Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeberadaan transportasi online menjadi perhatian, terutama terkait permasalahan sosial yang terjadi pada pengemudi transportasi online. Salah satu hak terpenting pengemudi sebagai pekerja adalah perlindungan keselamatan dan kesejahteraannya. Transportasi online melibatkan banyak pihak, sehingga diperlukan intervensi pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam melindungi pengemudi angkutan online. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kebijakan publik, hubungan industrial, dan konsep hubungan kemitraan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam melindungi pengemudi transportasi online dilakukan melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Perhubungan melindungi pengemudi transportasi online dengan menerbitkan Peraturan Menteri PM 12 Tahun 2019 dan PM 118 Tahun 2018 serta menyelenggarakan Program Early Age Traffic Awareness (SALUD) untuk meningkatkan kesadaran pengemudi dalam keselamatan berkendara. Lebih lanjut, Kementerian Ketenagakerjaan untuk melindungi pengemudi transportasi online telah melaksanakan program Jamsostek berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian serta melakukan Dialog Sosial dengan perwakilan pengemudi transportasi online dan perusahaan aplikasi transportasi online. Dalam implementasinya, pemerintah mengalami beberapa kendala, seperti perusahaan aplikasi transportasi online yang tidak sesuai dengan ketentuan, lemahnya sanksi yang diberikan kepada perusahaan aplikasi transportasi online, kurangnya kesiapan instansi terkait.ABSTRACTThe existence of online transportation is a concern, especially regarding social problems that occur in online transportation drivers. One of the most important rights of drivers as workers is the protection of their safety and welfare. Online transportation involves many parties, so government intervention is needed as the party that has the authority to regulate public interests. This research uses qualitative research methods by collecting data through in-depth interviews and literature study. This type of research is descriptive which aims to describe the efforts made by the Government in protecting online transportation drivers. The theory used in this research is the concept of public policy, industrial relations, and the concept of partnership relations. The results of this study indicate that the government's efforts to protect online transportation drivers are carried out through the Ministry of Transportation and the Ministry of Manpower. The Ministry of Transportation protects online transportation drivers by issuing Ministerial Regulations PM 12 Year 2019 and PM 118 Year 2018 and organizing an Early Age Traffic Awareness (SALUD) Program to increase driver awareness in driving safety. Furthermore, the Ministry of Manpower to protect online transportation drivers has implemented the Jamsostek program in the form of Work Accident and Death Insurance and conducted Social Dialogue with representatives of online transportation drivers and online transportation application companies. In its implementation, the government has experienced several obstacles, such as online transportation application companies that do not comply with the regulations, weak sanctions given to online transportation application companies, and lack of readiness of related agencies."

"ABSTRAKSkripsi ini berisi tentang kajian mengenai apakah arsitektur masih berperan dalam proses wayfinding oleh pengemudi transportasi online dan sejauh apa peran arsitektur dalam proses wayfinding oleh pengemudi transportasi online. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan cara mengalami langsung dan mengamati proses wayfinding yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online. Dan juga menganalisis perbandingan penggunaan cognitive maps dan GPS navigasi dalam memecahkan masalah wayfinding task oleh pengemudi transportasi online. Dari analisis studi kasus didapatkan bahwa dalam pengoperasiannya, pengemudi transportasi online lebih sering mendapatkan wayfinding task pada familiar environment. Dan dalam familiar environment, cognitive maps lebih banyak digunakan dibandingkan dengan GPS navigasi sebagai solusi pemecah masalah dalam proses wayfinding. Pernyataan ini membuktikan, bahwa arsitektur masih berperan dalam proses wayfinding yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online. Sebab arsitektur yang berupa elemen kota seperti paths, edges, districts, nodes, dan landmarks dapat membentuk citra lingkungan yang akan dipakai sebagai komponen penyusun cognitive maps pada mental manusia.

---

ABSTRACTThis study investigates about the study of whether the architecture still plays a role in the wayfinding process by the driver of online transportion and how far the role of architecture in wayfinding process by the driver of online transportation. The writer rsquo s approach on the case study is carried out by experiencing directly and observing the wayfinding process, done by online transportion rsquo s drivers. And also analyzed the comparison of the use of cognitive maps and GPS navigation in solving the wayfinding task problem by online transportation rsquo s drivers. From the case study analysis, it is found that in the operation, the driver of online transportion more often get wayfinding task in the familiar environment. And in the familiar environment, cognitive maps are more widely used than GPS navigation as a troubleshooter in the wayfinding process. This statement proves that architecture still plays a role in the wayfinding process by online transportation rsquo s drivers. Because the architecture of urban elements such as paths, edges, districts, nodes, and landmarks can form the environmental image that will be used as components of the cognitive maps of human mental."

"Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, keberadaan serikat pekerja tidak secara otomatis mampu memperbaiki nasib pekerja yang menjadi anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran organisasi serikat pekerja dalam perumusan kebijakan hubungan industrial. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan peran organisasi serikat pekerja dalam perumusan kebijakan hubungan industrial ialah memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja untuk memberikan kesejahteraan serta perlindungan kepada pekerja. Hal tersebut diwujudkan melalui perundingan dalam perumusan pengupahan, jaminan sosial, jam kerja, cuti, dan lain-lain, dengan cara memberikan rekomendasi dan memberikan saran. Namun, kenyataannya organisasi serikat pekerja tidak selalu diikutsertakan di dalam perumusan kebijakan.

---

A trade union is an organization formed from, by and for workers, both corporate and external, free, open, independent, democratic and responsible for the struggle, defense and welfare of workers and their families. However, the existence of unions is not automatically able to improve the fate of workers who become members.

The purpose of this study was to analyze the role of trade unions organization in the formulation of industrial relations policy. The research approach used is qualitative research approach, data collection through in depth interview and literature study.

The result of the research shows that the role of trade union organization in industrial relations policy formulation is to fight for workers rights and interests to provide welfare and protection to workers. It is manifested through negotiations in the formulation of wages, social security, working hours, leave, etc., by providing recommendations and suggestions. However, in reality unions are not always included in policy formulation."

"Penelitian ini membahas mengenai peran-peran yang dilakukan oleh perwakilan pekerja Plant Leader di serikat pekerja dalam pelaksanaan suatu hubungan industrial di PT. Panasonic Manufacturing Indonesia serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Plant Leader sudah berkontribusi dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dalam perusahaan yaitu dengan berperan sebagai pihak yang berunding terkait pergantian hari kerja, menampung dan menyelesaikan keluh kesah / aspirasi karyawan, menyampaikan informasi karyawan dan membantu kegiatan di serikat pekerja. Pada dasarnya, terdapat peran yang sudah dijalankan dengan efektif dan ada juga yang belum. Pelaksanaan peran Plant Leader tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menyarankan agar serikat pekerja melakukan follow up dan evaluasi terhadap pelaksanaan peran Plant Leader, forum pemilihan dan regenerasi, pendidikan berkala serta pemberian reward / intensive maupun atribut khusus untuk Plant Leader.

---

This study discusses the roles performed by employee representatives Plant Leader in trade union for the implementation of an industrial relations in PT. Panasonic Manufacturing Indonesia as well as the supporting and inhibiting factors faced in carrying out the roles. This research is a qualitative research with descriptive type. The results show that Plant Leader have contributed to create a harmonious industrial relationship in the company by negotiating related to work day change, accommodating and solving employees grievances aspirations, conveying information to employees and assisting union trade activities. Basically, there are roles that have been run effectively and some are not. The implementation of Plant Leader roles is also influenced by several supporting and inhibiting factors. This study suggests that trade unionshould follow up and evaluate Plant Leader rsquo s performance, hold Plant Leader election and regeneration forums, regularly give education, reward intensive or particular attributes for Plant Leader."

"ABSTRACTLiga Pekerja Indonesia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yakni Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan Kementeriarn Pemuda dan Olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO untuk memperingati Hari Buruh pada tanggal 1 Mei. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pekerja dan keharmonisan yang terbina antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan keharmonisan hubungan industrial dengan studi pada Liga Pekerja Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Liga Pekerja Indonesia sebagai bentuk peran yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan keharmonisan hubungan industrial masih belum tercapai dikarenakan Liga Pekerja Indonesia yang seharusnya merupakan upaya penguatan hubungan industrial antara ketiga aktor hanya dapat menguatkan kelompok pekerja sebagai peserta yang menjadi tim sepakbola di Liga Pekerja Indonesia. Koordinasi antara para pihak yang terlibat belum berjalan dengan baik karena kurangnya komunikasi serta birokrasi yang berbelit. Pendanaan yang belum diatur dengan baik dan biaya pendaftaran yang memberatkan peserta juga menjadi salah satu faktor belum tercapainya keharmonisan hubungan industrial melalui Liga Pekerja Indonesia.

---

ABSTRACTLiga Pekerja Indonesia is an activity conducted by Kementerian Ketenagakerjaan by collaborating with Kementerian Pemuda dan Olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI , dan Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO to commemorate the labour day on 1st May, 2018. This activity is done with the aim to enhance worker productivity and the harmony between workers, employers, and Government. This research aims to analyze how the Government 39 s role in improving industrial relations harmony with case studies on Liga Pekerja Indonesia. This study used a qualitative research approach to techniques of qualitative data retrieval technique through an in depth interview and documentation study. The results of this research shows that the implementation of the workers 39 League Indonesia as the role given by the Government to improve industrial relations harmony is still not reached. That is because the Liga Pekerja Indonesia which should be an effort of strengthening industrial relations among the three actors can only strengthen the group of workers as participants who became a football team in Liga Pekerja Indonesia. Coordination between the parties involved also has not run properly due to lack of communication as well as the convoluted bureaucracy. Funding has not been governed well and the registration fee which isburdening the participants also became one of the factors as to why the harmony of industrial relations through Liga Pekerja Indonesia has not been achieved. "

"Perkembangan gig economy yang semakin pesat membuka peluang pekerjaan baru yang mengandalkan teknologi sebagai pilar utama. Pekerjaan ini disebut dengan gig works–bercirikan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu sebagai gig workers dengan keahlian khusus pada bidangnya untuk melakukan suatu pekerjaan bersifat sekali-selesai (temporary). Ketika hendak melakukan pekerjaan, pekerja yang bekerja sebagai gig workers tidak mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan kerja, melainkan hanya dalam hubungan kemitraan. Karena alasan tersebut, seorang gig workers tidak memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai ‘pekerja’ menurut istilah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sebagai seseorang yang bukan merupakan seorang ‘pekerja’ menurut definisi hukum ketenagakerjaan, gig workers tidak mendapatkan akses yang setara untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak ketenagakerjaan layaknya seorang pekerja, meskipun kapasitas pekerjaan yang dilakukannya tidak jauh berbeda dengan pekerja biasa. Penelitian ini akan meneliti sistem hukum dua negara, Indonesia dan Britania Raya yang telah berhasil menjamin perlindungan dan pemenuhan hak gig workers atau kontraktor independen di negaranya. Selain itu akan dilakukan penelitian terkait sistem hubungan kemitraan antara gig workers dengan perusahaan penyedia aplikasi untuk dilakukannya pekerjaan gig. Berdasarkan penelitian ini, terdapat urgensi pembentukan peraturan yang secara khusus mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di ranah gig works Indonesia, sehingga akan ada kepastian hukum dan jaminan pemenuhan hak bagi gig workers yang bekerja di Indonesia.

---

The rapid development of the gig economy opens up new job opportunities that rely on technology as their main pillar. Such jobs are called gig works–a type of job which is carried out by an individual known as a gig worker with special expertise to carry out a one-time job. Workers who work as gig workers do not bind themselves into an employment relationship, but rather only as an independent contractor. For this reason, a gig worker does not meet the requirements to be called a 'worker' according to the labor law in Indonesia. As someone who is not considered a 'worker', gig workers do not have equal access to the protection and fulfillment of their basic employment rights like regular workers do, despite that the capacity of their work is not much different from regular workers. This research will inspect the legal systems of two countries, Indonesia and the United Kingdom, which have succeeded in guaranteeing the protection and fulfillment of the rights of a gig workers in their countries. Apart from that, this research will be carried out regarding to the independent contracting system between gig workers and companies providing applications to carry out gig works. Based on this research, there is an urgency to establish regulations that specifically regulate the rights and obligations of the parties involved in the Indonesian gig works sector, so that there will be legal certainty and guarantees for the fulfillment of rights for those who work as a gig workers in Indonesia."

"Tranportasi menjadi salah satu sarana yang sangat dekat dalam aspek kehidupan masyarakat, kebutuhan dan tingginya mobilitas masyarakat membuat transportasi menjadi salah satu sarana yang paling banyak mendapatkan perhatian dewasa ini. Selain pesatnya perkembangan infrastruktur yang dikembangkan oleh pemerintah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut membawa sumbangsi besar dengan kemunculan transportasi berbasis online yakni moda transportasi yang pada awal kemunculannya beroperasi layaknya sebuah ldquo;ojek rdquo; namun berbasis internet. Salah satu moda transportasi online yang terus berkembang hingga saat ini ialah GO-JEK. Bahkan saat ini jasa yang mereka tawarkan tidak hanya jasa antar jemput akan tetapi juga pembayaran hingga e-commerce. Disamping pesatnya perkembangan GO-JEK, persaingan antar ojek online maupun dengan transportasi konvensional lainnya terus terjadi. Perkembangan pola konsumsi dan pola komunikasi masyarakat pun turut mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih brand atau produk dan jasa yang akan digunakan. Menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi partisipan hingga dokumentasi penelitian ini akan mengidentifikasikan aspek komunikasi yakni proses interaksi yang terjadi dalam tahapan - tahapan keterlibatan pelanggan GO-JEK mulai dari lurking, casual, active, commited dan juga loyalist. serta seberapa besar kemungkinan pelanggan pada tahap tersebut akan merekomendasikan transportasi online ini. Perkembangan dan kemajuan teknologi internet khususnya penggunaan media sosial menjadi salah satu perantara interaksi yang paling dominan dilakukan oleh setiap pelanggan GO-JEK dalam tahapan - tahapan customer engagement. Pola interaksi ini lah yang hingga akhir semakin memperkuat kepuasan dan kepercayaan pelanggan kepada GO-JEK dan melakukan tugas nya sebagai pelanggan yang loyal pada perusahaan transportasi online ini.

---

Transportation become one of the closest tools in the life aspect of society, people needs and the high mobility making transportation become one of the most attention getting facilities today. In addition to the rapid development of infrastructure developed by the government, the advancement of science and technology also brought a big contribution with the emergence of online based transportation that is the mode of transportation that at the beginning of its emergence operate like an ojek based by internet. One of online transportation that continuously grow until now is GO JEK. Now day the services they offer is not only shuttle services but also payments and also e commerce. In addition to the rapid development of GO JEK, competition between ojek online and also with other conventional transportation continues to occur. The development of consumption patterns and patterns of community communication also influenced their decision in choosing a brand or products and services to be used. Using qualitative methods and data collection from the interviews, participant observation and the documentation of this research will identify the communication aspects of the interaction process that occurs in the stages of GO JEK customer engagement from lurking, casual, active, committed and loyalist and how likely customers at that stage will recommend this online transport. The development and advancement of internet technology especially the use of social media become one of the most dominant interaction interactions done by every customer GO JEK in stages customer engagement stages. It is this interaction pattern that ends up further strengthening customer satisfaction and trust to GO JEK and performs its duties as a loyal customer to this online transportation company."

"ABSTRAKDalam hubungan kerja diperlukan adanya aturan yang mengatur syarat-syarat kerja. KKB merupakan aturan kerja yang dibentuk atas dasar negosiasi pekerja dan pengusaha. Akan tetapi, KKB memiliki realisasi terendah dibandingkan aturan lain seperti Peraturan Perusahaan PP . Penyebabnya adalah keengganan pengusaha dan ketidakpahaman pekerja mengenai KKB. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai peran pemerintah dalam menguatkan KKB sebagai sarana menciptakan industrial peace. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran Kementerian Ketenagakerjaan terkendala oleh kuantitas sumber daya manusia yang ada serta keterbatasan anggaran yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan.

---

ABSTRACTIn employment relation required the existence of rules that set the terms of work. The KKB is the rules of work that formed on the basis of negotiations between workers and employers. However, KKB has the lowest realization compared to other rules, such as Company Regulation PP . One of the cause is the reluctance of the employers and the lack of understanding of workers regarding KKB. Based on these problems, this research aims to analyze the role of the government in strengthening the KKB as a means of creating industrial peace. This research uses the qualitative method and data collection through in ndash depth interviews and documentation study. The results of the research shows the role of Ministry of Manpower constrained by the quantity of human resource and limited budget which owned by the Ministry of Manpower."

"Tesis ini membahas mengenai akibat hukum Putusan Pernyataan Pailit dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum yang tetap mengenai kewajiban pembayaran upah buruh/pekerja dan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada buruh/pekerja pada PT. Istana Magnoliatama (dalam pailit) ditinjau dari undang-undang kepailitan. Tesis ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptifanalitis yang menggunakan data sekunder. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, apabila telah keluar putusan pernyataan pailit, maka sebagi akibat hukumnya, putusan Pengadilan Hubungan Industrial harus dihentikan proses eksekusinya meskipun putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap. Dan juga tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Istana Magnoliatama (dalam pailit) kepada buruh/pekerjanya yang telah melakukan kewajibannya.

---

This thesis discusses the legal consequences statement Bankruptcy Decision associated with the Industrial Relations Court decision that has legal force of the obligation to pay a fixed wage / labor and on the legal protection given to the laborers / workers at PT. Magnoliatama palace (in bankruptcy) in terms of the bankruptcy laws. This thesis is a juridical-normative research typology descriptive-analytical study using secondary data. Pursuant to Article 31 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU, if the bankruptcy judgment has come out, then as a result of the law, the decision of the Industrial Relations Court has to stop the process of execution despite the decision of the Industrial Relations Court has the legal power remains. And also the lack of legal protection given from PT. Istana Magnoliatama (on bankruptcy) to workers / employees who have been doing their duty."

"Dalam suatu pekerjaan yang dilakukan pada dasarnya terdapat dua pihak yang terkait yaitu pihak pengusaha sebagai pemberi kerja dan pekerja yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang tentunya diantara dua pihak ini mempunyai kepentingan yang berbeda, bila pihak pengusaha mempunyai kepentingan agar pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diberikan pengusaha sedangkan pihak pekerja mempunyai kepentingan untuk mendapat imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan maka secara tidak langsung timbul suatu hak dan kewajiban diantara mereka. Dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul maka tercipta perjanjian diantara mereka dalam hal ini adalah tercipta perjanjian kerja dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri pada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan.Pada saat sekarang implementasi dari perjanjian ini dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama atau PKB, yang pada intinya mengatur mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak Hal ini tentunya mempunyai tujuan karena dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini tentunya diharapkan tidak terjadi permasalahan, akan tetapi pada praktekya tidak selalu demikian, Pelanggaran terhadap pelaksanaan perjanjian kerapkali terjadi dan paling sering pelanggaran dilakukan oleh pengusaha yang berkaitan dengan hak-hak pekerja dan mengakibatkan terjadinya perselisihan perburuhan antara pengusaha dengan pekerja Berkaitan dengan ini penyusun mencoba untuk mambahas permasalahan mengenai isi dan pelaksanaan terhadap PKB di Bank "X " yang ternyata dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyimpangan yang merugikan bagi pekerja di Bank "X". Dan penyusun juga membahas peran dari PKB dalam menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dalam perselisihan perburuhan di Bank "X"."