Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada efektivitas Pengawasan Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka pelanggaran norma kerja. Jumlah pengawas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta juga sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi, yaitu lebih dari 25.000 perusahaan dengan total 61 pengawas di seluruh ibu kota. Keterbatasan sumber daya untuk pengawas dan tingginya angka pelanggaran norma kerja mendorong pemerintah untuk menggunakan sistem e-government. Penggunaan e-government dalam menjawab tantangan pengawasan norma kerja dilakukan dengan menggunakan sistem pelaporan online melalui perusahaan wajib melaporkan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan pengawasan norma kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta melalui penerapan Sistem Pelaporan Ketenagakerjaan Online. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada salah satu aspek dari Effectiveness Approach, yaitu Gibson, Invancevich dan Donelly's Systems Approach, yang melihat efektivitas berdasarkan input, proses, dan output. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivis dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan norma kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta belum efektif. Pasalnya, situs Wajib Laporan Ketenagakerjaan Online masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau aspek norma kerja yang lebih dalam. Selain itu, jumlah petugas pengawasan ketenagakerjaan masih sangat terbatas untuk mengawasi jumlah perusahaan yang ada di ibu kota. Berdasarkan hasil penelitian di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta disarankan untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk meningkatkan sumber daya pengawasan dan menyempurnakan sistem Wajib Pelaporan Tenaga Kerja Online agar tercipta pengawasan yang efektif. norma kerja. Kemudian disarankan kepada perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk bekerjasama dengan pihak lain seperti BPJS agar hak-hak pekerja terpenuhi dan perusahaan menjalankan kewajibannya.

---

This study focuses on the effectiveness of the Inspection of Work Norms at the Jakarta Manpower and Transmigration Office, which is motivated by the high rate of work norm violations. The number of supervisors at the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office is also very minimal when compared to the number of companies that must be supervised, which is more than 25,000 companies with a total of 61 supervisors throughout the capital city. Limited resources for supervisors and the high number of violations of work norms encourage the government to use an e-government system. The use of e-government in responding to the challenge of monitoring work norms is carried out by using an online reporting system through which companies are required to report employment. This study aims to explain the effectiveness of the implementation of work norms supervision by the Jakarta Manpower and Transmigration Office through the application of the Online Manpower Reporting System. The theory used in this study refers to one aspect of the Effectiveness Approach, namely Gibson, Invancevich and Donelly's Systems Approach, which sees effectiveness based on input, process and output. The approach used in this research is a post-positivist approach and data collection by conducting in-depth interviews and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the supervision of work norms carried out by the Jakarta Manpower and Transmigration Office is not yet effective. The reason is, the Online Employment Report Mandatory website still needs to be improved to reach deeper aspects of work norms. In addition, the number of labor inspection officers is still very limited to supervise the number of companies in the capital city. Based on the results of the above research, the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office is advised to provide recommendations to the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia to increase supervisory resources and improve the Mandatory Online Workforce Reporting system in order to create effective supervision. work norms. Then it is suggested that the company and the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office cooperate with other parties such as the BPJS so that workers' rights are fulfilled and the company carries out its obligations."

"ABSTRAKKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat dibutuhkan meningkatkan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja. Ini sebagai upaya menciptakan hubungan harmoni industri. Kecelakaan kerja di sektor jasa konstruksi 32% lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Salah satu daerah yang memiliki kasus kecelakaan kerjaDKI Jakarta adalah yang tertinggi. Kecelakaan kerja merajalela karena kelemahan Pengawasan K3. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan faktor penting dalam hal ini mendukung terciptanya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi di lapangan tenaga kerja, khususnya K3. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan supervisi K3 bidang jasa konstruksi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta pada tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep relasi industri, kecelakaan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengawasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam juga menggunakan dokumen dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan K3 dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja Pekerjaan dan transmigrasi DKI Jakarta belum optimal. Ada kendala Supervisor Disnakertrans Jakarta mengalami kekurangan kuantitas dan kualitasdan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera. ABSTRACTOccupational Safety and Health (K3) is an aspect that is urgently needed to improve worker safety in carrying out their work and as a form of labor protection. This is an effort to create industrial harmonious relations. Work accidents in the construction services sector are 32% higher than in other sectors. One area that has cases of work accidentsDKI Jakarta is the highest. Work accidents are rampant due to the weakness of OSH Supervision. Labor inspection is an important factor in this case to support the creation of company compliance with regulations in the labor field, especially K3. This study aims to explain the K3 supervision of construction services by the Jakarta Manpower and Transmigration Office in 2018. The theory used in this study refers to the concept of industrial relations, work accidents, occupational safety and health, and supervision. The approach used in this research is a qualitative approach and collects data by conducting in-depth interviews as well as using documents and literature studies as secondary data. Results The results showed that the K3 supervision carried out by the Department of Manpower, Work and Transmigration of DKI Jakarta was not optimal. There is a problem that the Jakarta Manpower and Transmigration Supervisory Supervisor is experiencing a lack of quantity and quality and sanctions that do not have a deterrent effect."

"Jaminan sosial tenaga kerja merupakan jaminan sosial yang diperuntukkan bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, baik itu pekerja Penerima Upah ataupun pekerja Bukan Penerima Upah. Skripsi ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk mengupayakan perluasan kepesertaan Program Jamsostek bagi pekerja Bukan Penerima Upah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Disnakertrans DKI Jakarta dalam perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi pekerja BPU serta permasalahan yang dihadapi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori mengenai konsep hubungan industrial, konsep pekerja sektor informal serta konsep jaminan sosial. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui kegiatan diseminasi informasi kepada pekerja Bukan Penerima Upah masih menemui banyak permasalahan. Masalah tersebut dapat dilihat dari ketidaksiapan SDM di Disnakertrans untuk melakukan penyebarluasan informasi serta sistem yang belum mendukung untuk dilakukannya perluasan kepesertaan secara efektif karena belum adanya relasi yang terbangun antara Disnakertrans DKI Jakarta dengan pekerja Bukan Penerima Upah di wilayah DKI Jakarta.

---

Social security for manpower is social security that is aimed to protect the workers rights, either way for wage receiver or non-wage receiver worker. This thesis describes the efforts that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expanding the membership of non-wage receiver worker in social security programme. This thesis is a qualitative research with descriptive design that aimed to describe the effort that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expand the non-wage receiver's membership in social security programme. In this thesis, researcher use some theories such as The Concept of Industrial Relation, The Concept of Informal Sector Worker and The Concept of Social Security.

The result of this research describes that the effort that done by Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta, that is through information dissemination to non-wage receiver worker still facing some problems. The problems can be seen from the unpreparedness of Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta?s Human Resources to do the information dissemination and also the system that has not yet supported for doing the membership expanding effectively because there is not any relation yet between Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta and the non-wage receiver workers in DKI Jakarta."

"Pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia pada awal tahun 2020. Jakarta sebagai ibukota Indonesia mengalami dampak paling besar akibat dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respon pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus. Pengurangan kegiatan sampai dengan penutupan fasilitas di berbagai bidang usaha mengakibatkan banyaknya perusahaan dan pekerja yang terdampak sehingga terjadi kasus perselisihan PHK dan perselisihan hak. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi pemerintah daerah DKI Jakarta di bidang ketenagakerjaan memiliki kewajiban dalam memantau dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi di DKI Jakarta, dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai dasar pelaksanannya. Skripsi ini menganalisis mengenai bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial di DKI Jakarta pada masa pandemi Covid-19 dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan narasumber-narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk memperlancar penyelesaian perselisihan pada masa pandemi ini yang kasusnya berbeda dari perselisihan pada umumnya, mediasi menjadi pilihan terbaik dengan diutamakannya musyawarah. Namun, masih ditemui kendala dalam proses penyelesaian perselisihan, baik dari segi pihak yang berselisih maupun dari ketersediaan mediator.

---

The Covid-19 pandemic began to hit Indonesia in early 2020. Jakarta as the capital of Indonesia experienced the greatest impact due to the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) as the government's response to reducing the spread of the virus, stopping activities to closing facilities in various business fields resulting in the loss affecting companies and workers, resulting in cases of dismissal disputes and disputes over rights. The Department of Manpower, Transmigration and Energy of DKI Jakarta Province as the DKI Jakarta regional government agency in the manpower sector has the obligation to carry out and resolve industrial relations disputes that occur in DKI Jakarta, with Undang-Undang No.2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes as basic implementation. This thesis analyzes this regarding the settlement of industrial relations disputes in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic. This research used a qualitative approach, with primary data obtained from in-depth interviews with related sources. The results showed that the Department of Manpower Transmigration and Energy of DKI Jakarta Province made various efforts to facilitate the settlement of disputes where dispute cases were unique than the norm during this pandemic, mediation became the best option with a civilized discussion as the priority. However, they were still found in the dispute resolution process, both from the disputing parties and from the mediator."

"Hubungan Industrial tidak dapat dipisahkan dari perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Dalam perselisihan tersebut menimbulkan permasalahan mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja. Permasalahan mogok kerja membutuhkan peran pemerintah sebagai mediator dimana salah satu tugasnya adalah menjaga hubungan industrial berjalan dengan harmonis. Penyelesaian mogok kerja di wilayah kota administratif Jakarta Utara dilakukan oleh suku Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara dengan melalui cara mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya mediasi yang dilakukan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara sebagai penyelesaian permasalahan mogok kerja. Mediasi tersebut melalui empat tahapan yaitu pemberitahuan mogok kerja, pemanggilan para pihak, peundingan mogok kerja, pembuatan keputusan. Pada pelaksanaan proses mediasi untuk menyelesaikan mogok kerja tersebut juga menemui hambatan diantaranya dari segi sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan perbedaan pandangan antara pihak dalam permasalahan mogok kerja.

---

Industrial relations can not be separated from disputes between workers and employers. In such disputes a problem arises of a strike by a worker or a union. The problem of strikes requires the role of the government as a mediator in which one of its duties is to keep the industrial relations going harmoniously. The completion of a strike in the administrative municipality of North Jakarta is carried out by the North Jakarta Sub-dept. Of Manpower and Transmigration tribe by means of mediation. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate the existence of mediation conducted by the Sub-Office of Manpower and Transmigration of North Jakarta as a solution to the problem of strike. Mediation is through four stages of notification of strikes, calling parties, negotiating strikes, decision-making. In the implementation of the mediation process to resolve the strike also encountered obstacles such as in terms of human resources, lack of supervision, and differences of views between parties in the problem of strikes."

"Pengawasan ketenagakerjaan merupakan salah satu fungsi dari pemerintah yang cukup krusial. Selain untuk mendukung proses penegakan hukum, hal ini juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan iklim industrial antara tenaga kerja dengan suatu perusahaan. Maka dari itu, pemerintah melalui Kemnaker RI meluncurkan layanan WLKP online guna mendukung efektivitas pengawasan ketenagakerjaan oleh pemerintah. Namun, layanan WLKP dihadapi kendala yang menghambat proses pengawasan ketenagakerjaan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan WLKP melalui konsep perspektif efektivitas melalui pendekatan teori sistem oleh Gibson et al (2011). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist yang didukung dengan data primer melalui wawancara mendalam dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan layanan WLKP sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang sistematis dan terintegrasi masih belum efektif dikarenakan kendala yang ditemukan. Dari 8 indikator dengan 3 dimensi, terdapat 3 indikator yang belum terpenuhi diantaranya keterbatasan anggaran guna mendukung pengembangan sistem WLKP dan diseminasi informasi terkait layanan WLKP melalui sosialisasi, proses pengawasan yang terhambat akibat kendala integrasi data antar isntansi, sinergi strategi teknis serta krisis kebijakan yang berdampak pada hasil pengawasan yang kurang optimal yang ditunjukan dengan kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan yang masih tinggi. Sehingga dinilai perlu untuk meninjau bagaimana WLKP bekerja dalam mensinergikan strategi dari masing-masing pihak terlibat di dalamnya agar pengawasan ketenagakerjaan yang optimal dapat terwujud.

---

Labor inspection is one of the crucial functions of the government. In addition to supporting the law enforcement process, this is also done to maintain the balance of the industrial relations between labor and a company. Therefore, the government through the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia launched the online WLKP service to support the effectiveness of labor inspection by the government. However, WLKP services face obstacles that hinder the labor inspection process. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of WLKP services through the concept of effectiveness perspective through a systems theory approach by Gibson et al (2011). The method used in this study is post-positivist supported with primary data through in-depth interviews and secondary through literature studies. The results showed WLKP services as an effort to realize the implementation of systematic and integrated labor inspection is still not effective due to the obstacles found. From 8 indicators with 3 dimensions, there are 3 indicators that are unfulfilled including budget constraints to support the development of the WLKP system and dissemination of information related to WLKP services through socialization, the monitoring process is hampered due to data integration constraints between agencies, technical strategy synergies and policy crises that have an impact on the results of supervision that are less than optimal as indicated by cases of violations of labor norms which are still high. So, it is considered necessary to review how WLKP works in synergizing the strategies of each party are involved in it so that optimal labor supervision can be realized."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program ketenagakerjaan yang disampaikan baik oleh pemerintah dalam hai ini Dinas Tenaga Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta, sebagai pembina ketenagakerjaan atau oleh para pengusaha yang bergerak dibidang ketenagakerjaan. Melihat pada Kenyataan, mutu dan kwalitas serta keamanan dan perlindungan para tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri masih belum maksimal, karena sampai saat ini masih banyak saja kejadian dan masalah yang menimpa para tenaga kerja baik yang ada di dalam negeri atau yang di luar negeri.Dalam tesis ini peneliti mengangkat seperangkat aktivitas yang berupaya mengungkap proses pelaksanaan program ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta, dengan pendekatan penelitian kualitatif, contructivisme interpretative. Strategi penelitian studi kasus dengan multilevel analysis dimana unit analisanya adalah organisasi Dinas tenaga kerja dan unit respon individu dari beberapa tingkat dalam struktur yang berbeda. Metoda pengumpulan data dengan wawancara Iapangan, data historis, dan analisis data.Temuan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan tataran pendapat tentang pelaksanaan program ketenagakerjaan. Pendekatan yang telah dilaksanakan melalui sosialisasi atau media Iainnya, dan dilaksanakan juga dengan pemasaran sosial, sebab pemasaran sosial sebagai bagian dari ilmu komunikasi menggunakan prinsip-prinsip dan tehnik pemasaran untuk menyampaikan ide sesuai dengan kebutuhan tertentu.Dari hasil pengumpulan data dan analisisnya disimpulkan bahwa pihak pemerintah sudah memberikan informasi dengan mengadakan sosialisasi dan tatap muka, begitu pula dengan pihak swasta, dan berdasarkan hasil dilapangan para calon tenaga kerja itu bisa menerima iniomnasi yang disampaikan dengan baik dan jelas, walaupun dari mereka berbeda-beda latar belakang.Dengan melihat hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan program komunikasi yang dilaksanakan saat ini yaitu sistem manual dengan informasi berbasis jaringan yang dapat diakses secara nasional bahkan intemasional guna mendukung perencanaan tenaga kerja berkelanjutan.Karena pada kesimpulan dan rekomendasi diharapkan adanya pelaksanaan program yang komprehensif bagi program ketenagakerjaan yang memiaiki cakupan dan tujuan agar seluruh pengguna dan pencari kerja memiliki kesamaan bahasa mengenai program, peran dan tanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan program, pola komunikasi dan pehaman yang sama antara pemerintah dan para pengusaha/swasta."

"Penelitian ini didasari oleh banyaknya pegawai Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DTKTE) yang akan pensiun dalam waktu dekat, penugasan pegawai yang bukan pada bidangnya saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan terhambatnya komunikasi antar pegawai akibat penerapan kerja dari rumah/work from home (WFH). Knowledge Management (KM)/manajemen pengetahuan dapat membantu mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang akan hilang akibat banyaknya pegawai yang akan pensiun dalam waktu dekat. KM dapat dapat menjadi solusi dalam memberikan arahan kepada pegawai bagaimana melaksanakan pekerjaannya selama masa PSBB. KM juga dapat membantu kolaborasi saat penerapan WFH. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat rancangan model dan sistem manajemen pengetahuan untuk diimplementasikan di DTKTE. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada pegawai di lingkungan DTKTE. Selain dari kuesioner, penentuan kebutuhan sistem juga berdasarkan kebutuhan fitur teknologi informasi yang mendukung sistem kerja jarak jauh. Wawancara semi terstruktur dengan Kepala Dinas juga dilakukan untuk mendukung data yang telah didapat dari kuesioner dan analisis dokumen. Sistem manajemen pengetahuan dirancang menggunakan teori pandangan kontingensi menurut Becerra-Fernandez, arsitektur sistem manajemen pengetahuan yang digunakan menurut Tiwana, dan model sistem manajemen pengetahuan menurut Le Dinh. Dari hasil analisis yang dilakukan, sistem manajemen pengetahuan DTKTE untuk mendukung sistem kerja jarak jauh dirancang dengan metode prototyping dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi open-source menggunakan single sign on, yang terdiri dari fitur pengelolaan dokumen, alat pencarian dokumen/artikel pengetahuan, pengelolaan pengetahuan, forum diskusi, chatting/video conference, dan alat kolaborasi tim. Hasil perancangan sistem manajemen pengetahuan tersebut kemudian dilakukan uji coba kepada pegawai DTKTE menggunakan metode black box testing sehingga didapat rancangan sistem manajemen pengetahuan untuk mendukung sistem kerja jarak jauh yang teruji untuk diimplementasikan di DTKTE.

---

This research is based on a large number of Jakarta Capital Special Region’s Department of Manpower, Transmigration and Energy (DTKTE) employees who will retire in the near future, the assignment of tasks for employees who are not in their fields during the Large-Scale Social Restrictions (PSBB), and the limitation of communication between employees due to the implementation of work from home (WFH). Knowledge Management (KM) can help gather knowledge that will be lost due to the large number of employees who will retire in the near future. KM can be a solution in giving direction to employees on how to carry out their work during the PSBB period. KM can also help collaboration when implementing WFH. The purpose of this research is to design a model and knowledge management system (KMS) to be implemented at DTKTE. Data was collected by distributing questionnaires to employees in the DTKTE environment. Apart from the questionnaire, the determination of system requirements is also based on the needs of information technology features that support remote work systems. Semi-structured interview with the Head of Department was also conducted to support the data obtained from the questionnaire and document analysis. The KMS is designed using the theory of contingency views according to Becerra-Fernandez, the architecture of the KMS according to Tiwana, and the model of the KMS according to Le Dinh. From the results of the analysis conducted, DTKTE's KMS to support remote work systems is designed using system prototyping by integrating open-source applications using single sign-on, which consists of the document management system, document search tools/knowledge articles, experience management, forum discussion, chatting/video conference, and team collaboration tools. The results of the KMS design are then tested by DTKTE employees using the black box testing method so that the tested KMS design is obtained to support remote work systems to be implemented at DTKTE.

"

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengawasan hak-hak pekerja perempuan di dua perusahaan garmen oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung dan Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengawasan hak-hak pekerja perempuan di dua perusahaan garmen oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara di Wilayah Kawasan Berikat Nusantara Cakung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi pendekatan penelitian kualitatif dan wawancara mendalam. Pelaksanaan pengawasan hak-hak pekerja perempuan di kedua perusahaan garmen yang dilakukan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara belum terlaksana dengan baik dan maksimal. Hambatan yang dialami oleh seksi pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai pengawas. Diperlukannya perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan hak-hak pekerja perempuan dapat melalui penyempurnaan peraturan, dan pengadaan pengawas yang berkualitas dan kompeten.

---

This research is to know the supervision of the rights of women workers at two garment companies by Dept. of Manpower North Jakarta in the Nusantara Bonded Zone Cakung and Barriers experienced in exercising oversight rights of women workers at two garment companies by Dept. of Manpower North Jakarta in Region Nusantara Bonded Zone Cakung. The research methods used in this research is qualitative research and depth interview. Supervision rights of women workers in the garment enterprises conducted by Jakarta Dept. of Manpower North has not done well and the maximum. Barriers experienced by the section supervisor Dept. of Manpower North Jakarta, namely the lack of quantity and quality inspectors. The need for improvements in monitoring the implementation of labor rights of women workers can, by improving regulations, and procurement of qualified and competent supervisors."

"Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis keadilan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini (internal dan eksternal); (2) menganalisis kelayakan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini bagi PNS dan keluarganya; (3) menganalisis dampak sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini terhadap produktivitas PNS; dan (4) memfor- mulasikan strategi kompensasi PNS yang mendukung optimalisasi perwujudan reformasi kepegawaian ke depan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kompensasi PNS di Indonesia yang berlaku hingga saat ini masih belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan bagi PNS dan keluarganya serta belum mampu memacu PNS dalam berproduktivitas. Penelitian menghasilkan tiga pilihan strategi, yaitu Strategi Pesimistis (Minimal), Strategi Moderat, dan Strategi Optimistis (Maksimal). Strategi Moderat diusulkan untuk diimplementasikan dengan melakukan perubahan secara incremental yang merujuk pada rasio harga pasar di beberapa negara. Pada strategi ini, dalam Jangka Pendek dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem dan kebijakan tentang kompensasi PNS, penghentian kebijakan "remunerasi", pelaksanaan evaluasi jabatan PNS dengan Metode FES, dan penetapan rasio gaji pokok dan tunjangan 70% : 30%. Kemudian, dalam Jangka Menengah, mengimplemen- tasikan hasil evaluasi jabatan, penetapan indikator kinerja PNS, menjadikan tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja, dan tingkat jabatan sebagai input penyusunan kompensasi, benchmarking dengan swasta dan negara lain, mengaitkan kompensasi dengan kinerja PNS, menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) PNS, rasionalisasi anggaran belanja pegawai, penegakan hukum di kalangan PNS, dan kenaikan kompensasi berkala. Sementara dalam Jangka Panjang adalah melakukan revitalisasi reformasi sistem kepegawaian dan pembiayaan pensiun dengan Metode Sharing APBN. Implementasi atas Strategi Moderat ini jika dapat dijalankan dengan baik akan menjadi landasan yang baik pula menuju penerapan Strategi Optimistis (Maksimal).

---

The main objective of this study were: (1) to analyze the equity (internal and external) of the implementation of the civil service compensation system; (2) to analyze the feasibility of living of the civil service compensation system for civil servant and his/her family; (3) to analyze the impact of the civil service compensation system on his/her productivity; and (4) to formulate a compensation strategy that supports the optimization of of civil service reform realization forward. This study used a qualitative approach with post-positivism paradigm and type of descriptive research. This research results showed that the current compensation system of civil service in Indonesia still don't meet the principles of fairness and feasibility for civil servants and their families and have not been able to drive civil servants productivity. The study produced three options strategies, namely Pessimistic Strategy (Minimal), Moderate Strategy, and Optimistic Strategy (Maximum). Moderate strategy is proposed to be implemented by making incremental changes that refers to the ratio of market prices in some countries. On this strategy, the Short-Term focus include evaluation and improvement of civil service compensation system and policy, the termination of "remuneration" policy, the implementation of job evaluation method of civil with FES, and the determination of the ratio of basic salary and allowances of 70%: 30%. Then, in the Medium Term include, implementation of the job evaluation results, the determination of civil service performance indicators, making the level of education, competence, length or duration of service, and position as inputs for arranging compensation system, benchmarking with the private sector and other countries, merit pay (performance based), set a feasibility of living needs, the expenditure budgets rationalization, law enforcement among the civil servants, and an increase in regular compensation. While in the Long Term is to revitalize the civil service system reform and financing retirement Cost Sharing Method with the state budget. The successfulness of this Moderate Compensation Strategy would be a good foundation towards the implementation of Optimistic (Maximum) Compensation Strategy."