or FinTech refers to technology-enabled financial transaction solutions while financial inclusion refers to wider financial access to as-yet-unreached people. Some agencies such as the World Bank state that Fintech and Financial Inclusion have synergistic roles in developing a better economy. Based on Global Findex data of more than 140 countries, this research shows that FinTech and Financial Inclusion are positively correlated and have a causality effect on each other. I used a cross-section regression model adopted from Wang & Guan (2017) using regional Dummy variables   distinguishing OECD, Developing World, and ASEAN countries with 2014 and 2017 data. The findings suggest that the role of Fintech in increasing financial inclusion is the strongest in OECD countries in the examined period. To develop financial inclusion in the countries, the use of Fintech should be pushed up, especially in developing countries like Indonesia.

---

ABSTRAKTeknologi keuangan atau FinTech mengacu pada solusi transaksi keuangan yang didukung teknologi, sedangkan inklusi keuangan mengacu kepada akses keuangan yang lebih luas untuk orang-orang yang belum terjangkau. Beberapa lembaga seperti Bank Dunia menyatakan bahwa Fintech dan Inklusi Keuangan memiliki peran sinergis dalam mengembangkan ekonomi yang lebih baik. Berdasarkan data Global Findex di lebih dari 140 negara, penelitian ini menunjukkan bahwa FinTech dan Inklusi Keuangan berkorelasi positif dan memiliki efek kausalitas satu sama lain. Saya menggunakan model regresi cross-section yang diadopsi dari Wang & Guan (2017) menggunakan variabel Dummy regional yang membedakan negara-negara OECD, Dunia Berkembang, dan ASEAN dengan data 2014 dan 2017. Temuan menunjukkan bahwa peran Fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan adalah yang terkuat di negara-negara OECD pada periode yang diperiksa. Untuk mengembangkan inklusi keuangan di negara-negara, penggunaan Fintech harus didorong, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia."

"ABSTRAKIndonesia dengan potensi geografis dan demografi memiliki kesempatan untuk dapat lebih mensejahterakan masyarakatnya yang berada di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil dengan memanfaatkan teknologi keuangan financial technology untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kemampuan finansial secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Penulisan tesis ini membahas mengenai bagaimana akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta strategi pemerintah dalam menghubungkan fragmentasi serta kesenjangan dalam kesejahteraan masyarakat diantara pulau- pulau di Indonesia melalui sektor jasa keuangan yang menggunakan teknologi sebagai jembatan penghubung dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok nusantara. Melalui metode penelitian normatif dalam mengkaji regulasi yang dimiliki serta komparasi terhadap peraturan yang ada di negara-negara lain sebagai pembanding. Hasil penelitian menyarankan agar ditingkatkannya pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan untuk memahami penggunaan financial technology agar lebih tepat sasaran serta merata di seluruh wilayah. Kemudian percepatan terhadap pembangunan infrastruktur pendukung layanan keuangan yang berbasis teknologi tersebut agar penetrasi layanan lebih berkualitas dan tidak menghambat perkembangan perekonomian di dalam masyarakat.

---

ABSTRACTIndonesia with geographical and demographic are potentially to be more prosperous from the border areas through remote islands by utilizing financial technology to meet their needs of life and improving financial capability across Indonesia. This thesis discusses how public access to financial services and government strategies in connecting fragmentation and gaps in the welfare among islands in Indonesia through the financial services sector that uses technology as a bridge in reaching the community through the corners of the archipelago. Through normative research methods by reviewing the regulation and comparative regulations from other countries as a comparison. The results suggest that enhancing the public understanding of financial literacy to use financial technology more effective and distributed throughout the region. Then the acceleration of the development of technology based financial services support infrastructure so that service penetration is more qualified and does not hinder the development of the economy in the community."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi proyek implementasi sistem enterprise resource planning (ERP) pada PT Fintech, sebuah perusahaan jasa keuangan digital. Evaluasi proyek implementasi sistem ERP dilakukan dengan mengacu pada empat kerangka model system development life cycle (SDLC), yaitu waterfall model, iterative model, spiral model, dan agile model. Evaluasi model SDLC yang sesuai dengan proyek implementasi sistem ERP pada PT Fintech dinilai berdasarkan tujuh faktor, yaitu kejelasan dari kebutuhan dan persyaratan, biaya, waktu yang diperlukan untuk pengembangan, pengintegrasian perubahan dalam kebutuhan, kompleksitas sistem, komunikasi kepada stakeholder, dan ukuran risiko proyek. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model SDLC yang paling tepat digunakan untuk PT Fintech adalah agile model.

---

This internship report discusses the evaluation of an enterprise resource planning (ERP) system implementation project at PT Fintech, a digital financial services company. Evaluation of the ERP system implementation project is carried out by referring to the four frameworks of the system development life cycle (SDLC) model, namely the waterfall model, iterative model, spiral model, and agile model. The evaluation of the SDLC model in accordance with the ERP system implementation project at PT Fintech was assessed based on seven factors, namely clarity of needs and requirements, cost, time required for development, integration of changes in requirements, system complexity, communication to stakeholders, and project risk measures. The evaluation result shows that the most appropriate SDLC model for PT Fintech is the agile model."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap stabilitas perbankan di Asia dalam jangka panjang menggunakan data tahunan dari 184 bank yang terdaftar pada bursa efek di berbagai negara di Asia dalam kurun waktu 2009-2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah balanced panel data yang diolah menggunakan Panel Co-integration Pedroni, Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) dan Vector Error Correction Model (VECM). Penelitian ini menemukan bukti bahwa inklusi keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan yang dibuktikan dari adanya pengauh negatif dari inklusi keuangan terhadap rasio non-performing loans bank dalam jangka panjang. Pengaruh inklusi keuangan yang negatif dan kuat terhadap rasio non-performing loans bank ini dapat ditemukan pada kelompok negara dengan PDB per kapita rendah, namun hal tersebut tidak berlaku pada kelompok negara dengan PDB per kapita tinggi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawsasan bagi peneliti selanjutnya maupun sebagai bahan pertimbangan bagi regulator dan bank umum dalam pembuatan kebijakan terkait inklusi keuangan dan stabilitas perbankan.

---

ABSTRACT

This study aims to investigate the long-run effect of financial inclusion on bank stability in Asian countries using annually data of 184 banks listed on stock exchanges in various countries in Asia from 2009-2018. In addition, this study uses balance panel data and applies Pedroni Panel Co-integration, Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) and Vector Error Correction Model (VECM). The results show that financial inclusion has positive and significant effect on banking stability as evidenced by the negative effect of financial inclusion on the banks non-performing loans ratio in the long run. This strong effect of financial inclusion on the ratio of non-performing loans of bank is found in low GDP per capita countries, but this effect is not found for high GDP per capita countries. Thus, the result of this study is expected to provide insight for further researchers as well as consideration for regulators and commercial banks in making policies regarding financial inclusion and bank stability."

"Saat ini, banyak produk sistem pembayaran Fintech seperti e-money, mobile payment dan lain sebagainya yang beredar di kalangan masyarakat di Indonesia. Hal ini memberikan beragam pilihan sistem pembayaran bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa memilih sendiri sistem pembayaran mana yang menjadi preferensi masyarakat atau customer dalam memilih sistem pembayaran, apakah menggunakan Financial Technology (Fintech) atau konvensional. Technology Acceptance Model (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis (1989) digunakan untuk menjelaskan adaptasi Teknologi Informasi (TI) oleh penggunanya dengan menggunakan instrumen persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan. Dalam penelitian ini, TAM digunakan sebagai framework untuk membantu menjelaskan penggunaan sistem pembayaran Fintech menggunakan instrumen seperti persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, presepsi kredibilitas, promosi Fintech yang mendukung customer memiliki niat untuk menggunakan sistem pembayaran Fintech. Tool yang digunkan untum memproses data dalam penelitian ini menggunakan Lisrel yang merupakan salah satu aplikasi yang digunakan dalam Structural Equation Modelling (SEM).

Hasil dan kesimpulan yang diperoleh yaitu persepsi kemudahan memiliki efek positif terhadap persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan memiliki efek positif terhadap persepsi kredibilitas, persepsi kemudahan penggunaan tidak memiliki efek positif terhadap promosi Fintech, persepsi kemudahan penggunaan tidak memiliki efek positif terhadap niat untuk menggunakan, persepsi manfaat memiliki efek positif terhadap promosi Fintech, persepsi manfaat memiliki efek positif terhadap niat untuk menggunakan, persepsi kredibilitas tidak memiliki efek positif terhadap niat untuk menggunakan dan promosi Fintech memiliki efek positif terhadap niat untuk menggunakan.

---

Many Fintech payment system products nowadays, for example e-money, mobile payments etc., are circulating among people in Indonesia. This provides a variety of payment system options for people, so that people can choose for themselves which payment system is the peoples or the customers preference in choosing a payment system, whether using Financial Technology (Fintech) or conventional. The Technology Acceptance Model (TAM) introduced by Davis (1989) is used to explain the adaptation of Information Technology (IT) by its users by using variables of perceived usefulness and perceived ease of use. In this study, TAM is used as a framework to help explain the adoption of the Fintech payment system using instruments such as perceived usefulness, perceived ease of use, perceived credibility, Fintech promotions that support customers have the intention to use the Fintech payment system. The tool to process data in this study uses Lisrel which is one of the applications used in Structural Equation Modelling (SEM).

The result and conclusion obtained are perceived ease of use has a positive effect on perceived usefulness, perceived ease of use has a positive effect on perceived credibility, perceived ease of use has no positive effect on Fintech promotion, perceived ease of use has no positive effect on intention to use, perceived usefulness has a positive effect on Fintech promotion, perceived usefulness has a positive effect on intention to use, perceived credibility has a positive effect on intention to use and Fintech promotion has a positive effect on intention to use."

"Jumlah layanan keuangan berbasis digital atau yang dikenal dengan istilah fintech (financial technology) mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fintech di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu fintech berbasis konvensional serta syariah. Perkembangan fintech berbasis konvensional saat ini lebih pesat dibandingkan dengan fintech berbasis syariah. Pertumbuhan serta penggunaan fintech berbasis syariah dari tahun ke tahun masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia memiliki target sebagai pusat ekonomi syariah terbesar di dunia salah satunya melalui penetrasi fintech berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor religiositas (intrinsic religiosity dan extrinsic religiosity) serta literasi keuangan berbasis syariah (sharia knowledge dan sharia implementation) terhadap niat untuk menggunakan fintech berbasis syariah. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah convergent mixed – method yaitu penghimpunan data kualitatif serta kuantitatif dilakukan secara pararel. Instrumen penelitian yang digunakan adalah open-ended question yang bersifat kualitatif beserta kuesioner yang berisi faktor – faktor mengenai niat untuk menggunakan layanan fintech berbasis syariah yang bersifat kuantitatif dengan skala likert 5 tingkatan. Media penghimpunan data menggunakan aplikasi google form yang disebarkan melalui media sosial. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebesar 159 responden dengan kriteria pernah menggunakan aplikasi fintech berbasis syariah yang telah terdaftar di OJK. Analisis kualitatif menggunakan teknik thematic analysis (analisis tematik) sedangkan analisis kuantitatif menggunakan teknik PLS-SEM (Partial Least Square – Structural Equational Model) dengan software SMART-PLS4. Setelah diperoleh hasil kualitatif beserta kuantitatif, kemudian dilakukan penarikan hubungan antara hasil kualitatif serta kuantitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa faktor intrinsic religiosity serta extrinsic religiosity memiliki pengaruh signifikan terhadap social influence, sedangkan sharia knowledge serta sharia implementation memiliki pengaruh signifikan terhadap credibility, knowledge, serta perceived benefit. Namun niat untuk menggunakan atau intention to use hanya dipengaruhi oleh social influence serta perceived benefit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai konsep religiositas serta literasi keuangan syariah terhadap niat untuk menggunakan layanan fintech berbasis syariah pada penelitian selanjutnya. Konsep religiositas serta literasi keuangan syariah ini juga diharapkan dapat bermanfaat kepada pengguna fintech syariah, penyedia layanan, serta pemangku kepentingan untuk dapat saling berkontribusi meningkatkan penetrasi fintech syariah di Indonesia.

---

The number of digital-based financial services, known as fintech (financial technology), has been growing every year. According to the Financial Services Authority (OJK), fintech in Indonesia is classified into two categories: conventional fintech and sharia-based fintech. The development of conventional fintech is currently progressing more rapidly compared to sharia-based fintech. The growth and usage of sharia-based fintech from year to year are still not as expected. On the other hand, the Indonesian government aims to become the world's largest center for sharia economy, partly through the penetration of sharia-based fintech. This research aims to determine the influence of religiosity factors (intrinsic religiosity and extrinsic religiosity) and sharia-based financial literacy (sharia knowledge and sharia implementation) on the intention to use sharia-based fintech. The research uses the convergent mixed-method technique, combining qualitative and quantitative data collection conducted in parallel. The research instruments consist of open-ended questions for qualitative data and a questionnaire containing factors related to the intention to use sharia-based fintech, measured on a 5-level Likert scale, for quantitative data. Data was collected using the Google Form application distributed through social media. The research obtained 159 respondents who have used sharia-based fintech applications registered with the OJK. The qualitative analysis used thematic analysis, while the quantitative analysis utilized PLS-SEM (Partial Least Squares - Structural Equational Model) with SMART-PLS4 software. After obtaining qualitative and quantitative results, a relationship between the two sets of data was drawn. The research results indicate that intrinsic religiosity and extrinsic religiosity have a significant influence on social influence, while sharia knowledge and sharia implementation have a significant influence on credibility, knowledge, and perceived benefit. However, the intention to use is only influenced by social influence and perceived benefit. This research is expected to contribute to the understanding of religiosity and sharia financial literacy concepts related to the intention to use sharia-based fintech in further research. These concepts are also expected to be beneficial to sharia fintech users, service providers, and stakeholders to mutually contribute to increasing the penetration of sharia-based fintech in Indonesia."

"Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh risiko serta regulasi arsitektur keuangan terhadap ekosistem fintech pada indutsri fintech P2P lending Indonesia serta menganalisis risiko-risiko mendasar industri fintech P2P lending Indonesia. Penelitian ini untuk menguji dan mengkonfirmasi model, berdasarkan teori ekosistem fintech. Penelitian ini menggunakan paradigma positivis, dan metode kuantitatif. Stabilitas ekosistem fintech P2P lending sangat penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis Industri fintech P2P lending Indonesia, sementara itu risiko dan regulasi arsitektur keuangan sebagai variabel eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas ekosistem fintech P2P lending, hal ini tercermin dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) Risiko serta regulasi arsitektur keuangan secara bersama-sama dan simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap ekosistem fintech; (ii) Risiko-risiko mendasar pada industri fintech P2P lending, antara lain risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi serta ada 1 tambahan risiko yaitu risiko pandemik-COVID-19. Risiko memungkinkan dapat dimitigasi melalui penerbitan regulasi, karena kedua variabel ini memiliki korelasi yang sangat kuat, selain itu juga dengan memperkuat ekosistem fintech terutama elemen kunci yaitu fintech start-ups, dengan fokus mengelola, mengendalikan dan memitigasi risiko melekat yang ada. Risiko pandemik-COVID-19, memiliki korelasi terhadap elemen start-up fintech, sehingga adanya pandemik COVID-19, mendorong penggunaan platform digital-mobile application, di mana transaksi dapat dilakukan tanpa harus bertemu dan tetap menjaga social distancing. Dimensi regulasi harus mencakup regulatory, fungsi regulasi dengan menerbitkan aturan-aturan, dan supervisory, fungsi pengawasan terhadap seluruh pelaku fintech P2P lending dan pelaku pendukungnya serta regulasi big data analytics, automation dan robotics. Elemen-elemen baru ekosistem fintech P2P lending Indonesia perlu didukung dan dikembangkan, seperti institusi asuransi kredit dan lembaga perlindungan konsumen fintech.

---

The purpose of this research was for analyzing the affect risk and financial architecture regulation to fintech ecosystem on P2P lending industry in Indonesia and analyze the fundamental risks of fintech P2P lending Industry in Indonesia. This research was to test and confirm the theory of fintech ecosystem. This research uses positivist paradigm and the quantitative method approach. The stability of fintech P2P lending ecosystem is the most important to keep the business sustainability of fintech P2P lending in Indonesia, in while risk and financial architecture regulation are external variables that can affect the stability of fintech P2P lending ecosystem, which was reflected in the result of of research showed that: (i) from fintech ecosystem perspective view, risk had significant correlations to financial architecture regulation; (ii) in fintech P2P lending industry, risk had effect significantly on fintech ecosystem; (iii) for regulation level in fintech P2P lending industry, financial architecture regulation has no significantly effect on fintech ecosystem; (iv) risk and financial architecture regulation had significant effect simultaneously on fintech ecosystem; (v) The fundamental risks of fintech P2P lending industry are credit risk, operational risk, liquidity risk, reputation risk and 1 addtitional risk, namely pandemic risk-COVID 19. The Risks are probable can be mitigated by making rules in financial architecture regulation and empowered fintech ecosystem, especially main element of fintech ecosystem is fintech start-ups for managing and mitigating inherent risks. Pandemic risk COVID-19 has strong correlations to fintech start-up, the existence of pandemic COVID-19 event can encourage for using digital platform-mobile application, where the transactions can be settled without meeting and still-keep up social distancing. Financial architecture regulation has cover at least the regulatory, issue the rules related with this industry and supervisory, supervise all the actors of this industry and supports as well as regulation of big data analytics, automation and robotics. The new elements of ecosystem of fintech P2P lending in Indonesia needed for supporting this industry, namely: the existance of credit insurance institution element and fintech consumers protection agency."